Pencucian Uang dan Korupsi Struktural di Indonesia

1. Seminar Dies Natalis FEB UGM ke 57 Senin, 10 September 2012 PencucianUang dan KorupsiStruktural di Indonesia Rimawan Pradiptyo, PhD (York, UK) JurusanIlmuEkonomi FakultasEkonomika dan Bisnis Universitas GadjahMada

3. Korupsi PencucianUang • Corruption: illegal, immoral or dishonest behaviour, especially by people in positions of power (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003) • Korupsiadalahperilakupenyalahgunaanterhadapkekuasaan dan pengaruhpublikuntukkepentinganpribadi (Waterbury,1973) • Korupsiadalahkekuasaanuntukmenggunakansegalaurusanpemerintahanuntukkepentinganpribadi yang bertentangandenganaturan yang ada (Jain, 2001) • Kegiatan korupsi Bowles (2000) antara lain: • Embezzlement (Penggelapan) • Bribery (Penyogokan) • Extortion (Pungutan Liar) • Perbuatan: • Menempatkan • Mentransfer • Membayarkan • Membelanjakan • Menghibahkan • Menyumbangkan • Menitipkan • Membawakeluarnegeri • Menukarkan • AtauperbuatanlainnyaatasHartaKekayaan yang diketahuiataupatutdidugamerupakanHasilTindakPidanadenganmaksuduntukmenyembunyikan, ataumenyamarkanasalusulHartaKekayaansehinggaseolah-olahmnejadiHartaKekayaan yang sah

4. Pencucian Uang Korupsi • Efficient grease hypothesis, Leff(1964), Meonand Weill (2005): korupsimungkinakanmeningkatkanefisiensiekonomikhususnyauntuknegaradenganinstitusi yang belumefektif. • Kuncoro(2004), Rivayani(2011): terdapatkorelasipositifantarawaktu yang diperlukanolehaparatpemerintahuntukmenyelesaikanadministrasidenganjumlahsogokan(bertentangandenganefficientgrease hypothesis) • Economic analysis of corruption (Rose-Ackerman, 1975, Bowles, 2000, Polinsky and Shavell, 2001, 2007 etc) • Police corruption (Bowles and Garoupa, 1997) • Permintaan di pasar input merupakan derived demand dari aktivitas produksi di pasar output. • Seperti halnya di pasar input, demand terhadap pencucian uang adalah derived demand dari tindak kejahatan sebelumnya. • Umumnya money laundering dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan korupsi dan organised crime. • Melibatkan lembaga keuangan di berbagai negara di dunia • Pelacakan money laundering relatif sulit, membutuhkan waktu lama dan biaya besar

5. Korupsi & Pencucian Uang

6. UN Convention Against Corruption Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan Penggelapan di sektor publik Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan Ellicit of enrichment UU Tipikor • Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan di sektor swasta • Penggelapan di sektor publik dan swasta • Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan • Penyalahgunaan kekuasaan • Ellicit enrichment • Pencucian hasil korupsi • Penyembunyian hasil korupsi • Mempengaruhi proses pengadilan Tidaktercantum di UU Tipikor

7. KonsepMerugikanKeuangan Negara (UU 31/1999 & UU 20/2001) Pasal 3 (Abuse of Power) - dengantujuanmenguntungkandirisendiri, orang lain atausuatukorporasi; - menyalahgunakankewenangan, kesempatanatausarana yang adapadanyakarenajabatanataukedudukan; Pasal 2 (Break of Law) - secaramelawanhukum; - memperkayadirisendiriatau orang lain ataukorporasi; Yang dapatmerugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara Setiap Orang atauKorpo-rasi Sumber: Dr Haryono Umar (2009) disampaikan pada Seminar ‘Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek dan Dampak terhadap Perekonomian’ Magister Sains dan Doktor , FEB-UGM, 31 Januari 2009

8. KompleksitasKorupsi di Indonesia Diatur di UU Tipikor BelumDiatur di UU Tipikor

9. Kompleksitas UU Tipikor • UU disusuntanpamemperhatikanrasionalitaspelaku/calonpelakukorupsi • Pencantumanhukumanmaksimaljustrumerangsangpelaku/calonpelakuuntukmelakukanperhitungantingkatkorupsi yang menguntungkan • Pencantumandendamaksimum di UU membuatefekjeralemahdengansemakinberjalannyawaktu, karenainflasi di Indonesia tinggi • Semakintinggiinflasi, semakinrendahefekjeradenda dan kebutuhanamandemen UU makinmendesak (biayabagi tax payers) • Koruptordiasumsikanmemilikikarakteristik yang samadenganpenjahatkonvensional (extra ordinary crime diperlakukansebagaiordinary crime) • Biayakorupsihanyadihitungberdasarkanbiayaeksplisit, sehingga error types I dan II keputusanpengadilanlebihbesardari yang seharusnya • UU Antikorupsimenggunakanhukumanmaksimum • Inflasidi Indonesia tinggi 2001-2009 inflasi 100% • Hukumanmaksimumjustrumendorong potential offenders untukmelakukankorupsi (sinyalpositifbagicalonkoruptor) • Koruptortidakbisadihukumlebihberatdariintensitashukuman yang diaturdalam UU Antikorupsi • Pradiptyo (2012): tuntutan dan putusanpengadilantentangdenda dan biayapenggantitidakadakaitannyadenganjumlahuang yang dikorupsi!!

10. Kompleksitas • Jikabiayakeekonomianhanyadiartikansempitsebagaibiayaeksplisit, makadampaknya: • memunculkanerror types I dan IIdalamkeputusanpengadilan • Kecenderunganperilakubirokratseperti robot, mengikutiprosedur yang seringkalitidakkontekstual, dan birokrattidakmemilikikemampuandiskresi (bertentangandenganprinsipdasarbirokrat) • ‘Kerugiankuangannegaraatauperekonomiannegara’ idealnyadihitungdengankonsepbiayakeekonomian • Biayakeekonomian = Biayaeksplisit + Biayaimplisit (opportunity costs) • Setiapkegiatan/kebijakanselalumemilikibiayaoportunitas • Kesalahanpengambilankebijakanmenghasilkanbiayaoportunitas yang tinggi yang menjadibebanparapembayarpajak • Contoh: danarekapitulasiperbankansaatkrisisekonomi yang bebanhutangnyabaruakanimpastahun 2035 • Tantangan: bagaimanameminimasibiayaoportunitasdarisetiapkebijakan?

11. Keuntungan Economi Accounting profit BiayaImplisit Revenue Revenue Total opportunity costs BiayaEksplisit Explicit costs KonsepBiayaEconomivsBiayaAkuntansi Cara ekonommenilai Biaya dan Laba Cara akuntanmenilai Biaya dan Laba Sumber: Mankiw (2010)

12. Hukuman di UU 20/2001 • Catatan: Jaksa dan hakim belumtentumenuntut/menjatuhkanhukumanpembayaranuangpenggantisebesarjumlahuang yang dikorupsi • Atasdasarpertimbanganapamaksimumdenda = Rp 1 Miliarsementaranilaikorupsitidakadabatasnya?

13. PerbandinganHukumanPenjara Takadahukumanmati & takadabatasatasmasapenjara HukumanMati

14. PrinsipHukumvsRasionalitasManusia • Transitivity ada di dalambenaksetiapmanusia, dan merupakansalahsatukarakteristikrasionalitas • Para pakarhukumseringmerumuskan UU berdasarkanprinsip-prinsiphukum. • Permasalahan: rasa keadilan dan rasionalitasmanusia TIDAK mengikutiprinsip-prinsiphukum. • Prinsip Transitivity • Jika A > B & B > C, maka A > C • Di UU Tipikordenda Rp50 jutasetaradenganhukumanpenjara 1 tahun (subsidair) • Jikadenda Rp 50 juta = penjara 1 tahun, makapenjara 1 bulan = Rp4,167 juta. • Di kasuspidanabiasa, orang mencuri 3 buahkakaoatau 3 buahsemangkadiganjarpenjara 3 bulan • Kenyataan di atasmemicu rasa ketidakadilankarenaprinsip transitivity akanmenyebabkan orang berpersepsikanbahwaharga1 buahkakao/semangka= Rp4,167 juta.

16. Evidence-Based Penanggulangan dan PencegahanTindakPidana • Evidence-Based Policy (EBP) diterapkanuntukmenjamin agar setiap Rp yang dialokasikanbermanfaatmaksimalbagimasyarakat. • EBP didasarkanpada economic evaluation atau impact evaluation yang memisahkanantara MITOS dan REALITAS • EBP merupakansistempertanggungjawaban yang transparanatassegalauangrakyat yang dialokasikanuntukpembangunan • EBP diterapkan di semuabidang, tidakterkecualipenanggulangan dan pencegahanpidana, termasuk KORUPSI • Padasistemdemokrasi, rakyat, yang jugapembayarpajak, memilikikekuasaantertinggi • Setiapuangrakyat yang dialokasikan dan dibelanjakan, baikoleheksekutif, legislatif dan yudikatif, HARUS adapertanggungjawabannya • Bagaimanaefektivitas dan efisiensialokasi dan penerapankebijakan di lapangan? • Diperlukan hard evidence untukmembuktikanbahwakebijakanpemerintahmemilikidampakpositifterhadapmasyarakat dan diterapkandenganbiayaseminimummungkin.

17. Evaluasi Kinerja Pengadilan

18. Evaluasi Putusan Pengadilan • Becker (1968) deterrence effect (efek jera) akan optimum ditentukan oleh dua faktor: • Detection rate • Intensitas hukuman • Hypothesis: Jenis dan intensitas hukuman = f(social cost of crime) • Hanya biaya eksplisit korupsi yang diperhitungkan • Logistic Regressions: • Probabilitas pengenaan hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, dll) • TOBIT (Tobin’s Logistic) Regressions: • Intensitas hukuman = f(criminogenic factors, biaya eksplisit korupsi, dll)

19. TOBIT/Intensitas (Denda) LOGIT/Probabilitas (Denda)

20. HukumanDenda IntensitasHukuman (ideal) Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem ProbabilitasMenerimaHukuman (ideal) Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem IntensitasHukuman(di lapangan) KakapatauBesar>Sedang = Gurem> Kecil ProbabilitasMenerimaHukuman(di lapangan) Besar > Kakap = Sedang = Gurem> Kecil

21. TOBIT/ Intensitas (Biaya Pengganti) LOGIT/Probabilitas (Biaya Pengganti)

22. HukumanUangPengganti IntensitasHukuman (ideal) Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem ProbabilitasMenerimaHukuman (ideal) Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem IntensitasHukuman(di lapangan) Besar = Sedang = Kecil = Gurem> Kakap ProbabilitasMenerimaHukuman(di lapangan) Besar = Sedang = Kecil = Gurem> Kakap

23. Rata-rata hukuman penjara

24. Perbandingan Kerugian dan Hukuman Finansial kepada koruptor (harga 2008)

25. Beban siapa?? • Nilai biaya eksplisit korupsi Rp73,07 T, namun total nilai hukuman finansial hanya Rp5,32 T (7,29%) • Biaya oportunitas korupsi belum termasuk!!! • Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp73,07T - Rp5,32 T = Rp67,75 T??? • Tentu saja para pembayar pajak yang budiman • Ibu-ibu pembeli sabun colek dan mie instant • Anak-anak yang membeli permen • Orang tua yang membelikan anaknya obat dan susu kaleng • Di Indonesia terjadi pemberian SUBSIDI dari RAKYAT KEPADA KORUPTOR, dan hal ini sesuai dengan amanah implisit UU TIPIKOR!!

26. Penjahat Konvensional Koruptor Mayoritas berasal dari keluarga dengan latar belakang pendapatan dan pendidikan rendah (Einat, 2004) Sebagian terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup Pada beberapa kasus pelaku dulunya adalah korban bullying di masa muda (Bowles & Pradiptyo, 2005) Perilaku kejahatan cenderung sensitif terhadap usia (Bowles and Pradiptyo, 2005) Detection rate cenderung tinggi Pada umumnya memiliki latar belakang pendapatan dan pendidikan yang cukup tinggi Perilaku tindak kejahatan yang dilakukan tidak sensitif terhadap usia Penggunaan metoda yang canggih sehingga sulit untuk dibuktikan Penggunaan kekuasaan untuk menghalangi proses hukum Detection rate cenderung rendah

27. KecanggihanKorupsi di Indonesia MakelarKasus dan JokiNapihanyaada di Indonesia TeoriKorupsidi EkonomikaKriminalitas TeknologiBarudalamKorupsi

28. Salah SatuSumberPenyebabMakelarKasus Apakahfenomenainiby accident ataukahby designed?

30. Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan PerampasanAsetHasilTindakPidana, dipaparkan di Seminar EkonomiBebasKorupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011 30

31. Jumlah LTKM 2001-2011 Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan PerampasanAsetHasilTindakPidana, dipaparkan di Seminar EkonomiBebasKorupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011

32. Jumlah LTKT dan JumlahKumulatifLTKT Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan PerampasanAsetHasilTindakPidana, dipaparkan di Seminar EkonomiBebasKorupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011 32

33. Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan PerampasanAsetHasilTindakPidana, dipaparkan di Seminar EkonomiBebasKorupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011

34. Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan PerampasanAsetHasilTindakPidana, dipaparkan di Seminar EkonomiBebasKorupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011 34

35. PutusanPengadilanTerkaitTPPU Sumber: Husein, Y (2011) Penelusuran dan PerampasanAsetHasilTindakPidana, dipaparkan di Seminar EkonomiBebasKorupsi, BEM FEB UGM, 8 Oktober 2011

37. Rasionalitas Bisnis vs PNS Entry Exit Pasar Sunk Cost Sunk Cost Bisnis • Sulit dipecat (bisa masuk, tak bisa keluar) • Riskless prospect • Korupsi = upaya mengembalikan investasi ketika entry Entry PNS Sunk Cost

38. Rasionalitas PNS RasionalitasBisnis • Para calon PNS menanggung sunk cost untukmenjadi PNS (usahauntuktes CPNS, kelengkapanadministrasidll) • Ketikaseseorangsudahmenjadi PNS, terlepasdarikinerjaybs, kemungkinandipecathampirmendekati 0 • Dampaknya PNS menghadapi riskless prospect. Meskisulituntukmenjadi PNS, namunsetelahmenjadi PNS ybstidakpecat-able. • PNS pusathanyabisadipecatolehMenteridan proses inibisamemakanwaktu 3-4 tahunataulebih (selamaitusi PNS tetapmenerimagaji) • Di negaramaju, apapunjenispekerjaannya, setiappekerjamemilikiprobabilitas yang cukupbesaruntukdipecatselamaybstidakmemenuhikinerjatertentu. • Pelakubisnisharusmenanggung sunk costs ketikaybsinginmemasukipasar (mempelajariseluk-belukbisnis, mencariinformasi yang diperlukandll) • Ketikapelakubisnisakanmeninggalkanpasar pun, merekamenanggung sunk costs (closing down sale hingga 70% untukmeminimasikerugian) • Sunk costs adalahsemuabiaya yang perludikeluarkanolehpengusahauntukmemulaiataumengakhiriusaha dan biayatersebuttidakdapatdialihkankekonsumen.

39. IrasionalitasSistemPenggajian PNS • Sistempenggajian PNS ideal: • Gajitinggitanpapemisahankomponennya. • Gajiharusbisadinyatakandalamsatuan jam atauhari • Proyek-proyek dan kunjunganlapangan TIDAK akanmenambahpendapatan PNS (at cost) • Job description jelas dan memperhitungkanbebankerja full time (40 jam seminggu) • IndikanKinerjaKuncijelas dan bersifatmengikat • Promosi, penurunanpangkat, mutasi dan pemecatanberdasarkan hard evidence • Proses pemecatancepat dan tidakberbelit-belit • Rangkapjabatantidakdimungkinkan, kecualiybsbersediabekerja 2 x full time (tidakmungkin) • Sistempenggajian PNS di masaOrba: • Gajirendah dan komponennyaterpisah-pisah • Sulittermonitor total pendapatannya • Proyek-proyekdipakaisebagaitambahangaji • Pendapatantidakbisadinyatakandalamsatuan jam atauhari • Tidakada job description • TidakadaIndikanKinerjaKunci • Sulitdipecat(tidakadadasarteori yang melandasisistemini) • Rangkapjabatandimungkinkan

40. Rasionalitas Bisnis vs Keuangan Negara Pemasukan Pengeluaran Pemasukan dan Pengeluaran via satu pintu • Uang yang sudahdikeluarkansulitdimasukkankembali • Uang yang sudahterlanjurmasuk, sulitdikembalikan Pemasukan Penerimaan Anggaran Pengeluaran

41. Rasionalitas Bisnis vs Pilleg/Pilkada Biaya Input Penerimaan Output Semurah mungkin Semaksimal mungkin Pendapatan dari jabatan Biaya Politik Politisi Sangat Mahal Tidak Besar

42. Rasionalitas Bisnis vs Parpol Biaya Input Output Sumber Pembiayaan jelas Minimasi Biaya Kegiatan Parpol SumbanganParpol Parpol Tidak Jelas Cenderung Berbiaya Besar

44. Metoda Estimasi Biaya Sosial Kejahatan • Brand and Price (2000) • Crime against households and individuals • Crime against commercial and public sectors • Dubourg et al (2005) • Crime against households and individuals • Loomes et al (1999) • Cost on victims of crime • Estimasi masih terbatas pada kejahatan konvensional dan kejahatan yang ada korbannya (belum mencakup korupsi dan victimless crimes))

45. Dampak Korupsi • Multiplier ekonomi tinggi • Cenderung terjadi di dalam negeri • Menurunkan kesenjangan pendapatan Tanpa Korupsi Masyarakat Public Money • Multiplier ekonomi relatif kecil • Meningkatkan kesenjangan pendapatan • Misallocation of resources Korupsi Individual

46. Dampak Korupsi + Pencucian Uang • Tidak menekan nilai Rupiah • Multiplier ekonomi lebih banyak terjadi di dalam negeri No Money Laundering Uang Kejahatan Domestic market/bankyak • Memberikan tekanan terhadap nilai Rupiah • Meningkatkan loanable fund di LN • Multiplier ekonomi lebih dinikmati pihak asing • Dana sulit kembali ke dalam negeri Cash Outflow Demand for Foreign Currency Increase Money Laundering

47. DampakKorupsi • Dampakkorupsiadalah misallocation of resources sehinggaperekonomiantidakdapatberkembang optimum • Biayasosialkorupsitidaksajadaribesarnyauang yang dikorupsi (biayaeksplisitkorupsi), namunjugamencakupperbedaan multiplier ekonomijikauangtersebuttidakdikorupsidibandingkandenganjikauangtersebutdikorupsi (biayaimplisitkorupsiatau opportunity costs) • Selamauanghasilkorupsitidakdicucikeluarnegeri, dampakkorupsitidaklahsebesarjikauanghasilkorupsidicucikeluarnegeri • Biayapersidangan dan biayanegosiasikeluarnegeri • Biaya/fees yang dikenakanoleh FIU mitrauntukmembantu PPATK (25% dari total nilaiuang yang berhasildikembalikan) • Seringkalidanadiparkir di beberapanegarasehinggabiayapenelusuranakansangatbesar.

48. The Social Costs of Corruptions • Biaya Eksplisit Korupsi • Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit) • Biaya Implisit Korupsi • Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu • Perbedaanmultiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi • Biaya Antisipasi Tindak Korupsi • Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten • Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan) • Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi • Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) • Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) • Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll) • Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

50. KorupsiStruktural • Korupsi di Indonesia tidaksajabersifatsistemik, namunlebihdariitukorupsi di Indonesia cenderungbersifatstruktural • Korupsistrukturaladalahkorupsi yang terjadiakibatsistem yang berlaku di suatunegaracenderungmendorongindividu yang tinggal di negaratersebutuntukmelakukankorupsi. • Dalamkorupsistruktural, sistem yang berlakumemberikaninsentiflebihtinggiuntukmelakukankorupsidaripadainsentifuntukmematuhihukum. • Korupsistrukturalterjadiakibat: • Perumuskebijakantidakberorientasipadaoptimasikemakmuranmasyarakat (social welfare function) • Perumuskebijakanmengedepankanrasionalitaspribadi (supply side) daripadaberusahamemahamirasionalitassubyek yang terkenakebijakan (demand side)