170 likes | 793 Views
Peningkatan Peran Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan & KPPN Terkait Implementasi SPAN. Outline. Roadmap & Perkembangan SPAN Keunggulan SPAN Koneksitas Kanwil dengan SPAN Area Improvement proses bisnis di Kanwil DJPBN Peran Kanwil DJPBN & KPPN masa depan. Roadmap SPAN. Go-Live. 2010.
E N D
Peningkatan Peran Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan & KPPNTerkait Implementasi SPAN
Outline • Roadmap & Perkembangan SPAN • Keunggulan SPAN • Koneksitas Kanwil dengan SPAN • Area Improvement proses bisnis di Kanwil DJPBN • Peran Kanwil DJPBN & KPPN masa depan
Roadmap SPAN Go-Live 2010 2011 2012 2013 2009 TO BE Analisa Kesenjangan antara proses bisnis dan sistem IT Analisa kebutuhan dan kondisi proses bisnis saat ini Pengembangan detail proses bisnis Pengembangan high-level proses bisnis Business Process Improvement Implementasi Roll-out Dukungan Pasca implementasi Implementasi proyek pilot Pengembangan Aplikasi Implementasi Program manajemen perubahan Pengembangan Database Implementasi Service Desk Management Desain Program manajemen perubahan IT System Dukungan project management secara berkelanjutan • Kajian Kesiapan terhadap perubahan • Kajian implikasi proses bisnis Pengembangan Service Desk Management Kajian kebutuhan Service Desk Management Change Management & Communication AS-IS Pengembangan Project management tool PMQA Service Desk
SPAN OverviewSPAN sebagai sarana Pusat Layanan Bersama (Shared Service Center - SSC) DJPB (KANWIL & KPPN) DJA DJPB SATKER K/L APBN DIPA GR AP (SPM) SP2D R/K BC (RT/SPP) MPN,Utang Supplier Mgt Aset SAKTI IT-SSC-SPAN (Pusintek) BP (DJA), SA(DJPB) BC, AP, AR, CM (DJPB) GL, Reporting (DJPB) BC:Budget Commitment GR: Government Receipt AP:Account Payble CM:Cash Management BP:Budget Preparation SA:Spending Authority (DIPA) SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi AR: Account Receivables
Menteri Keuangan (CFO&COO) BA-BUN BA-15 BAPEPAM-LK ITJEN BPPK SETJEN (termasuk pemberian layanan IT) • Sangat terkait dengan pembuatan kebijakan dan pelayanan pengelolaan keuangan negara: • Analisa Kebijakan Makro –BKF • Pembuatan kebijakan dan pemberian layanan Penganggaran –DJA • Pembuatan kebijakan dan pemberian layanan Pelaksanaan Anggaran –DJPB: • Manajemen DIPA • Manajemen Komitmen • Manajemen Pembayaran • Manajemen Penerimaan • Manajemen Kas • Manajemen BLU • Akuntansi dan • Pelaporan BA 999, sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana atas pengelolaan keuangan: 01 DJPU 02 DJPU 03 DJKN 04 DJPB 05 DJPK 06 - 07 DJA 08 DJA 99 DJPB Pengelolaan Kas (BUN),sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana atas pengelolaan kas terkait a.l.: Penerimaan Pengeluaran/ transfer Kekurangan Kelebihan SaldoKas Minimal Manajemen rekening Manajemen Aset – DJKN Manajemen Utang&Hibah- DJPU Perpajakan – DJP B&C– DJBC PNBP – DJA ,DJPB (MPN & lainnya) Warna merah : Sebagian atau seluruhnya difasilitasi oleh SPAN
Landasan Teori Pengembangan Tupoksi Kanwil & KPPN Job enlargement dan job enrichment, ada beberapa jenis pengembangan yakni : • menjadi (uncoupling) • menjadi (unstacking) • menjadi (emerging)
Job Enlargement & Enrichment • Kanwil = Penajaman fungsi pembinaan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, misalnya : pelatihan tugas fungsional bendahara, peningkatan percepatan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, monitoring dan analisis kondisi fiskal di daerah. • KPPN = Penguatan fungsi pelayanan kepada satker terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, seperti memastikan proses pembayaran tepat waktu, tepat bayar, dan aman dengan cara mengelola data suplier.
Peran Kanwil & KPPN ke Depan Kanwil DJPBN KPPN Menjadi bagian pengelola data supplier Mengelola data kontrak Mengelola pembayaran berbagai mekanisme (RM, Reksus, & PL) Memberikan pelayanan prima Tidak lagi mengelola Bank Operasional • Representasi pengelola fiskal di daerah • Supervisor pelaksanaan APBN (monitoring & evaluasi) • Rekonsiliasi LKPP tingkat wilayah • Monev dan pembina kinerja KPPN • Pembina pengelolaan Keuangan Daerah