110 likes | 280 Views
WASPOLA dan Kontribusinya pada Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL. Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas Puncak, 13 Juli 2004. 1. Struktur Presentasi. Sekilas tentang WASPOLA Struktur Proyek Goal/tujuan/komponen/output
E N D
WASPOLA dan Kontribusinya pada Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas Puncak, 13 Juli 2004
1. Struktur Presentasi • Sekilas tentang WASPOLA • Struktur Proyek • Goal/tujuan/komponen/output • Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL • Implementasi
Fakta Menyebutkan.. (1) • Cakupan air layak minum= 50% dan cakupan sanitasi dasar= 63% (Data BPS, tahun 2002) • Kualitas air minum dan kondisi sanitasi yang buruk menyebabkan tingginya angka kejadian penyakit bawaan air, salah satunya diare; diare menyebabkan: • Kematian 100.000 kematian balita per tahun • Malnutrisi • Permanent growth retardation • Diminishing learning abilities • Negative impact on child development
Fakta Menyebutkan.. (2) • Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dan fasilitasi sanitasi yang layak; disebabkan oleh: • Kurangnya investasi yang dibangun • Prasarana dan sarana terbangun tidak sustained • Keterbatasan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, menyebabkan keberlanjutan pelayanan menjadi sangat penting • Keberlanjutan dapat dicapai dengan menerapkan Pendekatan Tanggap Kebutuhan
Apa itu WASPOLA? • Water Supply and Sanitation Policy (Formulation) and Action Planning Project • Bantuan pendanaan dari AUsAID dan Bank Dunia • Komponen kegiatan: • Penyusunan dan Penerapan Kebijakan • Pengelolaan Informasi, termasuk pendataan • Tujuan pelaksanaan: meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan
Goal & Purpose • Goal Untuk meningkatkan akses penduduk Indonesia, terutama masyarakat miskin, untuk mendapatkan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) yang cukup dan berkelanjutan • Purpose Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan dan melanjutkan proses penyempurnaan kebijakan sektor AMPL yang sedang berjalan, yang menekankan pendekatan tanggap kebutuhan dan partisipatif.
Yang telah dilakukan • Telah disepakati oleh 6 orang eselon 1 • Mulai desiminasi agar dapat diterapkan secara nasional • Masih dalam tahap penyusunan
Penerapan secara Nasional • Dilakukan secara bertahap • Tahap I (tahun 2004) pada 7 kabupaten/kota; dari total 440 kab/kota • Fasilitasi WASPOLA hingga 4,5 tahun • Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah pusat untuk memfasilitasi seluruh kab/kota perlu bantuan dari pemerintah propinsi sebagai ‘perpanjangan tangan’ pemerintah pusat
Harapan ….. (1) • Peningkatan awareness Pemerintah Propinsi mengenai AMPL • Pemerintah Propinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengadopsi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat • Proses penerapan kebijakan dapat dilaksanakan lebih cepat
Harapan ….. (2) • Target Millennium Development Goals, khususnya komponen Air Minum dan Sanitasi Dasar, dapat dicapai.