HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’

1. HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’ Kelompok 5

2. (UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1): PENGERTIAN KEPEGAWAIAN Mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Sumber daya manusiadisebut juga “pegawai”. • Secara umum “pegawai” diartikan sebagai “orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan, dan sebagainya”. • Pegawai yang bekerja pada Pemerintah, disebut “Pegawai Negeri”.

3. DEFINISI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN • PAUL PIGOR • Administrasi kepegawaian: suatu kecakapan/seni dari pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi serta tujuan organisasi dengan se-efisien dan se-ekonomis mungkin • THE LIANG GIE • Administrasi kepegawaian: segenap aktivitas yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemberhentian

4. DASAR HUKUM KEPEGAWAIAN • “HukumKepegawaian” dikatakansebagaikeseluruhanrangkaianperaturanyang mengatursegalasesuatutentangPegawaiNegeri. • Bersifat pokok, yang berbentuk UU sebagai payungnya • BersifatpelaksanadariaturanpokokPP, Perpres, Kep.Menpan, PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara, yang seluruhnyaitu terangkaidalamsatusistemhukum, yaitu “HukumKepegawaian”. UU NO. 8 TAHUN 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian Diubah denganUU No.43 Tahun1999 tentang perubahan atasUU NO. 8 Tahun1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

5. SISTEM KEPEGAWAIAN DAERAH Sumber daya manusia pada pemerintahan daerah disebut pegawai pemerintah daerah. Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah Sistemkepegawaianmemilikipengertianlebihluasbukanhanyaberkaitandengansistempengangkatanpegawaitetapijugameliputiperencanaan, pembinaankarier,pengendalian dsb.Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal 3 sistem pengelolaan pegawai daerah sebagai berikut:

6. KEPEGAWAIAN DAERAH di AMERIKA SERIKAT Ada tiga jenis sistem kepegawaian daerah yang diterapkan berbagai negara di dunia (United Nations, 1966) SeparatePersonnel System for each local authority Setiap pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan pegawainya sendiri, serta pegawai tidak dapat berpindah atau dipindah ke yurisdiksi lain oleh badan pusat. Unified local government personnel system Semua atau sebagian kategori pegawai pemerintah daerah membentuk single career service di seluruh negeri yang terpisah dari national civil service. Integrated national and local personnel system Pegawai dari pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah merupakan bagian tugas yang sama sehingga tidak hanya perpindahan antar daerah yang dimungkinkan tetapi juga antara pemerintah daerah, negara bagian maupun pusat.

7. KEPEGAWAIAN DAERAH di AMERIKA SERIKAT Mengacu pada pembagian jenis tersebut maka sistem kepegawaian yang diterapkan di AS adalah jenis yang pertama, Separate System. • Setiap pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama administrasi kepegawaian termasuk kekuasaan tunggal untuk menunjuk dan memberhentikan pegawainya. • Para pegawai juga tidak dapat berpindah baik atas prakarsa sendiri maupun birokrasi yang lebih tinggi dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ke pemetintah negara bagian atau pemerintah pusat.

8. KEPEGAWAIAN DAERAH di AMERIKA SERIKAT Pada dasarnya, mengacu pada bahasan tipe pemerintah daerah di AS yang beraneka ragam maka pejabat pemerintah daerah dapat dibagi menjadi electeddan appointed officer • Anggota council dan commissioner jelas merupakan elected officer, sementara untuk mayor, city manager or administrator, dan head of departments ada yang berupa elected officer dan ada pula yang appointed officer. • Selanjutnya, pegawai pemerintah daerah pada umumnya adalah appointed officer yang memiliki karier sebagai pegawai daerah.

9. KEPEGAWAIAN DAERAH di INDONESIA • Sistem kepegawaian daerah yang berlaku di Indonesia lebih mirip dengan Integrated national and local personnel system. • Kelebihan: Kemampuan yang luar biasa dari pemerintah untuk menempatkan pegawainya di lokasi yang paling terpencil, guna memberikan pelayanan, terutama menjalankan tugas pembangunan • Kelemahan:Pengelolaan pegawai negeri masih berkisar pada fenomena understaffed and overstaffed, pada waktu yang bersamaan pemerintah daerah mengalami kelebihan pegawai yang kurang cocok kualifikasinya dengan pekerjaan namun di lain pihak juga mengalami kekurangan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan

10. l a n j u t a n . . . • Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penerapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Dengan demikian untuk PNS Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan normatif kepegawaian yang berlaku seragam seluruh Indonesia sementara pelaksanaannya menjadi kewenangan Daerah.

11. SISTEM PEMBINAAN PNS SISTEM KARIER (CARIER SYSTEM) SISTEM PRESTASI KERJA (MERYT SYSTEM) Sistempembinaandimanapengangkatanpertamadidasarkanpadakecakapan & pengembanganselanjutnyaberdasarkanmasakerja, kesetiaan & pengabdian SISTEM KAWAN (PATRONAGE SYSTEM) Sistempembinaandimanapengangkatanuntukmendudukijabatan/kenaikanpangkatdidasarkanpadakecakapandanprestasi Pembinaan yang dilakukansecarasubyektifhanyamelihatorangnyabukankecakapan Terbuka Tertutup SpoilSystem Nepotisme

12. Kebijakan kepegawaian daerah yang baru menganut beberapa prinsip : Pegawai pemerintah daerah harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik 2. Pengisian pegawai pemerintah daerah melalui cara pengangkatan (appointed) bukannya pemilihan (elected) 3. Dalam pengangkatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip profesionalisme 4. Pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja (merit system) dan karier (career system) yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja 5. Rekruitmen pegawai pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara (equality principle).

13. T H A N K S