1 / 264

HUKUM AGRARIA

HUKUM AGRARIA. OLEH: PUJI WULANDARI K. HAK-HAK AGRARIA. HAK-HAK AGRARIA BERDASARKAN UUPA Hak atas tanah Yaitu hak yang memberi wewenang untuk menggunakan atau mengusahakan tanah tertentu Hak Guna air Hak Pemeliharaan dan penangkapan air Hak Guna Ruang Angkasa.

onaona
Download Presentation

HUKUM AGRARIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM AGRARIA OLEH: PUJI WULANDARI K

  2. HAK-HAK AGRARIA • HAK-HAK AGRARIA BERDASARKAN UUPA • Hak atas tanah Yaitu hak yang memberi wewenang untuk menggunakan atau mengusahakan tanah tertentu • Hak Guna air • Hak Pemeliharaan dan penangkapan air • Hak Guna Ruang Angkasa

  3. Jenis-jenis hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UUPA: • HAK MILIK • HAK GUNA USAHA • HAK GUNA BANGUNAN • HAK PAKAI • HAK SEWA • HAK MEMBUKA TANAH • HAK MEMUNGUT HASIL

  4. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA ; • Hak gadai • Hak usaha bagi hasil • Hak menumpang • Hak sewa tanah pertanian

  5. HAK MILIK • adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (pasal 20 ayat 1 UUPA)

  6. HAK GUNA USAHA • adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (pasal 28 ayat 1 UUPA)

  7. HAK GUNA BANGUNAN • adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (pasal 35 ayat 1 UUPA)

  8. HAK PAKAI • adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemiliknya tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini (pasal 41 ayat 1 UUPA)

  9. HAK SEWA • adalah hak yang dipunyai seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (pasal 44 ayat 1 UUPA)

  10. HAK HAK AGRARIA SECARA ILMIAH MENCAKUP; • Hak atas tanah ; hak atas tanah bersifat tetap meliputi; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak untuk pengelolaan (HAk pengelolan diatur dalam PMA No 9/1965 Ttg Pelaksanaan konversi hak penggunaan atas tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijakan selanjutnya. Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sementara. Yaitu hak gadai, hak guna usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian. • Hak tanggungan • Hak bangsa • Hak menguasai Negara • Hak kuasa pertambangan • Hak Guna air • Hak Guna Ruang Angkasa • Hak Mengusahakan hutan

  11. MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH(PASAL 16 Jo Pasal 53 UUPA ), dikelompokkan menjadi 3: • hak atas tanah yang bersifat tetap • hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang • hak atas tanah yang bersifat sementara

  12. HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT TETAP • yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. • Macam-macam hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil.

  13. HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG • yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian,yang akan ditetapkan dengan undang-undang

  14. HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT SEMENTARA • yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. • Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

  15. Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu : • Hak atas tanah yang bersifat primer • Hak atas tanah yang bersifat sekunder

  16. Hak atas tanah yang bersifat primer • Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah Negara, hak pakai atas tanah Negara.

  17. Hak atas tanah yang bersifat sekunder • Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain • Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

  18. HAK MILIK • Ketentuan mengenai hak milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. • Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA.

  19. PENGERTIAN HAK MILIK(PASAL 20 AYAT 1 UUPA) • HAK MILIK adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

  20. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik

  21. Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus

  22. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanah lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

  23. Subyek HAK MILIK • Perseorangan • Badan-badan hukum

  24. PERSEORANGAN • Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA)

  25. BADAN-BADAN HUKUM • Pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (Pasal 21 ayat (2) UUPA)

  26. TERJADINYA HAK MILIK • Melalui 3 cara disebutkan dalam Pasal 22 UUPA: • Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat • Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah • Hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan undang-undang

  27. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat • Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibing)

  28. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah • Hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal dari tanah Negara. Hak milik atas tanah ini terjadi kerena permohonan pemberian hak milik atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPN

  29. Hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan undang-undang • Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, Pasal II, dan pasal III dan pasal VII ayat(1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

  30. HAPUSNYA HAK MILIK (PASAL 27 UUPA) • karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 • karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya • karena ditelantarkan • karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah • kerena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah.

  31. HAK GUNA USAHA • Ketentuan mengenai Hak guna usaha disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA

  32. PENGERTIAN HAK GUNA USAHA (PASAL 28 AYAT 1 UUPA) • HAK GUNA USAHA adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. PP No. 40 tahun 1996 menambah guna perusahaan perkebunan

  33. Luas Hak guna Usaha • Adalah perseorangan luas minimal 5 hektar dan luas maksimal 25 hektar

  34. Badan hukum luas minimal 5 hektar dan luas maksimal ditetapkan oleh kepala Badan Pertanahan nasional (pasal 28 ayat 2 UUPA jo. Pasal 5 PP No. 40 tahun 1996)

  35. Subjek Hak Guna Usaha (Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 PP No. 40 tahun 1996, adalah: • warga Negara Indonesia • badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia)

  36. ASAL TANAH HAK GUNA USAHA • Adalah tanah Negara

  37. Terjadinya hak Guna Usaha dengan penetapan pemerintah

  38. JANGKA WAKTU HAK GUNA USAHA • MENURUT PASAL 29 UUPA • Pertama kali paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun • MENURUT PASAL 8 No 40 TAHUN 1996 • Pertama kali paling lama 35 tahun diperpanjang 25 tahun dan diperbaharui 25 tahun

  39. Kewajiban pemegang hak guna usaha (pasal 12 ayat 1 PP No. 40 tahun 1996,pemegang hak Guna Usaha berkewajiban untuk : • Membayar uang pemasukan kepada Negara • Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pemberian keputusan pemberian haknya • Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh instansi teknisi • Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha • Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku • Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunan hak Guna Usaha • Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus • Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan

  40. HAK PEMEGANG HAK GUNA USAHA • Berdasarkan Pasal 14 PP No. 40 tahun 1996 • Pemegang hak guna usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna usaha untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan

  41. HAPUSNYA HAK GUNA USAHA (PASAL 34 UUPA) • jangka waktunya berakhir • dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhinya • dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir • dicabut untuk kepentingan umum • ditelantarkan • tanahnya musnah • ketentuan dalam pasal 30 ayat 2

  42. Menurut Pasal 17 PP 40 tahun 1996 faktor-faktor penyebab hapusnya hak guna usaha dan berakibat tanahnya menjadi tanah Negara adalah: • berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya • dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian hak, dan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap • dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir • hak guna usahanya dicabut • tanahnya ditelantarkan • tanahnya musnah • pemegang hak guna usaha tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha.

  43. Pasal 18 PP No 40 tahun 1996 mengatur konsekuensi hapusnya hak guna usaha bagi pemegang Hak guna usaha : • apabila hak guna usaha hapus dan tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah bekas hak guna usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN • apabila bangunan, tanaman, dan benda-benda tersebut diatas diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden • pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas tanah hak guna usaha dilaksanakan atas biaya bekas pemegang hak guna usaha • jika bekas pemegang hak guna usaha lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut , maka bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah bekas hak guna usaha dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak guna usaha

  44. HAK GUNA BANGUNAN • Ketentuan mengenai hak Guna bangunan disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA

  45. PENGERTIAN HAK GUNA BANGUNAN (Pasal 35 UUPA) • Hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun

  46. ASAL TANAH HAK GUNA BANGUNAN • Pasal 37 UUPA menegaskan hak guna bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain • Pasal 21 PP No.40 tahun 1996 menegaskan tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah Negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik.

  47. Subjek hak Guna Bangunan Pasal 36 UUPA jo Pasal 21 PP No. 40 tahun 1996 : • warga Negara Indonesia • Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia)

  48. TERJADINYA HAK GUNA BANGUNAN • HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA • HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN • HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK MILIK

  49. HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA • Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh BPN berdasarkan pasal 4, pasal 9 dan pasal 14 PERMEN Agraria / kepala BPN No.3 tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 48 Permen agrarian /Kepala BPN No.9 tahun 1999

  50. HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN • Hak guna bangunan ini terjadi dengan keputusan pemberian hak usul pemegang hak pengelolaan yang diterbitkan oleh BPN berdasarkan pasal 4, PERMEN Agraria / kepala BPN No.3 tahun 1999 dan prosedur terjadinya HGB ini diatur dalam Permen agrarian /Kepala BPN No.9 tahun 1999

More Related