170 likes | 526 Views
Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013. 4. 7. 6. 5. 3. 8. 2. 1. Dasar Hukum. KAK/TOR dan RAB. Komponen (Input). Penelaahan RKAKL. Keluaran (Output). Evaluasi TA 2012. Struktur Anggaran. Siklus Anggaran. Pokok Bahasan. 1. 2. 3. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
E N D
4 7 6 5 3 8 2 1 Dasar Hukum KAK/TOR dan RAB Komponen (Input) Penelaahan RKAKL Keluaran (Output) Evaluasi TA 2012 Struktur Anggaran Siklus Anggaran Pokok Bahasan
1 2 3 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara UU No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL TA 2013 Dasar Hukum
Pertemuan Tiga Pihak Pembicaraan Pendahuluan PaguAnggaran PaguIndikatif Sidang Kabinet Banggar DPR RI Sidang Kabinet Sidang Kabinet Renja K/L RKP Komisi DPR RI Komisi DPR RI K/L K/L ~ PROSES PENGESAHAN DIPA ~ 1 NK RUU APBN R-APBN RKA-KL Peme-rintah K/L Forum Penelaahan UU APBN Penelaahan RKA-KL 2 DIPA KEPRES AlokasiAnggaran Penyesuaian
Struktur Anggaran Fungsi Sub Fungsi Hasil Indikator Kinerja Utama/IKU Program Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan/IKK Sub Output Komponen Sub Komponen Proses Pencapaian Output JenisBelanja 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58 Text DetilBelanja
Penelaahan RKA-KL Yang perlu diperhatikan dalam penelaahan • A. Administratif • LegalitasDokumen; • SuratPengantar RKAKL; • SuratTugas; • Kelengkapandankesesuaiandok. pendukung • Format baku RKAKL; • ADK B. Substantif kelayakananggaranthdsasarankinerja yang direncanakan; Konsistensisasarankinerja K/L denganRenja K/L dan RKP B.1 B.2 • Jenisalokasianggaran • RelevansiSuboutput • RelevansiKomponendengan Output • Menilaikeberlangsungan output dankomponenberkaitandenganperhitunganbiayaperkiraanmaju • Kategorikegiatan (prioritasnasional, bidang, K/L) • Konsistensi output RKAKL dg output dalamRenja K/L dan RKP • Konsistensi volume output RKAKL dg output dalamRenja K/L dan RKP • Konsistensirumusan output dg IKK
Merupakan keluaran kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional Teknis Management Keluaran/Output.. 1) Merupakan keluaran kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada unit Eselon II yang melaksanakan kesekretariatan atau Satker OUTPUT
Cadangan • Merupakan keluaran yang diblokir oleh DJA dalam hal : • Terdapat sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil penelahaan berdasarkan pagu definitif • Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan keluaran kegiatan • Kurangnya kejelasan hubungan (relevansi) antara keluaran dengan sub keluaran (suboutput) • Kurangnya relevansi antara keluaran dengan komponen • Kurangnya relevansi antara keluaran dengan sub komponen Keluaran/Output.. 2) Keluaran
Pendukung Utama • komponen input kebijakan • Merupakan komponen input pembiayaan langsung dari pelaksanaan kebijakan • komponen input utama layanan • Merupakan komponen input pembiayaan langsung dari pelaksanaan keluaran layanan birokrasi / publik satker • komponen input pendukung kebijakan • Merupakan komponen input pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan • komponen input pendukung layanan • Merupakan komponen input pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi / publik satker Komponen Input
TOR dan RAB.. 1/5 Pada prinsipnya setiap satu keluaran yang menghasilkan kinerja dan dituangkan dalam RKA-KL harus dilengkapi dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) danRincian Anggaran Biaya (RAB) Menggambarkan rencana pencapaian suatu keluaran kegiatan dalam struktur RKA-KL Merupakan penjelasan lebih lanjut informasi kebutuhan biaya dalam rangka pencapaian suatu keluaran Menjelaskan secara garis besar keterkaitannya dengan pencapaian keluaran kegiatan dan kontribusinya dalam mencapai hasil / dampak (outcome) pada tingkat program RAB yang ditandatangani dituangkan dalam Kertas Kerja Menjelaskan secara garis besar bagaimana keluaran kegiatan tsb dilaksanakan / didukung oleh komponen input dan ditanda tangani oleh pejabat yg bertanggung jawab
TOR dan RAB.. 2/5 Informasi Latar Belakang Diisi Nama Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon I, uraian nama program, uraian nama kegiatan, uraian hasil, unit Eselon II/ Satker, Nama Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Satuan Ukur dan Jenis Keluaran dan Volume Penerima Manfaat • Dasar Hukum: Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan • Gambaran Umum: Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai Diisidenganpenerimamanfaatbaik internal dan/atauekternal K/L
MetodePelaksanaan: Diisicarapelaksanaannyaberupakontraktualatauswakelola • TahapandanWaktuPelaksanaan: Diisidengankomponen/tahapan yang digunakandalampencapaiankeluarankegiatan, termasukjadwalwaktu (time table) pelaksanaandanketerangansifatkomponen/tahapantersebuttermasukbiayautamaataubiayapenunjang Strategi Pencapaian keluaran Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan Diisi total biaya yang diperlukandandilampiriRincianAnggaranBiaya (RAB) yang merupakanrincianalokasidana yang diperlukandalampencapaiankeluaran. Waktu Pencapaian Keluaran Biaya yang Diperlukan
TOR dan RAB.. 3/5 Kapan KAK/TOR diperlukan? • KAK/TOR dan RAB merupakan persyaratan ketika pengajuan Proposal Anggaran Inisiatif Baru • Pada saat penelaahan RKAKL, KAK/TOR dan RAB diperlukan sepanjang terdapat perubahan substansi dari Proposal Anggaran Inisiatif Baru Inisiatif Baru • Pada prinsipnya KAK/TOR dan RAB tidak diperlukan pada alokasi anggaran angka dasar (baseline). • KAK/TOR dan RAB diperlukan apabila terdapat perubahan/ penyesuaian angka dasar Angka Dasar
TOR dan RAB, contoh.. 3/5 Pembangunan Baru • KAK/TOR yang dilampiri: • Analisaluasbangunandikaitkandenganjumlahpegawai, kebutuhanruangpelayanandan lain-lain • RAB : • Alternatif I: • BiayaStandar: LuasBangunandikalikanStandarHargaSatuantertinggiBangunanGedung Negara yang ditetapkanPemerintah Daerah setempat • Biaya Non Standar: berdasarkankebutuhannyatadanhargapasar yang wajar • Alternatif II: • PerhitunganbiayadariKementerianPekerjaanUmumatauDinasPekerjaanUmumsetempat • Status tanah • Peruntukanlokasi yang diaturdalamRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atauRencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan • Clearancedari 3 Unit : KemenPandan RB, KemenPU, dan BPKP
TOR dan RAB, contoh.. 5/5 Pemeliharaan/Perawatan • KAK/TOR yang dilampiri: • Analisatingkatkerusakan, dimanapenentuantingkatkerusakansetelahberkonsultasidenganinstansiteknissetempat yang bertanggungjawabterhadappembinaanbangunangedung. • RAB : • Alternatif I: LuasBangunandikalikantingkatkerusakandikalikanStandarHargaSatuantertinggiBangunanGedung Negara yang ditetapkanPemerintah Daerah setempat • Alternatif II: PerhitunganbiayadariKementerianPekerjaanUmumatauDinasPekerjaanUmumsetempat
Evaluasi Pelaksanaan TA 2012 KPPNJakarta II 252 lap Lap Pertgg Jawab TK BUN 15.500 Dok Layanan Perkantoran 12 Bulan SP2D Lap Kas Posisi 240 Lap LKPP Tingk Kuasa BUN 12 Lap Pembayaran Gaji dan Tunjangan Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak Biaya Penyelesaian SP2D operasional dan pemel perkantoran Biaya Penyelesaian LKPP Tk Kuasa BUN Biaya Penyelesaian LKP