1 / 23

“Utang Pajak sebagai Dasar Penagihan Pajak”

Pertemuan 2 sesi 2. HUKUM PAJAK :. “Utang Pajak sebagai Dasar Penagihan Pajak”. Program Studi Akuntansi FE-UII Jogjakarta 2009. BAMBANG KESIT. TOPIK BAHASAN. ASAS-ASAS PENGENAAN PAJAK UTANG PAJAK BERAKHIRNYA UTANG PAJAK TARIF PAJAK. ASAS-ASAS PENGENAAN PAJAK. ASAS TEMPAT TINGGAL

edie
Download Presentation

“Utang Pajak sebagai Dasar Penagihan Pajak”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 2 sesi 2 HUKUM PAJAK : “Utang Pajak sebagai Dasar Penagihan Pajak” Program Studi Akuntansi FE-UIIJogjakarta2009 BAMBANG KESIT

  2. TOPIK BAHASAN • ASAS-ASAS PENGENAAN PAJAK • UTANG PAJAK • BERAKHIRNYA UTANG PAJAK • TARIF PAJAK

  3. ASAS-ASAS PENGENAAN PAJAK • ASAS TEMPAT TINGGAL • ASAS SUMBER • ASAS KEBANGSAAN

  4. ASAS TEMPAT TINGGAL • Asas pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal wajib pajak di suatu negara • Contoh : Pasal 2 UU PPh, subjek pajak dalam negeri yaitu : • Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan • Badan yang didirikan(berkedudukan) di Indonesia • Bentuk usaha tetap • Seseorang atau badan berada di Indonesia menurut keadaan sebenarnya

  5. ASAS SUMBER • Suatu asas pemungutan pajak yang digantungkan kepada adanya sesuatu sumber di suatu negara • Contoh: Pasal 2 ayat 4 UU PPh, subjek pajak luar negeri yaitu : • Subjek pajak yang tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menerima penghasilan dari Indonesia

  6. ASAS KEBANGSAAN • Suatu pajak yang dikenakan oleh suatu negara pada orang-orang yang mempu-nyai kebangsaan dari negara itu. • Contoh : Pemerintah Nederland pada PD II memungut pajak penghasilan dari semua orang yang berkebangsaan Belanda, meskipun bertempat tinggal di luar negeri.

  7. UTANG PAJAK SBG DASAR PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN • Utang Pajak Materiil • Utang Pajak Formil

  8. UTANG PAJAK MATERIAL • Utang pajak timbul karena bunyi UU tan-pa diperlukan perbuatan manusia, asal di-penuhi syarat terdapatnya suatu tatbes-tand (sasaran pengenaan pajak) yang teridiri dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, dan perbuatan perbuatan terten-tu yang menyebabkan terutangnya pajak.

  9. UTANG PAJAK FORMIL • Utang pajak yang timbul karena dikeluar-kannya Surat ketetapan Pajak (SKP) dan tidak melihat ada-tidaknya dasar penge-naan pajak (tatbestand) • SKP berfungsi sebagai: • Menimbulkan utang pajak • Menentukan besarnya utang pajak • Memberitahukan besarnya utang pajak kepada Wajib Pajak

  10. BERAKHIRNYA UTANG PAJAK • Pembayaran • Kompensasi • Daluwarsa • Pembebasan • Penghapusan

  11. PEMBAYARAN • Utang pajak yang melekat pada diri WP akan hapus dengan sen-dirinya jika telah ada pembayar-an sejumlah uang atas pajak yang terutang

  12. KOMPENSASI • Timbul karena jumlah pembayaran pajak melebihi jumlah pajak yang terutang. • Selisih lebih ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak lainnya. • Kompensasi dibedakan menjadi : • Kompensasi Horisontal • Kompensasi Vertikal

  13. KOMPENSASI HORISONTAL • Pengalihan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak pada tahun tertentu dengan utang pajak jenis yang sama pada tahun berikutnya • Contoh: • Lebih Bayar PPh 2002untuk bayar utang PPh 2003

  14. KOMPENSASI VERTIKAL • Pengalihan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak tertentu dengan utang pajak jenis lain pada tahun yang sama • Contoh: • Lebih Bayar PPh 2002untuk bayar utang PPN 2002

  15. DALUWARSA • Daluwarsa dalam Hukum Pajak merupakan masalah mengenai penagihan utang-utang pajak. • Daluwarsa hanya mengenai penagihan pajak saja bukan mengenai hak untuk me-ngenakan pajak • Pajak yang sudah lewat waktu tidak dapat dilakukan tindakan penagihan meskipun dengan paksa.

  16. PEMBEBASAN • Jika utang pajak berakhir dengan ti-dak semestinya tetapi karena ditiada-kan oleh fikus. • Pembebasan biasanya diberikan bu-kan terhadap pokok pajaknya tetapi terhadap saksi admnistrasi perpajak-annya.

  17. PENGHAPUSAN • Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, ha-nya saja penghapusan ini diberik-an karena keadaan pribadi wajib pajak. • Misalnya: WP pailit atau bangkrut

  18. TARIF PAJAK • Tarif Proporsional • Tarif Progresif • Tarif Degresif • Tarif Tetap

  19. TARIF PROPORSIONAL Tarif pajak yang persentasenya tetap dan ti-dak bergantung pada besarnya dasar penge-naan pajak.

  20. TARIF PROGRESIF Tarif pajak yang persentasenya meningkat sesuai dengan meningkatnya besarnya dasar pengenaan pajak.

  21. TARIF DEGRESIF Tarif pajak yang persentasenya menurun se-suai dengan meningkatnya besarnya dasar pengenaan pajak.

  22. TARIF TETAP Tarif pajak yang jumlah atau angkanya tetap, ti-dak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.

  23. Terima kasih

More Related