1 / 15

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO. TEORI MIKRO EKONOMI. Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian .

chipo
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAHDALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

  2. TEORI MIKRO EKONOMI Teorimikroekonomidapatdidefinisikansebagaisatubidangstudidalamilmuekonomi yang menganalisismengenaibagian - bagiankecildarikeseluruhankegiatanperekonomian. Dalamteorimikroekonomimasalahekonomidibedakanmenjadi 3 persoalan yang dinyatakandengan : • Apakahjenis – jenisbarangdanjasa yang perludiproduksi? • Bagaimanakahbarangdanjasa yang diperlukanmasyarakatakandihasilkan? • Untuksiapakahbarangdanjasaperludihasilkan?

  3. TEORI MAKRO EKONOMI Teorimakroekonomimenganalisismasalahtentangkeseluruhankegiatanperekonomian. Aspekpertama yang dibahasdalamteorimakrokonomiadalahmengenaipenentuantingkatkegiatanperekonomiannegara. Analisisinimenerangkantentangsampaidimanasuatuperekonomianakanmenghasilkanbarangdanjasa. Dalammakroekonomijugamerincitentanganalisismengenaipengeluaranagregatkepada 4 komponenyaitu : • Pengeluaranrumahtangga ( konsumsirumahtangga ) • Pengeluaranpemerintah • Pengeluaranperusahaan ( investasi ) • Ekspordanimpor

  4. Teorimakroekonomimeliputijugaanalisisdalamberbagaiaspekberikut : • masalahekonomi yang dihadapi, terutamapenganggurandaninflasi, danbentukkebijakanpemerintahuntukmengatasinya • Perananuangdalampenentuankgiatanekonomi • Masalahpenganggurandaninflasi Padaumumnyapengeluaranagregat yang yangsebenarnyaadalahlebihrendahdaripada yang diperlukanuntukmencapaikesempatankerjapenuh. Keadaansepertiiniakanmenimbulkanpengangguran. Adakalanyapermintaanagregat yang melebihikemampuanperekonomianuntukmemperoduksibarangdanjasaakanmenyebabkannkeaikanhargaatauinflasi. • Peranankebijakanpemerintah Langkah – langkahpemerintahintukmengatasimasalahpenganggurandaninflasidibedakanmenjadi 2 bentukyaitu: • KebijakanFiskal • KebijakanMoneter

  5. KEBIJAKAN FISKAL Yaitukebijakanekonomi yang digunakanpemerintahuntukmengolah / mengarahkanperekonomiankekondisiyangblebihbaikataudiinginkandengancaramengubah-ubahpeneriamaandanpengeluaranpemerintah. KebijakanFiskalmempunyaikebijakan yang samadenganKebijakanMoneter. Perbedaannyaterletakpadaisntrumentkebijakannya. JikadalamKebijakanMoneterpemerintahmengendalikanjumlahuang yang beredar, makadalamKebijakanFiskalpemerintahmengendalikanpenerimaan ( T ) danpengeluaran ( G ).

  6. PAJAK SecarahukumPajakdidefinisikansebagaiiuranwajibkepadapemerintah yang bersifatmemaksadan legal ( berdasarkanundang-undang ), sehinggapemerintahmempunyaikekuatanhukum ( misalnyadendaataukurunganpenjara ) untukmenindakwajibpajak yang tidakmemenuhikewajiban. SecaraEkonomiPajakdidefinisikansebagaipemindahansumberdaya yang adadisektorrumahtanggadanperusahaan ( duniausaha ) kesektorpemerintahmelaluimekanismepemungutantanpamemberibalasjasalangsung. Besarnyapajak yang diterimapemerintahdipengaruhiolehtingkatpendapatan, sebaliknyapajakdapatmempengaruhipolalakuproduksiataukonsumsi.

  7. KLASIFIKASI PAJAK A. PajakObjektif Adalahpajak yang dikenakanberdasarkanaktivitasekonomiparawajibpajak. Misalnyapajakpertambahannilai ( PPN ) B. PajakSubjektif Adalahpajak yang dipungutdenganmelihatkemampuanwajibpajak. Biasanyabilakemampuanwajibpajakmakinbesar, bebanpajaknyamakinbesar.

  8. c. PajakLangsung Adalahpajak yang bebanpajaknyatidakdapatdigeserkepadawajibpajak yang lain. Misalnyapajakpenghasilan ( PPh ) sertapajakbumidanbangunan ( PBB ) D. PajakTidakLangsung Adalahpajak yang bebanpajaknyadapatdigeserkepadawajibpajak yang lain Misalnya : pajakpenjualan ( PPnatauPPnBM )

  9. TARIF PAJAK Tarifpajakdibagimenjadi 2 yaitu : a. PajakNomianal Adalahpajak yang pengenaannyaberdasarkansejumlahnilai nominal tertentu. Misalnyabilapengenaanpajakpendapatansebesar 50, makacukupditulis T=50 b. PajakPersentase Adalahpajak yang ditetapkanberdasarkanpersentasetertentudaridasarpengenaanpajak. Pajakpersentasedapatdibedakanmenjadi : • PajakProporsional, tarifpresentasenyatetap. • PajakProgresif, tarifnyamakintinggibiladasarpengenaanpajaknyamakintinggi. • PajakRegresif, tarifpajakmakinrendahpadasaatpenghasilanmeningkat.

  10. POLITIK ANGGARAN Politikanggarandibagimenjadi : a. AnggaranDefisit ( Deicit Budget ) Adalahanggaran yang direncanakanuntukdefisit, sebabpengeluaranpemerintahdirencanakanlebihbesardaripenerimaanpemerintah ( T<G atau G<T ) b. Anggaran Surplus ( Surplus Budget ) Adalahanggaranpemerintahbilapenerimaanlebihbesardaripengeluaran ( T>G atau G>T ). Politikanggaran surplus dilakukanbilaperekonomiansedangdalamtahapmemanas. Melaluianggaraninipemerintahmengerempengeluarannyauntukmenurunkantekananpemerintahataumengurangidayabelidenganmenaikkanpajak. c. AnggaranBerimbang ( Balance Budget ) Adalahanggaran yang apabilapengeluaransamadenganpenerimaan (G=T atau T=G )

  11. Kebijakanmoneter KebijakanMoneter (istilahlainnyakebijakanuangketat ) adalahupayamengendalikanataumengarahkanperekonomianmakrokekondisi yang diinginkan ( lebihbaik ) denganmengaturjumlahuang yang beredar. Melaluikebijakanmoneterpemerintahdapatmempertahankan, menambahataumengurangijumlahuang yang beredardalamupayamempertahankankemampuanekonomibertumbuh, sekaligusmengendalikaninflasi.

  12. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER Ada 3 instrumenkebijakaninstrumen yang digunakanuntukmengaturjumlahuang yang beredaryaitu : 1. Operasipasarterbuka ( open market operation ) Yaitukebijakanpemerintahmengendalikanjumlahuang yang bredardengancaramenjualataumembelisurat-suratberhargamilikpemerintah. Di Indonesia operasipasarterbukadilakukandenganmenjualataumembeliSertifikat Bank Indonesia (SBI) danSuratBerhargaPasarUang (SPBU). 2. FasilitasDiskonto ( Discount Rate ) Salahsatufasilitasnyayaituadanyatingkatbungadiskonto yang maksudnyaadalahtingkatbunga yang ditetapkanpemerintahatas bank-bank umun yang meminjamke bank sentral. Jikapemerintahinginmenambahjumlahuang yang beredar, makapemerintahmelakukansuatucarayaitumenurunkantingkatbungapenjaman ( tingkatdiskonto ). Dengantingkatbungapinjaman yang lebihmurah, makakeinginan bank-bank untukmeminjamuangdari bank sentralmenjadilebihbesar, sehinggajumlahuang yang beredarbertambahdansebaliknya

  13. 3. RasioCadanganWajib ( Reserve Requirement Ratio ) Penetapan ratio cadanganwajibjugadapatmengubahjumlahuang yang beredar. Jkarasiocadanganwajibdiperbesar, makakemampuan bank memberikankreditakanlebihkecildibandingkansebelumnya. 4. Imbaunan Moral ( Moral Persuasion ) Denganimbauan moral, otoritasmonetermencobamengarahkanataumengendalikanjumlahuang yang beredar.

  14. Kebijakanmoneterdankeseimbanganekonomi: analisis is-lm Dalamperekonomianpasar, kenaikantingkatbungamengidentifikasikantelahterjadinyakelebihanpermintaaninvestasi. Akibatnyadapatdilihatdari 2 sisiyaitu : • Sisi Output Kenaikantingkatbungaakanmenyebabkanadabeberaparencanainvestasi yang dibatalkan, sebagaiakibatnyapertambahankapasitasproduksimenjadikecil. • SisiBiaya Kenaikantingkatbungaakanmenaikkanbiayaproduksidikarenakannaiknyabiaya modal

  15. SELESAI

More Related