HUKUM BADAN PRIBADI

1. HUKUM BADAN PRIBADI • Subjek hukum • Orang sebagai Subjek hukum • Pengakuan sebagai subjek hukum • Badan hukum sebagai Subjek Hukum • Klasifikasi Badan Hukum • Syarat-syarat pembentuk badan hukum • Prosedur pembentukan badan hukum • Domisili • Kewenangan Berhak dan Berbuat a. Kewenangan Berhak b. Kewenangan Berbuat

2. 1. SUBJEK HUKUM a. ORANG SEBAGAI SUBJEK HUKUM • Subjekhukumadlpendukunghakdankewajiban. Pendukunghakdankewajibanitudisebutorang. Orangdalamartihukumterdiridarimanusiapribadi, danbadanhukum. • Manusiapribadiadalahsubjekhukumdalamartibilogis, sebagaigejalaalam, sebagaimakhlukbudaya yang berakal, berperasaandanberkehendak.

3. BadanHukumadlsubjekhukumdalamartiyuridis, sebagaigejaladalamhidupbermasyarakat, sebagaibadanciptaanmanusiaberdasarkanhukum, mempunyaihakdankewajibansepertimanusiapribadi.

4. PerbedaanprinsipBadanHukumdgnmanusiapribadi; • ManusiapribadiadlmakhlukciptaanTuhan, mpyakal, perasaan, kehendakdandapatmati. Sedangkanbadanhukumbadanciptaanmanusiapribadiberdasarkanhukum, dapatdibubarkanolehpembentuknya. • Manusiapribadimpykelamin, shgiadptkawin, dptberanak, sedangkanbadanhukumtidak. • Manusiapribadidptmjdahliwaris, sedangkanbadanhukumtidakdapat.

5. b. PengakuanSebagaiSubjekhukum Pengakuanthdmanusiapribadisbgsubjekhukumdapatdilakukansejakiamasihdalamkandunganibunyaasalkanialahirdalamkeadaanhidup. (Pasal 2 KHUPer). Hal inipunyaartipentingapabilakepentingananakmenghendaki, mis: dalamhalmenerimawaris, menerimahibah.

6. Pasal 3 KUHPer ‘tidakadasatuhukuman pun ygdptmengakibatkankematianperdataataukehilangansegalahakperdata’. Iniberartibetapapunkesalahanseseorang, sehinggaiadijatuhihukumanoleh Hakim, hukuman Hakim tersebuttidakbolehmenghilangkankedudukansebagaipendukunghakdankewajibanperdata.

7. Jadi pengakuan manusia menjadi SH dimulai dari ia lahir hidup sampai ia mati

8. KECAKAPAN BERTINDAK • Setiap orang adalah subjek hukum • Tidak semua subjek hukum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum • Hanya yang cakap hukum, yaitu : • Sudah dewasa • Tidak dibawah pengampuan

9. Orang yang tidak cakap hukum (P. 1330 KUHPer) • Orang yang belum dewasa • Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan • Orang perempuan yang sudah berkeluarga (tdk berlaku lagi)

10. Orang yang belum dewasa • Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dulu kawin (Pasal 330 ayat 1 KUHPer) • Apabila perkawinan dibubarkan sebelum 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa (pasal 330 ayat 2 KUHPer)

11. Orang Dibawah pengampuan • Orang dewasa yang selalu dalam keadaan: • dungu • sakit otak/ mata gelap, meskipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya • pemboros

12. Untuk melakukan kecakapan bertindak, maka: • Orang yang belum dewasa  diwakili orang tu/walinya • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan  diwakili pengampu/curator • Perempuan yang menikahsuaminya (tidak berlaku lagi stl ada UU 1/ 1974)

13. c. BadanHukumsebagaiSubjekHukum • KlasifikasibadanHukum Badanhukumadlsubjekhukumciptaanmanusiapribadiberdasarkanhukum, yang diberihakdankewajibansepertimanusiapribadi.

14. Menurutketentuanpasal 1653 KUHPeradatigamacamklasifikasibadanhukumberdasarkaneksistensinya, yaitu ; • Badanhukum yang dibentukolehpemerintah, sepertibadanpemerintahan, perusahaannegara • Badanhukum yang diakuipemerintah, seperti PT, Koperasi • BadanHukum yang diperbolehkanatauuntuksuatutujuantertentuyang bersifat ideal, sepertiyayasan (pendidikan, sosial, keagamaandll)

15. Badanhukum yang dibentukolehpemerintahadalahbadanhukum yang sengajadiadakanolehpemerintahuntukkepentinganpemerintah, baiklembaganegaramaupunperusahaanmiliknegara. Badanhukuminidibentukolehpemerintahdengan UU ataudgn Pp. apabiladibentukdengan UU, makapembentukbadanhukumtsbadalahpresidenbersama DPR RI. Apabiladibentukdengan PP, makapembentukbadanhukumituadalahpresidensebagaikepalapemerintahan.

16. Badanhukum yang diakuiolehpemerintahadalahbadanhukum yang dibentukolehpihakswastaataupribadiwarganegarauntukkepentinganpribadipembentuknyasendiri. Tetapibadanhukumtersebutmendapatkanpengakuannyamenurut UU. Pengakuanitudiberikanolehpemerintahkarenaisianggarandasarnyatidakdilarangoleh UU, tidakbertentangandengankesusilaandanbadanhukumitutidakakanmelanggar UU. PengakuantersebutdiberikanpemerintahmelaluipengakuanADnya.

17. Badanhukum yang diperbolehkanadalahbadanhukum yang tidakdibentukolehpemerintahdantidak pula memerlukanpengakuanmenurut UU, tetapidiperbolehkankarenatujuannyabersifat ideal dibidangsosial, pendidikan, ilmupengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Badanhukuminiselaluberupayayasan. Untukmengetahuiapakahanggarandasarbadanhukumitudilarangoleh UU, tidakbertentangandenganketertibanumum, kesusilaan, makaaktapendiriannyamemuatanggarandasar yang harusdibuatdimukanotaris, karenanotarisadalahpejabatresmiberdasarkan UU.

18. Dilihatdariwewenanghukum yang diberikankepadabadanhukumdapatdiklasifikasikanmenjadi 2 macam, yaitu : • Badanhukumpublik (kenegaraan),yaitubadanhukum yang dibentukolehpemerintah, diberiwewenangmenuruthukumpublik, misalnyadepartemenpemerintahan, propinsi, lembaga-lembaganegaraseperti MPR,DPR,MA dsb.

19. 2. Badanhukumprivat (keperdataan),yaitubadanhukum yang dibentukolehpemerintahatauswasta, diberiwewenangmenuruthukumperdata.badanhukumkeperdataaninimempunyaibermacamragamtujuankeperdataan.

20. Dilihatdarisegitujuankeperdataan yang hendakdicapaiolehbadanhukumitu, makabadanhukumkeperdataandapatdiklasifikasikanmenjadi 3 macam, yaitu ; • Badanhukum yang bertujuanmemperolehlabaterdiridariperusahaannegara, yaituPerum, Persero, Perjan, PT • Badanhukum yang bertujuanmemenuhikesejahteraanparaanggotanyayikoperasi • Badanhukum yang bertujuanbersifat ideal dibidangsosial, pendidikandanilmupengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Adapemisahanantarakekayaanbadanhukumdankekayaanpribadipengurusnya. Termasukdalamjenisiniadalahyyasan, organisasikeagamaan, wakaf.

21. 2. Syarat-syaratPembentukBadanHukum Menurut Prof Meyers (1948) dalamdoktrinilmuhukum, syaratpembentukbadanhukum (Syaratmateriil) : • Adahartakekayaansendiri memilikihartakekayaansendiriterpisahsamasekalidenganhartakekayaanpribadianggota, pendiridanpengurusnya. Hartakekayaaninidiperolehdaripemasukanparaanggotaataupemasukandariperbuatanpemisahanpendirinya yang mempunyaitujuanmendirikanbadanitu. Hartakekayaaninidiperlukansebagaialatuntukmencapaitujuantertntudalam hub hukum.

22. Adatujuantertentu bukantujuananggotaataupendirinya. Tujuaninidapatbersifatkomersialdandapat pula bersifat ideal. • Adakepentingansendiri kepentinganadalahhaksubjektif yang timbuldariperistiwahukum, yang dilindungiolehhukum. Bdnhukum yang mempunyaikepentingansendiridaptmenuntutdanmempertahankankepentingannyaituterhadappihakketigadalampergaulanhukum.

23. Adaorganisasi yang teratur organisasibentukanmanusiaberdasarkanhukum yang hanyadapatmelakukanperbuatanhukummelaluialatperlengkapannya. Alatperlengkapantersebutmerupakanpengurusbadanhukum yang mempunyaifungsidantugas yang diaturdalamanggarandasar. Syarat Formal : pembuatanaktanotarisataupengesahanbadanhukum

24. 3) Prosedurpembentukanbadanhukum • Dapatdilakukandenganperjanjiandandapat pula dilakukandengan UU. Padabadanhukum yang dibentukdenganperjanjian, status badanhukumitudiakuiolehpemerintahmelaluipengesahananggarandasar yang termuatdaamaktapendirian. AD ituadalahkesepakatan yang dibuatolehparapendirinya.Misal: PT, Koperasi. • Padabadanhukum yang dibentukdengan UU, status badanhukumituditetapkanoleh UU. Misal : PembentukanPerum, Persero, Perjan.

25. 2. DOMISILI • Setiaporangmenuruthukum, harusmpytempattinggal yang dapatdicari. Tempattinggalitudinamakandomisili. Demikian pula badanhukumharusmemp. tempatkedudukantertentu. Domisilidiperlukankarenauntukmenetukan; • Dimanaseorangharuskawin • Dimanaseorangharusdipanggildanditarikdimuka hakim • Pengadilanmana yang berkuasauntukmengadiliterhadapseorang.

26. Tigamacamdomisiliyaitu : • Domisilipokokyaitutempattinggalsesungguhnyadimanaiatinggal. Jikahaltersebuttelahdilakukantapitidakditemukanmakadicaridimanaiabenar - benarada. • Domisilimengikutyaitutempattinggal yang statusnyamengikutidomisilipokoknya. Sepertidomisilianakmengikutiorangtuanyaseorangcuratelemengikutidomisilicuratornya. • Domisilimemilihyaitudomisili yang berhubdengansuatu kepentingan.mis; duapihakdalamsuatukontrakmemilihdomisildikantornyseorangnotaris.

27. Rumahkematianadalahdomisilipenghabisandariseorang yang meninggaldunia. Pengertianinipentingkarena; • Untukmenentukanhukummanayanberlakudalamsoalwarisan • Pengadilanmana yang berkuasamengadiliperkaratentangwarisanitu • Penting pula berhubdenganperaturan yang memperkenankanpadaorang-orang yang menghutangkansimeninggaluntukmenggugatseluruhahliwarisditempattersebutdalamwaktuenambulansesudahmeninggalnyaorangtersebut.

28. Abdul Kadir Muhammad membagidomisilimenurutterjadinyaperistiwahukumyaitu ; • DomisiliYuridis terjadikarenaperistiwahukum. mis; kelahiran, perpindahan. pembuktiandengan KTP ataubukti lain. Jikaperistiwahukumituperbuatanhukumpembentukanbadanhukummakatempatkedudukandibuktikanolehaktapendirian (AD). Tempattinggalyuridisadalahtempattinggalutama.

29. 2. DomisiliNyata tempattingalnyataterjadikarenaperistiwahukumkeberadaan yang sesungguhnya. Umumnyadibuktikandengankehadiranselaluditempatitu. Tempattinggalnyasifatnyasementara. Karenaadanyaperbuatanataukeperluantertentu yang tidakterusmenerusuntukjangka lama. Mis; mahasiswapunya KTP jakartaber KKN diDesaKetapanglampungselamatigabulan, sehinggaiabertempattingalnyatadiKetapang.

30. DomisiliPilihan Tempattinggalpilihanterjadikarenaperistiwahukummembuatperjanjiandantempattinggalitudipiliholehpihak-pihak yang membuatperjanjianitu. Tempattinggalinidibuktikanolehaktaotentik yang merekabuatdimukanotaris. Misalnyadalamperjanjianditentukantempat yang dipilihialahkantor PN kelas I tanjungkarang

31. 4.DomisiliIkutan (tergantung) terjadikarenaperistiwahkmkeadaan status seseorang yang ditentukanoleh UU. Mis; • Tempattinggalistrisamadengantempattinggalsuami (p. 32 UU No.1th 1974). • TempatTinggalanakmengikutitempattinggalorangtua (p. 47 UU. No.1 th 1974). • Tempattinggalorang-orangdibawahpengampuanmengikutitempattinggalpengampunya/walinya p.50 UU. No.1th 1974)

32. Pembuktiannyamelaluiaktaperkawinankartukeluarga/KTP orangtua,putusanpengadilanttgpenunjukanwalipengampu. Kelangsungantempattinggalikutaniniberhentiataudapatdiberhentikanapabila status hukum yang bersangkutanberubah.

33. 3. KewenanganBerhakdanBerbuat • KewenanganBerhak • Hukumperdatamengaturtentanghakkeperdataan. Dalamhukumperdatasetiapmanusiapribadimempunyaihak yang samasetiapmanusiapribadiwenanguntukberhak.tetapitidaksetiapmanusiapribadiwenangberbuat. • Manusiapribadimempy. Kewenanganberhaksejakiadilahirkanbahkansejakdalamkandunganibunyaasalialahirapabilakepentingannyamenghendaki (p.2 KUHPer). Kewenanganberhakberlangsungterushingaakhirhayat.

34. Kewenanganberhaksetiapmanusiapribaditidakdapatdihilangkan/ditiadakanolehsuatuhukum apapun.hal iniditentukandalam p.3 KUHPer yang menyatakanbahwatidakadasuatuhukumanapapunyandapatmengakibatkankematianperdataataukehilanganhak-hakperdataseseorang.

35. Hakperdatamerupakanhakasasi yang melekatpadadiripribadisetiaporang. Hakperdataadalahidentitaspibadi yang tidakdapathilangataulenyap. Identitasinibaruhilangataulenyapapabila yang bersangkutanmeninggaldunia. Contohhakperdataialahhakhidup, hakmemiliki, hakuntukkawin, hakuntukmelahirkan, hakwaris, hakatasnama, hakatastempattinggal.

36. Hakperdataberbedadenganhakpublik. Hakpublikdapathilangataulenyapapabilanegaramenghendakinyademikian. Hakpublikituadakarenadiberikanolehnegara. Sedanghakperdataitudiberikanolehkodrat. Contohhakpublikituadalahhakmemilihdandipilihdalampemilihanumumhakmenjadianggota ABRI, hakmenjadipegawainegerihakmendudukijabatantertentu.

37. b. KewenanganBerbuat • Pengertianwenangberbuat : • Cakapataumampuberbuatkarenamemenuhisyarathukum, kecakapanataukemampuanberbuatkarenamemenuhisyarathukum. • Kuasaatauberhakberbuatkarenadiakuiolehhukumwalaupuntidakmemenuhisyarathukum, kekuasaanataukewenanganberbuat.

38. Padadasarnyasetiaporangdewasaadalahcakapataumampumelakukanperbuatanhukumkarenamemenuhisyaratumurmenuruthukum. Tetapiapabilaorangdewasaitudalamkeadansakitingatanataugila, tidakmampumengurusidirinyasendirikarenaborosmakadisamakandenganorangbelumdewasaatauolehhukumdinyatakantidakcakapatautidakmampumelakukanperbuatanhukum (pasal 330 KUHPer)

39. Perbuatanhukum yang dilakukanoleh SH yang tidakcakaphukummakaperbuatanhukumtsbtidaksah. Dan apabilasudahterjadimakabisadimintakanpembatalanoleh hakim. • Kepentinganorang yang tidakcakapdapatdiwakilkankepadapihak yang mewakili. Misalanakdibawahumurolehortunya (p 50 UU No.1/74). Kepentinganorangdewasa yang dibawahpengampuandiurusolehwalipengampunya (p 433 Bw) • Pengecualianbagi SH blmdewasa yang bisamelakuaknperbhukumkarenadiakuioleh UU. Mis: usiaperkawinandlm UU No.1/74, Usia 18 thberhakbuatsuratwasiat (p897 BW)