160 likes | 461 Views
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013. DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN JAKARTA, 13 FEBRUARI 2013. KERANGKA PAPARAN. PENGANTAR : PERKUATAN PENDANAAN RKP 2013 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 PAGU BASELINE RPJMN INISIATIF BARU KEBIJAKAN PHLN 2013 PENDANAAN SESUAI KEWENANGAN.
E N D
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013 DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN JAKARTA, 13 FEBRUARI 2013
KERANGKA PAPARAN PENGANTAR : PERKUATAN PENDANAAN RKP 2013 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 PAGU BASELINE RPJMN INISIATIF BARU KEBIJAKAN PHLN 2013 PENDANAAN SESUAI KEWENANGAN
PENGANTAR : PERKUATAN PENDANAAN RKP 2013 • Mempertajamalokasipadaprioritas(allocative efficiency): isu strategis padatiapprioritas pembangunan. • Menggunakankerangkapengeluaranjangkamenengahuntukmerancanglebihawal : • Procurement plan • Disbursement plan
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS NASIONAL • Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity • Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi • Membaiknya iklim investasi dan usaha (Ease of doing bussiness) • Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda • Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 • Perbaikan akses pelayanan dasar : tuntasnya rehab gedung SD/SMP • Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi • Persiapan Pemilu 2014 Opsi 1 : MEMANTAPKAN EKONOMI DOMESTIK YANG KUAT BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Opsi 2 : PENGUATAN DAYA TAHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kata kunci untuk kedua pilihan tema ini pada hakekatnya sama, yaitu: Daya Tahan Ekonomi (Resilience); Daya Saing; Peningkatan dan PerluasanKesra
PAGU INDIKATIF (BASELINE) RPJMN 2010-2014 (Triliun Rupiah) • SUMBER DAYA MANUSIA • KemDiknas • KemAgama • KemKesehatan • Catatan : • Hanya belanja K/L, tidak termasuk subsidi dan transfer ke daerah • Angka 2010 merupakan pagu APBN
REVIEW BASELINE Inisiatif baru Efisiensi dan refocusing Baseline RPJMN • Pagu Baseline RPJMN merupakan pendanaan sasaran RPJM • Didalam tahunannya akan di review : • Efisiensi dan refocusing (pembatasan komponen pendukung, output/outcome tidak tepat sasaran, porsi alokasi pada prioritas, alokasi tersebar dan kecil nilainya). • Inisiatif baru untuk menampung arahan pimpinan dan kondisi terkini baik pendanaan on top, realokasi dan kombinasi keduanya
KONSEP DASAR INISIATIF BARU • Inisiatif Baru dapat berupa : • Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru; • Penambahan Volume Target; atau • Percepatan Pencapaian Target. • Tujuan Inisiatif Baru : • Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran; • Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional ; • Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas • Melakukan Efisiensi (saving proposal).
KEBIJAKAN INISIATIF BARU RKP 2013 • Bappenas telah mengirim surat inisiatif baru ke seluruh K/L tanggal 7 Februari • Tidak ada perubahan dalam Permen PPN/Ka Bappenas No 1/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru • Jadwal penyusunan selambat-lambat tanggal 17 Februari 2012 • Arah kebijakan pemanfaatan NI adalah untuk : • Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); • Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; • Ketahanan Pangan dalam rangka surplus 10 juta ton beras; • Pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI), daerah perbatasan dan tertinggal; • Kebijakan pencapaian prioritas pembangunan nasional lainnya. • Pengisian aplikasi inisiatif baru dilakukan langsung melalui web (web based) (hardcopy tetap disampaikan).
KEBIJAKAN PHLN TA 2013 Didalamperencanaan PHLN agar dipertimbangkan : • PERKIRAAN PENYERAPAN : Memperhitungkanperkiraanpenyerapansecaracermat : • Undisbursed loan • Pinjamanbaru • Kapasitasimplementasi • DANA PENDAMPING : Memprioritaskankebutuhandanapendampingdidalampagu. • KONTRAK KINERJA : Rencanapenyelenggaraan PHLN akandibahasdandiformalkandalamPertemuanTigaPihak (Trilateral Meetings).
LATAR BELAKANG PENGALIHAN • Pemerintahpusatmemiliki 6 urusan mutlak : • Hukum, agama, pertahanandankeamanan, luarnegeri, fiskaldanmoneter. Selaindari 6 urusan tersebutterbagimenjadikewenanganpusatdandaerah (provinsidankabupatenkota). • Selain urusan mutlak, tingkat pemerintahan yang dekat dengan dampak adalah yang berwenang (efektivitas dan efisiensi). • Amanatperundanganuntukmengalihkansecarabertahapanggaran K/L yang digunakanuntukmendanaiurusandaerahkepada DAK. • RekomendasiPanja Transfer Daerah DPR RI , 15 – 20 Oktober 2011: • Pemerintah agar menerbitkanperaturanPresidenmengenai Roadmap rencanapengalihankegiatan K/L yang sudahmenjadiurusandaerahsesuaidenganamanatPasal 108 ayat 1 UU No. 33/2004. 14
TINDAK LANJUT PENGALIHAN • Pengalihan Dekon & TP ke DAK akan dicantumkan dalam Perpres RKP 2013. • Pendekatan awal pengalihan : • Memperhatikan kewenangan dalam PP 38/2007 • Mendahulukan kegiatan yang duplikasi dengan DAK dan kegiatan yang telah memiliki SPM • Dibahas dalam trilateral meeting.