PAJAK PENGHASILAN

1. PAJAK PENGHASILAN Undang-undang No 36 Tahun 2008

2. Definisi Penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

4. Objek PPh - Pasal 4 (1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis … dst. • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa • Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan • Laba usaha • Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta termasuk: • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, KECUALI : • Diberikan kepada keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan • Badan keagamaan atau Badan Pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yuang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. Objek PPh - Pasal 4 (1) • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang • Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi (SHU di atas Rp 240.000,-) • Royaltiatau imbalan atas penggunaan hak; • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

6. ObjekPPh - Pasal 4 (1) • Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan PP • Di bawah 350 jt dibebaskan • Hanya dapat dinikmati sekali setahun • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva • Premi asuransi • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas • Asosiasi Akuntan, Dokter, dll menerima iuran dari para anggotanya • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

7. ObjekPPh - Pasal 4 (1) q. penghasilandariusahaberbasissyariah; r. imbalanbungasebagaimanadimaksuddalamUndang-Undang yang mengaturmengenaiketentuanumumdantatacaraperpajakan; dan s. surplus Bank Indonesia.

8. ObjekPPhFinal - Pasal 4 (2) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya,yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

9. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

10. Pengecualian ObjekPPh – Pasal 4 (3) • bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak

11. Pengecualian ObjekPPh – Pasal 4 (3) 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menkeu sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

12. Pengecualian ObjekPPh – Pasal 4 (3) • Warisan • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk naturadan atau kenikmatan dari WP atau pemerintah • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

13. Pengecualian Objek PPh – Pasal 4 (3) • Dividenataubagianlaba yang diterimaataudiperolehperseroanterbatassebagai WP dalamnegeri, koperasi, badanusahamiliknegara, ataubadanusahamilikdaerah, daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanbertempatkedudukandi Indonesia, dengansyarat: • Dividenberasaldaricadanganlabaditahan • Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerimadividen, kepemilikansahampadabadan yang memberikandividen paling rendah 25% darijumlah modal yang disetor 8. Iuran yang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisyahkanolehMenkeu, baik yang dibayarolehpemberikerjamaupunpegawai

14. Pengecualian ObjekPPh – Pasal 4 (3) • Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Kep.Menkeu • Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi • Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat pasangan: • Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menkeu; • Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

15. Pengecualian ObjekPPh – Pasal 4 (3) 12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan ataulembaganirlabayang bergerakdalambidangpendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatanpendidikandan/ataupenelitiandanpengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4tahun sejak diperolehnya sisalebihtersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjutdengan atauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan;

16. Pengecualian ObjekPPh – Pasal 4 (3) 13. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 14. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

17. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

18. BiayaygDiperbolehkan – Psl 6 (1) Besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 1. biaya yang secaralangsungatautidaklangsungberkaitandengankegiatanusaha, antara lain:biayapembelianbahan;biayaberkenaandenganpekerjaanataujasatermasukupah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dantunjangan yang diberikandalambentukuang;bunga, sewa, danroyalti;biayaperjalanan;biayapengolahanlimbah;premiasuransi;biayapromosidanpenjualan yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan;biayaadministrasi; danpajakkecualiPajakPenghasilan

19. BiayaygDiperbolehkan – Psl 6 (1) 2. Penyusutanataspengeluaranuntukmemperolehhartaberwujuddanamortisasiataspengeluaranuntukmemperolehhakdanatasbiaya lain yang mempunyaimasamanfaatlebihdari 1 (satu) tahunyang diatur padaPasal 11 danPasal 11A; 3. Iurankepadadanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanolehMenteriKeuangan 4. Kerugiankarenapenjualanataupengalihanharta yang dimilikiuntukoperasionalperusahaan

20. Biaya yg Diperbolehkan – Psl 6 (1) 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing • Apabila WP membukukan transaksi ybs dengan kurs tetap, maka selisih kurs diakui pada saat terjadinya realisasi pembayaran • Apabila WP membukukan transaksi ybs dengan kurs tengah BI, maka selisih kurs diakui pada akhir tahun • Selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter dibukukan dalam akun sementara di neraca, dan pembebanannya dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi pembayaran valas tersebut 6. Biaya litbang perusahaan yang dilakukan di Indonesia 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

21. BiayaygDiperbolehkan – Psl 6 (1) 8. Piutang yang nyata-nyatatidakdapatditagih, dengansyarat: • Telahdibebankansebagaibiayadalamlaporanlabarugikomersil • TelahdiserahkanperkarapenagihannyakepadaPengadilanNegeriataubadanUrusanPiutangdanLelang Negara atauadanyaperjanjiantertulismengenaipenghapusanpiutangantarakrediturdandebitur • Telahdipublikasikandalampenerbitanumumataukhusus • WajibpajakharusmenyerahkandaftarpiutangtaktertagihkepadaDirjenPajak 9. Sumbangandalamrangkapenanggulanganbencananasional yang ketentuannyadiaturdenganPeraturanPemerintah;

22. BiayaygDiperbolehkan – Psl 6 (1) 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosialyangketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

23. BiayaygDiperbolehkan – Psl 6 (1) 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

24. BiayaygDiperbolehkan – Psl 6 (2) • Apabilapenghasilanbrutosetelahpengurangandidapatkerugian, kerugiantersebutdikompensasikandenganpenghasilanmulaitahunpajakberikutnyaberturut-turutsampaidengan 5 (lima) tahun. • KepadaorangpribadisebagaiWP dalamnegeridiberikanpenguranganberupaPTKP setahun sebesar: • Rp15.840.000,00 untukdiriWajibPajakorangpribadi; • Rp1.320.000,00 tambahanuntukWajibPajak yang kawin; • Rp15.840.000,00 tambahanuntukseorangisteri yang penghasilannyadigabungdenganpenghasilansuami; • Rp1.320.000,00 tambahanuntuksetiapanggotakeluargasedarahdankeluargasemendadalamgarisketurunanlurussertaanakangkat, yang menjaditanggungansepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) oranguntuksetiapkeluarga.

25. Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

26. BiayaygTidakDapatDibebankan – Pasal 9 (1) • Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa punseperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; • Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, ada pengecualian

27. Biaya yg Tidak Dapat Dibebankan – Psl 9 (1) • Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, dengan pengecualian: jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan pengecualian: Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

28. Biaya yg Tidak Dapat Dibebankan – Psl 9 (1) • Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan • Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) angka 9-13, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; • Pajak penghasilan

29. BiayaygTidakDapatDibebankan – Pasal 9 (1) 9. Biaya yang dibebankan / dikeluarkanuntukkepentinganpribadi WP / orang yang menjaditanggungannya; 10. Gaji yang dibayarkankepadaanggotapersekutuan, firma, atau CV yang modalnyatidakterbagiatassaham; 11. Sanksiadministrasi yang berkenaandenganpelaksanaanperundang-undangandibidangperpajakan.