Download
1 / 8
90 likes | 491 Views
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF. Pengertian lembaga yudikatif. Suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independent dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
E N D
MODUL SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA YUDIKATIF • Pengertian lembaga yudikatif. Suatu lembaga yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas serta bersifat independent dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Sistemlembagayudikatifnegarademokratis. • Sistem Common Law (Negara Anglo Saxon) sistemhukum yang berkembangdinegarainggris. Sistemberpedomanpadaprinsipbahwaselainundang-undang yang dibuatolehparlemenjugaberpedomanpadaperaturan lain yang merupakan Common Law (keputusan yang tedahuludibuatoleh hakim) keputusaninidisebutdenganistilah Case Law atau judge made law (hukumbuatan hakim).
Sistem Civil Law (Hukum perdata umum) sitem hukum yang berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan. Sistem ini menyangkut faham positivisme perundangan atau legalisme yang berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Sistem ini berlaku di negara perancis.
Kekuasaan lembaga yudikatif indonesia. Sistem hukum yang berlaku di indonesia khususnya hukum perdata hingga kini terdapat dualisme. yaitu: • Sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli indonesia pada umumnya tidak tertulis • Sistem hukum eropa barat (Belanda) yang dipengaruhi oleh hukum romawi Asas Kebebasan Yudikatif (Independent judiciary). Adalah berpedoman pada pasal 24, 25 UUD 1945 bahwa kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas pengaruh kekuasaan pemerintah.
Berdasarkan dengan hal tersebut harus ada penjaminan dalam undang-umdang tentang kedudukan para hakim. dalam undang-undang No.19 Th 1964, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pasal 19 dikatakan bahwa “Demi kepentingan revolusi,kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan”
Lembagayudikatifdalam era reformasiindonesia. LembagaYudikatifdi Era Reformasidiindonesiaterjadiperubahan. Perubahaninisejalandenganadanyaamandementerhadap UUD 1945 bab IX, tentangkekuasaankehakimanpasal 24 ayat 2 menetapkanbahwalembagayudikatif yang menjalankankekuasaankehakimanadalah: MahkamahAgungdanbadanperadilan yang beradadibawahnyadalamlingkunganperadilanumum, agama, militer, TUN, danolehsebuahMahkamahKonstitusi, wewenangLembagaYudikatif, menurut UUD 1945 amandemen, adalahsebagaiberikut:
MahkamahAgung Adalahmengadilikasasidanmengujiperaturanperundang-undangandibawahundang-undang (Pasal 24 A, Ayat 1) MahkamahKonstitusi Berwenangmengadilitingkatpertamadanterakhir yang bersifat final untukmengujiundang-undangterhadap UUD sengketalembaganegara,memutuspembubaranpartaipolitik, danperselisihanhasilpemilu. (pasal 24 C, Ayat 1).
Komisi Yudicial Berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim (Pasal 24 B, Ayat 1)
