Pengantar Hukum Indonesia: Hukum Internasional

1. PengantarHukum Indonesia:HukumInternasional FakultasHukumUniversitas Indonesia Program SarjanaParalel Depok, 16 Desember 2011

2. Kelas Hari Ini, 15 Desember 2011 • Definisi Hukum Internasional • Ruang Lingkup Hukum Internasional • Sumber-sumber Hukum Internasional • Subyek-subyek Hukum Internasional • Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional

3. Definisi Hukum Internasional • Istilah “Hukum Internasional” biasa dipahami sebagai Hukum Publik Internasional. • Berangkat dari situ, pengertiannya adalah: • Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: • Negara dengan negara; • Negara dengan subyek hukum lain bukan negara; • Sesama subyek hukum bukan negara. • Hukum Internasional v. Hukum Transnasional • Phillip C. Jessup

4. RuangLingkupHukumInternasional • Setelahmelihatdefinisinya, kitabsmelihatbahwaHukumInternasionaladalahhukum yang berkaitandengansuatuperistiwalintasnegara yang meliputi: • PeristiwaTantraInternasional (HukumTantra) • PeristiwaPerdataInternasional (HukumPerdataInternasional)

5. Sumber-SumberHukumInternasional • Dasarhukum: Pasal 38 Statuta International Court of Justice. • Indonesia merupakannegarapenandatanganStatutaini. • Sumber-sumberHukumInternasional: • Perjanjian-perjanjianInternasional; • KebiasaanInternasional; • PrinsipHukumUmum; • KeputusanPengadilandanajaranparaSarjana yang terkemuka.

6. Sumber-Sumber Hukum Internasional • Perjanjian Internasional • Yang diadakan oleh subyek-subyek hukum internasional. • Perjanjian internasional umumnya yang dilakukan secara global. Tidak semuanya mewajibkan ratifikasi. • Bandingkan Perjanjian WTO dengan China ASEAN Free Trade Area Agreement. • Pernyataan-pernyataan kepala negara atau pejabat yang berwenang juga dapat menjadi sumber. Contohnya komunike G-20, UNFCCC • WTO diratifikasi Undang-undang No.7 tahun 1994 • Pelanggaran prinsip-prinsip WTO akan membawa sanksi • Kasus Mobil Nasional • Kebiasaan Internasional • Agar suatu kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, harus memenuhi: • Kebiasaan bersifat umum • Kebiasaan harus diterima sebagai hukum • Kebiasaan banyak yang kemudian menjadi perjanjian internasional dan juga sebaliknya • Kebiasaan protokoler menyambut tamu negara • Perlakuan tawanan perang kemudian menjadi Konvensi Jenewa tahun 1949 • Batas landas kontinen, proklamasi Presiden Truman pada 1945, kemudian UNCLOS 1982, kemudian diratifikasi oleh UU 17/1985.

7. Sumber-SumberHukumInternasional • PrinsipHukumUmum • Asas yang diakuibangsa-bangsa yang merdeka. • Kebanyakanasashukumnegara Barat yang dilandasiasashukumRomawi • PactaSuntServanda • ItikadBaik • Asas non-intervensikedaulatannegara lain • KeputusanPengadilandanAjaran Para Sarjana • Merupakansumbertambahan, biasanyamempertegaskaidah yang ada di sumber-sumber yang lain. • Putusantidakmengikatkecualikeparapihak. • Pendapatparasarjanabiasanyadimintaapabilatidakadanyakejelasandalamsumber-sumberhukum yang lain.

8. Subyek-SubyekHukumInternasional • Subyek-subyekHukumInternasional: • Negara; • TahtaSuci (Vatikan); • PalangMerahInternasional; • OrganisasiInternasional; • Orang perorangan; • Pemberontak yang diakui (Belligerent).

9. Subyek-SubyekHukumInternasional • Negara • Merupakansubyek yang klasik, paling umumdan paling dikenal. • Terdapatpengaturantersendiriuntuknegaradenganbentukfederasi, Dominion dannegaraProtektorat • Dominion: British Commonwealth • Kamboja, Laos, Vietnam protektoratPrancispada 1955. Hong Kong keInggrissampai 2000 • TahtaSuci (Vatikan) • Dari perjanjianantara Italia denganVatikantahun 1929. • Negara dalamnegara, Pausdahulupunyakewenanganduniawi yang besar. • PalangMerahInternasional • Lahirdarikebiasaanjamanperang, diperkuatstatusnyamelaluiKonvensiJenewatahun 1949. • Lingkupnyaterbatas. • OrganisasiInternasional • Organisasi yang mempunyaihakdankewajibandandiakuiseperti PBB dan WTO. • PBB ditegaskanmelaluipendapat ICJ tahun 1958.

10. Subyek-SubyekHukumInternasional • Orang-perorangan • Individudapatdiletakkanpertanggungjawabandalamperkarahukuminternasional. • Contohnyadalamperangduniakedua, apakahnegaratersebutsecaramenyeluruhataudapatkahjuga orang perorangansecarapribadi. • Kasus-kasuspelanggaran HAM beratseperti Slobodan Milosevic di Yugoslavia. • Pemberontak yang diakui (Belligerent) • Gerakanpemberontakan yang kemudiandiakui, biasanyaolehpihaklawannya, mendapatkanhakdankewajiban di duniainternasional • Sepertihakmengajukangugatankemahkamah-mahkamahinternasional • Contohnyaadalah PLO di Palestinadanupaya-upaya GAM di Aceh mendapatkan status Belligerent.

11. HukumPerdataInternasional • DasarhukumnyaadalahAlgemeneBepalingen van Wetgevingpasal 16, 17 dan 18. • AsasPersonalitas • Hukumdimanatempatituberada (statuta realita / lex situs) • Hukumdimanahubunganhukumituterjadi (statuta mixta / lex loci celebreationis) • Adalahhukumperdatanasionaldenganunsurasingdalamhubunganhukumnya • WNI menikahdengan WN Singapura. • HPI mengaturhubunganperdataantarsubyekhukum, dimanaterdapatsuatuunsurasing • HukumPerdata • Pribadi • HartaKekayaan • Benda • Perikatan • Waris • Keluarga • Waris

12. PengantarHukum Indonesia:HukumInternasional FakultasHukumUniversitas Indonesia Program SarjanaParalel Depok, 16 Desember 2011