1 / 31

Uang dan Pembiayaan

Uang dan Pembiayaan. Pendahuluan. Perbedaan yang jelas antara Orla dan Orba adalah masalah perkembangan moneter dan keuangan . Orla : Meningkatnya Defisit Anggaran Belanja  inflasi tinggi ( hiperinflasi ). Tidak ada political will untuk menyelesaikan masalah ini .

lanza
Download Presentation

Uang dan Pembiayaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UangdanPembiayaan

  2. Pendahuluan • Perbedaan yang jelasantaraOrladanOrbaadalahmasalahperkembanganmoneterdankeuangan. • Orla: MeningkatnyaDefisitAnggaranBelanja inflasitinggi (hiperinflasi). Tidakada political will untukmenyelesaikanmasalahini. • Inflasipernahmencapai 1500 % pertengahantahun 1966. • Orba: Komitmenpengendalianinflasi. Tahun 1969, inflasiturundrastismenjadi 15%.

  3. Inflasidi Indonesia • Sayangnya, inflasirendahhanyabertahanhinggatahun 1972. Jumlahuangberedar tumbuh70% - 140% (1967 – 1972). • Penyebabinflasi: kenaikkanhargaberasdua kali lipatpadaAgustus – Desember 1972. • Penyebab lain: Inflasiinternasionalakibatnaiknyahargaminyakdunia 4 kali lipatdankurstetap (Dollar AS melemahdantidakadarevaluasi). • Meningkatnyahargaminyak bertambahnyajumlahuangberedar  permintaanagregatmeningkat  inflasimencapai 41% tahun 1974

  4. Inflasidi Indonesia • Tahun 1974: Kebijakan Anti Inflasi. Sukubunganaik , reserve requirement naikhingga 30%, ekspansikreditdibatasi. • Sayangnya, kebijakantersebutmasihbelumefektif. KesalahankebijakanPertaminamembayarutang-utangnyasecarabesar-besaranmenyebabkanjumlahuangberedarmasihtinggi. • Tahun 1970-an inflasi rata-rata sekitar 10 – 20%.

  5. Inflasidi Indonesia • Tingginyainflasimenyebabkansukubungariil (sukubungadeposito – inflasi) negatif, sejaktahun 1973. • Inimenjadialasanpemerintahmelakukansubsidi. Pemerintahjugamensubsidibunga bank milikpemerintahsehinggasukubunga bank milikpemerintahjauhlebihrendahdibandingkansukubunga bank swasta. • Hal inimenyebabkanmunculnyakorupsidanpraktekarbitrase (pembeliandanakredituntukdijualkembalidenganbunga yang lebihtinggi).

  6. Inflasidi Indonesia • Inflasitinggiterjadipadatahun 1979. AkibatadanyadevaluasiRpterhadap US$ sebesar 50% (dari Rp415 menjadi Rp625 /US$) danhargaminyakdunia yang melonjak. • Pendapatanpemerintahmeningkatdua kali lipattahun 1980-1981  pertumbuhanjumlahuangberedar. • Untukmengurangidampakinflasi, opsitindakan yang dilakukanolehpemerintahmenanamkan modal diluarnegeri(memberipinjaman), membayarutang LN, mengimporsektor yang padatbarangimpor. Opsisatudantigadilaksanakan. Namunopsiduatidak, mengingattawaranbunga yang rendahdanmenjagahubungadengannegara donor.

  7. ReformasiKebijakanDekade 1980-an • Tahun 1982, hargaminyakstabildaninflasimenurun. • Kebijakan yang diambil: • Menjagapertumbuhan JUB (M1) yang mendekatinol %. • Kebijakanmoneterdiambilsecaratidaklangsung. • Depresiasimatauangdilakukansecara crawling peg (mengambangterkendali) setelahterjadinyadevaluasipadatahun 1983 dan 1986.

  8. ReformasiKebijakanDekade 1980-an • ReformasikebijakanmoneterbulanJuni 1983, Bank milikpemerintahdiizikanuntukmenentukansendiriberapasukubunganya, batasmaksimumpemberiankreditdihapus, danpengurangankreditbersubsidi. • Devaluasipada 30 Maret 1983 (Rp625 menjadi Rp970 / US$) menjadi trauma. September 1984 (isudevaluasi) menyebabkanpelarian modal besar-besaran (cadangandevisaterkuras)  sukubunganaik (overnight mencapai 90%).

  9. ReformasiKebijakanDekade 1980-an • Devaluasikembalidilakukantahun 12 Sept 1986, akibatberkurangnyacadangandevisapemerintahakibatmenurunnyahargaminyakdunia, dari Rp1.134 ke Rp1.644 / US$. • Tahun 1987, pemerintahmemerintahkan bank umumpemerintahmembeli SBI sebanyak Rp900 miliar. Akibatnyasukubunganaik, capital outflow (trauma devaluasi). • PaketOktober 1988, inisiatifkebijakanfinansialuntukmendorongtumbuhnyasektorkeuangan. Bank umumdiberikankebebasanuntukmembukacabang, kemudahanizinmendirikan bank umumswasta, dan bank asingdiberikanizinmembukacabangdiluar Jakarta dan reserve requirement diturunkandari 15% ke 2%, sertadepositodikenakanpajak 15% agar pasar modal berkembang.

  10. Pakto 88 • DampakPositipPakto 88: • Pasar Modal tumbuhdenganbaik • Persaingan bank yang sehat • M1/GDP tidaktumbuhtapi M2/GDP tumbuhsekitar 70%. • Jumlah bank dankantorcabangmeningkatcukuppesat. Jumlahbank yang sebelumPakto '88 tidaksampai 70 buahdengan 1.863 kantorcabang, SetelahPakto 88 sampai 1997 saatkrisisfinansialmenghajar, jumlah bank menjadimelonjakmencapai 238 buahdengan 7.775 kantorcabang. 

  11. Pakto 88 • DampakNegatif: • Meningkatnyajumlah bank dankantorcabang, pengawasan BI menjadisemakinlemah. • Skandalkeuanganmenyebabkanreputasi bank menjadiburuk. September 1990, Bank Duta (bank swastadengankoneksipolitikangbesar) mengalamikerugianmencapai $420 juta. Penyuntikandanauntukmenyelamatkan bank tersebut. • Desember 1992, Bank Summa dilikuidasi Bank Indonesia karenaadakreditmacet Rp1,5 triliun. Tahun 1994, kreditmacetdiBapindomencapat US$650 juta(1,3 triliun).

  12. Aliran Modal ke Sektor Swasta • Investasi langsung (PMA) • Investasi Portfolio • Pinjaman dari bank komersial (commercial bank lending) • Kredit ekspor

  13. MOTIVASI NEGARA DONOR: kepentingan ekonomi dan strategis tanggung jawab moral NEGARA PENGUTANG SAVING INVESTMENT GAP FOREIGN EXCHANGE GAP TRADE GAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA UTANG

  14. PERAN DAN LINGKUP KEGIATAN PERBANKAN Definisi Bank : Lembagakeuangan yang usahapokoknyamenghimpundanadanmenyalurkankembalidanatersebutkemasyarakatdalambentukkreditsertamemberikanjasa-jasadalamlalulintaspembayarandanperedaranuang Fungsi Bank : Sebagaipenghimpundanadarimasyarakatberupasimpanan Giro (current account) Deposito (deposits) Tabungan Depositoberjangka Sertifikatdeposito Sebagaipenyalurdanapadamasyarakatberupakredit kredit modal kerja Kreditinvestasi Kreditkonsumtif 3. Melancarkantransaksiperdagangandanperedaranuang Pembayarandenganmenerbitkancek/BG Pembayarandengansetorantunai Pembayarandenganatautanpa L/C @ Mudrajad Kuncoro/UGM/2002

  15. KREDIT BERMASALAH • KOLEKTIBILITAS KREDIT: • LANCAR: TUNGGAKAN S/D 3 BULAN • KURANG LANCAR : TUNGGAKAN ANTARA 3-6 BULAN • DIRAGUKAN : MASIH DAPAT DISELAMATKAN DENGAN AGUNAN >=75% DARI HUTANG; TIDAK DAPAT DISELAMATKAN TAPI AGUNANNYA >=100% DARI UTANG • MACET: 21 BULAN BERSTATUS DIRAGUKAN BELUM ADA PELUNASAN ATAU TELAH DISERAHKAN PN/BUPN • DATA S/D NOV’95 (BANK INDONESIA,1996): • LANCAR 88,16%; KURANG LANCAR 3,03%; DIRAGUKAN 4,77%; MACET 4,04% • 75,16% (Rp 7,9 milyar) KREDIT MACET DI BANK PEMERINTAH

  16. 2.3.3. Dinamika Krisis Bank Nilai Tukar Sektor korporat Tingkat Suku Bunga Modal Asing Pelarian Modal Domestik Pasar Properti Pasar Modal Gambar 2.1. Dinamika Krismon di Asia Sumber: Hoon, et al. (2000: 18)

  17. Negara UTANG jangka pendek (% terhadap cadangan devisa) Korea 213% Indonesia 181% Malaysia 47% Filipina 77% Thailand 169% 2.3.4. Penyebab Krisis: Beberapa Catatan Studi Tabel 2.6. Persentase Utang Jangka Pendek terhadap Cadangan Devisa: 4 Negara Asia, akhir periode 1996 Sumber : Bank of International Settlements dalam Hoon, et,al (2000: 14)

  18. Thailand Indonesia Korea Malaysia Juli 1997 2/7 18,5 Oktober 1997 22/10 5,1 3/10 7,3 November 1997 20/11 28/11 10,0 5,5 Desember 1997 9/12 12/12 24/12 7,7 21,2 7,3 Banyaka Januari 1998 5/1 5,9 Terlalu banyakb 5/1 6/1 8/1 5,3 7,2 5,0 Februari 1998 13/2 20/2 22,4 6,3 12/2 7,9 Maret 1998 4/3 5/3 16/3 6,0 10,8 5,6 3/3 5,4 • Krisis Tahun 1997-1998 • Spekulasi dan Contagion • Intervensi Pemerintah dalam Sektor Keuangan Tabel 2.8. Episode depresiasi (>50%) mata uang terpilih, Juli 1997-Maret 1998

  19. Negara Krisis Kepercayaan Krisis Mata Uang Krisis Finansial Krisis Ekonomi Krisis Sosial Krisis Politik Hongkong √ Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Singapura √ √ Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Taiwan √ √ Terhindar Terhindar Terhindar Terhindar Malaysia √ √ √ Terhindar Terhindar Terhindar Korea Selatan √ √ √ √ Terhindar Terhindar Thailand √ √ √ √ Terhindar Terhindar Indonesia √ √ √ √ √ √ • Masalah Utang yang Berlebihan (Overborrowing) • Tujuh Negara Asia dan Enam Dimensi Krisis Tabel 2.10. Tujuh Negara Asia dan Dimensi Krisis, 1997-98 Sumber: Rao (2001: 63) • PerubahanPolitikdanReformasiEkonomi

  20. Negara Koefisien Lagged Effect Indonesia -0,4 6-12 bulan Malaysia -0,3 6-12 bulan Thailand -0,6 9-15 bulan Filipina -0,3 9-15 bulan Taiwan -0,9 9-15 bulan Singapura -1,2 6-12 bulan Hong Kong -0,8 6-12 bulan 2.4. PEMULIHAN YANG MENYAKITKAN 2.4.1. Proses Pemulihan Tabel 2.11. Tenggang Waktu Perubahan Nilai Tukar Riil terhadap Pertumbuhan Ekspor Sumber : Hoon, et al (2000: 21)

  21. Negara % GDP % Pinjaman Jepang (1991-sekarang) 22,0% 20,0% Cili (1985) 19,6% 22,5% Argentina (1982) 13,0% 42,5% Venezuela (1994) 13,0% 57,2% Meksiko (1994-1995) 12,0% 44,0% Finlandia (1991-1993) 8,2% 9,7% Amerika Serikat (1991) 5,1% 7,8% Norwegia (1988-1992) 4,5% 5,5% Tabel 2.12. Biaya Bailout Krisis Perbankan Sumber : Hoon, et al (2000: 22)

  22. Negara BASE CASE Kredit macet tertinggi Penghapus-bukuan Rasio Kerugian Pinjaman terhadap PDB (%) Indonesia 80,0% 75,0% 75,0% Malaysia 30,0% 50,0% 17,1% Filipina 15,0% 50,0% 3,2% Thailand 45,0% 60,0% 26,2% Tabel 2.13. Perkiraan Biaya Bailout Sistem Perbankan Berdasarkan Negara Sumber : Hoon, et al (2000: 23) @ Mudrajad Kuncoro/UGM/2002

  23. Negara Penghapusbukuan Lembaga Keuangan dalam % terhadap Kepemilikan Sektor Perbankan Nominal PDB Total Utang Pemerintah Anggaran Pemerintah Indonesia 984% 75% 100% 513% Malaysia 102% 17% 56% 129% Filipina 28% 3% 7% 18% Thailand 190% 26% 95% 173% Tabel 2.14. Perkiraan Biaya Bailout Sistem Perbankan Menurut Negara Sumber : Hoon, et al (2000: 23)

More Related