1 / 24

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

OBJEK PAJAK PENGHASILAN.

didina
Download Presentation

OBJEK PAJAK PENGHASILAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OBJEK PAJAK PENGHASILAN • .

  2. “Setiaptambahankemampuanekonomisyang diterimaataudiperolehWajibPajak , baik yang berasaldari Indonesia maupundariluar Indonesia , yang dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanWajibPajak yang bersangkutan , dengannamadandalambentukapa pun….”

  3. Jenis-jenis Obyek Pajak (Pasal 4 ayat 1) : a. Penggantian / imbalanberkenaandenganpekerjaan / jasaygditerima / diperolehtermasuk ; gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya , kecualiditentukan lain dalamUndang-Undangini. b. Hadiahdariundian /pekerjaan / kegiatandanpenghargaan c. Labausaha d. Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanharta, termasuk : 1. keuntungankarenapengalihanhartakepadaperseroan, perse kutuandanbadanlainnyasebagaipenggantisahamatau penyertaan modal;

  4. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham , se kutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan ba dan lainnya ; 3. Keuntungankarenalikuidasi, penggabungan, peleburan, peme karan, pemecahan, pengambilalihanusaha, ataureorganisasi - dengannamadanbentukapa pun ; 4. Keuntungankarenapengalihanhartaberupahibah, bantuanatausumbangankecuali yang diberikankepadakeluargasedarahdlmgarisketutunanlurussatuderajatdanbadankeagamaan, badanpendidikan, badansosialtermasukyayasan, koperasiatauorangpribadiygmenjalankanusahamikrodankecil, ygketentuannyadiaturlebihlanjutdgnPeraturanMenKeu , sepanjangtdkadahubungandgnusaha, pekerjaan, kepemilikanataupenguasaandiantarapihak-pihakygbersangkutan ;

  5. 5. Keuntungan karena penjualanataupengalihansebagianatauseluruhhakpenambangan, tandaturutsertadalampembiayaan,ataupermodalandalamperusahaanpertambangan. Contoh : 1. PT. ABC memilikimobilKijangtahun 2007, hargaperolehanRp. 205.000.000 Tahun 2009 dijualkpdTn Ali sehargaRp. 200.000.000 adapunnilaibukumobilkijangsetelahdilakukanpenyusutanadalahRp. 150.000.000. Keuntungan PT. ABC sebesarRp. 50.000.000 adalahobyekpajak. Apabila PT. ABC menjualmobilkijangnyake Tn. Badu yang merupakansalahseorangpemegangsahamdenganharga Rp.170.000.000. Berapaselisihpenjualan yang menjadiobyekpajak…? (Lihathargapasarwajar)

  6. e. Penerimaankembalipembayaranpajak yang telahdibebankan sebagaibiayadanpembayarantambahanpengembalianpajak. f. Bungatermasuk premium, diskontodanimbalankarenajaminan pengembalianutang. g. Deviden , dgnnamadandalambentukapapun, termasukdeviden dariperusahaanasuransikpdpemegang polis danpembagiansisa hasilusahakoperasi. h. Royaltiatauimbalanataspenggunaanhak; i. Sewadanpenghasilan lain sehubungandgn penggunaanharta.

  7. j. Penerimaanatauperolehanpembayaranberkala ; k. Keuntungankarenapembebasanutang, kecualisampaidenganjumlah tertentu yang ditetapkandgnPeraturanPemerintah ; l. Keuntunganselisihkursmatauangasing ; m. Selisihlebihkarenapenilaiankembaliaktiva ; n. Premiasuransi; o. Iuran yang diterimaataudiperolehperkumpulandarianggotanya yang terdiridariWajibPajakygmenjalankanusahaataupekerjaanbebas.

  8. q. Penghasilandariusahaberbasissyariah ; p. Tambahankekayaannetoygberasaldaripenghasilan yang belumdi – kenakanpajak ; r. ImbalanbungasebagaimanadimaksuddlmUndang-Undang yang mengaturmengenaiketentuanumumdantatacaraperpajakan ; s. Surplus Bank Indonesia .

  9. Penghasilandibawahinidapatdikenaipajakbersifat FINAL : a. BungaDeposito, Tabungan lainnya, bungaobligasi, danSUN,dan bungasimpanankoperasi yang dibayarkanolehkoperasikepada anggotakoperasiorangpribadi. (PP 15/2009; PP 16/2009) b. Penghasilanberupahadiahundian c. Penghasilandaritransaksisahamdansekuritaslainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkandi bursa, dantransaksipenjualan sahamdanpengalihanpenyertaan modal padaperusahaan pasangan yang diterimaolehperusahaan modal ventura. (PP 17/2009)

  10. d.Penghasilandaritransaksipengalihanhartaberupatanahdan/ ataubangunan, usahajasakonstruksi, usaha real estate, danpersewaantanahdan/ataubangunan; dan (PP 71/2008 jo PMK 243/2008) e.Penghasilantertentulainnya , yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah. Pasal 4 ayat 2 UU PPh

  11. Penghasilan-Penghasilan yang dikenakanPPh FINAL : 1. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN/DISKONTO SBI berdasarkan PP 131 TAHUN 2000, jo. KEP-MENKEU 51/KMK.04/2001 : - 20% x BRUTO BUNGA WP DN atau BUT -20% x atauSesuaiDengan P3B bagi WP LN 2.HADIAH UNDIAN BERDASARKAN PP 132 TAHUN 2000dikenakansebesar : - 25% x HADIAH BRUTO baikberupa UANG maupun BARANG 3. BUNGA SIMPANAN KOPERASIberdasarkanPsl 4 Ayat (2) Huruf (a), UU PPh, jo. PP 15/2009dikenakanPPh 0% apabilas.djumlahRp. 240.000,00/bulan. dikenakanPPh 10% apabiladiatasRp. 240.000,00/bulan.

  12. 4. ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DISKONTOBERDASARKAN PP No.16 Th. 2009 • DIPOTONG PPh, DENGAN TARIF : • - 15% x BRUTO BAGI WP DN DAN BUT • - 20%, ATAU SESUAI DENGAN P3B BAGI WP LN • BAGI WP REKSADANA: • 0% UNTUK TAHUN 2009-2010 • 5% UNTUK TAHUN 2011-2013 • 15% UNTUK TAHUN 2014-dst. • 5. PENJUALAN SAHAM PENDIRI DIBURSA EFEK PP 41 • KEP MK 81/KMK.04/1995, Tanggal 6-2-1995 DIKENAKAN PPh5% x PENGHASILAN BRUTO, menjadi : 0,5% x PENGHASILAN BRUTO melalui PP 14 Th. 1997, Tgl 29-5-1997

  13. 6. PPhAtasTransaksiDerivatif yang diperdagangakandi bursa (PP 17 Tahun 2009) - dikenakantarif2,5% dari margin awal 7.PENJUALAN SAHAM, BUKAN SAHAM PENDIRI DIBURSA EFEK BERDASARKAN PP No. 41 Th 1994 , dan PP No. 4 Th. 1995, jo. KEPMK81/KMK.04/95 Tanggal 9-2-1995 - dikenakanPPh 0,1 % x NILAI TRANSAKSI PENJUALAN 8.PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERDASARKAN PP TERAKHIR No. 71 TAHUN 2008 Jo. PMK 243/2008): - PPh 5% x TRANSAKSI BRUTO (NJOP/HARGA PASAR) - PPh 1% x TRANSAKSI BRUTO (KHUSUS RS/RSS)

  14. 9. PENGHASILAN SEBAGAI PENYALUR/DEALER AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX , BERDASARKAN Psl 22 UU PPh, jo. TERAKHIR KEPMK549/KMK.04/1997, Tgl 3-11-1997 : SPBU SWASTA SPBU PERTAMINA • PREMIUM 0,3% x PENJUALAN • SOLAR 0,3% x PENJUALAN • PREMIX 0,3% x PENJUALAN • PREMIUM 0,25% x PENJUALAN • SOLAR 0,25% x PENJUALAN • PREMIX 0,25% x PENJUALAN MINYAK TANAH, GAS LPG danPELUMAS : 0,3% x PENJUALAN 10.PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/BANGUNAN BERDASARKAN PP TERAKHIR NO. 5 TAHUN 2002, jo. KEPMENKEU/120/KMK.03/2002: - PPh 10 % DARI SEWA BRUTO (OP/BADAN).

  15. 11. PENGHASILAN BERUPA PENERIMAAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIK ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN BOT. BERDASARKAN KEPMENKEU No. 248/KMK.04/1995, Tgl 2-6-1995: - PPh 5% x NILAI JUAL/NJOP (MANA YANG TERTINGGI) 12. PENGHASILAN WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DALAM NEGERI . BERDASARKAN KEPMK 416/ KMK.04/1996, Tgl 14-6-1996 - PPh 1,2% DARI PENGHASILAN BRUTO 13. PENGHASILAN WP YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN LN. BERDASARKAN KEP.MK No. 417/KMK.04/1996, Tgl 14-6-1996 - DIKENAKAN PPh 2,64 % x PENGHASILAN BRUTO.

  16. 14. PENGHASILAN WP LN YG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA BERDASARKAN Psl 15 UU PPh, jo. KEP.MK-634/KMK.04/1994 Tanggal 29-12-1994. - PPhnya 0,44% x EKSPOR BRUTO YG DILAKUKAN DI INDONESIA 15. SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP BERDASARKAN PER.MK-79/PMK,03/2008, DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN : - 10% x SELISIH PENILAIAN KEMBALI - DITAMBAH PERSENTASE SELISIH TARIF TERTINGGI DIKURANGI 10% APABILA KURANG DARI 5 TAHUN DI ALIHKAN/DIPINDAH TANGANKAN

  17. Non ObjekPajak

  18. YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH : 2. HARTA HIBAHAN YANG DITERIMA OLEH: KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT , BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN, BADAN SOSIAL, TERMASUK YAYASAN, KOPERASI, ATAU ORANG PRIBADI, YANG MENJALANKAN USAHA MIKRO DAN KECIL • 1. BANTUAN/SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT YANG DITERIMA OLEH BADAN • AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN • OLEH PEMERINTAH DAN PARA PENERIMA ZAKAT YANG BERHAK ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA, YANG DITERIMA OLEH LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK DAN DI SAHKAN OLEH PEMERINTAH DAN YANG DITERIMA OLEH • PENERIMA SUMBANGAN YANG BERHAK, YANG KETENTUANNYA DIATUR • DGN ATAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP NOMOR 18/2009)

  19. YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK ADA HUBUNGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN, / PENGUASAAN DIANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN. (PMK 245/PMK.03/2008) b. WARISAN c. HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YANG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD PASAL 2 Ayat (1) huruf (b) SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU SEBAGAI PENGGANTI PENYERTAAN MODAL d. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DLM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN DARI WP/PEMERINTAH, KECUALI YANG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK, WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL, ATAU WAJIB PAJAK YANGMENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT), SEBAGAIMANA DIMAKSUD Pasal15.

  20. e. PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DGN : 1. ASURANSI KESEHATAN 2. ASURANSI KECELAKAAN 3. ASURANSI JIWA 4. ASURANSI DWI GUNA 5. ASURANSI BEA SISWA • f. DEVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH : • PERSEROAN TERBATAS WP DALAM NEGERI • K O P E R A S I • - BUMN/BUMD DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA • YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA • DENGAN SYARAT: • 1. DEVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN, DAN • 2. BAGI PT, BUMN/BUMD YANG MENERIMA DEVIDEN ,KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YANG MEMBERIKAN DEVIDEN.PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YANG DISETOR.

  21. g. IURAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU , BAIK YG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA MAUPUN PEGAWAI. h. PENGHASILAN DARI MODAL YANG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF (g), DALAM BIDANG2 TERTENTU YANG DITETAPKAN DG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN. i. BAGIAN LABA YANG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI : - PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM - PERSEKUTUAN - PERKUMPULAN - FIRMA - KONGSI TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF. (dikenakanPajaksebagaisatukesatuanyaitu - padatingkatBadantersebut) j. DIHAPUS.

  22. k. PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAN MODAL VENTURA • BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YANG : • 1. DIDIRIKAN • 2. MENJALANKAN USAHA ATAU • 3. KEGIATAN DI INDONESIA • DENGAN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA TSB : • a. MERUPAKAN PERUSAHAAN MIKRO, KECIL, MENENGAH ATAU YANG • MENJALANKAN KEGIATAN DALAM SEKTOR-SEKTOR USAHA YANG • DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, DAN b. SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEKDI INDONESIA. l. BEASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG KETENTUANNYADIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 246/PMK.03/2008).

  23. m. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABAYANG BERGERAK DIBIDANG PENDIDIKAN DAN ATAU/ BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YG MEMBIDANGI, YG DITANAMKAN KEMBALI DLM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATANPENDIDIKAN DAN ATAU/ PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK DIPEROLEHNYA SISA LEBIH TSB, YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN - PERATURAN MENTERI KEUANGAN. n. BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENG GARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WP TERTENTU, YANG KETENTUANNYA DI ATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 247/PMK.03/2008).

  24. TERIMA KASIH

More Related