KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN

1. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ 1 KEBIJAKAN & PERATURAN BIDANG PERTANIAN UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS Semester Gasal2014-2015 (4 : 0) DOSEN PENGAMPU : Prof.Dr.Ir. Rudi Wibowo, MS Ir. Imam syafi’i, MS

2. KONTRAK KULIAH 1. Team Teaching : Prof. Dr. Ir. Rudi Widowo, MS - Ir. Imam Syafi’i, MS 2. SistemPenilaian - Penilaianpokok : UAS, UTS - PenilaianTambahan : Tugas, Assigment, dsb. 3. Aturan Main Perkuliahan - Paling lambat 10 menitsetelahjadwalkuliah yang ditetapkan - Yang melebihisebaiknyatidakperlumasuk - Ditetapkanseorangmahasiswasebagaiketuakelas 4. EtikaAkademik - Pakaiansopan, bersepatu - Menggunakanbahasa Indonesia yang baik - Selamakuliah HP dimatikan 5. RuangLingkup Mata Kuliah

3. SILLABI KEBIJAKAN DAN PERATURAN BIDANG PERTANIAN KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI : Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dengan baik berbagai konsepsi kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pertanian, khususnya Indonesia. KOMPETENSI DASAR : (a) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peran dan fungsi pertanian/pangan dalam pembangunan, (b) Mahasiswa mampu memahami memahami berbagai landasan teori/akademik atau konsepsi berfikir tentang perlunya kebijakan dalam pembangunan pertanian (c) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai peraturan perundangan di bidang pertanian, khususnya di Indonesia.

4. DESKRIPSI MATERI, KEGIATAN, PENILAIAN DAN PEMBINA 1 Deskripsi Materi Perkuliahan mencakup semua aspek tentang konsepsi kebijakan yang diperlukan bagi bidang pertanian dan pangan, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Selain itu, mencakup pula berbagai peraturan di bidang pertanian dan pangan, baik lahan, budidaya, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan hortikultura serta pangan pada umumnya. 2. Kegiatan Pembelajaran meliputi kuliah/ceramah dan diskusi, sebanyak 30 kali @ 100 menit tatap muka. 3. Penilaian (asesmen), meliputi kuis/tugas/pekerjaan rumah 30 persen, Ujian Tengah Semester 30 persen, dan Ujian Akhir Semester 40 persen. 3. Pembina Mata Kuliah adalah Rudi Wibowo, Imam Syafii, YuliHaryati & Lenny W (untuk kelas H, Semester gasal2013/2014).

5. JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN Kontrak Perkuliahan Pemahaman Dasar tentang Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Ekonomi. Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (I). Kerangka Strategis Kebijakan Pembangunan Pertanian (II). Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (I). (Isyu-Isyu Penting Kebijakan Pertanian (II). Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (I). Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (II).. Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (III). Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (IV). Kebijakan Yang Mempengaruhi Insentif Bagi Produsen (V).

6. JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (II). Kebijakan Penguasaan Lahan (Land Tenure). (III). Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (I). Kebijakan Manajemen Sumberdaya Air Bagi Pertanian (II). Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (I). Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (II). Kebijakan Pembiayaan Perdesaan dan Pertanian (III). Kebijakan Teknologi Pertanian (I). Kebijakan Teknologi Pertanian (II). Strategi Pembangunan Pertanian : Proses dan Struktur (I) (Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (I) : Isyu Penting Kebijakan Perberasan dan Tanaman Pangan Penting (Jagung dan Kedelai).

7. JADUAL KEGIATAN PERKULIAHAN Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (II) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perkebunan Tebu, Agribisnis Gula dan swasembada gula 2014. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (III) : Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi potong dan Importasinya. Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (IV) Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Hortikultura Buah-buahan dan Masalah Importasinya.Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (V) Isyu Penting Kebijakan Pengembangan Perikanan di Indonesia.Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VI) Isyu Penting Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia.Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VII) Isyu Penting Kebijakan Riset dan Penyuluhan Pertanian di Indonesia.Pembahasan Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia (VIII) Isyu Penting Kebijakan Distribusi dan Konsumsi Pangan di Indonesia.

8. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PERTANIAN KEBIJAKAN PERTANIAN : serangkaiantindakan yang telah, sedangdanakandilaksanakanolehpemerintahuntukmemajukanpertanian, mengusahakan agar pertanianmenjadilebihproduktif, produksidanefisiensiproduksinaikdanakibatnyatingkatpenghidupandankesejahteraanpetanimeningkat. Suatusistemuntukmenganalisiskebijakanpublik yang mempengaruhiprodusen, pedagang, dankonsumendariberbagaiprodukpertanianbaiktanaman, perikananmaupunternakuntukmencapaiefisiensi (efficiency), pemerataan (equity), danketahanan (security).

9. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PERTANIAN WUJUD KEBIJAKAN PERTANIAN : Kebijakandiwujudkandenganmengeluarkanperaturan-peraturantertentu yang berbentukUndang-undang, Peraturan-peraturanPemerintah, Kepres, Kepmen, keputusanGubernurdan lain-lain FRAMEWORK KEBIJAKAN PERTANIAN : Tujuan (objectives), Kendala (constraints), Kebijakan (policies), dan Strategi (strategies).

10. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PERTANIAN JENIS KEBIJAKAN PERTANIAN : 1. Kebijakan yang bersifatpengatur (regulating policies) misalnyaperaturanrayoneeringdalamperdagangan/distribusipupuk 2. Kebijakanpembagianpendapatan yang lebihadilmerata (distributive policies). Misalnyapenentuanhargakopra minimum yang berlakusejaktahun 1969 didaerah-daerahkopradi Sulawesi. PersoalanPokok : KeadilanAda yang memperolehmanfaatdanbahkanada yang dirugikan

11. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PERTANIAN TUJUAN KEBIJAKAN PERTANIAN : Efisiensi (efficiency), Pemerataan (equity), dan Ketahanan (security). Efisiensitercapai : apabilaalokasisumberdayaekonomi yang langka adanyamampumenghasilkanpendapatan Maksimum, sertaalokasibarangdanjasa yang menghasilkantingkatkepuasankonsumen yang paling tinggi.

12. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PERTANIAN TUJUAN KEBIJAKAN PERTANIAN : Pemerataandiartikansebagaidistribusipendapatandiantarakelompokmasyarakatatauwilayah yang menjadi target pembuatkebijakan. Biasanya, pemerataan yang lebihbaikakandicapaimelaluidistribusipendapatan yang lebihbaikataulebihmerata. Ketahanan (pangan) akanmeningkatapabilastabilitaspolitikmaupunekonomimemungkinkanprodusenmaupunkonsumenmeminimumkan adjustment costs.

13. KERANGKA KEBIJAKAN DASAR SEKTOR PERTANIAN • KebijakanPerlindunganPetani • KebijakanPengembanganNilaiTambah • KebijakanPenataanKelembagaanPertanianNasional

14. 1. KebijakanPerlindunganPetani • Kebijakan penetapan dan stabilitas harga produk pertanian (pengelolaan pasar). • Kebijakan dalam pengelolaan input-input produksi (meliputi ketersediaan, ketepatan, kemudahan, dan harga wajar dari input seperti pupuk, bibit, dll). • Kebijakan pengembangan sistem perbenihan, mulai dari pengelolaan plasma nutfah, pemuliaan, produksi, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasannya. • Kebijakan penyediaan lahan pertanian dalam rangka pengembangan kawasan-kawasan Agropolitan sebagai perwujudan integrasi sistem agribisnis dalam suatu wilayah. • Kebijakan permodalan yang secara spesifik dirancang sesuai dengan budaya petani dan karakteristik pertanian. • Kebijakan pengendalian hama dan penyakit serta penanganan dampak bencana alam. • Kebijakan pengembangan kelembagaan perusahaan petani untuk mencapai skala usaha yang layak.

15. 2. KebijakanPeningkatanNilaiTambah • Kebijakan industrialisasi pertanian/Agroindustriberbasis pada sumber bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri. • Kebijakan pengembangan produk-produk antara sebagai bahan dasar untuk berbagai penggunaan. • Kebijakan pengembangan jaringan distribusi dan transportasi pertanian. • Kebijakan pengembangan sistem informasi dan pemasaran pertanian. • Kebijakan pemanfaatan limbah-limbah industri pertanian. • Kebijakan perpajakan untuk memberikan insentif peningkatan nilai tambah.

16. 3. KebijakanPenataanKelembagaanPertanianNasional • Kebijakan public awareness tentang peran, fungsi dan posisi pertanian. • Kebijakan konsolidasi interdependensi antar sektor/lembaga (consolidated power) • Kebijakan perumusan peraturan perundangan berdasarkan prioritas-prioritas kepentingan petani dan pertanian. • Kebijakan pengembangan kelembagaan petani. • Kebijakan pengembangan SDM, iptek dan proses inovasi lainnya.

17. DesainInstitusi/Kelembagaan • Desaininstitusiharusdiarahkanuntukmenyelesaikantigahalpokoksebagaimanatelahdirumuskandalamkebijakanpembangunanpertaniandiatas, yaitu: • institusipembangunanpertanian yang dapatmemberikanperlindunganterhadappetani, • institusi yang mampumenggerakkanprosesindustrialisasi yang meningkatkannilaitambahproduk-produk yang dihasilkanpetanipadaumumnya, dan • institusi yang dapatmeningkatkankapabilitaskelembagaanpetanidanpertanianpadaumumnya.

18. DesainInstitusi/LembagaDalam Pembangunan Pertanian AsossiasiPetani Dunia Usaha LembagaPerlin-dunganPetani Pemerintah Pemerintah

19. SkemaInstitusiPengembanganNilaiTambah LEMBAGA KEUANGAN/ BANK BUMP PEMERINTAH: PUSAT DAN DAERAH DUNIA USAHA ASOSIASI PETANI/INSTITUSI PETANI Pemerintah LEMBAGA PROFESIONAL

20. PengembanganMasyarakatIndustri ProsesPengembanganBudayaIndustri Prioritas Tahapan Ekspansi

21. KEBIJAKAN PERTANIAN BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN PERTANIAN : Kebijakanharga, merupakankebijakan yang dirancanguntukmempengaruhitingkat dan stabilitasharga-harga yang diterimaolehpetani dan hasil-hasilusahatani. Kebijakanpemasaran, merupakankebijakanmengenaipemindahanhasil-hasilusahatanidaripetanikekonsumen. Kebijakan input, drancanguntukmempengaruhihargadansistempembelian input variabel. Kebijakankredit, untukperolehan modal kerja

22. KEBIJAKAN PERTANIAN BEBERAPA CONTOH KEBIJAKAN PERTANIAN : Kebijakanmekanisasi, untukmengadopsiteknologimekanis Kebajikanland reform, mengubahdistribusikepemilikanataukondisi-kondisi yang berhubungandengantanah Kebijakanpenelitian, penyebarantekologibarudanpeningkatanproduktivitas Kebijakanpengairan, perolehan air sebagaisumberdayadalamusahatani

23. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PERTANIAN 3 KENDALA UTAMA KEBIJAKAN PERTANIAN : 1. penawaran, 2. Permintaan, dan 3. Harga dunia. Penawaran : (produksi nasional) dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, dan modal), teknologi, harga input, dan kemampuan manajemen. Permintaan (konsumsi nasional) dibatasi atau dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pendapatan, selera, dan harga output. Harga dunia, untuk komoditas yang diperdagangkan secara internasional baik input maupun output, menentukan dan membatasi peluang untuk mengimpor dalam rangka meningkatkan supply domestik, dan mengekspor dalam rangka memperluas pasar bagi produk domestik.

24. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN / AGRIBISNIS DI INDONESIA KEBIJAKAN MAKRO KebijakanMoneter : @ PenetapanSukuBunga Relatifrendah  Merangsang Usaha Agr. @ KreditInvestasi/Modal Kerja  Mendorongpertumbuhan Usaha Agr 2. KebijakanFiskal @ AlokasiPengeluaranPemerintah Perlumemperhatikantahap pembangunansistem Usaha Agribisnismeliputi : a. Perkemb. sistemagribisnistahapawal ( natural resources & unskill labor based)diprioritaskanpadainvestasiberupajalan, pelabuhan, irigasidsb. b. Perkemb. Sistemagribisnistahapkedua (capital & skill labor based) diprioritaskanpadapengembanganteknologi & SDM @ PerlakuanPajak : MempercepattransformasiKeunggulan komparatifmenjadikeunggulankompetitif . Perlukeringanan/ pembebasanpajakbagi : a. Bagiindustrihuludanhilirusahaagribisnis s/d BEP b. Bagiperusahaan yang mengembangkanteknologi & SDM bidang agribnisnis

25. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN/AGRIBISNIS DI INDONESIA • KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI AGRIBISNIS • Diarahkanpadapadapengemb. agroindustri & memperkuatdayasaing • - Industrihilir mengolahhasilpertanian  intermediate product • semi finished product  final product • - IndustriHulu  Pengembanganindustripembibitan/pembenihan  • dinilaifaktor yang masihlemahsedang plasma nutfah yang ada • cukupbesar, pengembangan agro-otomotifdan agro kimia (pupuk, • pestisida, vaksindsb) • KEBIJAKAN PEMASARAN & KERJASAMA INTERNASIONAL • Kebijakanpenjualanbarang/ekspor • Kebijakaninformasipasar (spesifikasijml, harga, selerakonsumendsb) • Kebijakanfungsiperdagangan  posisi Indonesia dalamperdagangan • global, pajakekspor, beamasuk • -PendayagunaankantorPerwakilan Indonesia diluarnegerisebagai entry • point, pemantauanpeluangpasar, kerjasamaantarperusahaan • agribisnisdsb. • -Kebijakanpenetapanundang-undang/peraturan anti dumping

26. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRA STRUKTUR Kebijakan Infrastruktur banyak dibutuhkan pelaku agribisnis karena : 1. Menunjang usaha agribisnis yang dilakukan oleh masyarakat banyak 2. Sesuai dengan kebutuhan publik 3. Merangsang usaha/investasi baru shg mengemb. ekonomi wilayah Jenis investasi infrastruktur yg mendesak utk dikembangkan antara lain : farm road, drainase, pelabuhan (khususnya Indonesia bag.Timur), transportasi dan telekomunikasi KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN @ Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan : Penyediaan modal (credit program) dgn prosedur sederhana, bunga kondusif & agunan yang dapat dijangkau, skim kredit sesuai kebutuhan agribisnis melalui unit banking sistem melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pedesaan @ Kebijakan Pengembangan Fungsi Penelitian & Pengembangan : - Kebijakan pergeseran dari lembaga penelitian pemerintah ke non pemerintah - Kebijakan teknologi & bio teknologi sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan eco farming, organic farming, eco labeling & food safety

27. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI INDONESIA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN @ Kebijakan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan melalui integrasi sub sistem hulu, usahatani, hilir dan jasa @ Kebijakan keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal @ Kebijakan pengaturan distribusi pangan yang mengacu pada mekanisme pasar yang kompetitif @ Kebijakan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mampu dan mandiri mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. KELEMAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AGRIBISNIS MASA LALU @ Lebih terfokus pada usahatani (on farm) @ Lemahnya dukungan kebijakan makro @ Pendekatan pembangunan sentralistik dan top down BEBERAPA PERMASALAHAN YANG MUNCUL : @ Teknologi yang dikuasai lebih menonjol pada teknologi budidaya @ Sistem pelayanan pada subsistem off farm (modal & penyuluhan) tertinggal @ Kelembagan & organisasi petani masih lemah @ Adanya benturan hukum formal dan hukum adat @ Ketidak sinkronan aturan antar departemen, pusat & daerah  kurangnya kepastian usaha

28. Fase 1 Pemapanan Basis/pondasi Fase 1 Pemapanan Basis/pondasi Jalan/sistem irigasi/riset/penyuluhan(reformasi tanah) Jalan/sistem irigasi/riset/penyuluhan/ (reformasi tanah) Ekstensif, produktivitas pertanian yang rendah Ekstensif, produktivitas pertanian yang rendah Teknologi intensif Ketidakcukupan keuangan, pasar input dan output Teknologi intensif Ketidakcukupan keuangan, pasar input dan output Fase 2 Memperkuat pasar Fase 2 Memperkuat pasar - Keuangan musiman - Sistem pasokan input - Pasar output lokal - Keuangan musiman - Sistem pasokan input - Pasar output lokal Permintaan input petani dan surplus produksi Permintaan input petani dan surplus produksi Fase 3 Eksekusi Fase 3 Eksekusi Pasar sektor swasta yang efektif Pasar sektor swasta yang efektif Volume keuangan yang besar, permintaan input, dan pasokan produksi. Keterkaitan pertumbuhan non-pertanian Volume keuangan yang besar, permintaan input, dan pasokan produksi. Keterkaitan pertumbuhan non-pertanian FASE KEBIJAKAN UNTUK MENOPANG TRANFORMASI PERTANIAN

29. Arah kebijakan umum yang ditempuh dalam pembangunan pertanian a. Membangun basis bagi partisipasi petani; b. Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian; c. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumberdaya insani pertanian yang berkualitas; d. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian: e. Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna; f. Mewujudkan sistem inovasi pertanian; g. Penyediaan sistem insentif dan perlindungan bagi petani; h. Mewujudkan sistem usahatani bernilai tinggi melalui intensifikasi, diverasifikasi dan pewilayahan pengembangan komoditas unggulan; i. Mewujudkan Agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan; j. Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh; k. Menerapkan praktek pertanian dan manufaktur yang baik; dan l. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian.

30. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ PERGESERAN PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN NASIONAL Product Driven Market Driven Agriculture Agriculture AGRICULTURAL / AGRIBUSINESS ACTIVITIES CARA PANDANG YANG BARU : PERTANIAN SEBAGAI LAPANGAN USAHA DAN LAPANGAN KERJA YANG DAPAT MENGHASILKAN BARANG DAN JASA UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PASAR DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPEROLEH NILAI TAMBAH YANG MAKSIMAL SECARA KOMPETITIF KEBERHASILANNYA MEMERLUKAN : KEBIJAKANTRANSFORMASI PERTANIAN & PERATURAN PERTANIAN

31. JURUSAN SOSEK FAPERTA UNEJ KEBIJAKAN TRANSFORMASI PERTANIAN Membutuhkan kombinasi antara : 1. Teknologi yang tepat 2. Kelembagaan yang fleksibel 3. Orientasi pasar yang menguntungkan petani LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN : 1. Perbaikan & peningkatan penguasaan petani terhadap aset atau tanah pertanian 2. Peningkatan nilai produk yang dihasilkan per satuan aset yang dikuasai

32. LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN PERBAIKAN & PENINGKATAN PENGUASAAN PETANI TERHADAP ASET ATAU TANAH PERTANIAN Melaksanakanreformasiagraria Memperluaskesempatankerjadiluarusahatanimelaluipengembanganagroindustri yang bersifatpadattenagakerjasehinggamampumenyerapkelebihantenagakerjadisektorpertanian Memperbaikiaksespetaniterhadapsumberpembiayaanuntukinvestasiatau modal kerja Memperbaikiprasarana & saranapertaniandanpedesaansehinggalahan yang selamainitidakproduktifdapatdiusahakanolehpetani Meningkatksnpendidikan & kesehatananggotarumahtanggapetani

33. LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN PENINGKATAN NILAI PRODUK DARI SETIAP ASET YANG DIGUNAKAN/DIKUASAI MELALUI : 1. Memperbaiki & meningkatkanteknologidisetiaptahapanproduksi (kualitas & kuantitas) 2. Memperkuatkelembagaan yang memungkinkanterjadinya transfer teknologidenganbenardantepat 3. Memperbaikikualitasdanmeningkatkankuantitasketersediaansaranaproduksipertanian 4. Meningkatkanaksespetaniterhadapsaranaproduksipertanian & aksespadapembiayaan 5. Meningkatkankualitas & kuantitasinfrastrukturpertanian & pedesaan

34. LANGKAH TRANSFORMASI PERTANIAN PENINGKATAN NILAI PRODUK DARI SETIAP ASET YANG DIGUNAKAN/DIKUASAI MELALUI : 6. Mengurangiresikoharga yang dihadapipetanibaikharga input maupun output melaluikebijakan yang tepat 7. Meningkatkanpendidikan & kesehatanpetani 8. Menghapusberbagaipungutan yang membebaniprodukpertanian 9. Meningkatkankerjasamaantardaerahotonomdalammengelolasumberdayaalam 10.Melindungi petanidaripersaingan yang tidaksehatdantidakadil

35. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KONSEP & DEFINISI TEKNOLOGI & INOVASI KatateknologiberasaldaribahasaYunanitechnología (τεχνολογία) ‐ TECHNE (τέχνη), 'kerajinan' dan‐Logia (‐λογία), studitentangsesuatu, ataucabangpengetahuandarisuatudisiplin. Teknologijugadapatdiartikanbenda‐benda yang bergunabagimanusia, sepertimesin, tetapidapatjugamencakuphal yang lebihluas, termasuksistem, metodeorganisasi, danteknik.

36. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KONSEP & DEFINISI TEKNOLOGI & INOVASI Seperangkatalat, pengetahuanmanusiadankelembagaansosialekonomiuntukmelaksanakansuatuikhtiaratauusaha Kegiatanmanusia yang secarasistematisIangkahdemilangkahdilakukanuntukmencapaisesuatutujuantertentusecaraefisiensampaipadafaktorpengetahuan yang mendasarikegiatanitu Merupakansuatuprosesproduksidenganmengkombinasikanfaktor-faktorproduksi (input) untukmenghasilkansuatuproduk (output) Inovasiatauperubahanteknologisebagaiperubahancaramengkombinasikanfaktor-faktorproduksisehinggamampumeningkatkantingkatproduksiatauproduktifitasnya.

37. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN TAKSONOMI TEKNOLOGI PERTANIAN TEKNOLOGI MEKANIS  terkaitdenganpenghematantenagakerjamelalui :substitusitenagakerjamanusiadenganmesin TEKNOLOGI BIOLOGIS DAN KIMIAWI  Terciptadantersebarluasuntukmenggantikankelangkaansumberdayalahanmelaluipenggunaanpupukdanbenihunggul, peningkatanproduksiternakperunitpakanatau per unit induk yang diiringidengan : 1. pengembangansumberdayalahandan air agar lebihsesuaidenganpertumbuhantanaman 2. modifikasisumberdayadenganpenambahanunsurharaorganikdananorganikkedalamtanah 3. penggunaanbahankimiadanbiologisuntukmelindungitanaman & hewandariseranganhama & penyakit 4. seleksivarietastanaman & hewan yang dapatberadaptasidengankondisidiatasataukondisidalamlingkuppengawasanmanusia.

38. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KONTEKS TEKNOLOGI PERTANIAN FISIK MATERI/BAHAN : varietasunggul, pupuk (formulasi ), perstisida REKOMENDASI TEKNOLOGI : al. Cara pemupukan, pengendalianhama & penyakit, penggunaan air TEKNOLOGI PROSES : al. produksibenih, produksipupukorganik, produksipestisidahayati/organik RANCANG BANGUN TEKNOLOGI/PROTOTIPE ALAT & MESIN PERTANIAN : al. mesinpompa air, alattanam, aplikatorpupuk, pemipil, penyiangdansebagainya.

39. PERLUNYA KEBIJAKAN TEKNOLOGI Mempertemukan sasaran pengembangan sumberdaya manusia (sektor pendidikan) dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai sektor pembangunan. memilih teknologi yang cocok guna eksploitasi sumberdaya alam seperti tanah, air, hutan, gas, bahan tambang, dan lainnya, termasuk mempertimbangkan dampak teknologi yang dipakai terhadap lingkungan, Mencari aspek keunggulan komperatif maupun kompetitif bagi bidang usaha-usaha tertentu, ditinjau dari sisi besaran kandungan teknologi yang melekat pada barang dan jasa yang diperdagangkan (ekspor dan impor), agar diperoleh neraca perdagangan yang positif. Mengintegrasikan kebijakan sektor-sektor yang terkait. Menyatukan visi serta komitmen berbagai disiplin dan keahlian dari perpektif bahwa teknologi dan penguasaan teknologi merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi bangsa.

40. KEBIJAKAN TEKNOLOGI DARI PERSPEKTIF KEILMUAN Dari perspektif Ilmu Ekonomi ; teknologi adalah salah satu faktor produksi guna mentransformasi bahan baku menjadi produk. teknologi adalah komiditi, dia memiliki nilai tambah dan laku dijual. Teknologi juga berperan menggerakkan dan menumbuhkan berbagai sektor perekonomian. Dari perspektif Ilmu Sosial, teknologi merupakan instrumen untuk membantu menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi masyarakat. Baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Dari perspektif Ilmu Budaya atau Antropologi, teknologi merupakan penggerak utama terjadinya perubahan budaya atau peradaban umat manusia. Dari perspektif Ilmu Manajemen, teknologi adalah aset strategis perusahaan yang berguna dalam menghadapi persaingan bisnis. Dari Ilmu Teknik, teknologi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.

41. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PERTANIAN : Suatusistemuntukmenganalisiskebijakanpublik yang mempengaruhiprodusen, pedagang, dankonsumendariberbagaiprodukpertanianbaiktanaman, perikananmaupunternakuntukmencapaiefisiensi (efficiency), pemerataan (equity), danketahanan (security). KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN : Suatusistemaplikasiteknologi (merupakansuatuprosesproduksidenganmengkombinasikanfaktor-faktorproduksi (input) untukmenghasilkansuatuproduk /output) untukmenganalisiskebijakanpublik yang mempengaruhiprodusen, pedagang, dankonsumendariberbagaiprodukpertanianbaiktanaman, perikananmaupunternakuntukmencapaiefisiensi (efficiency), pemerataan (equity), danketahanan (security).

42. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN INOVASI & DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN : Meresponpermasalahandankebutuhanpengguna (petani, nelayan, peternak, Agroindustri) Mendukungoptimalisasipemanfaatansumberdayapertanianspesifiklokasi Pengembanganprodukberdayasaing Penyelarasandanintegrasidenganpenguasaan IPTEK pertanian Percepatanprosesdanperluasanjaringandiseminasisertapenjaringanumpanbalikinovasipertanian

43. PRASYARAT KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN Berbasis sumberdaya lokal sehingga keuntungan komparatif yang dimiliki dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai keuntungan kompetitif Melakukan orientasi pada pasar lokal, pasar domestik dan pasar internasional (ekspor) terutama penciptaan mutu produk yang sesuai dengan permintaan pasar melalui teknologi pengolahan, pengemasan, trasnsportasi, penggudangan dan teknologi informasi Menghasilkan keragaman usaha yang besar dan mendorong perkembangan ekonomi wilayah terutama teknologi pasca panen produk hulu sehingga meningkatkah nilai tambah produk hilir Memiliki SDM yang mampu mengetrapkan inovasi teknologi yang tepat terap dan tepat sasaran serta berjiwa wirausaha Memiliki kelayakan usaha ekonomi dan finansial yang baik sehingga mampu berkompetisi melalui teknologi ysang brtkenaan dengan market intelegent, e-commerce dsb.

44. ARAH KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN Pemanfaatan taknologi yang diarahkan pada teknologi yang tepat guna dan tepat terap yang diseduaikan dengan jenis komoditas dan sumberdaya yang tersedia Peningkatan efisiensi & produktifitas sistem pemasaran dengan penerapan teknologi yang tepat sehingga meningkatkan kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar Pengembangan kualitas SDM unggulan yang mencakup meningjkatan keahlian, ketrampilan, pengetahuan, dan pengembangan jiwa kewirausahaan Peningkatan kerjasama teknologi antar pelaku mkelalui kemitraan yang luas, adil dan terbuka, kuat dan daling mendukung

45. ARAH KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN Peningkatan teknologi informasi untuk memperoleh informasi pasar dan promosi produk pertanian Upaya pengembangan peraturan dan standarisasi mutu produk pertanian Upaya kebijakan proteksi udshas ysng merugikan masyarakat pelaku produk pertanian Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian seperti perbankan dan asuransi serta sarana transportasi Peningkatan kemampuan teknologi yang ramah lingkungan yang mendukung pertanian berkelanjutan

46. PRIORITAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN Teknologi bio processing, yang dapat menghsilkan penyediaan bahan pangan, obat-obatan, pupuk, embrio, enzim atau mikroba dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada. Teknologi bio prospecting, yang menghendaki presisi dan ketepatan tingkat efisiensi produksi dan produktifitas optimal melalui kombinasi faktor produksi dan teknologi modern seperti pupuk dan pestisida Teknologi bio informatics yang diperlukan dalam pengembangan data base genetika, biologi mulekuler, analisis sekuensi, analisis kuantitatif dan analisis lainnya Teknologi bio safety, dalam konteks keamanan pangan Teknologi tiessue culture (kultur jaringan) untuk pengembangan bahan tanaman dan plasma nutfah

47. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUKSI DALAM NEGERI : Pemberdayaanpetani & pelakuusahapertanianuntukmengaksesteknologipengolahan & informasipasar Menumbuhkembangkanteknologipengolahanhasilpertaniandiperdesaan Pengembanganprodukberdayasaingbaik volume maupunkeragamanproduk (segarmaupunolahan) PenumbuhankawasanagroindustrimelaluiPelayananPengolahandanPemasaranHasilPertanian (P3HP) Pengembangansaranadanprasaranatermasukteknologipenyimpanan (cold storage) & packing house Harmonisasitarif, pajak/pungutannekspor & standarisasimutu

48. KEBIJAKAN TEKNOLOGI PERTANIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PANGSA PASAR EKSPOR Pengembanganinformasipasardan market intellegence Penguatandiplomasi, negosiasidalammembukapasar Perluasanaksespasarmelaluipromosidanpengembangan Free Trade Area (FTA) Peningkatankerjasamainternasional Peningkatankemampuannegosiasidandiplomasi Sosialisasihasil-hasildiplomasidannegosiasi