PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013

1. PEMERINTAH KOTA SURABAYA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013 Rabu, 23 Januari 2013 Graha Sawunggaling

2. PELAKSANAAN KEGIATAN • Penyusunan Perencanaan Pekerjaan • Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa • Proses Pelaksanaan Pekerjaan • Penilaian Kinerja

3. BaganAlurProsesPerencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian & MonevKegiatan/ProyekMelalui GRMS diPemerintahKota Surabaya HasilKegiatandrmasing-masing PA, KPA, PPTK dibandingkan dgnRenc. e-Project Planning, permasalahandijaring by sms gateway, penjelasan SKPD by WEB` staf Pengelola keg ISO 27001 : 2005 ISMS e-ContractingPembuatanKontrakdgnStandarKontrak Data Perenc & PelaksanaanTugasPersonil (by BSC) connect SIMPEG - SSH - HSPK - ASB Proses Pengadaan Barang/Jasa e-Project Planning e-Procurement System e-Budgeting e-Delivery e-Controlling e-Performance Pengukuran Kinerja personil Pengukuran Kinerja Instansional: 1. Target & Realisasi 2. Ketepatan Waktu 3. Efisiensi Anggaran Catatan : form LAKIP Proses Pencairan Keuangan • Renc.Pelaksanaan Kegatan • Renc.Penyerapan • Renc.Pemilihan Penyedia B/J Proses Penyusunan APBD Score Kinerja personil DPPK-Kasda eCity Planning Bank data usulanproyek, Alokasi & lokasiproyekber-id basis GIS 5 thterakhir Tambahan Penghasilan Score Kinerja instansional FEED BACK

4. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEKERJAAN

5. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI APLIKASI e-PROJECT PLANNING BerdasarkanPerpres No. 70/2012 tentangperubahankeduaPerpres No. 54/2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah : 1. Pasal 22 ayat (1), PA menyusun RUP Barang/Jasasesuaidengankebutuhanpada K/L/D/I masing-masing. 2. Pasal 25 ayat (2), Pengumuman RUP paling kurangmeliputi : namadanalamat PA; paketpekerjaan yang akandilaksanakan; lokasipekerjaan; dan perkiraanbesaranbiaya. 3. Pasal 112 ayat (2), K/L/D/I wajibmenayangkan RUP danpengumumanBPengadaandi website Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusimasing-masingdan Portal PengadaanNasionalmelalui LPSE.

6. PENYUSUNAN • KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KAK yang mendukungpelaksanaankegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnyamemuat : Uraiankegiatan yang akandilaksanakan yang meliputilatarbelakang, maksuddantujuan, sumberpendanaan, dan hal-hal lain yang diperlukan. Waktu pelaksanaan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai daripengumuman, rencanapengadaansampaidenganpenyerahanbarang/jasa. Spesifikasiteknisbarang/jasa yang akandiadakan; dan Besarnya total perkiraanbiayapekerjaan.

7. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

8. TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SECARA ELEKTRONIK ULP mengundang PPK SKPD/Unit Kerja & Pokja (yang ditunjuk) membahas Dokumen Pengadaan pekerjaan yang akan dilelang ULP memasukkan data Pokja & Dokumen Pengadaan pekerjaan yang akan dilelang ke portal e-Procurement PPK SKPD/Unit Kerja mengirimkan usulan tertulis pekerjaan yang akan dilelang ke ULP dan melakukan setting paket di portal e-Procurement PPK Menyetujui data Pokja & Dokumen Pengadaan pekerjaan yang akan dilelang LPSE mengumumkan paket pelelangan LPSE mengecek kelengkapan dokumen Penyedia B/J registrasi, download dokumen lelang, & menawar Sanggahan Pokja memproses pelelangan paket pekerjaan s/d usulan calon pemenang Pokja menjawab sanggahan Pokja menetapkan calon pemenang pada portal e-proc (termasuk didalamnya pengumuman Pemenang) PPK membuat SPPBJ PPK membuat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dgn Penyedia Barang/jasa

9. PROSEDUR PEMASUKAN DAFTAR HITAM PERUSAHAAN Berdasarkan Peraturan Ka. LKPP No.7/2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam : • KPA padaSekretariat Daerah/PA setelahmendapatmasukandari PPK/KelompokKerja/ULP/PejabatPengadaandapatmemberikansanksiberupapengenaandaftarhitamperusahaankepada penyedia barang/jasa selama proses pengadaan barang/jasa, melalui portal eProcurement, denganmemasukkan : • PaketPekerjaan • Nilai HPS/Kontrak • Identitas : • peserta/penyediabarang/jasaorangperseorangan; • peserta/penyediabarang/jasaorangperseorangan/badanusaha; • penerbitjaminan; dan/atau • individu yang menandatanganisuratpenawaran/suratperjanjianatausuratjaminan. • JenisPelanggaran.

10. PROSEDUR PEMASUKAN DAFTAR HITAM PERUSAHAAN SKPD/Unit Kerja membuat surat pemberitahuan pengenaan daftar hitam yang ditujukan kepada Kepala Bagian Bina Program selaku penanggungjawab LPSE Kota Surabaya, dan tembusan kepada Unit Layanan Pengadaan. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut diatas, LPSE menginformasikan pengenaan daftar hitam terhadap penyedia barang/jasa pada portal eProcurement dan portal pengadaan nasional.

11. PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN

12. PEMBUATAN DOKUMEN ADMINISTRASI • PembuatanKontrak • Standard Kontrak : • Kontrakbaranggaransi; • Kontrakbarang non garansi; • Kontraksewa; • Kontrakjasakonsultansi; • Kontrakkonsultanperencana; • Kontrakpekerjaankonstruksi; • dst. • PembuatanLaporanKemajuanFisik, PembayaranUangMuka, Addendum. Menggunakan e-Delivery

13. Tim/TenagaAhliPembantuTugas PPHP • DalamhalpemeriksaanBarang/Jasamemerlukankeahliantekniskhusus, dapatdibentuktim/tenagaahli yang ditetapkanoleh KPA padaSekretariat Daerah/PA untukmembantupelaksanaantugasPanitia/PejabatPenerimaHasilPekerjaan. • Untukpekerjaankonstruksidanjasakonsultansipekerjaankonstruksi, tim/tenagaahliharusmemilikisertifikatkeahliandan/atauketerampilanpengawasanteknis yang dikeluarkanoleh LPJKN ataulembaga lain yang telahdiakreditasioleh LPJKN sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. • Hasilpemeriksaanbarang/jasa yang dilakukanolehtim/tenagaahlimenjadidasarbagipejabat/panitiapenerimahasilpekerjaandalammenerimahasilPengadaanBarang/Jasa.

14. JAMINAN PELAKSANAAN • Jaminan Pelaksanaan atas Pengadaan Barang/Jasa harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. • Untuk pekerjaan konstruksi, dalam hal penyedia barang/jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditentukan, apabila berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa dinilai mampu menyelesaikan pekerjaan, maka penyedia barang/jasa dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tersebut dan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1°/oo (satu perseribu) per hari. Memperhatikanketentuantersebut, makauntukpekerjaan yang penyelesaiannya 50 (lima puluh) harikalendersejakmasaberakhirnyapelaksanaanpekerjaan, makajaminanpelaksanaannyadapatdicairkandalamwaktu paling lambat 14 harikerjasetelahtanggalberakhirnyapekerjaan.

15. PENILAIAN KINERJA

16. LatarBelakang • Mendukung penganggaran berdasarkan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output yang dihasilkan. • Berdasarkan indikator kinerja dan capaian kinerja yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

17. TambahanPenghasilanPegawai (TPP) • DasarHukum : PeraturanWalikotaNomor 82 tahun 2012 tentangKriteriaPemberianTambahanPenghasilanKepadaPegawaiNegeriSipil Daerah. • Terdiridari : • TPP berdasarkanbebankerja; • TPP bagipengelolakeuangan, meliputi : • TPP bagipengelolakeuangankota; • TPP bagipengelolakeuangan SKPD. • TPP berdasarkanpertimbanganobjektiflainnya, meliputi : • Uangmakan; • Uang air; • Uangpenunjangoperasional.

18. TPP BebanKerja • Jumlah TPP beban kerja setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian bobot jabatan dengan (Rp 2.500,00). • Kepala SKPD/Unit Kerja harus membuat uraian tugas/jabatan dalam rangka menetapkan jabatan non manajerial dan memperhatikan kompetensi masing-masing pegawai yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan non manajerial yang didefinisikan dalam profil tugas/jabatan. • Kepala SKPD/Unit Kerja dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan jabatan non manajerial sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

19. ProsedurPemberian TPP • TPP berdasarkanbebankerjadanbagipengelolakeuangandipengaruhiskorkehadiran: • Keterlambatanmasukkerja; • Kepulanganmendahului jam kerja; • Ketidakhadirankerjakarenacuti; • Ketidakhadirankerjakarenaselaincuti. • Cutitahunandandinasluarmeliputimengikutidiklat, melaksanakanperjalanandinasluardaerah/negeridanmelaksanakantugaskedinasanlainnya, dihitungsebagaiharimasukkerja.

20. Keterlambatan Terlambat s/d 15 menit : • Skor 1 = 100 - (0,25 x jumlah hari keterlambatan) Terlambatlebihdari 15 menit s/d 1 jam : • Skor 2 = 100 - (1 x jumlahhariketerlambatan) Terlambatlebihdari 1 jam s/d 2 (dua) jam pertama : • Skor 3 = 100 - (2 x jumlahhariketerlambatan) Terlambatlebihdari 2 s/d 3 jam pertama : • Skor 4 = 100 - (3 x jumlahhariketerlambatan) Terlambatlebihdari 3 jam pertama : • Skor 5 = 100 - (4 x jumlahhariketerlambatan)

21. Kepulangan Mendahului Jam Kerja Pulangmendahului jam kerja s/d 15 menitsebelumberakhirnya jam kerja : • Skor 6 = 100 - (0,25 x jumlahharipulangmendahului) Pulangmendahuluilebihdari 15 menit s/d 1 jam : • Skor 7 = 100 - (1 x jumlahharipulangmendahului) Pulangmendahuluilebihdari 1 jam s/d 2 jam : • Skor 8 = 100 - (2 x jumlahharipulangmendahului) Pulangmendahuluilebihdari 2 s/d 3 jam : • Skor 9 = 100 - (3 x jumlahharipulangmendahului) Pulangmendahuluilebihdari 3 jam : • Skor 10 = 100 - (4 x jumlahharipulangmendahului)

22. Ketidakhadiran Karena Cuti CutisakitdengandilampiriSuratKeteranganSakitdariDokter : • Skor 11 = 100 - (1 x jumlahhariketidakhadiran) Cutibesar, cutikarenaalasanpentingdancutibersalin : • Skor 12 = 100 - (3 x jumlahhariketidakhadiran)

23. Ketidakhadiran Karena Selain Cuti Tidak hadir tanpa keterangan yang sah : • Skor 13 = 100 - (6 x jumlah hari ketidakhadiran) Tidak hadir dengan keterangan yang sah : • Skor 14 = 100 - (5 x jumlah hari ketidakhadiran)

24. Pemberian TPP • Skor prestasi kehadiran = 100- {1400 – (Skor 1 + Skor 2 + Skor 3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 10 + Skor 11 + Skor 12 + Skor 13 + Skor 14)} • Besaran TPP yang diberikankepadapegawaidirumuskansebagaiberikut : • TPP berdasarkanbebankerja = (skorprestasikehadiran/100) x point bobotjabatan x hargasatuanbobotjabatan; • TPP bagipengelolakeuangan SKPD = (skorprestasikehadiran/100) x besaran TPP bagipengelolakeuangan SKPD; • TPP bagipengelolakeuangankota = (skorprestasikehadiran/100) x besaran TPP bagipengelolakeuangan Daerah.

25. UangKinerja • Dasarhukum : PeraturanWalikotaNomor 83 tahun 2012 tentangPetunjukTeknisPemberianUangKinerjaPadaBelanjaLangsung; • UangKinerjaadalahsejumlahuang yang diberikansebagaibentukpenghargaankarenatelahmencapaikinerjadalamupayamendukung output dan outcome kegiatan; • Diberikan 3 bulansekali; • 1 poinuangkinerja = Rp 2.500,00.

26. PenilaianKinerja • Diukur dari 2 (dua) hal yaitu nilai kinerja individu dan kompetensi • Sasaran Kinerja Individu (SKI), terdiri dari : • Indikator Kinerja Utama (IKU) • Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) • Indikator Kinerja Teknis (IKT) dan • Indikator Kinerja Staf (IKS) • Nilai Kinerja Individu (NKI), terdiri dari : • NKI Proses dan • NKI Hasil

27. NKI Proses • AspekKualitas (bobot 45%) • Perbandinganantaratingkatserapankegiatan (kegiatandimanaPegawaiterlibat) denganjumlahkegiatan yang melibatkanPegawaitersebut. • AspekKuantitas (bobot 30%) • Perbandinganantara total capaianaktivitasdenganbeban ideal Pegawaiperbulan; • Beban ideal pegawai per bulan = jam kerjaefektifdalam 1 harikerja x 60 menit x jumlahharikerjadalam 1 bulan; • Jam kerjaefektifdalam 1 harikerja = 6,375 jam. • AspekEfektivitasWaktu (bobot 10%) • Perbandinganwaktupenyelesaianpekerjaandenganjadwalpenyelesaian yang ditetapkanpadaperencanaandiawaltahun. • AspekEfisiensiBiaya (bobot 15%) • Adanyaefisiensipenggunaanbiayakegiatandibandingkandenganplafonalokasi yang ditetapkanpadaperencanaandiawaltahun.

28. NKI Hasil • Merupakanperbandinganantara capaian Indikator Kinerja dengan target. • Digunakan pada penghitungan Nilai Kinerja Individu untuk triwulan IV • NKI Total = nilai rata-rata yang diambil dari hasil penjumlahan NKI Hasil dan NKI Proses.

29. Kompetensi Penilaian atas kompetensi dinilai melalui aspek perilaku bekerja yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan yang dilaksanakan oleh atasan, relasi sejawat, dan bawahan yang penentuannya dilakukan secara acak melalui sistem informasi manajemen kinerja dari Pegawai yang bersangkutan.

30. Penilaian Total • SkorHasilPenilaianKinerja = (0,8 X Nilai Kinerja Individu) + (0,2 x Skor Kompetensi) • Untuk Triwulan I, II dan III : • Uangkinerja = (skorhasilpenilaiankinerja/100) x (200% darijumlahtambahanpenghasilanberdasarkanbebankerjaPegawai yang seharusnyaditerimaolehPegawai yang bersangkutansetiapbulannya). • UntukTriwulan IV : • Uangkinerja = (skorhasilpenilaiankinerja/100) x (300% darijumlahtambahanpenghasilanberdasarkanbebankerjaPegawai yang seharusnyaditerimaolehPegawai yang bersangkutansetiapbulannya). • Apabilaskorhasilpenilaiankinerjadibawah 50, makatidakmemperolehuang kinerja1.

31. TERIMA KASIH