DASAR-DASAR PERPAJAKAN

1. DASAR-DASAR PERPAJAKAN Mata Kuliah: Perpajakan TeukuHendra H.Y, SSTP., M.Ec.Dev MeriYanti, SE., M.Ec.Dev., Ak

2. DEFINISI PAJAK • Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007) • Pajakadalahperalihankekayaandaripihakrakyatkepadakasnegarauntukmembiayapengeluaranrutindan surplus-nyadigunakanuntukpublic saving yang merupakansumberutamauntukmembiayaipublic investment ( Prof. Dr. RochmatSpemitro, S.H)

3. FUNGSI PAJAK • FungsiBUDGETAIR (SumberKeuangan Negara) Pajakmerupakansalahsatusumberpenerimaanpemerintahuntukmembiayaipengeluaranbaikrutinmaupunpembangunan, sehinggapemerintahberupayauntukmemasukkanuangsebanyak-banyaknyadengancaraekstensifikasimaupunintensifikasipemungutanpajak • FungsiREGULAREND (Pengatur) Pajaksebagaialatuntukmengaturataumelaksanakankebijakandibidangsosialdanekonomi, sertamencapaitujuan-tujuantertentudiluarbidangkeuangan.

4. HUKUM PAJAK • HukumPajakMATERIIL Norma-norma yang menjelaskankeadaan, perbuatan, danperistiwahukum yang harusdikenakanpajak, siapa yang harusdikenakanpajak, danberapabesarpajaknya • HukumPajakFORMIL Peraturan-peraturanmengenaiberbagaicarauntukmewujudkanhukummateriilmenjadikenyataan

5. JENIS PAJAK • MenurutGOLONGAN Pajakdikelompokkanmenjadi 2 yaituPajakLangsungdanPajakTidakLangsung • MenurutSIFAT Pajakdikelompokkanmenjadi 2 yaituPajakSubyektifdanPajakObyektif • MenurutLEMBAGA PEMUNGUTAN Pajakdikelompokkanmenjadi 2 yaituPajakPusatdanPajak Daerah

6. JENIS PAJAK – MenurutGolongan • PajakLangsung Pajak yang ditanggungsendiriolehWajibPajakdantidakdapatdilimpahkanataudibebankankepadaorang lain ataupihak lain. ArtinyapajakharusmenjadibebanWajibPajak yang bersangkutan Misal: PPh (pajakpenghasilan) • PajakTidakLangsung Pajak yang padaakhirnyadapatdibebankanataudilimpahkankepadaorang lain ataupihakketiga Misalnya: PPN

7. JENIS PAJAK – MenurutSifat • PajakSubyektif Pajak yang pengenaanyamemerhatikankeadaanpribadiWajibPajakataupengenaanpajak yang memperhatikankeadaansubjeknya Misal: PPh (keadaanpribadiWajibPajakseperti status perkawinan, banyaknyaanak, dantanggunganlainnya) • PajakObyektif Pajak yang pengenaanyamemperhatikanobjeknyabaikberupabenda, keadaan, perbuatan, atauperistiwa yang mengakibatkantimbulnyakewajibanmembayarpajaktanpamemperhatikankeadaanpribadiWajibPajakmaupuntempattinggalnya Misalnya: PajakPertambahanNilai (PPN), PajakPenjualanatasBarangMewah (PPnBM), danPajakBumidanBangunan (PBB)

8. JENIS PAJAK – MenurutLembagaPemungut • PajakPusat Pajak yang dipungutolehpemerintahpusatdandigunakanuntukmembiayairumahtangganegarapadaumumnya Misal: PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materaidan Bea PerolehanHakatasTanasdanBangunan (BPHTB) • Pajak Daerah Pajak yang dipungutolehpemerintahdaerahbaikdaerahtingkat I (pajakprovinsi), maupundaerahtingkat II (pajakkabupaten/kota) dandigunakanuntukmembiayairumahtanggadaerahmasing-masing Misalnya: PajakKendaraanBermotor (PKB), Pajak Hotel, PajakRestoran

9. PAJAK PUSAT • PajakPenghasilan (PPh) PajakPenghasilan (PPh) adalahpajak yang dikenakankepadaorangpribadiataubadanataspenghasilan yang diterimaataudiperolehdalamsuatuTahunPajak. Yang dimaksuddenganpenghasilanadlahsetiaptambahankemampuanekonomis yang berasalbaikdari Indonesia maupundariluar Indonesia yang dapatdigunakanuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaandengannamadandalambentukapapun. Dengandemikianmakapenghasilanitudapatberupakeuntunganusaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya • Bea Meterai Pajak yang dikenakanatasdokumen, sepertisuratperjanjian, aktanotaris, sertakwitansipembayaran, suratberharga, danefek, yang memuatjumlahuangatau nominal diatasjumlahtertentusesuaidenganketentuan.

10. PAJAK PUSAT • PajakBumidanBangunan (PBB) Pajak yang dikenakanataskepemilikanataupemanfaatantanahdanataubangunan. PBB merupakanPajakPusatnamundemikianhampirseluruhrealisasipenerimaan PBB diserahkankepadaPemerintah Daerah baikPropinsimaupunKabupaten/Kota • Bea PerolehanHakAtas Tanah danBangunan (BPHTB) Pajak yang dikenakanatasperolehanhakatastanahdanataubangunan. Sepertihalnya PBB, walaupun BPHTB dikelolaolehPemerintahPusatnamunrealisasipenerimaan BPHTB seluruhnyadiserahkankepadaPemerintah Daerah baikPropinsimaupunKabupaten/Kota sesuaidenganketentuan

11. PAJAK PUSAT • PajakPertambahanNilai (PPN) Pajak yang dikenakanataskonsumsiBarangKenaPajakatauJasaKenaPajakdidalam Daerah Pabean. OrangPribadi, perusahaan, maupunpemerintah yang mengkonsumsiBarangKenaPajakatauJasaKenaPajakdikenakan PPN. Padadasarnya, setiapbarangdanjasaadalahBarangKenaPajakatauJasaKenaPajak, kecualiditentukan lain olehUndang-undang PPN. Tarif PPN adalahtunggalyaitusebesar 10%. Dalamhalekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksudDenganPabeanadalahwilayahRepublik Indonesia yang meliputiwilayahdarat, peraian, danruangudaradiatasnya • PajakPenjualanatasBarangMewah (PPn BM) Selaindikenakan PPN, atasbarang-barangkenapajaktertentu yang tergolongmewah, jugadikenakanPPn BM. Yang dimaksuddenganBarangKenaPajak yang tergolongmewahadalahBarangtersebutbukanmerupakanbarangkebutuhanpokok; atauBarangtersebutdikonsumsiolehmasyarakattertentu; atauPadaumumnyabarangtersebutdikonsumsiolehmasyarakatberpenghasilantinggi; atauBarangtersebutdikonsumsiuntukmenunjukkan status; atauApabiladikonsumsidapatmerusakkesehatandan moral masyarakat, sertamenggangguketertibanmasyarakat.

12. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK • STELSEL Pajak Pemungutanpajakdapatdilakukandengan 3 stelsel, yaituStelselNyata, StelselAnggapan, danStelselCampuran • AsasPemungutanPajak Terdapat 3 asaspemungutanpajak, yaituAsasDomisili, AsasSumber, danAsasKebangsaan • SistemPemungutanPajak Terdapat 3 sistempemungutanpajak, yaituOfficial Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System

13. STELSEL PAJAK • STELSEL Nyata (Riil) Pengenaanpajak yang didasarkanpadaobjek yang sesungguhnyaterjadi. Misalnya: PPhmakaobjekpajaknyaadalahpenghasilansehinggapajakdipungutpadaakhirtahunsetelahsemuapenghasilansesungguhnyadalamsuatutahunpajakdiketahui • STELSEL Anggapan (Fiktif) Pengenaanpajakdidasarkanpadasuatuanggapan yang diaturolehundang-undang Misalnya: Penghasilansuatutahun (2011) dianggapsamadenganpenghasilantahunsebelumnya (2010) sehinggabesarnyapajakterutangpadatahunberjalansudahdapatditetapkanataudiketahuipadaawaltahun yang bersangkutan • STELSEL Campuran PengenaanpajakdidasarkanpadakombinasiantaraStelselNyatadenganStelselAnggapan. Misalnya: PajakpadaawaltahundihitungnerdasarkanStelselAnggapandanpadaakhirtahundihitungberdasarkanStelselNyata

14. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK • AsasDomisili Negara berhakmengenakanpajakatasseluruhpenghasilanWajibPajak yang bertempattinggaldiwilayahnya, baikpenghasilan yang berasaldaridalammaupunluarnegeri Misal: Aminbertempattinggaldi Indonesia, tahun 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp100 juta dan dari luar negeri sebesar Rp500 juta, maka dikenakan pajak tahun 2011 sebesar Rp600 juta • AsasSumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atas penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak Misal: Mr King adalah WNA dan pada bulan Maret 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp150 juta dan dari luar negeri sebesar Rp50 juta, maka dikenakan pajak tahun 2001 di Indonesia sebesar Rp150 juta • AsasKebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara Misal: Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia

15. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM Sistempemungutanpajak yang memberikewenanganaparaturperpajakanuntukmenentukansendirijumlahpajak yang terutangsetiaptahunnyasesuaidenganperaturanperundang-udanganperpajakan yang berlaku • SELF ASSESSMENT SYSTEM Sistempemungutanpajak yang memberiwewenangWajibPajakdalammenentukansendirijumlahpajak yang terutangsetiaptahunnyasesuaidenganperaturanperundang-udanganperpajakan yang berlaku. Sistemini yang diterapkandi INDONESIA • WITH HOLDING SYSTEM Sistempemungutanpajak yang memberiwewenangkepadapihakketiga yang ditunjukuntukmenentukanbesarnyapajak yang terutangsetiaptahunnyasesuaidenganperaturanperundang-udanganperpajakan yang berlaku. Sistemini yang diterapkandi INDONESIA

16. TIMBULNYA UTANG PAJAK • AjaranMateriil Utangpajaktimbulkarenadiberlakukannyaundang-udangperpajakan. Padakonsepinimakaseseorangakansecaraaktifmenentukanapakahdirinyadikenakanpajakatautidaksesuaidenganperaturanperpajakan yang berlaku, danajaraninikonsistendenganpenerapanSelf Assessment System • AjaranFormil Utangpajaktimbulkarenadikeluarkannyasuratketetapanpajakolehfiskus (Pemerintah). Padakonsepinimakaseseorangdikenakanpajakatautidak, berapajumlahpajak yang harusdibayar, dankapanjangkawaktupembayarannyadapatdiketahuidalamsuratketetapanpajaktersebutdankonsepinikonsistendenganpenerapanOfficial Assessment System

17. TARIF PAJAK • Tarif TETAP Tarifberapajumlahatauangka yang tetap, berapa pun besarnyadasarpengenaanpajak. • Tarif PROPORSIONAL Tarifberupapersentasetertentu yang sifatnyatetapterhadapberapa pun dasarpengenaanpajaknya

18. TARIF PAJAK • Tarif PROGRESIF Tarifberupapersentasetertentu yang semakinmeingkatdengansemakinmeingkatnyadasarpengenaanpajak. Ada 3 tarifprogresifyaitu: • TarifProgresif – Proporsional, yaitutarifberupapersentasetertentu yang semakinmeningkatdenganmeningkatknyadasarpengenaanpajak • TarifProgresif – Progresif, yaitutarifberupapersentasetertentu yang semakinmeningkatdenganmeningkatknyadasarpengenaanpajak, dankenaikanpersentasetersebutjugasemakinmeningkat

19. TARIF PAJAK • Tarif PROGRESIF • TarifProgresif – Degresif, yaitutarifberupapersentasetertentu yang semakinmeningkatdenganmeningkatknyadasarpengenaanpajak, tetapikenaikanpersentasetersebutsemakinmenurun • TarifDegresif, (menurun), yaitutarifberupapersentasetertentu yang semakinmenurundengansemakinmeningkatnyadasarpengenaanpajak

20. TERIMA KASIH