1 / 5

Kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dalam hubungan Internasional

Kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dalam hubungan Internasional. Jessica Tiarany S Vanessa Wangania. Produk Halal , Keunggulan Indonesia.

alban
Download Presentation

Kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dalam hubungan Internasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanPemerintahdibidangekonomidalamhubunganInternasional Jessica Tiarany S Vanessa Wangania

  2. ProdukHalal, Keunggulan Indonesia JAKARTA, KOMPAS.com-MenteriPerindustrianMohamad S Hidayatmenuturkan, Indonesia memilikikekuatandalammemproduksiprodukhalal, terutamamakanandanminuman. Hal inidisampaikanHidayatditemuidiselamengunjungipameran Muslim World Biz 3 di Jakarta Convention Center, Minggu (16/9/2012) sore. Bersama Malaysia, Indonesia memilikistandar yang berlakusecarainternasional. Dan itubisamenjadireferensibaginegara lain. "Inisaatnyakitalebihbisamempromosikankarenaprodukhalalkitaditerimadisemuanegarasebagaiproduk yang memilikistandar," kataHidayat. MenurutHidayat, pertemuan Muslim World Biz yang dihadirilebihdari 30 negaratersebutbertujuanmempererathubunganbisnisantaramereka. KementerianPerindustrianmembukastanbesarmengikutsertakanindustrikecildanmenegah yang dianggapkedepanmempunyaipasardiantaranegaraanggota. Dan kalausetiaptahundilakukan, makapelakubisnisitulah yang nantiakanmenentukan demand dansuplay. Dan industriakanmemproduksiproduk yang diminatidinegaraanggota, kataHidayat. Keunggulan lain yang dimiliki Indonesia adalahindustrikreatif yang diminatinegara lain. Hidayatmengatakan, hal yang pentingadalahmasing-masingindividumenindaklanjutitransaksiataukontak yang telahterjalin. Kamihanyamemfasilitasi, terutamadari IKM, agar produkmerekabisadipamerkandi forum ini yang diikutipesertainternasional, kataHidayat.

  3. Komentar Menurutsayainimerupakanhalbaik. Selainprodukinidikenalhalal, produkinidapatditerimadinegara-negaradibidanginternasional. Hal inidapatmemperbaikiekonomi Indonesia yang sedangmerosotdandapatmemperbaikinama Indonesia yang sempatmemburukdimatadunia. Pemerintahharuslebihmeningkatusahainidanlebihmemperhatikanlebilagikualitasproduk Indonesia.

  4. Anggaran Negara DinilaiTerkurasUntuk Bayar Utang TEMPO.CO, Jakarta - KoordinatorKoalisi Anti Utang, DaniSetiawanmenyatakanrancangananggaranpendapatanbelanjanegara (RAPBN) 2013 masihterkurasuntukpembayarancicilanpokokdanbungautang. Hal ini, katanya, akanberdampaklangsungberkurangnyaporsianggaranuntuksektor yang lebih vital danprioritas. Danimemaparkandalam RAPBN 2013 porsipembayarancicilanbungadanpokokutangmencapaiRp 171,7 triliunatau 15 persenterhadapbelanjapemerintahpusat. RinciannyauntukpembayaranbungaRp 113,24 triliundanpokokutangluarnegerisebesarRp 58,4 triliun. "Angkaitunaik 2,4 persendibandingtahunini yang sebesarRp 167,5 triliun," katadia, Ahad 16 September 2012. Menurutdia, besarnyacicilanbungaitudisebabkanbesarnyapembayaranbungaobligasirekapitulasiperbankan. Soalterkurasnyaanggaranuntukpembayaranutangini, dampaknyabisadilihatdariminimnyaanggaranuntukpeningkatankesejahteraanrakyatdanpelayananumum. Alokasipembayaranutangbahkanjauhlebihbesarketimbanganggarankesehatan yang hanyaRp 50,9 triliundan total anggaranketahananpanganRp 83 triliun. Kondisiini, katanya, akanterusdipertahankanolehpemerintahdalamrangkamenjalankankebijakan net negative flow dimanapenarikanutangbarulebihsedikitdaripadapembayaranutang. "Inilangkahkonyoldanbukansolusipermasalahanutang," ungkapnya. Jikapemerintahseriusinginmenghapushutang, menurutnyahalitubisadilakukandenganbeberapacara. Salahsatunyaadalahsikappolitikpemerintahdengandesakanpenghapusanutangdari DPR. DPR, katadia, bisamembuatsuatutim yang khususuntukmenegosiasipenguranganataupenghapusanutang-utangnegarabaikdariluarmaupundalamnegeri. Tim tersebutanggotanyajugabisadiperluasuntukmemberitekananpolitiklebihtinggikepadapemerintahsepertiBadanPemeriksaKeuanganmisalnya. Sehingganantitimtersebutmemilikikekuatanmendesakpemerintahuntukmelakukandiplomasidankajianlebihdalamuntukmengurangipembayaranbungaobligasi. BPK disinimemperketatperannyadalammengauditutang-utangpemerintah yang kemudiandioptimalkanoleh DPR untukaksipengawasanatauhasil audit dijadikansemacam alarm pemerintahuntukmengurangiutang. Denganbegitu, diperkirakandalam 5 tahunutang-utangpemerintahakanberkurangsecarasignifikan. Langkahdiplomasisepertiini, katanya, sudahpernahdilakukanolehpemerintah Myanmar danterbuktimerekamampumenghapusutangmerekaterhadapJepang yang sebesar US$ 3 miliar. Pakistan jugapernahmelakukanhalserupaterhadapAmerikaSerikat. Dalamnegosiasitersebut, minimal negaraharusmemiliki bargain politikdanpenawarankeuntunganekonomidariapa yang bisadilakukandenganpenghapusanutangtersebut. "Agenda penghapusanutangadalah agenda untukmenegakkankonstitusidanmendorongpercepatanpeningkatankesejahteraanrakyat," tegasnya.

  5. Komentar Inilahmasalahnegarakitadari yang takpernah tau kapanakhirnya. Pemerintahsepertinyasulitsekaliuntukmenyelesaikanekonomi Indonesia yang merosot. Di bidanginternasionalnegarakitasangatjauhtertinggaldarinegaralainnya. Padahalkitasudahmerdekalebihdarisetengahabad. Iniperluditanganisecepatnyaolehpemerintah. Kalaudibiarkan, makanegarakitaakanbangkrutdanakangagal. Hutangdanhutanghanyamencorengkannamanegarakita yang sebenarnyasangatkayaakansumberdayaalamnamunkitasebagaipemilik yang takpintarmengelolanya.

More Related