Jurusan Arsitektur FTSP-UMB

1. Jurusan Arsitektur FTSP-UMB 1. Pendahuluan  Disiplin ilmu yang dianggap dekat dengan aspek pengaturan pembangunan adalah administrasi atau manajemen pembangunan  Manajemen pembangunan mempelajari berbagai corak dan pola pembangunan di berbagai negara yang sudah maju, sedang berkembang bahkan yang terbelakang untuk kajian ilmiah. Bagian yang baik dapat diterapkan sedangkan pengalaman buruk dapat menjadi pelajaran untuk dihindari dalam menyusun rencana pelaksanaan pembangunan di suatu negara 2. Manajemen Pembangunan di Indonesia  Pada era orde lama, merupakan masa transisi antara pengelolaan pembangunan pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda dengan Pemerintahan Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Sistem politik demokrasi terpimpin menjadi landasan model pembangunan  Pada era orde baru, sistem politik demokrasi pancasila telah menyusun RPJP (Recana Pembangunan Jangka Panjang=25 tahun) Tahap I dan Tahap II. Mengacu RPJP setiap periode pemerintahan disusun Repelita dan hasil pelaksanaannya disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Setiap tahun disusun Repeta (Rencana pembangunan tahunan), di daerah disusun Repetada. Manajemen pembangunan bersifat sentralistik, hampir seluruh keputusan penting pembangunan dilakukan Pemerintah Pusat (Presiden). Institusi penting dalam menyusun program pembangunan dilakukan diantaranya oleh Bapenas, Depdagri serta instansi teknis seperti DPU.  Pada era reformasi, Pesiden Abdurrahman Wahid dan Megawati menyusun Propenas (Program pembangunan nasional), Presiden SBY menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah=5 Tahun) Nasional berdasarkan amanat undang-undang, tingkat propinsi disusun RPJM Propinsi, serta di kota/kabupaten disusun RPJM kota/kabupaten. Berdasarkan butir-butir pada RPJM setiap departemen menyusun Renstra (Rencana Strategis=5 tahun) serta selanjutnya disusun program jangka menengah maupun tahunan. Saat ini manajemen pembangunan bersifat desentalistik atau otonomi daerah, rakyat memilih langsung Bupati/walikota, Gubernur maupun Presiden, serta anggota badan legislatif. Sistem politik dan birokrasi melahirkan 1 http://www.mercubuana.ac.id

2. Jurusan Arsitektur FTSP-UMB Kaitan Perencanaan Bidang Sosial Budaya dalam Perencanaan Fisik Perkembangan Kegiatan Usaha dan Sosial Budaya Masyarakat Penambahan Penduduk Perkembangan Kebutuhan Ruang Perubahan Pola Tata Guna Tanah   Pertambahan Bangunan Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Fisik Perencanaan Sosial Budaya Perencanaan Ekonomi Perencanaan Fisik dan Tata Ruang Lingkungan yang Ideal Secara Menyeluruh dan Terpadu Sumber : Suyarto, 1985 http://www.mercubuana.ac.id 3

3. Jurusan Arsitektur FTSP-UMB Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan RTRWN Penetapan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan kawasan Norma dan Kriteria Penggunaan Ruang RTRWP Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan RTRWK Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya lainnya Pengelolaan Kawasan Perdesaan, perkotaan, dan Kawasan tertentu RTRWK (Rencana lebih rinci dari RTRW untuk bagian ruang/kawasan tertentu) Kawasan Tertentu Pedoman Pengendalian Penggunaan Ruang Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Kawasan lainnya Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah meliputi : Prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan pengelolaan lingkungan Arahan Pengembangan Kawasan yang diprioritaskan Sistem kegiatan pembangunan dan sistem perdesaan dan perkotaan Sistem Prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan Penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya memperhatikan keterpaduan SDM dan SD Buatan Arahan Kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DITETAPKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DITETAPKAN DENGAN PERDA PROPINSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA DITETAPKAN DENGAN PERDA KABUPATEN/KOTA RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH KOTA DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA DENGAN PP WAKTU 15 TAHUN WAKTU 10 TAHUN WAKTU 5 TAHUN WAKTU 25 TAHUN SKALA > 1: 100.000 SKALA > 1: 20.000 SKALA > 1: 5.000 5 http://www.mercubuana.ac.id

4. Jurusan Arsitektur FTSP-UMB Pustaka Manajemen Pembangunan http://www.mercubuana.ac.id MPSP 1.0. Pengantar Perencanaan dan Pemrograman PSP dalam Penataan Ruang Kota 1