1 / 24

UPAYA MEN INGKAT K AN K UALITAS LKPP KPPN TEBINGTINGGI TAHUN 2011

UPAYA MEN INGKAT K AN K UALITAS LKPP KPPN TEBINGTINGGI TAHUN 2011. Pelaksanaan Rekonsiliasi LK Satker dengan KPPN Periode Bulan Januari s/d Desember 2010. Tabel 4.1 Matrik USG Masalah Pokok : “ Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ”.

daxia
Download Presentation

UPAYA MEN INGKAT K AN K UALITAS LKPP KPPN TEBINGTINGGI TAHUN 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LKPP KPPN TEBINGTINGGI TAHUN 2011

  2. Pelaksanaan Rekonsiliasi LK Satker dengan KPPN Periode Bulan Januari s/d Desember 2010

  3. Tabel 4.1 Matrik USG Masalah Pokok : “Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia” Skala : 1-5, semakin mendesak/serius/berkembang, semakin besar nilainya

  4. Tabel 4.2 Matrik USG Masalah Pokok : “Lemahnya Koordinasi ” Skala : 1-5, semakin mendesak/serius/berkembang, semakin besar nilainya

  5. Tabel 4.3 Matrik USG Masalah Pokok : “Kinerja Aplikasi Yang Belum Stabil ” Skala : 1-5, semakin mendesak/serius/berkembang, semakin besar nilainya

  6. Dari analisis Matriks USG, didapatkan 3 masalah spesifik sebagai berikut : 1. Pola Fikir (mindset) SDM satker mitra kerja KPPN yang belum mendukung 2. Kurangnya Tenaga teknis satker yang mampu melakukan rekonsiliasi 3.Kurangnya bimbingan teknis dan informasi satker tentang peraturan

  7. Belum terwujudnya ketepatan waktu rekonsiliasi pada KPPN Palangka Raya AKIBAT Lambatnya Penerimaan Dokumen Rekonsiliasi Satker pada KPPN Palangka Raya SEBAB Kinerja Aplikasi Belum Stabil Kurangnya Kompetensi SDM Satker mitra kerja KPPN Palangka Raya Lemahnya Koordinasi Pola Fikir (mindset) SDM Satker Mitra Kerja KPPN yang belum mendukung Kurangnya Tenaga Teknis Satker yang mampu melakukan Rekonsiliasi Kurangnya bimbingan teknis dan informasi kepada satker tentang Peraturan

  8. Terwujudnya ketepatan waktu rekonsiliasi di KPPN Palangka Raya AKIBAT Terwujudnya Ketepatan Waktu Penerimaam Dokumen Rekonsiliasi Satker pada KPPN Palangka Raya SEBAB Terciptanya Kompetensi SDM Satker Mitra Kerja KPPN Palangka Raya Terciptanya Kinerja Aplikasi yang Stabil Terwujudnya Koordinasi Terwujudnya Pola Fikir (mindset) SDM Satker Mitra Kerja KPPN yang Mendukung Terpenuhinya Tenaga Teknisi Satker yang Mampu Melakukan Rekonsiliasi Terpenuhinya bimbingan teknis dan informasi kepada satker tentang Peraturan

  9. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah : • KPPN Palangka Raya menyelenggarakan • bimbingan teknis • terhadap, pegawai satuan kerja • dalam wilayah pembayarannya. • 2. Satuan kerja mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis rekonsiliasi. • 3. Menyampaikan informasi peraturan (Sistem aplikasi)

  10. Tabel 4.4 Matrik CBA Solusi Alternatif Masalah Spesifik : “ Terwujudnya Tenaga Teknis yang Mampu Melakukan Rekonsiliasi ” • Keterangan : • Skala 1-10 • Semakin tinggi manfaatnya maka semakin besar nilainya • Semakin tinggi biayanya maka semakin besar nilainya • Berbagai alternatif solusi dan solusi terpilih tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4 pohon alternatif di bawah ini.

  11. Tercapainya Ketepatan Waktu rekonsiliasi pada KPPN Palangka Raya Terwujudnya Ketepatan Waktu Penerimaan Dokumen Rekonsiliasi Satker pada KPPN Palangka Raya Terciptanya SDM Satker Mitra Kerja KPPN Palangka Raya yang kompeten Terwujudnya Tenaga Teknis Satker yang mampu melakukan rekonsiliasi Mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis rekonsiliasi Menyelenggarakan Bimbingan Teknis atas peraturan pelaksanaan rekonsiliasi Menyampaikan informasi peraturan dan Sistem Aplikasi

  12. Dari ketiga alternatif terpilih yang akan ditindaklanjuti dalam MRK adalah menyelenggarakan Bimbingan Teknis atas peraturan pelaksanaan anggaran.

  13. Lampiran 2 Pokok Akhir :Pembentukan Panitia Rapat Penanggung Gugat : Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 1

  14. Lampiran 2 Pokok Akhir : Persiapan Materi Bimtek Penanggung Gugat Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 2

  15. Lampiran 2 Pokok Akhir:Pembuatan Surat Undangan Penanggung Gugat : Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 3

  16. Lampiran 2 Pokok Akhir : Pelaksanaan bimbingan teknis Penanggung Gugat : Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 4

  17. Lampiran 2 Pokok Akhir : Pemantauan Penanggung Gugat: Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 5

  18. Lampiran 2 Pokok Akhir : Penilaian Penanggung Gugat : Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 6

  19. Lampiran 2 Pokok Akhir: Pelaporan Penanggung Gugat : Kepala Kantor Paket Kerja Nomor : 7

  20. Lampiran 3. REKAPITULASI BIAYA

  21. Kesimpulan * Laporan pertanggung jawaban APBN, bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN, dimana salah satu proses yang dilalui adalah rekonsiliasi. * Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA dengan Kuasa BUN sampai UAPPA-E1 dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan tepat waktu, maka Laporan Pertanggung Jawaban APBN akan menjadi akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat.

More Related