1 / 36

Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Prinsip dan Penerapannya

Maraita Listyasari Direktorat Permukiman dan Perumahan - Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Prinsip dan Penerapannya. Pendahuluan Kondisi layanan AMPL di Indonesia Agenda internasional pembangunan air minum dan sanitasi

jody
Download Presentation

Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat Prinsip dan Penerapannya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MaraitaListyasari DirektoratPermukimandanPerumahan - Bappenas BadanPerencanaan Pembangunan Nasional KebijakanNasional AMPL BerbasisMasyarakatPrinsipdanPenerapannya

  2. Pendahuluan • Kondisilayanan AMPL di Indonesia • Agenda internasionalpembangunan air minumdansanitasi • Kebijakan AMPL BerbasisMasyarakat • LatarbelakangpenyusunanKebijakan AMPL BM • Pembelajaranpembangunan AMPL di Indonesia • Mengapa Pembangunan AMPL BerbasisMasyarakat • Pendekatanpembangunan AMPL BM • DefinisiBerbasisMasyarakat • Peranpemerintahdalampembangunan AMPL BM • PrinsipKebijakan Pembangunan AMPL BM Outline Presentasi

  3. pendahuluan

  4. Berbagaiupayadilakukan • Pemberdayaanmasy • Capacity building bagiPemda • Pengembangan strategipembiayaan • Pembangunan fisik • Kampanyepublik • Regulasi/Perundangan

  5. KondisiLayanan AMPL di Indonesia (Air Minum) Proporsi rumah tangga menurut sumber air yang digunakan Tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2007 BPS dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS *) termasuk dalam kategori sumber air aman (non perpipaan) menurut Susenas

  6. KondisiLayanan AMPL di Indonesia (Air LimbahdanDrainase) Cakupan pelayanan sanitasi dasar menurut tempat penampungan akhir tinja tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2007 BPS dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS Proporsi rumah tangga menurut keadaan selokan di sekitar rumah Tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS

  7. KondisiLayanan AMPL di Indonesia (Persampahan) Proporsi rumah tangga menurut cara pembuangan sampah Tahun 2007 (%) Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2007 dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia, BAPPENAS

  8. Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millennium) • Tujuan 7 Target 10 yaitumenurunkanproporsipenduduktanpaaksesterhadapsumber air minum yang amandanberkelanjutansertafasilitassanitasidasarsebesarseparuhnyapada 2015 Agenda InternasionalPembangunan Air MinumdanSanitasi Status Indonesia dalamupayapencapaian MDGs 2015 Sumber: LaporanPerkembanganPencapaian MDGs Indonesia 2007 *) Pencapaianmenurutperhitungan MDGs *) yang termasuksumber air aman: air perpipaan, pompa, sumurterlindungi, mata air terlindungi, air hujan

  9. RPJMN 2010-2014 Air Perpipaan : 32% (2007 = 16,18%) Non-perpipaan : 38% (2007 = 46,36%) Pengelolaanpersampahan : 80% (2007 : 44,62%) Stop Buang Air BesarSembarangan (2008 = 29%) Off-site (sewerage and komunal) : 10% (2007 = 1,65%) On-site : 90% (2007 = 49,13%) Penurunanluasgenanganpada 100 kawasanstrategis (22.500 Ha)

  10. Sifatnya Top Down • Masyarakattidakdilibatkanatauhanyasekedardiberitahu • Proyeksepenuhnyadibiayaipemerintah • Pengelolaantidakmelibatkanmasyarakat • Teknologimemimpin, masyarakatmengikuti • PerilakuHidupBersihSehat (PHBS) hanyasebagaiaksesoris tidakberhasilmerubahperilaku. • Perencanaandilakukanolehtenagaahli, kemudiandijelaskankepadamasyarakat / Pemda LatarBelakang Pembangunan AMPLBMPembelajarandari program-program yang gagal

  11. Meresponpadakeinginanmasyarakat • Masyarakatdilibatkansejakrencana, pemilihansistem, pembangunan, danpengelolaan (termasukpenentuantarif) • Kaumperempuanaktifterlibat • Masyarakatberkontribusipadasebagian / seluruhtahapanpembangunan. • Masyarakatsecaraaktifikutmengelola • Masyarakatmenentukan, teknologimendukung/ mengamankanpilihanmasyarakat. • PHBS sebagaiprasyarat. • PerencanaandilakukanolehMasyarakatdanPemda, difasilitasiolehtengaahli. LatarBelakang Pembangunan AMPL BMPembelajarandari program-program yang berhasil

  12. Kebijakanpembangunanamplberbasismasyarakat

  13. Ketidakmampuanpemerintahkarena • fokuspadafasilitasdaripadapelayanan • masyarakatterbiasa gratis • kurangdukunganpolitis • Desentralisasi/otonomi • peranpemerintahdaripenyedia fasilitator, koordinator, danpendukung MengapaBerbasisMasyarakat?

  14. Positif: • Bebantugasrutinpemeliharaandanperbaikan, sertapenagihaniuranberkurang • Kualitasperencanaan membaik • Kemampuanpelayanan membaik • Ketersediaandanapembangunansistembaru lebihbanyak Negatif • Butuhwaktuyang lebihbanyak • Standarisasipendekatanlebihsulit • Dukunganpelayananlebihkompleks ImplikasibagiPemerintah

  15. Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai pengambil keputusan pada semua aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan tanggungjawab pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL. • Karakteristik • Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan. • Masyarakat bertanggungjawab pemeliharaan, pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan mendanai Pendekatan Pembangunan AMPL BMDefinisi Berbasis Masyarakat

  16. Peran tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan, menyediakan regulasi, dll • Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel, mendorong dan memotivasi masyarakat • Kebutuhan  peningkatan kapasitas (pelatihan) • Paradigma  lebih pada proses dan bukan target, lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas, pendekatan terpadu melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat). Pendekatan Pembangunan AMPL BMPeran Pemerintah

  17. Pendekatan Pembangunan AMPL BMPeranPemerintah

  18. Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan Pembangunan berwawasan lingkungan Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat Keberpihakan pada masyarakat miskin Peran perempuan dalam pengambilan keputusan Akuntabilitas proses pembangunan Peran pemerintah sebagai fasilitator Peran aktif masyarakat Pelayanan optimal dan tepat sasaran Penerapan prinsip pemulihan biaya PrinsipKebijakanNasional AMPL BM

  19. (1) AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL DAN BENDA EKONOMI Juragan air?? GOAL

  20. (2) PILIHAN YANG DIINFORMASIKAN SEBAGAI PENDEKATAN TANGGAP KEBUTUHAN

  21. (3) PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN UpayaPeningkatanKualitasHidupmasyarakat UpayaPelestarianLingkungan

  22. (4) PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT √ Kesadaranakanperilakuhidupbersihdansehat yang tinggi Kesadaranakanperilakuhidupbersihdansehat yang rendah

  23. (4) KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT MISKIN Ketika air dansanitasitidaktersediamakamasyarakatmiskin yang paling menderita  Memenuhikebutuhanmasyarakatmiskinterhadap air minumdansanitasimenjadipintumasukpenanggulangankemiskinan

  24. (6) PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  25. (7) AKUNTABILITAS PROSES PEMBANGUNAN

  26. (8) PERAN PEMERINTAH SEBAGAI FASILITATOR Memberikan bimbingan teknis dan non teknis yang terus menerus yang sifatnya memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat

  27. Melalui mekanisme perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat (9) PERAN AKTIF MASYARAKAT Pelibatanmasyarakatsecaraaktifdalampembangunansaranadanprasarana

  28. (10) PELAYANAN OPTIMAL DAN TEPAT SASARAN

  29. (11) PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN BIAYA TUJUAN: Masyarakat dapat memperkirakan kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar pembangunan dapat berkelanjutan

  30. OPERASIONALISASI KEBIJAKAN

  31. Kelembagaan • Perludilakukanbersamaolehinstansiterkait fisikdan non-fisik • PembentukanKelompokKerja AMPL sebagai forum AMPL yang memilikivisibersama • Perencanaan • Harusdidasarkanpadaprodukperencanaandaerah yang sejalandengankebijakannasional • Merupakanprosesgabunganantaratop-down danbottom-up • Perluadarencana yang sinergiantarseluruhpelaku • Pendanaan • Merupakankewenanganpemerintahdaerah • Pemerintahpusatmasihdimungkinkanmemberikanbantuan (matching grant) HAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONALISASI KEBIJAKAN AMPL BM (1)

  32. Implementasi • Merupakanpenjabarandarirencanastrategis AMPL daerah • Dilaksanakansecaraterpaduolehpemerintahdaerahbersamadengan stakeholders lain • Monitoring danEvaluasi • Perludilakukanmonevgunamemastikanpelaksanaansesuaidengantujuan yang diharapkan • Monevdilakukansecarapartisipatif HAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONALISASI KEBIJAKAN AMPL BM (2)

  33. Terimakasih

More Related