1 / 42

Pajak Provinsi

Pajak Provinsi. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor ; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ; d. Pajak Air Permukaan ; dan e. Pajak Rokok. O bjek Pajak Subjek Pajak Wajib Pajak.

clarke-newman
Download Presentation

Pajak Provinsi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PajakProvinsi Mas Henk

  2. JenisPajakProvinsiterdiriatas: • a. PajakKendaraanBermotor; • b. Bea BalikNamaKendaraanBermotor; • c. PajakBahanBakarKendaraanBermotor; • d. PajakAir Permukaan; dan • e. PajakRokok. Mas Henk

  3. ObjekPajakSubjekPajakWajibPajak • (1) ObjekPajakKendaraanBermotoradalahkepemilikandan/ataupenguasaanKendaraanBermotor. • (2) TermasukdalampengertianKendaraanBermotorsebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahkendaraanbermotorberodabesertagandengannya, yang dioperasikandisemuajenisjalandaratdankendaraanbermotor yang dioperasikandi air denganukuranisikotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampaidengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). • (3) DikecualikandaripengertianKendaraanBermotorsebagaimanadimaksudpadaayat (2) adalah : • a. keretaapi; • b. KendaraanBermotor yang semata-matadigunakanuntukkeperluanpertahanandankeamanannegara; • c. kendaraanbermotor yang dimilikidan/ataudikuasaikedutaan, konsulat, perwakilannegaraasingdenganasastimbalbalikdanlembaga-lembagainternasional yang memperolehfasilitaspembebasanpajakdariPemerintah; dan • d. objekPajaklainnya yang ditetapkandalamPeraturan Daerah. Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  4. PajakKendaraanBermotor Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  5. PajakKendaraanBermotor Mas Henk PajakKendaraanBermotor DasarpengenaanPajak

  6. Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  7. Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  8. Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  9. Mas Henk

  10. Pasal6 Mas Henk

  11. PenjelasanPasal 6 ayat (1) huruf b : Pajakprogresifuntukkepemilikankeduadanseterusnyadibedakanmenjadikendaraanrodakurangdari 4 (empat) dankendaraanroda 4 (empat) ataulebih. Contoh: Orangpribadiataubadan yang memilikisatukendaraanbermotorroda 2 (dua), satukendaraanroda 3 (tiga), dansatukendaraanbermotorroda 4 (empat) masing-masingdiperlakukansebagaikepemilikanpertamasehinggatidakdikenakanpajakprogresif. Mas Henk

  12. Pasal 7 Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  13. Pasal 8 Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  14. PenjelasanPasal 8 Ayat (3) : Yang dimaksuddengan ”keadaankahar (force majeure)” adalahsuatukeadaan yang terjadidiluarkehendakataukekuasaanWajibPajak, misalnyaKendaraanBermotortidakdapatdigunakanlagikarenabencanaalam. Mas Henk PajakKendaraanBermotor

  15. BagianKetigaBea BalikNamaKendaraanBermotor Pasal 9 ObjekPajak Bea BalikNamaKendaraanBermotoradalahpenyerahankepemilikanKendaraanBermotor. (2) TermasukdalampengertianKendaraanBermotorsebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahkendaraanbermotorberodabesertagandengannya, yang dioperasikandisemuajenisjalandaratdankendaraanbermotor yang dioperasikandi air denganukuranisikotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampaidengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  16. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  17. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  18. Pasal 10 Pasal 11 Dasarpengenaan Bea BalikNamaKendaraanBermotoradalahNilaiJualKendaraanBermotorsebagaimanadimaksuddalamPasal 5 ayat (9). Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  19. Pasal 12 Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  20. Pasal 13 Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  21. Pasal 14 WajibPajak Bea BalikNamaKendaraanBermotorwajibmendaftarkanpenyerahanKendaraanBermotordalamjangkawaktu paling lambat 30 (tigapuluh) harikerjasejaksaatpenyerahan. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  22. Pasal 15 Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  23. BagianKeempatPajakBahanBakarKendaraanBermotorPasal 16 ObjekPajakBahanBakarKendaraanBermotoradalahBahanBakarKendaraanBermotor yang disediakanataudianggapdigunakanuntukkendaraanbermotor, termasukbahanbakar yang digunakanuntukkendaraandi air. Mas Henk Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor

  24. Pasal 17 : Mas Henk Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor

  25. PenjelasanPasal 17 Ayat (3) PemungutanPajakBahanBakarKendaraanBermotordilakukanolehprodusendan/atauimportirataunama lain sejenisatasbahanbakar yang disalurkanataudijualkepada: • 1. Lembagapenyalur, antara lain, StasiunPengisianBahanBakaruntukUmum (SPBU), StasiunPengisianBahanBakaruntuk TNI/POLRI, Agen Premium danMinyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), StasiunPengisianBahanBakar Bunker (SPBB), StasiunPengisianBahanBakar Gas (SPBG), yang akanmenjual BBM kepadakonsumenakhir (konsumenlangsung); • 2. Konsumenlangsung, yaitupenggunabahanbakarkendaraanbermotor. Dalamhalbahanbakartersebutdigunakansendirimakaprodusendan/atauimportirataunama lain sejeniswajibmenanggungPajakBahanBakarKendaraanBermotor yang digunakansendiriuntukkendaraanbermotornya.Produsendan/atauimportirataunama lain sejenistidakmengenakanPajakBahanBakarKendaraanBermotorataspenjualanbahanbakarminyakuntukusahaindustri.DalamhalpembelianBahanBakarKendaraanBermotordilakukanantarpenyediaBahanBakarKendaraanBermotor, baikuntukdijualkembalikepadalembagapenyalurdan/ataukonsumenlangsung, maka yang wajibmengenakanPajakBahanBakarKendaraanBermotoradalahpenyedia yang menyalurkanBahanBakarKendaraanBermotorkepadalembagapenyalurdan/ataukonsumenlangsung. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  26. Pasal 18 • DasarpengenaanPajakBahanBakarKendaraanBermotoradalahNilaiJualBahanBakarKendaraanBermotorsebelumdikenakanPajakPertambahanNilai. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  27. Pasal 19 Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  28. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  29. PenjelasanPasal 19 Ayat (2) Pemberlakuanketentuaninidilakukandenganmemperhatikankesiapan Daerah untukmembedakanpenggunabahanbakaruntukkendaraanumumdengankendaraanpribadi. • Ayat (3) • PenetapantarifdanmekanismepenentuanhargaBahanBakarKendaraanBermotorolehPemerintahdilakukanuntukjangkawaktu paling lama 3 (tiga) tahun, mengingatBahanBakarKendaraanBermotormerupakanbarangstrategis yang menyangkuthajathiduporangbanyak. Kenaikanhargaminyakakanmenambahdanabagihasil yang berasaldaripenerimaansektorpertambanganminyakbumidan gas bumidalambentukdanaalokasiumumtambahan. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  30. Pasal 20 BesaranpokokPajakBahanBakarKendaraanBermotor yang terutangdihitungdengancaramengalikantarifpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 19 ayat (6) dengandasarpengenaanpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 18. Mas Henk Bea Balik Nama KendaraanBermotor

  31. BagianKelimaPajak Air PermukaanPasal 21 Mas Henk

  32. Pasal 22 Mas Henk

  33. Pasal 23 Mas Henk

  34. Pasal 24 Pasal 25 Mas Henk

  35. BagianKeenamPajakRokokPasal 26 Mas Henk

  36. PenjelasanPasal 26 Ayat (2) Yang dimaksuddengan "sigaret" adalahhasiltembakau yang dibuatdaritembakaurajangan yang dibalutdengankertasdengancaradilinting, untukdipakai, tanpamengindahkanbahanpenggantiataubahanpembantu yang digunakandalampembuatannya.Sigaretterdiriatassigaretkretek, sigaretputih, dansigaretkelembakkemenyan.Sigaretkretekadalahsigaret yang dalampembuatannyadicampurdengancengkih, ataubagiannya, baikaslimaupuntiruantanpamemperhatikanjumlahnya.Sigaretputihadalahsigaret yang dalampembuatannyatanpadicampuridengancengkih, kelembak, ataukemenyan.Sigaretputihdansigaretkretekterdiriatassigaret yang dibuatdenganmesinatau yang dibuatdengancara lain, daripadamesin.Yang dimaksuddengan “sigaretputihdansigaretkretek yang dibuatdenganmesin” adalahsigaretputihdansigaretkretek yang dalampembuatannyamulaidaripelintingan, pemasangan filter, pengemasannyadalamkemasanuntukpenjualaneceran, sampaidenganpelekatan pita cukai, seluruhnya, atausebagianmenggunakanmesin.Yang dimaksuddengan “sigaretputihdansigaretkretek yang dibuatdengancara lain daripadamesin” adalahsigaretputihdansigaretkretek yang dalamprosespembuatannyamulaidaripelintingan, pemasangan filter, pengemasandalamkemasanuntukpenjualaneceran, sampaidenganpelekatan pita cukai, tanpamenggunakanmesin.Sigaretkelembakkemenyanadalahsigaret yang dalampembuatannyadicampurdengankelembakdan/ataukemenyanaslimaupuntiruantanpamemperhatikanjumlahnya.Yang dimaksuddengan “cerutu” adalahhasiltembakau yang dibuatdarilembaran-lembarandauntembakaudiirisatautidak, dengancaradigulungdemikianrupadengandauntembakau, untukdipakai, tanpamengindahkanbahanpenggantiataubahanpembantu yang digunakandalampembuatannya.Yang dimaksuddengan “rokokdaun” adalahhasiltembakau yang dibuatdengandaunnipah, daunjagung (klobot), atausejenisnya, dengancaradilinting, untukdipakai, tanpamengindahkanbahanpengganti. Mas Henk

  37. Pasal 27 Mas Henk

  38. Pasal 28 DasarpengenaanPajakRokokadalahcukai yang ditetapkanolehPemerintahterhadaprokok. • PenjelasanPasal 28 : • Yang dimaksuddengan “cukai” adalahpungutannegara yang dikenakanterhadaphasiltembakauberupasigaret, cerutu, danrokokdaunsesuaidenganperaturanperundang-undangandibidangcukai, yang dapatberupapersentasedarihargadasar (advalorum) ataujumlahdalam rupiah untuksetiapbatangrokok (spesifik) ataupenggabungandarikeduanya. • Contoh:Tarifcukaispesifik : Rp200/batangTarifadvalorum : 40% dariHargaJualEceran (HJE) yang ditetapkanPemerintah.JikaPemerintahhanyamengenakantarifspesifik, dasarpengenaanpajakadalah Rp200/batang.JikaPemerintahhanyamengenakantarifadvalorum, dasarpengenaanpajakadalah 40% x HJE.JikaPemerintahmengenakantarifspesifikdanadvalorum, dasarpengenaanpajakadalah (Rp200/batang + 40% HJE). Mas Henk

  39. Pasal 29TarifPajakRokokditetapkansebesar 10% (sepuluhpersen) daricukairokok. • PenjelasanPasal 29 • PadasaatdiberlakukannyaketentuanmengenaiPajakRokok, pengenaanPajakRokoksebesar 10% (sepuluhpersen) daricukairokokdiperhitungkandalampenetapantarifcukainasional. Hal inidimaksudkan agar terdapatkeseimbanganantarabebancukai yang harusdipikulolehindustrirokokdengankebutuhanfiskalnasionaldan Daerah • Contoh: • Dalamtahun 2011 penerimaancukainasionalsebesar 100, dandiproyeksikanmeningkat 10% setiaptahunnyasesuaidenganpetajalurindustrirokoknasional. TanpaadanyapengenaanPajakRokokoleh Daerah, penerimaancukainasionaltahun 2012 menjadi 110, kemudianmeningkatmenjadi 121 ditahun 2013.Padatahun 2014, saatmulaidiberlakukannyaPajakRokok, penerimaancukainasionaldiproyeksikansebesar 133, yang terdiridari 121 sebagaipenerimaancukaiPemerintahdan 12 sebagaiPajakRokokuntuk Daerah. Polainiberlanjutuntuktahun 2015 danseterusnya. Mas Henk

  40. Ilustrasidalambentuktabeldapatdilihatberikutini: Mas Henk

  41. Pasal 30 • BesaranpokokPajakRokok yang terutangdihitungdengancaramengalikantarifpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 29 dengandasarpengenaanpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 28. • Pasal 31 • PenerimaanPajakRokok, baikbagianprovinsimaupunbagiankabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluhpersen) untukmendanaipelayanankesehatanmasyarakatdanpenegakanhukumolehaparat yang berwenang. Mas Henk

  42. PenjelasanPasal 31 : Pelayanankesehatanmasyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaandanpemeliharaansaranadanprasarana unit pelayanankesehatan, penyediaansaranaumum yang memadaibagiperokok (smoking area), kegiatanmemasyarakatkantentangbahayamerokok, daniklanlayananmasyarakatmengenaibahayamerokok.PenegakanhukumsesuaidengankewenanganPemerintah Daerah yang dapatdikerjasamakandenganpihak/instansi lain, antara lain, pemberantasanperedaranrokokilegaldanpenegakanaturanmengenailaranganmerokoksesuaidenganperaturanperundang-undangan. Mas Henk

More Related