1 / 49

BPM ACEH

BPM ACEH. PERAN POKJANAL POSYANDU ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2012. OLEH : K EPALA BIDANG KETAHANAN MASYARKAAT MUKIM DAN GAMPONG. B I O D A T A. Nama : Ruksana, SP, M.Si NIP : 19641231 199803 2 004

brynne-fernandez
Download Presentation

BPM ACEH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BPM ACEH PERAN POKJANAL POSYANDU ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2012 OLEH : KEPALA BIDANG KETAHANAN MASYARKAAT MUKIM DAN GAMPONG

  2. B I O D A T A Nama : Ruksana, SP, M.Si NIP : 19641231 199803 2 004 Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) Unsyiah (2009) Alamat kantor : Jl. Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh Telp. (0651) 26328 Hp : 085260364499

  3. VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2012-2017 Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2012-2017: Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan pula beberapa misi 5 (lima) tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi pemerintahan Aceh Tahun 2012-2017 adalah ; • Memperbaikitatakelolapemerintahan Aceh yang amanahmelaluiimplementasidanpenyelesaianturunan UU PA untukmenjagaperdamaian yang abadi; • Menerapkannilai-nilaibudaya Aceh dannilai-nilaiDinul Islam disemua sektor kehidupanmasyarakat; • Memperkuatstrukturekonomidankualitassumberdayamanusia; • Melaksanakanpembangunan Aceh yang proposional, terintegrasidanberkelanjutan; • Mewujudkanpeningkatannilaitambahproduksimasyarakatdanoptimalisasipemanfaatansumberdayaalam.

  4. VISI DAN MISI BPM ACEH TAHUN 2012-2017 Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong; 2. Peningkatan keswadayaan masyarakat; 3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong; 4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan serta program-program prioritas Pemerintah Aceh terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan; 5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga; 6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong; 7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai kebutuhan melalui gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

  5. STRATEGIMEWUJUDKAN VISI & MISI BPM ACEH • PemantapanpelaksanaanpenyelenggaraanPemerintahanMukimdanGampongsesuaidengankaidah yang berlaku; • PeningkatanperanankelembagaanmasyarakatGampongdalammelaksanakantugaspokokdanfungsinya; • Meningkatkanperansertamasyarakatdalampelayanansosialdanmemantapkanmenejemenpemerataankeadilansertapeningkatankepedulianmasyarakatterhadapmasalahsosialdanekonomimelaluipembinaandanstimulandalamrangkapenanggulangankemiskinan agar dapatmeningkatkankesejahteraan; • PenanggulangankemiskinansesuaiamanatPeraturanPresidenNomor 15 Tahun 2010 tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinan, dilaksanakanberdasarkanpembagian 4 klaster/kelompokyaitu : • Klaster I bantuandanPerlindunganSosialberbasiskeluargabertujuanuntukmelakukanpemenuhanhakdasar, penguranganbebanhidup, danperbaikankualitashidupmasyarakatmiskin; • Klaster II PemberdayaanMasyarakatbertujuanuntukmengembangkanpotensidanmemperkuatkapasitaskelompokmasyarakatmiskinuntukterlibatdalampembangunan yang didasarkanpadaprinsip-prinsippemberdayaanmasyarakat; • Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikrodan Kecil bertujuanuntukmemberikanaksesdanpenguatanekonomibagipelakuusahaberskalamikrodankecil; • Klaster IV Program murahuntukrakyatuntukmemberikan ”sesuatu” denganhargasangatmurahdengansebagiandibantupemerintah. • 5. Melanjutkandanmendukung Program NasionalPemberdayaanMasyarakatMandiri (PNPM) MandiriPerdesaanserta program prioritaslainnya; • MemfungsikanBadan Usaha MilikGampong (BUMG) sebagailembagapengembanganperekonomianmasyarakatGampong; • Mengupayakanbantuanstimulanbagimasing-masingGampongsecaraproporsionaldalambentuk program BantuanKeuanganPeumakmueGampongataunama lain serta program-program pemberdayaanlainnyasesuaidenganpotensidankondisi yang dimilikiolehmasing-masingGampong; • MeningkatkankapasitasaparaturPemerintahandankelembagaanMukim/ Gampong, pengurusBadan Usaha MilikGampong (BUMG) danpelaku program melaluiberbagaipelatihandan field training gunameningkatkanpengetahuansehinggadiharapkanmenjaditenagaprofesionalpadabidangtugasnya; • PengembanganKelompokMasyarakatPengelolaIndustri Kecil danRumahTanggasertameningkatnyakemampuanusaha UKM; • Pengembangan TTG untukperdesaansebagaiupayapeningkatanakseskelompokmasyarakatmiskinterhadap TTG untukpeningkatanproduktifitas; • Menumbuhkembangkankeswadayaan, gotongroyongmasyarakatdanpartisipasimasyarakatdalammembangunGampong; • Memberdayakankeluargagunameningkatkankesejahteraankeluarga, kesetaraan gender sertakesadaranhukumdanlingkungandiGampongmaupundiperkotaanmelalui 10 program pokok PKK; • Meningkatkanpemberdayaanekonomibagiperempuandanpeningkatangizianaksekolansehinggaakanterciptasuasana yang mendukungkecerdasandanaktifitasanak. • Mendukung kegiatan posyandudalamrangka peningkatan kualitas kesehatanmasyarakatGampong; • Meningkatkankualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) danmendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

  6. LATAR BELAKANG Pada Tahun 2007 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 16,58 persen dan pada Tahun 2010 turun menjadi 13,33 persen atau mengalami penurunan lebih dari 4,09 persen sedangkan Provinsi Aceh mencapai 26,65 persen pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2012 turun menjadi 18,58 persen atau mengalami penurunan lebih dari 8,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan tingkat kemiskinan masih harus berlanjut walau beberapa tahun terakhir keberhasilan yang dicapai pemerintah Aceh cukup membanggakan. (data BPS).

  7. HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH TAHUN 2010 MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH OLEH SELURUH LAPISAN MASY ; SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG TIDAK MENETAP DI GAMPONG; DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK CENDERUNG KURANG; KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN, DUKUNGAN SUAMI, INSENTIF DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT GAMPONG DAN PENERIMA MANFAAT); PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG SEHARUSNYA AKTIF, MASIH BELUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA; PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN PENGGIAT PRO-POOR TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN PLUS) RELATIF KURANG; SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI SOSIAL PARA KADER DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA YG RATA2 LULUSAN SLTP, KURANGNYA PEMBINAAN DARI PEMERINTAH, SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT YG KURANG BAIK, TERMASUK RENDAHNYA INSENTIF; RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN, MOTIVASI DAN TANGGUNG JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.

  8. PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA Pokjanal yang adahanyasekedar SK; Belum optimalnyatugasdanfungsimasing-masingsektor; Sekretariat Tetap belum mempunyai program kerjaygjelasdanterintegrasi; KurangnyakoordinasiantarSektor/LembagadanantarProgramPemberdayaanterkait; MasihadapersepsibahwaPokjanaltugasteknisDinasKesehatan; Kurangnyasosialisasi; dan Belum maksimalnya dukungandanapembinaan,termasuk Dana OperasionalPosyandu,dll.

  9. LANDASAN HUKUM • PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU; • PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU; • PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.

  10. RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012 Meliputi : • PembinaanGizidanKesehatanIbudanAnak; • Bina Keluarga Balita (BKB); • Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD); • Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA); • PengendalianPenyakitdanPenyehatanLingkungan; • PerilakuHidupBersih, Sehat dan Berwawasan Kependudukan; • KesehatanLanjutUsia; • Bina Keluarga Remaja; • Kesehatan Reproduksi Remaja; • PercepatanPenganekaragamanKonsumsiPangan; • PemberdayaanFakirMiskin, KomunitasAdatTerpencil dan • PenyandangMasalahKesejahteraanSosial; • Akte Kelahiran Anak; • Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dan • Peningkatan Ekonomi Keluarga.

  11. PENGERTIAN POSYANDU : SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASY DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU PELAYANAN MINIMAL PADA POSYANDU. POSYANDU PLUS : POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011. DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.

  12. 3. POKJANAL POSYANDU : KELOMPOK KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA MEMPUNYAI KETERKAITAN DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN POSYANDU YANG BERKEDUDUKAN DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN.

  13. POKJANAL POSYANDU(Permendagri Nomor 54 Tahun 2007) PEMBINA POKJANAL POKJANAL – Pusat MENDAGRI GUBERNUR POKJANAL – Provinsi POKJANAL – Kabupaten/Kota BUPATI/WALIKOTA CAMAT POKJANAL – Kecamatan KEUCHIK POKJA – Gampong 51

  14. KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN PokjanalPosyanduProvinsi Pokjanal Posyandu Provinsi

  15. KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN PokjanalPosyanduKabupaten/Kota

  16. 55

  17. 56

  18. TUGAS Melakukanperansebagaisatuantugasadministrasipangkal (SATMINKAL) PokjanalPosyandumelaluipengendalianteknisdanadministrasikegiatanpembinaandanpengembanganPosyandu SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU Membantusekretarisdalammelakukankoordinasipembinaanoperasionalpengelolaan program/kegiatanpembinaandanpengembanganPosyandu Menampungusulrencanapembinaandanpengembanganposyandusebagaimanamenjaditugasdantanggungjawab unit-unit padaPokjanalPosyandu Menyusunrencanapertemuanrutindanberkalasertamengagendakanpertemuaninsidentilberdasarkankebutuhan MenyusundanmenyampaikanlaporanhasilkegiatankepadaKetuaPokjanalPosyandu

  19. Dinas/Badan/Kantor PemberdayaanMasyarakatdanDesa (PMD); berperandalamfungsikoordinasipenyelenggaraanpembinaan, penggerakanperansertamasyarakat, pengembanganjaringankemitraan, pengembanganmetodependampinganmasyarakat, teknisadvokasi, fasilitas, pemantauan. DinasKesehatan:berperandalammembantupemenuhanpelayanansaranadanprasaranakesehatan (pengadaanalat-alatkesehatan) sertadukunganbimbinganteknis. BkkbN/PLKB :berperandalampenyuluhan, penggerakanperansertamasyarakat. BAPPEDA :berperandalamkoordinasiperencanaanumumdanevaluasi. TP.PKK :berperandalampendayagunaankader, motivasimasyarakat, penyuluhandanbimbinganteknis. Dinaspendidikan, LSM, dansebagainya ; berperandalammendukungteknisoperasionalPosyandu.

  20. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU

  21. STRUKTUR PERGUB NO. 60 TAHUN 2012 • BAB IKETENTUAN UMUM • BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN • BAB III PELAKSANAAN • BAB IV PENGAWASAN • BAB VPEMBIAYAAN • BAB VI KETENTUAN PERALIHAN • BAB VII KETENTUAN PENUTUP

  22. BAB IIMAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU • DIMAKSUDKAN SEBAGAI PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU. (2) BERTUJUAN AGAR PENYELENGGARAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DIPOSYANDU TERLAKSANA DGN OPTIMAL. (3)SASARANNYA ADALAH PEMBINA, PENYELENGGARA ATAU PENGELOLA, APARAT LINTAS SEKTOR, LSM DAN MASYARAKAT.

  23. BAB IIIPELAKSANAAN (1)PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DIPOSYANDU DILAKSANAKAN BERPEDOMAN PADA JUKLAK DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN MENGACU PADA STANDAR PELAKSANAAN OPERASIOANAL YANG DITERBITKAN OLEH MASING-MASING SEKTOR. (2) POSYANDU YANG MELAKSANAKAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM DENGANKEGIATAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA DISEBUT POSYANDU PLUS.

  24. (3) POSYANDU PLUS PALING SEDIKIT MELAKSANAKAN 4 PROGRAM KEGIATAN TERINTEGRASI, YAITU : POSYANDU; POS PAUD/PAUD; BKB DAN TPA. (4) SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN PD TINGKAT GAMPONG MELAKUKAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM KEGIATAN MASING2 PD POSYANDU SEBAGAI WADAH UTAMA. (5) JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERGUB INI.

  25. KOORDINASI (1) PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN POSYANDU PLUS DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POKJANAL POSYANDU. (2) UNTUK MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS POKJANAL POSYANDU SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, CAMAT DAN KEUCHIK MEMBENTUK SEKRETARIAT TETAP.

  26. FASILITASI (1) PEMERINTAH ACEH /PEMERINTAH KAB/KOTA MELALUI SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT MEMFASILITASI POSYANDU PLUS DI GAMPONG. (2) PEMBERIAN FASILITASI DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG PERORANGAN, LEMBAGA NON PEMERINTAH, BADAN DUNIA DAN DUNIA USAHA. (3) PEMBERIAN FASILITAS DAPAT BERBENTUK PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA, DUKUNGAN TERHADAP OPERASIONAL, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM KEGIATAN.

  27. KADER DAN KADERISASI (1) PENGANGKATAN KADER DILAKUKAN SESUAI KEBUTUHAN POSYANDU PLUS. (2) PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MENYEDIAKAN INSENTIF SETIAP BULAN KEPADA KADER SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. (3) PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MELALUI SKPA/SKPK MELAKSANAKAN PENGUATAN SECARA BERKALA TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS KADER.

  28. TENAGA PENDAMPING (1) POKJANAL/POKJA DAPAT MEREKRUT TENAGA PENDAMPING YG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS SESUAI DGN KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN YG DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS. (2) INSENTIF, TUGAS DAN FUNGSI TENAGA PENDAMPING DITETAPKAN OLEH POKJA.

  29. PEMBINAAN (1) GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT DAN KEUCHIK MELALUI POKJANAL POSYANDU DAN POKJA MELAKUKAN PEMBINAAN POSYANDU PLUS SECARA BERJENJANG. PEMBINAAN MENCAKUP : a. MELAKUKAN BIMBINGAN, ADVOKASI, PEMANTAUANDAN EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU PLUS SECARA RUTIN DAN TERJADWAL. b. MEMFASILITASI PERGERAKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POSYANDU PLUS.

  30. (2) SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT, MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TEKNIS SESUAI PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS. PEMBINAAN SECARA TEKNIS MENCAKUP : a. MELAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI PROSEDUR YG TELAH DITETAPKAN. b. MEMBERIKAN PELATIHAN BAGI KADER ATAU PENYELENGGARA LAYANAN.

  31. PELAPORAN (1) POKJA BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN SECARA BERKALA MENGACU PADA SISTIM INFORMASI TERPADU YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT SECARA BERJENJANG KEPADA SKPK/SKPA YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.

  32. (2) KADER DAN TENAGA PENDAMPING BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MASING2 SEKTOR DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT MASING2 KEPADA SKPK/SKPA DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT.

  33. BAB IVPENGAWASAN (1) SKPA/SKPK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN POSYANDU PLUS SECARA BERSAMA/BERKALA DIBAWAH KOORDINASI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH. (2) PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA BERJENJANG PD TINGKAT PROVINSI, KAB/KOTA KECAMATAN DAN GAMPONG. (3) HASIL PENGAWASAN DISAMPAIKAN KEPADA ATASAN SECARA BERJENJANG.

  34. BAB VPEMBIAYAAN (1) PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU PLUS BERSUMBER DARI DANA APBN, APBA DAN APBK SERTA SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT. (2) PEMBIAYAAN PELAKSANAAN POSYANDU DIALOKASIKAN MELALUI SKPA/SKPK/INSTANSI TEKNIS TERKAIT. (3) PEMBIAYAAN KEGIATAN POKJANAL POSYANDU/POKJA DIBEBANKAN PADA APBA DAN APBK MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.

  35. DUKUNGAN REVITALISASI POSYANDU DAN PAUD melalui BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG)

  36. BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG) • Merupakan program strategisPemerintah Aceh dalamrangkapercepatanpenurunanangkakemiskinan, pemberdayaanekonomimasyarakat, penciptaanlapangankerjasertapeningkatankapasitaskelembagaanmasyarakatdanpemerintahgampong yang direncanakan, dilaksanakan, diawasidandipeliharaolehmasyarakatgampongitusendiri, sertadifasilitasiolehkonsultanpendampingdari PNPM MandiriPerdesaan. Program BKPG yang bersumberdariPemerintah Aceh diintegrasikandengan PNPM MandiriPerdesaansejakTahun 2009 s.dTahun 2013. • Alokasi BLM BKPG : • T.A. 2009 Rp 318.950.000.000.- • T.A. 2010 Rp 468.550.000.000,- • T.A. 2011 Rp 299.300.000.000,- • T.A. 2012 Rp 445.119.000.000,- • T.A. 2013 Rp 322.550.000.000,- (Tahap I) • Rp 129.930.000.000,- (Tahap II) • Total Anggaran 2009 s.d 2013 Rp 1.984.399.000.000,-

  37. Lokasi & Alokasi BKPG Tahun Anggaran 2013 TOTAL Rp. 452.480.000.000,-

  38. PENGGUNAAN BKPG • Penyertaan modal bagiBadan Usaha MilikGampong (BUMG) guna membiayai kegiatan modal usaha kepada masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan untuk membiayai kegiatan infrastruktur gampong skala kecil seperti pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong; • Biaya tunjangan untuk mendukung kegiatan RevitalisasiPosyandu dan Pendidikan Anak Usaia Dini (PAUD) pada masing-masing gampong

  39. Lanjutan ………. JENIS-JENIS KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU DAN PAUD MELALUI : • Pengadaan Makanan Tambahan bagi balita dan anak sekolah; • Pengadaankelengkapan sarana penunjang Posyandu dan PAUD; • Pengadaan baju Kader Posyandu; • Honorarium Kader Posyandu dan PAUD; • Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).

  40. REKAPITULASI PENCAIRAN BKPG TAHUN ANGGARAN 2013(APBA MURNI)

  41. REKAPITULASI PENCAIRAN BKPG TAHUN ANGGARAN 2013(APBA PERUBAHAN)

  42. CAPAIAN BKPG SEJAK TAHUN 2009 S.D 2013 Plus BerbagaiHasilKegiatan Pembangunan danKegiatanPengembanganKapasitasMasyarakatlainnyadiSeluruhGampong /Desa

  43. TerimaKasih Wassalam BAPPEDA Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam 2005

More Related