MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2. A. Masalah Utama Pembangunan Ekonomi • Hutang LN yg makin besar • Defisit Anggaran Negara yg trs membengkak • Inflasi yg Tinggi • Neraca Pembayaran yg Kronis

3. Masalah Makroekonomi • Masalah Jangka Pendek (Masalah Stabilisasi) yaitu masalah bgm menyetir perekonomian nasional agar terhindar dari 3 penyakit utama ekonomi : Inflasi ; Pengangguran ; Ketdkseim bangan dlm NPI • Masalah Jangka Panjang (Masalah Pertumbuhan) yaitu menyangkut bgm menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penddk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana utk investasi. Hal inipun dilakukan spy bisa terhindar dari 3 penyakit utama ekonomi

4. B.Kebijakan Makroekonomi

5. KebijakanMakroekonomi Sistem Exchange Rate KebijakanFiskal Fixed Exchange Rate (KursTetap) KebijakanMoneter Floating Exchange Rate (KursMengambang) KebijakanPerdaganganInternasional

6. KebijakanFiskal & KebijakanMoneter Kebijakan Fiskal dan Moneter adalah serangkai an kebijakan ekonomi makro terbuka yg ber tujuan utk mempengaruhi pengeluaran dan pe rubahan permintaan (expenditure and demand change policies) KebijakanMoneter (monetary policy) adalahsuatukebijakanpemerintahmengenaijumlahuangberedar (money supply) dantingkatbunga (interest rate) ataudisebutjugakebijakanpasarterbuka (open market policy) KebijakanFiskal (fiscal policy) adalahkebijakanygberkaitandgnperubahanpengeluaranpemerintahdanataupenerimaanpajakyg di Indonesia disebutKebijakan APBN.

7. KebijakanFiskal (fiscal policy) BersifatEkspansif BersifatKontraktif • Menaikanpengeluaranpemerintah • Menurunkanpajak dg tujuan : • Mendorongpertumbuh an produksi DN • Menaikanpendapatanmasyarakat • MendorongImpor • Menurunkanpengeluar an pemerintah • Menaikkanpajak dg tujuan : • Mengurangiproduksi DN • Menurunkanpendapat an masyarakat • MenurunkanImpor

8. Kebijakan Fiskal • Kebijakan Penggunaan Pajak (Tax), Pinjaman Masyarakat, Pengeluaran Masyarakat oleh Peme rintah utk tujuan stabilisasi atau pembangunan melalui pembentukan modal • Fungsi Fiskal utama menyangkut 2 (dua) program pokok yaitu : 1. Prog stabilisasi ekonomi yg dilakukan terutama melalui pengendalian pengeluaran pemerintah utk mencapai keseimbangan anggaran negara 2. Prog mobilisasi sumber daya domestik yg dila kukan melalui penerimaan negara (perpajakan) utk membelanjai usaha-usaha pembangunan publik

9. PotensiPerpajakansuatunegtergantung : • Tingkat penghasilan riil perkapita • Derajat kesenjangan dlm distribusi penghasilan • Struktur industri perekonomian dan pentingnya berbagai jenis kegiatan ekonomi • Tatanan sosial, politis, dan institusional, serta kekuasaan relatif berbagai kelompok • Kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas aparat perpajakan

10. Ilustrasi Effek Kebijakan Fiskal Ekspansif Thd Suku Bunga dan Pendapatan I Y G Y DK r • G = government expenditure • Y = pendapatan nasional (income) • DK = permintaan kredit (demand kredit) • r = tingkat suku bunga • I = investasi • S = saving (tabungan masyarakat) • C = consumption (konsumsi masyarakat) S C

11. Stabilisasi Makroekonomi mempuyai tiga tujuan : • Mengendalikan Inflasi • Memulihkan keseimbangan fiskal melalui penu runan pengeluaran pemerintah, peningkatan pajak, dan reformasi sistem keuangan • Menghilangkan defisit Neraca Transaksi Berjalan melalui pengendalian nilai tukar (devaluasi) dan mendorong ekspor

12. KebijakanMoneter (monetary policy) BersifatKontraktif (tight money policy) BersifatEkspansif (easy money policy) • Mengurangijumlahuangberedar • Menaikkantkbunga dg tujuan : • Memperkecilinvestasi • Menurunkanpenerimaanmasy • MenurunkanImpor • Mendorongarusmasukdanmenurunkanaruskeluar modal jangkapendek • Menambahjumlahuangberedar (Ms) • Menurunkantkbunga dg tujuan : • Mendoronginvestasi • Menaikanpenerimaanmasy • MendorongImpor • Mendorongaruskeluardanmenurunkanarusmasukmo dal jangkapendek

13. KebijakanMoneter • Kebijakan yg berkenaan dg pengendalian Lembaga Keuangan • Kebijakan Penjualan dan Pembelian secara aktif kertas2 berharga oleh otorita moneter sbg upaya sengaja utk mempegaruhi perubahan keadaan uang • Kebijakan Pembelian dan Penjualan secara pasif kertas2 berharga (paper assets) yg timbul dari usaha mempertahankan struktur suku bunga ter tentu, stabilitas harga saham atau utk memenuhi kewajiban dan komitmen lainnya

14. Kebijakan Moneter bekerja di dua variabel eko nomis utama yaitu persediaan uang beredar dan tingkat suku bunga • Penganut Teori Moneter (Monetarist Theory) me nyatakan bhw melalui pengendalian pertumbuh an persediaan uang beredar, pemerintah dpt me ngatur kegiatan ekonomis dan pengendalian inflasi • Penyediaan uang yg lbh besar akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan penghasilan yg memungkinkan masyarakat membeli lbh banyak brg dan jasa

15. Sebaliknya, Penganut Ekonomi Keynes (Keynes ian Economist) menyatakan bhw penambahan uang beredar akan meningkatkan tersedianya dana pinjaman (kredit), yg akan menurunkan suku bunga, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja dan penghasilan, menaikan permintaan agregat shg meningkatkan kegiatan ekonomi dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) • Sebaliknya dimasa kelebihan permintaan dan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan mo neter “restriktif” utk menahan ekspansi permin taan dgn mengurangi jumlah uang beredar, menu runkan dana pinjaman, menaikan suku bunga shg mendorong penurunan investasi dan menekan laju inflasi

16. Mekanisme Kebijakan Moneter dpt berjalan di neg maju krn beberapa kondisi : • Adanya pasar uang dan pasar kredit yg terorgani sir, interdependensi secara ekonomis, dan ber fungsi secara efisien • Sumber daya keuangan secara berkelanjutan masuk dan keluar perbankan dan Lembaga Keuangan lain dgn intervensi minimum • Suku bunga diatur baik oleh instansi pengendali kredit maupun kekuatan pasar penawaran dan permintaan shg dpt konsisten dan seragam di berbagai sektor dan daerah; dgn demikian Bank dan Lembaga Keuangan lain, sbg perantara finan sial, dpt memobilisir tabungan dan mengalokasi kan secara efisien pd penggunaan yg produktif

17. Sebaliknya, pemerintah NSB mengalami berbagai kendala dlm menerapkan kebijakan moneter , krn: • Pasar dan Lembaga Keuangan tdk terorganisir dgn baik • Kemampuan mengatur persediaan uang mengalami kendala keterbukaan ekonomi shg penghasilan devisa sgt variabel sbg sumberdaya finansial di DN • Persediaan uang sendiri sulit diukur, dan lbh sulit dikendalikan bila terjadi substitusi mata uang (currency substitution) dimana mata uang asing digunakan sbg alternatif penyimpanan nilai

18. Sistem perbankan memfokuskan kegiatannya pd penyediaan kredit utk perusahaan skala mene ngah dan besar di sektor manufaktur yg diang gap layak kredit (creditworthy) sdg perusahaan kecil terpaksa mencari pinjaman dari rentenir dgn bunga sgt tinggi • Berlakunya sistem moneter ganda yaitu pasar uang terorganisir relatif kecil dan sering diken dalikan dari luar yg sgt terikat dgn pembatasan2 formal/legal atas suku bunga dan persyaratan finansial dari sektor industri moderen, dan pasar uang tak terorganisir, tak terkendali, ilegal dan sering bersifat riba, melayani usaha kecil dan individu yg terdesak kebutuhan kredit • Hubungan lsg antara suku bunga rendah, inves tasi naik, dan output meningkat, tdk selalu terjadi, krn

19. Kpts investasi sering tdk mempertimbangkan suku bunga • Kebijakan pertumbuhan industri dgn pembelan jaan inflatoir yaitu kebijakan moneter ekspansif dgn defisit anggaran shg mengakibatkan suku bunga riil negatif (laju inflasi melebihi suku bunga nominal), artinya suku bunga rendah akan mendorong investasi membelanjai defisit fiskal dan meningkatkan pertumbuhan output industri • Kenyataannya terjadi kekakuan sisi penawaran secara struktural, artinya kenaikan sisi perminta an akan brg dan jasa (yg ditimbulkan krn mening katnya uang beredar) tdk diimbangi oleh kenaik an penawaran

20. Krn jeleknya manajemen, tdk cukupnya bahan baku atau produk antara, kekakuan birokrasi pe merintah, pembatasan izin, dan krg nya inter dependensi sektor industri • Akibatnya kelebihan permintaan menimbulkan kenaikan harga-harga dan inflasi yg kemudian di perburuk dgn kenaikan upah secara spiral krn pekerja ingin melindungi upah riilnya melalui indeks kenaikan upah berdasarkan inflasi

21. Kebijakan Perdagangan Internasional • KPI diartikan sbg berbagai tindakan dan peraturan yg dijalankan suatu negara, baik secara lsg maupun tdk lsg, yg akan mempe ngaruhi struktur, komposisi, dan arah per dagangan internasional dari/ke negara tsb

22. Tujuan kebijakan perdagangan internasional • Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk dan dari kondisi ekonomi atau perdagangan internasional yang tidak menguntungkan • Melindungi kepentingan industri dalam negeri • Melindungi lapangan kerja (employment) • Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca perdagangan internasional • Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil • Menjaga stabilitas nilai tukar /kurs valas

23. Kebijakan Perdagangan Internasional • Kebijakan yg dpt menopang percepatan laju pem bangunan ekonomi dgn : 1. memungkinkan NSB memperoleh bagian dari manfaat perdagangan (gain from trade) 2. meningkatkan laju pembentukan modal 3. meningkatkan industrialisasi dan 4. menjaga keseimbangan Neraca Pembayaran

24. Kebijakan Ekspor • Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sbg berbagai tindakan dan per aturan yg dikeluarkan pemerintah baik secara lsg maupun tdk lsg yg akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha utk peningkatan devisa ekspor suatu negara • Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi 2 macam kebijak an : Kebijakan Ekspor di DN dan Kebijakan Ekspor di LN

25. Kebijakan Ekspor di Dalam Negeri • Kebijakan perpajakan dlm bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak or pengenaan pajak ekspor/PET utk barang ekspor tertentu. Contoh: pajak ekspor atas CPO • Fasilitas kredit perbankan yg murah utk men dorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu • Penetapan prosedur/tata laksana ekspor yg re latif mudah • Pemberian subsidi ekspor yg relatif mudah • Pembentukan asosiasi eksportir

26. Pembentukan kelembagaan seperti bounded warehouse (kawasan berikat nusantara), bounded island Batam, export processing zone, dan lain-lain • Larangan/pembatasan ekspor, misalnya: larangan ekspor CPO (crude palm oil) oleh menperindag

27. Kebijakan Ekspor di Luar Negeri • Pembentukan international trade promotion centre (ITPC) di berbagai negara, seperti: Jepang, Eropa, AS, dan lain-lain • Pemanfaatan General System of Preferency atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yg diberikan negara-negara industri utk barang manufaktur yg berasal dari NSB spt Indonesia sbg salah satu hasil UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development) • Menjadi anggota Commodity Association of Producer, seperti OPEC • Menjadi anggota Commodity Agreement Between Producer and Consumer, seperti ICO (International Coffee Organization)

28. Kebijakan Impor • Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor diartikan sbg berbagai tindakan dan peraturan yg dikeluarkan pemerintah, baik secara lsg maupun tdk lsg, yg akan mempengaruhi struk tur, komposisi, dan kelancaran usaha utk melin dungi/mendorong pertumbuhan industri DN dan penghematan devisa • Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu : Kebijakan Tariff Barrier dan Kebijakan Non Tariff Barrier

29. Kebijakan Tariff Barrier (Pembebasan Bea Masuk) • Tarif rendah adalah antara 0% s.d 5% dikenakan utk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin, alat-alat militer, dan lain-lain • Tarif sedang antara 5% s.d 20% dikenakan utk barang setengah jadi dan barang-barang lain y g belum cukup diproduksi di dalam negeri • Tarif tinggi diatas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok

30. 1.Kebijakan tarif dan efek-efek tarif • Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dikonsumsi habis di dalam negeri • Dalam pelaksanaanya, sistem/cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan sebagai berikut • Bea harga (ad valorem tariff) besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat prosentase tarif dikalikan harga CIF dari barang tersebut

31. Bea spesifik pungutan bea masuk ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor, di Indonesia sistem tarif ini digunakan sebelum tahun 1991 misalnya bea masuk untuk: semen : Rp 3.000,00 per ton sepatu : Rp 14.500,00 per pasang piring : Rp 5.000,00 per lusin jeruk : Rp 500,00 per kg VCR : Rp 250.000,00 per unit • Bea campuran

32. Tarif nominal dan tarif proteksi efektif • Tarif nominal tarif nominal adalah besarnya presentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia • Buku tarif bea masuk Indonesia yang digunakan saat ini adalah buku tarif berdasarkan ketentuan harmonized system yang menggunakan penggolongan barang dengan sistem 9 digit • Penggolongan barang dengan sistem digit ini akan mempermudah dan memperlancar arus perdagangan internasional karena adanya kesatuan kode barang untuk seluruh negara terutama yang menjadi anggota WCO

33. Tarif proteksi efektif • Tarif proteksi ini disebut juga sebagai Effective Rate of Protection, yaitu kenaikan Value Added Manufacturing yang terjadi karena perbedaan antara prosentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU (completely built up) dengan tarif nominal untuk bahan baku/komponen input importnya atau CKD (completely knock down)

34. 3. Infant industry agreement • Pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia banyak berlandaskan pada Infant industry agreement • Infant industry agreement adalah suatu kebijaksanaan untuk melindungi industri-industri dalam negeri yang baru lahir dengan “proteksi edukatif” sehingga dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri

35. B. Kebijakan non tariff barrier • Instrumen kebijakan non tariff • Sistem kuota dan efek-efek kuota • Subsidi

36. arigatougozaimasu