Revitalisasi Peranan FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Oleh : H.M. RASYID, S.PDi

1. RevitalisasiPeranan FKUB DalamPemeliharaanKerukunanHidupUmatBeragamaOleh :H.M. RASYID, S.PDi Disampaikanpadaacara : Workshop PeningkatanWawasanMultikulturalBagi Guru Agama Se Kalimantan TimurTahun 2012

2. Regionalisasi Agama • Kedatangan Hindu dan Buddha berhadapandgnkepercayaananimismedandinamismedanmembentukwilayah Bali dan Lombok kmdakibattransmigrasimenyebarke Sulawesi dan Lampung • Kedatangan Islam dihadapkankpdtradisi Hindu, Buddha dankepercayaanlokalkmdmenyebarke Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Maluku dansebagian Papua • Kristen datangbersamaandgn era kolonialismedanmembentukkekristenansebagian Sumatera (Batak, Mentawai, Enggano), NTT, Maluku, Sulawesi Utara, Papua

3. Dampak Regionalisasi Agama-Agama • Penyiaran agama memberikankesempatankpdmasyarakatutkmemahami agama sesuaidgnkonstruksibudayasehinggaterjadipenyatun agama dgnetnisitas • Terjadi hub timbalbalikygterintegrasiantarareligiositasdenganetnisitas • Akibatnyaterbentukpemahamanmasyygmengakuiadanyakaitan hub signifikanantarakeberagamaandankesukuan • Masyarakatsulitmenerimakenyataanmanakalaadawargaygmelakukanpenyimpangandaritradisikepercayaandankeagamaanitu

4. Sikap Masyarakat Terhadap Dakwah Dan Misi Agama • Penggunaansimbollokaldlmtransisipemahaman, penghayatandanpengamalan agama berakibatterjadinyaprosessalingmeminjamantara agama dgnbudaya • Atasdasarpenyiaran agama tdkberlangsungmelaluipengembanganwawasan, perilakudanketerampilanmakapolapemahamanmasyarakatlbhterpusatpadakomitmenthdsimbol-simbolagamanya • Beberapadaerahterdapatperkecualianpengembanganstrategipenyiaran agama (fiqhdakwah) sebagaimanaygterjadidi Kudus Jawa Tengah • Kedatangan agama lain dgnmembawasimbol-simbolnyadipandangmasysebagaihalyganehdanberbedadgntradisiygmerekaalami • Akibatnyamunculsikappenolakanthdtradisi yang barudatangsehinggamenimbulkanberbagaigesekandiberbagaidaerah

5. Manajemen Kerukunan Pasca Orde Lama • Akibatkekosongankekuasaanpolitikdiakhirorde lama, makasebagianmasyygterindikasikomunisberusahamencariidentitaskeagamaanutkkeselamatandirinya • Sebagiankelompok agama memanfaatkanpeluanginidgnberlangsungnyapengembanganpenyiaran agama ygberlangsungsecaramasif • Akibatnyaterjadipersinggungandgnpetaregionalisasiygmenimbulkanperasaanterancamkrnterkaitdgnadanyaikatankesejarahanantararegiositasdgnetnisitas

6. Peranan Pemuka Agama • Masymenempatkanpemuka agama: ulama, kiai, ajengan, tuan guru, pendeta, pastor, bhiksu, panditasebagaisumberreferensisosial • KelompokumatberagamaygdominandisatudaerahtertentusecarapraktismenjadisumberacuanbagiPemdadlmmemberikansikapthdrencanapenyiaran agama danpendirianrumahibadat • SKB MenagdanMendagri No. 1 Tahun 1969 menempatkanrohaniawan/pemuka agama sebagaifigur/lembagasecararepresentatifygmewakilipendapatmasyarakat • Tetapidlmkenyataannyaterjadikesulitanpemuka agama menempatkandiridlmposisi yang netralkarenakesulitanmenampungsemuakepentinganumatberagamadidaerah • Akibatnyamuncul rasa ketidakpuasandiberbagaidaerahthdsulitnyautkmemperolehizinpendirianrumahibadat

7. Perubahan Kebijakan • Pemerintahsadaradanyakesulitansemuaumatberagamadlmpendirianrumahibadatsekalipun data menunjukkanterjadipeningkatanjumlahrumahibadat • Dgnazaspluralitasmakarepresentasimasytdkcukupdiwakiliolehkelompokumatygdominantetapiharusmenyuarakansemuakelompokumat • Majelis Agama Pusatberpendapatbhwrepresentasiituditetapkan 21 orangdiprovinsidan 17 orangdikabupaten/kota • Sementara, representasiitudilakukanolehwakil 6 agama ygmemperolehpelayanandaripemerintah yang terhimpundlm FKUB

8. Badan/Lembaga/Forum Kerukunan • Akibat kegoncangan politik menjelang akhir orde baru merembet kepada kompetisi umat beragama • Pemuka agama daerah bentuk badan/lembaga/forum kerukunan daerah: LPKUB DIY, LPKUB Ambon, LPKUB Medan, BKSAUA Sulut, FKKUB DKI, FKPA Sumut, FOKUSS Sumsel, FKPA Kalbar • Bentuk kegiatan tidak ada ketentuan baku tergantung dari kepemimpinan lembaga dan lebih banyak berfungsi sebagai wadah musyawarah • Kesepakatan Pemerintah dgn Majelis Agama Pusat bahwa forum kerukunan hanya ada di Pusat: Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama

9. Tugas FKUB • Melakukan dialog internal daneksternalumatberagama; dialog aksiutkkerjasamasosialdan dialog teologisutkperluaswawasankeberagamaan(religious literacy) • Menampungaspirasi, keluhan, kritik, usul, saran, gagasanutkpeningkatankualitaskebergamaan • Menyalurkanaspirasi, keluhan, kritik, usul, saran, gagasanutkpeningkatankualitaskeberagamaan • Sosialisasisemuaperaturan/per-uu-an baikpusatmaupundaerahdlmupayapeningkatankerukunanumatberagama; sertamelakukanpemberdayaanumatdlm bid pendidikan, ekonomi, pertanian, politik, hukum, sosialgunapenguatansemangatkerukunan • Khusus FKUB Kab/Kota, memberikanrekomendasibagiusulpendirianrumahibadatygdiputuskansecaraaklamasi

10. Kekuatan FKUB • Terdiripemuka agama ygdiakuisebagaiahlidlm agama sertamenjadipanutanpadakelompokagamanyasertamenjadijurudamai intern maupunantarumat • Terdapatwakilsemuaumatberagamaygdilayanidgnkomposisikeanggotaansesuaidenganproporsijumlahumatberagama yang diwakilinya • Terjadiprosespembudayaanberbagaiidesecaradialogissehinggaumatmampumemilahantarapersamaandanperbedaan agama • Diakuisecara formal olehpemerintahdanmasykarenadibentukberdasarkan PBM No. 9 dan 8 Th 2006 Bab III • Adanyakriteriaygkongkritttgjenisdanjumlahkeanggotaan, tugaspokokdanfungsisertahubungannyadgnmasyarakatdanaparatdaerah • Sebagiandaerahtlhmemilikianggaranygmemadaisekalipunsebagianbesarbelummemperolehkepastianttghakdankewajibanmereka

11. Kelemahan FKUB • Belum berhasil konsolidasi internal akibat berbagai hambatan psikologis antar anggota • Blm berhasil membangun semangat kebersamaan di kalangan anggota akibat dari pola pikir yg masih menekankan kelompok dominan thd lainnya • Blm berhasil memutus mata rantai sejarah dari persaingan dakwah dan misi agama-agama pada masa lalu • Blm berhasil ambil kpts secara obyektif akibat kuatnya tekanan dari luar • Blm berhasil menempatkan diri sebagai wadah independen dari semua kepentingan sehingga sering terseret dlm persaingan kelompok kepentingan • Pemda msh kurang tegas pengalokasian anggaran akibat kurang pemahaman thd urgensi pemeliharaan kerukunan dan dianggap tugas FKUB wilayah Kemenag • Belum ada kesamaan pemahaman bhw tugas pemeliharaan kerukunan adalah tugas pokok Pemda sebagai penjabaran UU NO. 32/2004 ttg pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masy • Blm ada kemauan politik yg kuat di kalangan legislatif daerah utk bantu tugas FKUB seperti pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah dlm hal penentuan lokasi rumah ibadat sehinga ada kepastian pendiriannya • Kurangnya perhatian Dewan Penasehat FKUB thd pelaksanaan kinerja FKUB

12. Kesulitan FKUB • Pola hub FKUB Prov dgn FKUB Kab/Kota bersifat konsultatif sehingga terkesan tdk ada koordinasi • Blm ada lembaga monetoring dan evaluasi thd FKUB sehingga tdk ada penguatan yg berlangsung secara sistimatis • Kesatuan kerja di kalangan anggota msh blm optimal akibat ketergantungan mrk thd latar belakang kelompok, asal usul dan ketidaksamaan visi dan misi • Anggota FKUB kurang berani mengambil keputusan karena khawatir reaksi masyarakat • Kurangnya proses kaderisasi secara sistimatis sehingga masih didominasi oleh tokoh lama yg sdh mulai kurang produktif • Wadah lama masih akrab bagi masyarakat karena wadah tersebut berakar dari kultur masyarakat sementara FKUB lembaga semi resmi pemerintah • Tokoh agama yang dikirim ke FKUB bukan pemimpin puncak dari kelompok agama-agama sehingga kurang memiliki wibawa yang kuat • Wanhat blm berfungsi optimal akibat hambatan kelembagaan, administrasi, wawasan dan motivasi

13. Peranan Dewan Penasehat • Wanhat FKUB dibentuk sebagai pelaksanaan fungsi Kepda/Wakepda dlm pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban daerah • Prov: Ketua dijabat Wagub, Waket Kakanwil dan Sek dijabat Kabankesbangpol/linmas • Kab/Kota: Ket dijabat Wabup/Wawa, Waket Kakan Kemenag, Sek dijabat Kabankesbangpol/linmas • Wanhat blm berfunsgi optimal akibat kurang waktu, kurang wawasan, kurang peduli, tidak tahu • Diperlukan pelimpahan tugas harian Ketua Wanhat kpd Waket sehingga Wanhat dpt berfungsi optimal • Banyak persoalan keberagamaan daerah yg memerlukan peranan Wanhat • Perlu terobosan Menag dan Mendagri utk membuat MOU ttg kelancaran tugas pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama dan pelaksanaan tugas Wanhat

14. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Kemenag • Dorongpengkajianthdduaunsurpenyebabkonfliksosialyaituperebutanasetdanaksessehinggaposisimasyberadadlmkeadaantidaksetara yang berakibatterjadidiskriminasi • Masypendatangcenderunglbhbersikapdinamis, kreatifdaninovatifsehinggarelatiftingkatekonominyalbhmapan • Masysetempatcenderungkurangdinamis, kreatif, inovatifakibatnyamerekatertinggaldaripendatang • Masypendatangsekaligusmembawaperangkatbudayadan agama ygberbedadaripenduduksetempat • Latarkonflikpadamulanyabermuladaripersoalanketidaksetaraanekonomi, pendidikan, politikdankemudianmerembetkpdpersoalan agama danbudaya • Dampaknyaterjadikecemburuansosialygkemudiandapatmenjadiletupankonfliksosialumatberagama

15. Tahapan Terjadinya Konflik • Adanya benih konflik krn ketidaksamaan masy dlm memperebutkan aset dan akses • Konflik berkembang dari soal ekonomi-politik menjadi persoalan agama dan budaya • Konflik yg semula sporadis berubah menjadi terorganisir sehingga menjadi lbh sistimatis dan terencana • Adanya semacam gerakan terselubung yg mencoba mengukur kedalaman air (testing the water) konflik • Terjadi letupan konflik yang sulit dipadamkan kpd akarnya oleh karena persoalan yang terjadi sdh melebar kpd berbagai masalah yg berkembang dlm eskalasi yg semakin sulit dikendalikan

16. Tugas Pemda Membantu FKUB • Melakukandeteksidinidgnmengasumsikandaerahprov/kab/kotadipilahmenjaditigakategori: merah, kuningdanhijau • Penanganankonflikyglbhefektifadalahmenggaliakarkeresahanmasyarakatsertamerumuskansolusialternatif • Kerukunanselayaknyamenjadikebutuhanmasyarakatbukankewajibanolehkarenaituperludiperbanyakgerakanutkmenonjolkanaspekhumanitassetiap agama • Pembudayaankerukunanselayaknyamenggunakanpranatasosialygsdhakrabbagimasyarakatbukandgnmendatangkantokohdariluar • FKUB ditempatkansebagailaboratoriumkerukunanpadasetiapdaerahsehinggakeberadaanwadahinimenjadipentingdandikenalolehseluruhmasyarakat

17. Strategi Pengembangan Dan Pemberdayaan FKUB • Kelembagaan: memfungsikan FKUB sebagaikoordinatorgerakanpemeliharaankerukunandidaerah; mitraPemdadlmmerumuskankebijakanpemeliharaankerukunanbaikpreventifmaupunrepresif; tempatmasymengadukansetiapkasuskonflikygbersifatkeagamaan • Kepengurusan: setiapanggotaygdikirimmajelis agama hendaklahtokohygmemilikikepedulianthdgerakankerukunan, memilikirekamjejakkegiatankerukunan, mampuberdialogdgnkelompok agama maupundiluarkelompokagamanya, memilikiperhatianutkmembangunpolarelasiantarumatberagamadanmelakukankaderisasitokohkerukunansecaraterjadwal

18. Sambungan • Jaringan: FKUB bangunjaringankerjadgnberbagaipemangkukepentinganantara lain lembagakeagamaan, LembagaPendidikan, PemukaBudaya, LSM Kerukunan, Kalanganpengusahaserta • Dukungan: PemerintahdanPemdamemberikandukungangunamemperkuatposisi FKUB dgnmengeluarkanberbagairegulasimisalnya MOU pemberdayaanWanhat, PemdasusunPerda RTRW, bentukJabFungPemanduKerukunan, media massabentukopinipubliktentangkerukunan • Anggaran: ketegasanPemdamemberikananggarandari APBD ttgpemeliharaankerukunanygdiambildari pos anggaranpemeliharaanketenteramandanketertibanmasy, ditambahlagibantuananggarankegiatandariusahawangunamemeliharakeamanandanketertibandaerah • Wawasan: setiappemuka-pemukaumatberagama agar responsifthdgagasanperumusankodeetikpenyiaran agama sehinggakesemarakanpengamalanajaran agama berjalansecarabersamadengankehidupanmasyarakat yang rukun, tenteramdantertib

19. Rekomendasi Penguatan FKUB • Menag dan Mendagri lakukan evaluasi guna melakukan langkah baru thd penguatan kerukunan • Pemerintah mencanangkan program kaderisasi dgn mendirikan lembaga pendidikan kerukunan semacam Harmony Center di Singapura • Pemda lakukan langkah kongkrit penetapan lokasi pendirian rumah ibadat dlm bentuk Perda RTRW berdasarkan pertimbangan kebutuhan nyata • Pemda mencantumkan anggaran belanja FKUB dlm APBD sehingga FKUB lebih mandiri, profesional dan bertanggungjawab • FKUB harus merumuskan tata kerja yg lebih berorientasi kpd kepentingan seluruh umat beragama di daerah tersebut • Perlunya dibentuk Badan Pengembangan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Nasional yg terdiri dari masyarakat dan difasilitasi pemerintah guna melakukan monitoring, evaluasi, pembimbingan yang berlangsung secara berkesinambungan

20. Agenda Kerja Kemenag Daerah • Dinamisasi Kankemenag utk penyegaran wawasan kerukunan pada semua lini aparat kemenag • Pemetaan sosial konfigurasi sosial umat beragama: antisipasi bentuk konflik, rumusan solusi konflik • Koordinasi dgn Pemda untuk penguatan FKUB dan Wanhat FKUB • Sosialisasi kerukunan lewat acara pencatatan perkawinan, lembaga pendidikan, pranata keagamaan • Pertemuan terjadwal dgn pemuka agama guna menyerap dan mencari solusi aspirasi umat beragama • Dorong DPRD dan Pemda rumuskan RTRW rumah ibadat