1 / 36

PAJAK PENGHASILAN UMUM

PAJAK PENGHASILAN UMUM. Pertemuan 3. UU RI NO. 7 TAHUN 1983. TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TAHUN 2008. SEJARAH PAJAK PENGHASILAN. Undang-Undang PPh menggantikan: Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs 1925).

walt
Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN UMUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN UMUM Pertemuan 3

  2. UU RI NO. 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 28 TAHUN 2008

  3. SEJARAH PAJAK PENGHASILAN Undang-Undang PPh menggantikan: • Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs 1925). • Sistem Official Assesment; hukum pajak formil dan materiil. • Tarif 2 macam (umum dan khusus). • Tidak semua badan yang berkedudukan di luar negeri dikenakan pajak meski-pun mendapat penghasilan dari Indonesia. • Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (PPd 1944). • Sistem Offical Assesment; hukum pajak formil dan materiil. • Tarif beragam (lebih dari 19 lapis tarif, 5%-50%). • Tidak semua orang atau badan berkedudukan di luar negeri dikenakan pajak meskipun mendapat penghasilan dari Indonesia. • Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 (PBDR 1970).

  4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 1 adalah : Pajak yang dikenakan terhadap SUBYEK Pajak atas PENGHASILAN yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar Hukum : • UU NO. 7 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 36 TAHUN 2008 • PP, KEP PRES, PER MENKEU, PER DIRJEN

  5. SUBYEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) • Yang dimaksud dengan Subyek Pajak menurut Pasal 2 ayat (1) adalah : • Orang Pribadi • Warisan yang belum terbagi • Badan • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

  6. BUT Pasal 2 ayat (1) • BUT Merupakan SUBYEK Pajak yang perlakuanperpajakannyadipersamakandengan SUBYEK PajakBadan • DalamPasal 2 ayat (5) UU PPhmenyatakanbahwa BUT adalah : Bentuk Usaha yang dipergunakanoleh OP yang tidakbertempattinggaldi INDONESIA atauberadadi INDONESIA tidaklebihdari 183 harijangkawaktu 12 BulanatauBadan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi INDONESIA, untukmenjalankanusahaataumelakukankegiatandi INDONESIA berupa :

  7. BUTPasal 2 ayat (1) • Tempatkedudukanmanajemen • Cabang Perusahaan • Kantor Perwakilan • Gedung Kantor • Pabrik • Bengkel • Gudang • RuangPromosidanPenjualan • PertambangandanpenggalianSumberAlam • Wilayah KerjaPertambanganMinyakdan Gas Bumi • Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunandanperhutanan • ProyekKonstruksi, Instalasiatauproyekperakitan • PemberianJasadalmbentukapapunolehpegawaiatauorang lain sepanjangdilakukantidaklebihdari 60 Haridalamjangkawaktu 12 Bulan • Orangataubadan yang bertindakselakuagen yang kedudukannyatidakbebas • Agenataupegawaidariperusahaanasuransi yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia yang menerimapremiasuransiataumenangungrisikodi Indonesia • Komputer, agenelektronikatauperalatanotomatis yang dimiliki, disewaataudigunakanolehpenyelenggaratransaksielektronikuntukmenjalankankegiatanusahamelalui internet • Agen yang bekerjasamadenganPihakLuarNegeri

  8. BUKAN SUBYEK PAJAKPasal 2 ayat (3) Unit tertentudaribadanpemerintah yang memenuhisyarat/kriteriasebagaiberikut : • Dibentukberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan • Pembiayaannyabersumberdari APBN/APBD • PenerimaanLembagatersebutdimasukkandalamanggaranPemerintahPusatatauPemerintah Daerah • PembukuannyadiperiksaolehaparatPengawasanFungsional Negara Apabilasuatubadan/lembagamemenuhisyarat-syarattersebutdiatas, makatidaktermasuksubyekpajakpenghasilan. Sebaliknya, apabilasyarat-syarattersebuttidakterpenuhi, makabadan/lembagatersebutadalahsubyekpajakpenghasilan

  9. SUBYEK PAJAK LUAR NEGERIPasal 2 ayat (4) • OrangPribadi yang tidakbertempattinggaldi Indonesia • OrangPribadi yang beradadi Indonesia tidaklebihdari 183 haridalam 12 bulan • Badan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia DenganSyarat : • Menjalankan Usaha ataukegiatanmelalui BUT di Indonesia • Menerimaataumemperolehpenghasilandari Indonesia bukandarimenjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia

  10. Perbedaan Subyek Pajak Dalam Negeri dengan Subyek Pajak Luar Negeri Terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajaknnya, antara lain : 1. Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 2. Subjek Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum (Tariff UU PPh Pasal 17), sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan (UU PPh Pasal 26). 3. Subjek Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

  11. BUKAN SUBYEK PAJAKPasal 3 Yang bukantermasukSubyekPajakadalah : • Kantor/ BadanPerwakilanAsing • Pejabat-pejabatperwakilanDiplomatikdanKonsulatatauPejabat-pejabat lain arinegaraasingdanorang-orang yang diperbantukankepadamereka yang bekerjapadadanbertempattinggalbersama-samamerekadengansyarat; Bukan WNIdandi Indonesia tidakmenerimaataumemperolehpenghasilan lain diluarjabatanataupekerjaannyatersebutserta Negara yang bersangkutanmemberikanperlakuantimbalbalik • OrganisasiInternasional (215/PMK.03/2008) yang ditetapkanoleh MENKEU dengansyarat Indonesia menjadianggotanyadantidakmenjalankanusaha/kegiatan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia selainmemberikanPinjamankepadaPemrintah yang dananyaberasaldariiurananggotanya • PejabatPerwakilanOrganisasiInternasionaldengansyarat; Bukan WNI dantidakmenjalankanusaha,kegiatanataupekerjaan lain untukmemperolehpenghasilandi Indonesia

  12. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIFPasal 2A ayat (1) s.d (5) SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI : ORANG PRIBADI : Mulai : • SaatLahir • Saatberadaatauberniattinggaldi Indonesia Berakhir : • SaatMeninggalDunia • Meninggalkan Indonesia untukselamanya BADAN : Mulai : • Saatdidirikan/berkedudukandi Indonesia Berakhir : • Saatdibubarkanatautidaklagiberkedudukandi Indonesia

  13. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIFPasal 2A ayat (1) s.d (5)…..lanjutan SUBYEK PAJAK LUAR NEGERI : SELAIN BUT Mulai : • Saatmenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia (padasaatadanyahubunganekonomisdengan Indonesia) Berakhir : • Saattidaklagimenerima/memperolehpenhasilandari Indonesia (padasaatputusnyahubunganeknomisdengan Indonesia) BUT Mulai : • Saatmelakukanusaha/kegiatanmelalui BUT di Indonesia Berakhir : • Saattidaklagimenjalankanusaha/kegiatanmelalui BUT di Indonesia

  14. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIFPasal 2A ayat (1) s.d (5)…..lanjutan WARISAN YANG BELUM TERBAGI : Mulai : • Saat Timbulnya Warisan/saat meninggalnya pewaris Berakhir : • Saat Warisan tersebut selesai dibagikan

  15. OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (1) PENGHASILAN • Pengertian Penghasilan adalah: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

  16. OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (1)….. Lanjutan Termasuk Penghasilan : • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk; Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan, yang dimaksud penghargaan adalah IMBALAN yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya; imbalan sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala, dll Tidak termasuk pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam bentuk penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. • Laba Usaha • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta • Penerimaan Kembali pembayaranpajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak • Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

  17. OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (1)….. Lanjutan • Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU Koperasi • Royalti • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu ditetapkan dengan PP ( PP No. 130 Tahun 2000, tentang pengecualian sebagai obyek atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil / < Rp. 350. juta). Bagi Pihak yang berutang dianggap sebagai pendapatan, sedangkan bagi pihak yang memiliki Piutang dapat dianggap sebagai biaya • Keuntungan karena selisih KURS mata uang asing • selisih lebih karena penilaian aktiva • premi asuransi • iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas, tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak, penghasilan dari usaha yng berbasis syariah • imbalan bunga sebagimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP • Surplus BI

  18. OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (2) • Pengasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan SUN dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi • Penghasilan berupa hadiah undian • Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura • Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan bangunan • Penghasilan tertentu lainya ( uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan leh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh MENKEU;THT, JHT yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggaran pensiun/jamsostek DAPAT DIKENAKAN PPh FINAL DENGAN PERATURAN PEMERINTAH Karakteristik PPh Final : • Tidak dapat digabungkan dengan Penghasilan yang dikenakan tarif progresif • Tidak Dapat diperhitungkan/dikreditkan dengan PPh yan terutang atas PKP akhir ahun • Biaya Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara ; tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

  19. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (3) • BantuanatausumbangantermasukSumbanganWajib Agama yang diakuidi Indonesia yang diterimaolehBadanatauLembaga yang dibentuk/disyahkanpemerintahdan yang diterimapenerimasumbangan agama yang berhak, yang ketentuannyadiaturdenganPeraturanPemerintah ( PP No. 18 Tahun 2009) • HartaHibahan yang diterimaolehkeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan, badanpendidikanataubadansosialtermasukyayasan, koperasiatauorangpribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkan PMK, sepanjangtidakadahubungannyadenganusaha, pekerjaan, kepemilikanataupenguasaanantarapihak-pihak yang bersangkutan (245/PMK.03/2008) • Warisan • Hartatermasuksetorantunai yang diterimaolehbadansebagaipenggantisahamataupenyertaan modal • Penggantian/imbalandalambentuk NATURA danatau KENIKMATAN dari WP atauPemerintahkecualidiberikanolehbukan WP, WP Final, atau WP Norma Khusus 6. Pembayaandari Perusahaan Asuransikepada OP sehubungandenganAsuransiKesehatan/Kecelakaan/Jiwa/DwigunadanBeasiswa

  20. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (3) …. Lanjutan.. • Deviden/bagian laba yang diterima/diperoleh PT. Sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada Badan Usaha yang didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari CADANGAN LABA YANG DITAHAN dan bagi PT/BUMN/BUMD kepemilikan pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor • IURAN yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh MENKEU dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dengan KMK • Bagian Laba yang diterima/diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi. Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebutdalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenankan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima angotanya bukan lagi merupakan obyek pajak. • Penghasilan yang diterima/diperoleh PERUSAHAAN MODAL VENTURA berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan KEPMENKEU dan sahamnya tidak diperdgangkan di Bursa Efek Indonesia

  21. TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAKPasal 4 ayat (3) …. Lanjutan.. • BEASISWA yang memenuhipersyaratantertentu yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkan PER. MENKEU (246/PMK.03/2008) • SISA LEBIH yang diterimaataudiperolehBadanatauLembaga NIRLABA yang bergerakdalambidang PENDIDIKAN dan/atau BIDANG PENELITIAN dan PENGEMBANGAN, yang telahterdaftapadainstansi yang mebidanginya, yang ditanamkankembalidalambentuksaranadanprasaranakegiatanpendidikandan/ataupenelitiandanpengembangandalamjangkawaktu paling lama 4 (empat) tahunsejakdiperolehnyasisalebihtersebut, yang ketetntuannyadiaturlebihlanjutdenganberdasarkan PMK • BANTUAN atau SANTUNAN yang dibayarkanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosialkepada WP tertentu, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkan PER. MENKEU (247/PMK.03/2008)

  22. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTOPasal 6 ayat (1) BIAYA 3 M (MENDAPATKAN, MENAGIH, MEMELIHARA) • Biaya yang secaralangsungatautidaklangsungberkaitandengankegiatanusaha, antaralain:pembelianbahan,biaya yang berkenaandenganpekerjaanataujasatermasukupah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dantunjangan yang diberikandalambentuk; Bunga, sewa, royalti, biayaperjalanan;pengolahanlimbah;premiasuransi;baiaypromosidanpenjualan yang diaturdenganatauberdasarkanberdasarkan PMK; biayaadmdanpajak, kecualipajakpenghasilan. • BiayaPenyusutandanamortisasi • Iurankepadadanpensiun yang pendiriannyatelahdisyahkanoleh MENKEU • Kerugiankarenapenjualanataupengalihanharta yang dimilikidandigunakandalamperusahaanataudimilikiuntukmendapatkan, menagihdanmemeliharapenghasilan • Kerugianselisih KURS Mata UangAsing • Biaya LITBANG Perusahaan yang dilakukandi INDONESIA • BiayaBeasiswa, magangdanpelatihan

  23. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO……. lanjutanPasal 6 ayat (1) BIAYA 3 M • Piutang yang nyata-nyatatidakdapatditagihdengansyarat-syarattertentudanpelaksanaanyadiaturlebihlanjutdengan PER MENKEU • Sumbangandalamrangkapenangulanganbencananasional yang ditetapkandenganperaturanpemerintah • SumbangandalamrangkaPenelitiandanPengembangan yang dilakukandi Indonesia yang ketentuannyadiaturdengan PP • Pembangunan Infrastruktursosial yang ketentuannyadiaturdengan PP • SumbanganFasilitasPendidikan yang ketentuannyadiaturdengan PP • Sumbangandalamrangkapembinaanolahraga yang ketentuannyadiaturdalam PP

  24. KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat (2) KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN

  25. KOMPENSASI KERUGIAN Pasal 6 ayat (2) Kompensasi kerugian selama 5 tahun berturut-turut

  26. JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN • PPh pasal 4 (2) • PPh Pasal 14 • PPh Pasal 15 • PPh pasal 21 • PPh pasal 22 • PPh Pasal 23 • PPh pasal 24 • PPh Pasal 25 • PPh pasal 26 • PPh pasal 29

  27. BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3)

  28. TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 (OP) WP ORANG PRIBADI DLM NEGERI, PENGHASILAN KENA PAJAKNYA SEBAGAI BERIKUT : • SAMPAI DGN Rp 50.000.000 5 % • DIATAS Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15 % • DIATAS Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 25 % • DIATAS Rp 500.000.000 30 %

  29. TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 (BADAN) • Tarifpajak yang diterapkanatas PKP bagi WP Badandalamnegeridan BUT adalahsebesar 28%. • Mulaitahun 2010 tarifpajakditurunkanmenjadi 25%. • WP Badandalamnegeri yang berbentuk PT yang paling sedikit 40% sahamnyadiperdagangkandi bursa efekdi Indonesia danmemenuhipersyaratantertentulainnyadapatmemperolehtarif 5% lebihrendahdaritarif yang berlaku.

  30. CARA MENGHITUNG PAJAK : PAJAK TERUTANG = TARIF PAJAK X PENGHASILAN KENA PAJAK

  31. BAGI WP LUAR NEGERI PKP SEBESAR PENGHASILAN BRUTO. • BAGI WP DALAM NEGERI ADA DUA CARA UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PKP : • PERHITUNGAN PPh DENGAN DASAR PEMBUKUAN • PERHITUNGAN PPh DENGAN DASAR PENCATATAN

  32. PERHITUNGAN PPh DENGAN DASAR PEMBUKUAN a. WP BADAN  PKP = PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK - BIAYA CONTOH : PEREDARAN BRUTO (OBJEK PAJAK) Rp 100.000.000 BIAYA 3MRp 65.000.000(-) PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 35.000.000 PPh TERUTANG : 28 % X Rp 35.000.000 = Rp 9.800.000

  33. WP Orang Pribadi Contoh 1Gendruwo pada tahun 20xx bekerja pada perusahaan PT Hantu Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Gendruwo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Gendruwo dari PT Hantu Jaya hanya dari gaji. Tentukan PPh Pasal 21 bulan Januari!

  34. Pembahasan:Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut: Gaji Rp 2.500.000,00 Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp2.500.000,00 Rp 125.000,00 2. luran pensiun  Rp 100.000,00 (+) Rp    225.000,00 (-)  Penghasilan neto sebulan Rp 2.275.000,00 Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp2.275.000,00 Rp27.300.000,00 PTKP setahun - untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00 - tambahan karena menikah Rp  2.025.000,00 (+) Rp26.325.000,00 (-) Penghasilan Kena Pajak setahun Rp     975.000,00 PPh Pasal 21 terutang setahun  5% x Rp975.000,00 = Rp 48.750,00 PPh Pasal 21 bulan Januari Rp48.750,00 : 12 = Rp 4.063,00

  35. Catatan: • Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. • Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x Rp4.063,00= Rp4.875,00. • Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

  36. Terimakasih

More Related