KPPN KLATEN

1. KPPN KLATEN 30April 2013 PEDOMAN REKONSILIASI • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

2. LATAR BELAKANG Menurut PMK No.171/PMK.06/2007 yang telahdiubahdengan PMK No. 233/PMK.05/2011 • Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

3. LATAR BELAKANG • Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan membentuk unit akuntansi keuangan yang dimulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan unit akuntansi barang (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB), pemrosesan data yang dilakukan menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan • Pelaksanaan SiAP dan SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu internal check yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

4. LATAR BELAKANG • Sesuai dengan Permenkeu 171/PMK.06/2007 yang telahdiubahdengan PMK No. 233/PMK.05/2011 bahwa semua satker harus melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi berupa ADK dan Laporan Keuangan dikirimkan ke UAPPA-W/UAPPA-E1. Selanjutnya UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN • Dit. PKN melakukanrekonsiliasiLaporanRealisasiAnggarandanNeraca SAU beserta data transaksidenganseluruhsatuankerja yang memilikipendapatandanpenerimaanpembiayaanmelaluirekening yang dikuasaiDit. PKN • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

5. KEBIJAKAN REKONSILIASI • SatuanKerjadidaerah yang kewenangannya Kantor Pusat (KP) yang merupakansatuankerjainstansiwilayahdiaturdenganketentuansebagaiberikut: • Satuankerjatersebuttetapharusmenggunakankodewilayahsesuai DIPA dantidakdiperkenankanmenggunakankodewilayah 0199; • Satuankerjatersebutmelakukanrekonsiliasidengan KPPN mitrakerjanyadanselanjutnyamengirimLaporanKeuanganke UAPPA-W; • UAPPA-W wajibdibentukuntukmelakukanrekonsiliasidenganKanwil DJPBN melalui UAPPA-W setempat, danhasilrekonsiliasiselanjutnyadikirimkanke UAPPA-E1 • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

6. KEBIJAKAN REKONSILIASI • SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) yang menerimadana DK/TP dariKementerian Negara/Lembaga yang tidakmempunyaikantorvertikaldiProvinsi/Kab/Kota, danhanyaadasatusatuankerja per Eselon I, makatidakperlumelakukanrekonsiliasiditingkatwilayah. SKPD tersebutlangsungmengirimkandatanyakeEselon I K/L yang memberidana DK/TP tersebut. KPPN mengirimkan data SAI dan data SAU hasilrekonsiliasikeKanwil DJPBN. • Untuk K/L yang tidakmemilikikantorwilayahdalamstrukturorganisasinya, namunmemilikisatuankerja (baikdekon, TP, KD, UPT, SNVT) diwilayah yang mendapatkandanadaribeberapaEselon I yang berbeda, harusmembuat UAPPA-W. UAPPA-W tersebutadalahsalahsatudarisatuankerja (baikdekon, TP, KD, UPT, SNVT) tersebut. UAPPA-W tersebutdapatdibentuk per Eselon I atau per wilayah. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

7. KEBIJAKAN REKONSILIASI • BA/E1 yang mempunyai beberapa UAPPA-W dalam satu wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN berdasarkan satker di wilayahnya (contoh : Propinsi DKI Jakarta mempunyai lebih dari satu Kanwil Ditjen Pajak, masing-masing Kanwil merupakan UAPPA-W tersendiri yang membawahi beberapa satker/KPP yang menjadi lingkup wilayah kerjanya. Rekonsiliasi masing-masing UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN dilakukan per satker untuk lingkup kerjanya) • BA yang mempunyai kantor vertikal di daerah, tetapi tidak mempunyai kantor wilayah harus menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W. Apabilahanyaterdapatsatukantorvertikalmakasatkertersebutbertindaksebagai UAPPA-W • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

8. KEBIJAKAN REKONSILIASI • Rekonsiliasisatuankerjadan UAPPA-W-nyadengan KPPN danKanwil DJPBN yang lokasinyatidaksamadilakukansebagaiberikut: • Satuankerjatersebutwajibmelakukanrekonsiliasidengan KPPN mitrakerja, namundemikian UAPPA-W-nyatidakdiwajibkanmelakukanrekonsiliasidenganKanwil DJPBN yang membawahi KPPN mitrakerjasatkertersebut. • KPPN mitrakerjasatkertersebutwajibmengirimkan BAR danhasilrekonsiliasikeKanwil DJPBN mitrakerja UAPPA-W yang membawahisatkertersebut. • Satkertersebutwajibmengirimkan data ke UAPPA-W-nya. • Selanjutnya UAPPA-W yang membawahisatkertersebutmelakukanrekonsiliasidenganKanwil DJPBN mitrakerjanya • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

9. KEBIJAKAN REKONSILIASI • SatuanKerja yang melakukanpenyetoranpenerimaannegarapada bank/pos persepsibukanwilayahkerjadari KPPN mitrakerjasatkermakasetoranpenerimaantersebutharusdiisidengankode KPPN mitrakerjanya. Satkercukupmelakukanrekonsiliasisecarabulanandengan KPPN mitrakerjanya. Selanjutnya KPPN mitrakerjamenelitikevalidansetorantersebutmelaluikonfirmasiberdasarkan data MPN. • Satuankerja yang melakukanpencairandana/pengesahannyadibeberapa KPPN wajibmelakukanrekonsiliasidenganbeberapa KPPN dimanasatkertersebutmelakukanpencairandananya. Sebagaicontohsatker KPP yang mencairkandana SPM UP/GUP/TUP dan LS Bendaharadi KPPN mitrakerjadanjugamencairkandanamelalui SPM KembaliPajakdi KPPN diluarmitrakerja. Satker KPP harusmelakukanrekonsiliasidengankedua KPPN. Rekonsiliasidengan KPPN diluarmitrakerjadapatdilakukansecaraelektronik. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

10. KEBIJAKAN REKONSILIASI • Satuankerja yang menerimahibahlangsungdalambentukuang yang berasaldarihibahlangsungdalamnegeri, bentukbarang/jasa/suratberharga yang berasaldaridalamdanluarnegeriwajibmelakukanrekonsiliasipada KPPN diwilayahkerjanya. Satuankerja yang menerimahibahlangsungbentukuangdariluarnegeritetapmelakukanrekonsiliasidengan KPPN Jakarta VI denganmemperhatikanaspekcost and benefit. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

11. KEBIJAKAN REKONSILIASI • KPPN selaku UAKBUN-D melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya setiap bulan. KPPN mengirimkan ADK danlaporankepadaKanwilDitjen PBN. • Untukestimasipendapatan yang terdapatdalam SAU, KPPN melakukanpenginputanestimasipendapatansesuaidengan DIPA satkermitrakerjanya. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

12. KEBIJAKAN REKONSILIASI • KanwilDitjenPerbendaharaanselaku UAKKBUN-Kanwilmelakukanrekonsiliasidengan UAPPA-W diwilayahkerjanyasetiaptriwulanan. KanwilDitjen PBN mengirimkan ADK danlaporankepadaDirektorat APK danDirektorat PKN. • Dit. PKN selaku UAKBUN-P melakukanrekonsiliasiLaporanRealisasiAnggarandanNeraca SAU beserta data transaksidenganseluruhsatuankerja yang memilikipendapatandanpenerimaanpembiayaanmelaluirekening yang dikuasaiDit. PKN. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

13. KEBIJAKAN REKONSILIASI • KPPN/Kanwil DJPBN/Dit.PKN melakukanrekonsiliasidengansatuankerja/ UAPPA-W denganketentuanumumsebagaiberikut: • Setelahdilakukanrekonsiliasiantara SAU dan SAI diseluruhtingkatandibuatkanBeritaAcaraRekonsiliasi (BAR) yang ditandatanganiolehkeduabelahpihak. • Data yang belum sesuai harus diperbaiki baik oleh satuan kerja, KPPN/ Dit. PKN, UAPPA-W, maupunKanwil DJPBN sesuai peraturan yang berlaku. • Apabila data telahsesuai, BAR diterbitkandenganpenjelasanbahwasudahtidakterdapatperbedaanantara data SAU dengan data SAI. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

14. KEBIJAKAN REKONSILIASI 4. Apabilaterdapatperbedaan data yang tidakdiselesaikanolehsatuankerjamaupun UAPPA-W makadiberlakukanpengenaansanksisesuaiperaturan yang berlaku. 5. KhususbagiSatuanKerja yang letakgeografisnyasulitsaranatransportasi, perbaikan data dapatdilakukanpadasaatrekonsiliasibulanberikutnya. Apabilaperbedaan data tidakdiselesaikanolehSatuanKerjapadabulanberikutnyamakadiberlakukansanksisesuaiperaturan yang berlaku. 6. KPPN diberiwewenanguntukmenentukansatuankerja yang berhakmendapatkeringananmelanjutkanprosesrekonsiliasipadabulanberikutnyasehinggadapatmemperbaiki data denganbenar • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

15. KEBIJAKAN REKONSILIASI • Setiappenerbitan BAR harusdilampiridenganLaporanHasilRekonsiliasi (LHR). • KPPN, Kanwil DJPBN danDit. PKN sebagaiKuasa BUN bertanggungjawabmenerbitkan BAR sesuaidengankewenangannya. • Apabilaterdapatperbedaan data padasaatrekonsiliasi, makadilakukanpenelusurankedokumensumberterkait (SPM/SP2D/SP3B BLU). Apabilamenurut UAKPA data yang benaradalah data yang terdapatpada UAKPA, maka UAKPA melakukankoreksi ADK SPM ke KPPN, kemudian KPPN mengupload ADK SPM tersebut, selanjutnyamelakukanrekonsiliasiulang. Apabila UAKPA inginmenggunakan data KPPN, makamelakukankoreksipadaaplikasi SPM dan SAKPA • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

16. PROSEDUR REKONSILIASI • ProsedurRekonsiliasi Internal Rekonsiliasi Bank (Tk. KPPN) Rekonsiliasi SAU – SAKUN (Tk. KPPN, Tk. Kanwildan Tk. Pusat) • ProsedurRekonsiliasiEksternal Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN (Tk. KPPN) Rekonsiliasi UAPPA-W denganKanwil DJPB (Tk. Kanwil) Rekonsiliasi UAPPA E 1 dengan DIT. APK (Tk. Pusat) Rekonsiliasi UAPA dengan DIT. APK (Tk. Pusat). • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

17. REKONSILIASI EKSTERNAL • Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan; • Rekonsiliasi Pagu Belanja; • Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan; 1. RekonsiliasiPendapatanPajak 2. RekonsiliasiPendapatan Negara BukanPajak 3. RekonsiliasiPendapatanHibah • RekonsiliasiRealisasiPengembalian Pendapatan; • Rekonsiliasi Realisasi Belanja; • Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja; • Rekonsiliasi Realisasi Pembiayaan • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

18. REKONSILIASI ESTIMASI PENDAPATAN Bandingkan Estimasi Pendapatan yang terdiri dari unsur BA, Es 1 dan kode satker, Akun, jumlah rupiah antara data BUN-P dan KPPN dengan data UAKPA. Rekonsiliasi Pagu Belanja; • REKONSILIASI PAGU BELANJA Bandingkan Kode BA, Es 1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

19. REKONSILIASI REALISASI PENDAPATAN Bandingkan data BA, Es1, Kode Satker, Akun, Jumlah Rupiah antara data KPPN dengan data UAKPA untuk pendapatan yang berasal dari potongan SPM/SP2D. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

20. REKONSILIASI PNBP RekonsiliasiterhadapRealisasiPenerimaan Negara BukanPajakdilakukandenganketentuansebagaiberikut: Pada saat rekonsiliasi antara satker dan KPPN, maka satker wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB) sebagai bahan untuk melakukan pencocokan. Apabila penyetor melakukan penyetoran pada bank yang bukan merupakan bank persepsi mitra kerja KPPN bersangkutan, satker harus dapat membuktikannya dengan melampirkan Bukti Penerimaan Negara (SSBP/SSPB yang disertai NTPN/NTB). Atas transaksi di atas harus dijelaskan di dalam Berita Acara Rekonsiliasi. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

21. REKONSILIASI PENDAPATAN HIBAH RekonsiliasiterhadapPendapatanHibahdilaksanakanoleh unit-unit sebagaiberikut: KPPN denganSatuanKerja DJPU denganKementerian Negara/ Lembaga SatuanKerja/Kementerian Negara/ LembagadenganPemberiHibah DJPU denganPemberiHibah Direktorat APK dengan DJPU • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

22. REKONSILIASI PENDAPATAN HIBAH • KPPN denganSatuanKerja (1) • KPPN danSatuanKerjamelakukanrekonsiliasiuntukpendapatanhibahdalambentukuang, menggunakan data yang terdiridari: • SPHL • SPH2L • SP3HL • SP4HL • Bandingkantanggaldannomordokumen, kode BA, Kode Unit Eselon I, KodeLokasi, Akun, KodeSatkerdanJumlah rupiah • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

23. REKONSILIASI PENDAPATAN HIBAH • KPPN denganSatuanKerja (2) • 2. KPPN danSatuanKerjamelakukanrekonsiliasiuntukpendapatanhibahdalambentukbarang, jasadansuratberhargamenggunakan data yang terdiridari: • MPHL BJS • Persetujuan MPHL BJS • Bandingkantanggaldannomordokumen, kode BA, Kode Unit Eselon I, KodeLokasi, Akun, KodeSatkerdanJumlah rupiah • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

24. REKONSILIASI REALISASI BELANJA • Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. • Bandingkan jumlah rupiah ringkasan belanja antara data KPPN dengan data UAKPA. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

25. REKONSILIASI REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA • Bandingkan Kode Bagian Anggaran, BA Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. (dari potongan SPM/SP2D). • Bandingkan jumlah rupiah ringkasan pengembalian antara data KPPN dengan data UAKPA. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

26. REKONSILIASI REALISASI PEMBIAYAAN • Bandingkan Kode Bagian Anggaran, Es1, Kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana dan Cara Penarikan antara data KPPN dengan data UAKPA. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

27. REKONSILIASI NERACA KAS • KasdiBendaharaPengeluaran BandingkanKasdiBendaharaPengeluaran yang terdapatdalamneraca UAKPA denganneraca SAU. • KasLainnyadanSetaraKas yang BerasaldariHibahLangsungUangRekonsiliasi Realisasi Pendapatan BandingkanKasLainnyadanSetaraKas yang BerasaldariHibahLangsungUang yang terdapatdalamneraca UAKPA denganneraca SAU • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

28. REKONSILIASI NERACA KAS • KaspadaBadanLayananUmum BandingkanKaspadaBadanLayananUmum yang terdapatdalamneraca UAKPA denganneraca SAU Dalamhalterjadiperbedaanmaka UAKPA memberikanpenjelasandanmelampirkannyadalam BAR. PenjelasaninidiungkapkansecaramemadaidalamCaLK. • Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

29. TERIMA KASIH