Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

1. Undang-UndangBadan Hukum Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Desember 2008

2. UU Sisdiknas mengamanatkan agar ditetapkan UU Badan Hukum Pendidikan Pasal 53 UU.Sisdiknas (1)Penyelenggaradan/atausatuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri

3. Susunan UU BHP UU BHP terdiri atas 14 Bab dan 69 Pasal Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Bab III : Jenis, Bentuk, Pendirian, dan Pengesahan Bab IV : Tata Kelola Bab V : Kekayaan Bab VI : Pendanaan Bab VII : Akuntabilitas dan Pengawasan Bab VIII : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bab IX : Penggabungan Bab X : Pembubaran Bab XI : Sanksi Administrasi Bab XII : Sanksi Pidana Bab XIII : Ketentuan Peralihan Bab XIV : Ketentuan Penutup

4. Simulasi Penyesuaian / Pendirian Baru BHP Menurut UU BHP

5. BADAN HUKUM PENDIDIKAN untuk PENDIDIKAN TINGGI

6. Otonomi Perguruan Tinggi Pasal 24 (2) UU.Sisdiknas Perguruan tinggi memiliki otonomi mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 50 (6) UU.Sisdiknas Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomidalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan Pasal 50 (6) UU.Sisdiknas Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya

7. Perguruan Tinggi pada saat ini tidak memiliki otonomi Badan Hukum Yayasan, dll Badan Hukum Negara Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Masyarakat Aparat dari Yayasan dll sehingga tidak memiliki otonomi Aparat dari Pemerintah sebingga tidak memiliki otonomi

8. Bagaimana UU BHP mengatur agar perguruan tinggi memiliki otonomi? Badan Hukum Yayasan, dll Diakui sebagai badan hukum pendidikan Badan Hukum Negara Badan Hukum Yayasan, dll Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Masyarakat BHPP Menyesuaikan tatakelolanya pada UU BHP

9. Tata Kelola BHP Pendidikan Tinggi Organ badan hukum pendidikan • Pada Dikdasmen a. Organ representasi pemangku kepentingan; b. Organ Pengelola pendidikan (Pimpinan Pengelola Pendidikan • Pada Dikti a. Organ representasi pemangku kepentingan; b. Organ penglola audit bidang non akademik; c. Organ pengelola pendidikan; d. Organ representasi pendidik

10. Pendanaan BHP Pendidikan Tinggi Pemerintah bersama BHPP badan hukum pendidikan Hibah Sumber pendanaan Masyarakat Mahasiswa

11. Pasal 4 • Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembalike dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. • Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip:

12. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, • Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, • Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan, • Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan, • Layanan prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik, • Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya, • Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya, • Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus-menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan, dan • Partisipasi atas tanggung jawab negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

13. Komposisi Pendanaan BHP Pendidikan Tinggi Bisa 0% alias gratis Bisa 100% Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 41ayat (8)dikenai sanksi administratif.

14. Penjaringan Mahasiswa Pasal 46 ayat (1) UU BHP Badan hukum pendidikan wajibmenjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 46ayat (1)dikenai sanksi administratif.

15. Beasiswa bagi Mahasiswa(1) Pasal 46 ayat (2) UU BHP Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. Pasal 46 ayat (4) UU BHP Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.

16. Beasiswa bagi Mahasiswa(2) Pasal 40 ayat (3) UU BHP Badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: a. beasiswa, b. bantuan biaya pendidikan, c. kredit mahasiswa, dan/atau, d. pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Pasal 62 ayat (1) UU BHP Pelanggaran terhadap Pasal 40ayat (3)dikenai sanksi administratif.

17. Pasal 57 BAB XPEMBUBARAN • Badan hukum pendidikan bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: • melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan, • dinyatakan pailit, dan/atau • asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

18. BAB XIISANKSI PIDANA Pasal 63 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

19. Ketenagaan BHP Pendidikan Tinggi Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan (PNS-DPK) Pendidik SDM BHP Status Pegawai Badan Hukum Pendidikan (P-BHP) Tenaga Kependidikan

20. Terima Kasih