KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA Jl Condet Raya no 9, Al Hawi Cililitan Jakarta Timur,

1. Gerakan Buruh Indonesia“Dari Gerakan Pabrik ke Publik menuju Gerakan Kebangsaan”Semangat baru anak bangsa mewujudkan Gerakan Indonesia Baru yang berkeadilan, sejahtera & Berdaulat KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA Jl Condet Raya no 9, Al Hawi Cililitan Jakarta Timur, Email :kspi_citu@yahoo.com , Telp/Fax : 021 80877277

2. Cita –Cita Gerakan Buruh sejalan dengan Cita-citaKemerdekaan

3. Nilai Dasar Perjuangan Gerakan BuruhSejalan dengan Pancasila

4. Isu Utama Perjuangan BuruhSejalan dengan Amanah UUD 1945

5. 9 Program Jaminan Sosial dalam Konvensi ILO 102 • Jaminansosialmerupakansejumlahaturan yang menjaminproteksiataskonsekuensikeuanganatas 9 risiko Usiatua Kesehatan Pengangguran Membesarkananak Kecelakaankerja Kecacatan Sakit Kehamilan Kematianpencarinafkah

6. TREND EKONOMI INDONESIANilaiPDB AtasDasarHargaBerlakuMenurutLapangan Usaha Tahun 2004 – 2012 • Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2012 6,4 persendanMeningkatTiapTahunnya • PDB Indonesia Tahun 2012 Peringkat 16 Dunia • Indonesia TergabungdalamAnggota Negara G20 • Indonesia Satu-satunya Negara ASEAN yang TergabungDalam G20 • Ekonomi Indonesia Terkuat Se ASEAN

7. PerkembanganRealisasiInvestasi PMA BerdasarkanLaporanKegiatanPenanaman Modal (LKPM) • Total Penanaman Modal AsingMeningkat 26,14% Tahun 2012 • Penanaman Modal AsingSektorIndustri (warnamerah) Meningkat 73,35% Keterangan, • Primer  tanamanpangan & perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanandanpertambangan • Sekunder Industri • Tersier listrik, gas, air, kontruksi, perdagangan & reparasi, hotel & restoran, transportasi, komunikasi, perumahan, danjasalainnya

8. 13 Negara FavoritInvestasi Asia VersiEconomist Corporate Network • Indonesia Peringkat 3 TerfavoritInvestasi Asia • 50 persenrespondeninginmeningkatkaninvestasinyadi Indonesia • 27 persencenderunguntukmempertahankaninvestasinya di Indonesia

9. BKPM Catat Rekor Baru sepanjang sejarah Investasi Triwulan III Lampaui Rp 100 Triliun • JAKARTA, 23 Oct 2013 Jaringnews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengumumkan angka realisasi investasi triwulan III 2013 (Juli September). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilainya melampaui Rp 100 triliun atau tepatnya Rp 100,5 triliun. Ini juga merupakan kenaikan 22,9 persen bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2012."Ini merupakan yang pertama kali terjadi. Dan, yang menarik porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) semakin besar sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) juga masih tetap tumbuh," kata Mahendra, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (23/10). Ini merupakan jumpa pers resmi perdananya sejak ia menjabat kepala BKPM. Menurut Mahendra, tercapainya realisasi investasi melampaui Rp 100 triliun mencerminkan minat investasi ke Tanah Air mulai mengalami stabilisasi di tingkat yang tinggi. Ia menambahkan, pada triwulan kedua tahun ini angka Rp 100 triliun sudah nyaris tercapai, yaitu Rp 99,8 triliun. Sedangkan pada triwulan pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp 93 triliun. Mahendra juga menekankan bahwa sejak tahun 2010, BKPM tidak lagi melaporkan angka rencana investasi, melainkan realisasi investasi. Itu berarti angka yang dilaporkan tersebut benar-benar merupakan investasi yang pasti akan terealisasi. "Sebab kritik yang muncul ketika itu, kalau hanya rencana, belum tentu direalisasikan," tutur dia. Secara kumulatif realisasi investasi sejak Januari hingga September tahun ini mencapai Rp 293,3 triliun. Ini terdiri dari PMDN sebesar Rp 94,1 triliun dan PMA sebesar Rp 199,2 triliun. Dibandingkan dengan investasi Januari-September tahun lalu, ini merupakan kenaikan 27,6 persen.Mahendra melanjutkan, realisasi PMDN pada triwulan III  naik sebesar 32,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan realisasi PMA, naik sebesar 18,4 persen. Ada pun porsi PMDN pada triwulan ketiga ini mencapai 33,3 persen dari total investasi, naik dibanding pada periode yang sama tahun lalu sebesar 30,8 persen. Sedangkan porsi PMDN periode Januari-September, mencapai 32,1 persen, naik dari 28,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.Meningkatnya porsi PMDN ini, lanjut Mahendra, sudah terjadi sejak awal tahun 2012. "Ini menggambarkan bahwa struktur dan kemampuan perusahaan-perusahaan domestik meningkat dan semakin besar. Baik pada perusahaan besar, menengah maupun perusahaan kecil menuju menengah," tutur dia. Dengan tercapainya realisasi investasi sebesar Rp 100,5 triliun pada triwulan ketiga, Mahendra yakin target BKPM untuk mencatatkan realisasi investasi  sebesar Rp 390 triliun, akan tercapai. "Ini masih ada waktu tiga bulan, akan kita manfaatkan sebaik mungkin," kata Mahendra. (Ben / Nky)

10. Pemerintah membuka 20 Kawasan industri baru • JAKARTA, KOMPAS.com — Guna mendukung usaha pencapaian target 40 persen populasi industri di luar Pulau Jawa, pemerintah akan mengembangkan industri yang berbasis sumber daya dengan membangun kawasan industri baru.Berdasar data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dirilis pada Rabu (31/7/2013), Indonesia hingga 2013 memiliki 74 kawasan industri dengan sebaran 55 kawasan industri di Pulau Jawa (total luas 22.795,90 hektar), 16 kawasan industri di Pulau Sumatera (4.493,45 hektar), 1 kawasan industri di Pulau Kalimantan (546 hektar), dan 2 kawasan industri di Pulau Sulawesi (2.203 hektar).Dalam data Kemenperin turut disebutkan, jumlah tersebut ke depan akan bertambah karena kehadiran kawasan-kawasan industri baru yang akan dikembangkan, yakni:1. Jawa Barat 9. Kepulauan Bangka Belitung 11. Kalimantan Selatan • - Cilamaya/Karawang (3.100 Ha) - Bangka ( 765,4 Ha) - Batu Licin ( 530 Ha)- Majalengka (877 Ha)2. Jawa Tengah 10. Riau 12. Kalimantan Timur- Kendal (795,6 Ha) - Tanjung Buton ( 1.000 Ha) - Kariangau ( 1.989,5 Ha)- Boyolali (282 Ha)3. Jawa Timur 11. Lampung 13. Maluku Utara- Gresik (4.285 Ha) - Tanggamus ( 2.000 Ha) - Halmahera Timur ( 300 Ha)- Lamongan (950 Ha) - Jombang (812,2 Ha)4. DI Yogyakarta 12. Sulawesi selatan 14. Papua Barat- Kulonprogo (2.646 Ha) - Gowa ( 842,1 Ha) - Tangguh ( 2.152 Ha)5. Sumatera Utara 13. Sulawesi Tengah 15. Sulawesi Utara- Sei Mangkei (2.002 Ha) - Palu ( 1.500 Ha) - Bitung ( 610 Ha)- Kuala Tanjung (2.000 Ha)

11. Mengapa Buruh Terus Bergerak ?Memperjuangkan “JAMHOSTUM” • Indonesia dengan sumber daya alam yang kaya Raya ditambah kini menjadi salah satu kekutan ekonomi dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6% dan menjadi tujuan market dunia dan investasi dunia. • Namun Ironis, ketika buruh bekerja namun tetap miskin dan menderita • Upah buruhnya sangat rendah dibanding negara ASEAN lainnya. ( hanya peringkat 69 dari 169 negara • Pekerja dengan status yang tidak jelas ( Outsourcing dan kontrak ) makin meningkat hingga ,mencapai 66 % • Rakyat yang terakses jaminan kesehatan hanya 72 % saja, padahal biaya yang dibutuhkan untuk mengcover seluruh rakyat kurang lebih hanya 50 triliun • Pekerja dengan tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi hanya 10 % saja, karena pemerintah gagal dalam memberikan akses pendidikan murah • Akibat mahlanya tanah dan rumah, di DKI Jakarta hanya 46 % rakyat yang mempunyai kepemilikan rumah

12. PerbandinganUpah Minimum Indonesia dengan Negara Asia danEropaTahun 2013 Sumber: http://unitedexplanations.org(2013) danhttp://www.bles.dole.gov.ph(2013) diolah

13. TabelPerbandinganUpah Minimum Beberapa Negara Tahun2013 • upah minimum Indonesia (Jakarta) beradajauh di bawahupah minimum Filipina, Thailand, & China • Bahkanupah minimum Jawa Tengah 2013 Rp.830.000 (85,38 US$) lebihrendahdariupah minimum Vietnam sebesarRp. 923.300 • Gariskemiskinankota rata-rata sebesarRp. 1109528 per keluarga. Makaupah minimum seorangkepalakeluarga di Jateng, NTT, Yogyakarta, Jabar, danSultengberada di bawahgariskemiskinan rata-rata keluarga • Pengeluaranpokokrata2 Tahun2012 Rp.2.653.076 per keluarga. Makaupah minimum tertinggi Indonesia (Jakarta) masihbelummencukupipengeluaranpokok rata-rata keluarga Indonesia dalamsatubulansedangkantingkatharga Jakarta cenderunglebihtinggidibandingdaerah lain

14. 10 orang terkaya Indonesia menurut FORBES 2013

15. Perbandingan UMP dengan KHL Tahun 2013Masih ada 22 Provinsi yang upahnya dibawah Kelayakan Sumber: http://www.wageindicator.org/main/minimum-wages/indonesia (diolah)

16. Mengapa Buruh Selalu Menuntut Kenaikan Upah ? • Sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Panduan Depnaker tentang KHL, maka prosedur penetapan Upah Minimum sebagai berikut : a. Dewan Pengupahan Mensurvey 60 item kebutuhan hidup layak pekerja lajang setiap bulannya dari bulan Februari 2013 hingga Oktober 2013 b. Karena survey tidak dilakukan hingga akhir desember 2013 dan akhir desember 2014, maka dihitung kanalisis regresi ( Kecendrungan) dan proyeksi Kebutuhan hidup layka ( KHL) pekerja di tahun berikutnya ( 2014) c. Sesuai dengan UU 13, Upah minimum didasarkan juga kepada angka pertumbuhan ekonomi , produktivitas. d. Sebagai tambahan, untuk mengantisipasi perubahan harga ditahun depan, dihitung juga proyeksi inflasi tahun depan. Namun dalam realitasnya : • Komponen yang disurvey masih belum memuat k dan menghitung dengan benar kebutuhan riil pekerja • Hasil survey kebutuhan hidup Layak ( KHL) yang diputuskan tidak menghitung analisi kecendrungan dan proyeksi KHL tahun depan • Penetapan Upah di sebagian besar provinsi, hanya didasarkan pada angka survey KHL ditahun ini , bahkan lebij rendah dari hasil survey • Dalam penetapan Upah minimum, angka KHL tidak ditambah lagi dengan angka pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan proyeksi inflasi Sehingga upah Hasil yg diputuskan jauh dari kelayakan

17. Kebutuhan Rill pekerja Yang belum masuk dalam 60 item KHL Penambahan kuantitas KHL : • Jaket ( Sandang) • Kipas Angin ( perumahan ) • Jam , jam tangan atau jam dinding ( perumahan) • Televisi ( perumahan) • Minyak Wangi / parfum ( Kesehatan) • Bedak / make up ( Kesehatan) • Sepatu olah raga ( kesehatan) • Vitamin ( Kesehatan) • HP sederhana( Komunikasi) • Pulsa ( Komunikasi & pendidikan) Perubahan Kualitas perhitungan KHL • Perumahan ( dari sewa 1 petak menjadi sewa rumah 3 petak atau type 30 an ) • Perhitungan Transportasi ( dari 1 x naik buswas menjadi 3 x naik pp) • Air pam ( ditambah kubiknya) • Listrik ( ditambah dari 450/900 menjadi 1300 VA )

18. PersentaseRumahTanggamenurutProvinsidan Status KepemilikanRumahMilikSendiri, 2007-2011Akibat mahalnya rumah, Di DKI Jakarta , hanya 46,63% warga yang memiliki Rumah Sumber: BPS-RI 2013 (diolah)

19. Data Pekerja berdasarkan Pendidikan ( Data BPS 2013) • Pendidikan Jumlah ( dalam juta) TH 2012 Th 2013 • Sekolah dasar 53.88 juta 54.62 juta • Sekolah menengah Pertama 20.22 juta 20.29 juta • Sekolah Menengah Atas 17.24 juta 17.77 juta • Diploma III 2.98 juta 3.22 juta • Universitas 6.98 juta 7.94 juta • Total 110,81 juta 114.02 juta Sungguh Ironis, bila di Korea Selatan hampir 80% rakyatnya bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, di Indonesia hanya 10 % saja tenaga kerja nya yang lulusan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan program wajib belajar hanya 9 th ( hanya sampai dengan SMP saja)

20. Biaya Rata-rata Per Bulan 3 Universitas Terbaik

21. JumlahPendudukyang Memilikiakses JaminanKesehatan 2013 Baru72% PendudukygMemilikiJaminanKesehatanPadaTahun 2013

22. PerbandinganPorsiBelanja Negara UntukBelanjaPegawai, Kesehatan, & Jamsosdalam APBN 2013 Amanah konstitusi : Pasal171 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatantelahmewajibkanalokasi 5% untukanggarankesehatandalamAPBN & 10 % dari APBD diluar gaji. Tahun2013 APBN kesehatanbelummencapai 5%, hanyasebesar 17,49 Triliun Rupiah dariseharusnya90 triliun ( APBN) dan APBD sekitar 50 triliun Padahal Seandainya pemerintah menanggung biaya kesehatan seluruh rakyat dg iuran Rp. 19.200, dana yang dibutuhkan tidak lebih 60 triliun, masih jauh dari kewajiban negara

23. Defisit Anggaran Negara karena Minimnya pendapatan pajakakibat tidak maksimalnya kerja Kemenkeu keteranganmantan MentrikeuanganAgusMartowardojo. • Terdapat60 juta orang denganpenghasilankenapajaknamunhanya 20 jutadiantaranya yang mendaftarkandiri. Diantara 60 juta orang tersebuthanya 8,8 juta orang atausebesar14,7 persen yang membayarpajaknya. • Selainituterdapat 1,9 jutadari5 jutabadanusahayang mendaftarkandirinyasebagaiwajibpajak (WP). Namunsayangnyahanya 520 ribubadanusahayang membayarpajaknyaatausetaradengan10,4 persen. • Dalamperingkatduniapenerimaanpajak Indonesia menempatiperingkat 174 dari 215 negara.

24. Profil Utang Pemerintah Sumber: Kementerian Keuangan RI, Agustus 2013

25. Negara “Gagal” Dalam Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan ?

26. Semangat Menuju Indonesia Baru

27. Gagasan Indonesia Baru

28. Manifesto Kedaulatan Bangsa • Dalam Rembug Nasional yg digelar KSPI di Hotel Puri Denpasar, Kuningan 21-22 okt yg merupakan kelanjutan dari acara Dialog Kebangsaan muncul banyak gagasan cemerlang untuk mengagas Indonesia baru. Diantaranya muncul gagasan untuk membuat DEKLARASI MANIFESTO KEDAULATAN yg isinya diantaranaya berisi gagasan Indonesia baru: 1. Indonesia tanpa penindasan.2. Indonesia tanpa penjajahan sumber daya alam.3. Indonesia tanpa upah murah4. Indonesia tanpa perbudakan5. Indonesia tanpa impor pangan6. Indonesia tanpa impor tenaga kerja7. Indonesia mandiri tanpa utang 8. Menjadikan buruh sebagai subjek perubahan dan subjek perekonomian9. Menjadikan petani, pertanian dan nelayan sebagai sumber penghidupan.10. Menjadikan Guru dan pendidikan sebagai fondasi peradaban

29. Manifesto Kedaulatan Bangsa • Poin diatas akan terus di kaji sebagai jawaban menuju Indonesia baru. yg dilandasi semangat perubahan, kebersamaan, kemandirian, mewujudkan Indonesia yg adil sejahtera tanpa penindasan dan tanpa korupsi.Manifesto kedaulatan ini akan terus dikaji dan disosialisasikan hingga menjadi pemahaman dan komitmen bersama buruh, tani, nelayan, guru & elemem lainnya dalam mewujudkan Indonesia baru.

30. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN 1. Share Profit yang adil , melalui upah yang layak adalah kemestian, untuk mempertahankan daya beli masyarakat 2. Peningkatan Kualitas jaminan Sosial, sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dalam hal : Kesehatan, Pendidikan, Perumahan. Melalui alokasi APBN untuk program tsb. 3. Peningkatan pendapatan Negara dalam APBN melalui optimalisasi pendapatan Pajak, terutama pajak badan usaha dan orang kaya, serta memperbesar persentase Bagi hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia menjadi penting, agar tidak ada alasan lagi defisit Anggaran. 4. Menjadikan SJSN sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa, dengan menjadikan program Jaminan hari Tua/ Pension sebagai Tabungan buruh (Rakyat) yang sangat besar dalam menghidupi ekonomi Indonesia secara mandiri.

31. « Pattern of SRATEGY » FROM CONCEPT – LOBBY - ACTION ( KLA) • LongMarch&Campaign to get support from public • Rally and demonstration at Government Office ,President Palace, Parliament. • ACTION • Discuss with stake holder such as : parliament, political party, government, NGO, public figure. • Discuss by social media such as Facebook & maillinglist • Press Conference & approach to Newspaper ,Radio and Television . • LOBBY Make Planning of Activity Workshop and Strategy, Legal draft or proposal • CONCEPT

32. What is the RESULT ? Outputs

33. Outsourcing Workers Current Condition Process Output Rule/Law • Minister decree no 19/2012 • Outsourcing workers become permanent worker • Start from Nov 2013 no more OS workers without follow the law Campaign for existing law act no 13/2003 that OS only allowed in 5 sector : catering , transportation ,cleaning service ,security and off shore by HOSTUM Mass rally Law Making • Long working hours (7 to 7) • Work at all type of production • Also at core/main product • NO Social security • NOT Covered by CBA/CLA • Union Busting FEEDBACK

34. Upah Outsourcing vsKaryawanTetap = 80%  less than 20%Comparation Wages between Permanent and OS Workers

35. What is the RESULT ? • Regulation of Ministry Man Power ( Per Men no 19 year2012) Strict only 5 Sectors • Change outsourcing workers become permanent or direct contract around 40 .000 Workers by Hostum Action during June ~ Oktober 2012 . • Ministry of Manpower make New Regulation for Outsourcing ( Revise Kep Men 101 & 220 year 2004 )

36. What is the RESULT ? • 16 Million Outsourcing workers change status become permanent and direct contract workers • Equal wages between permanent and kontract and Outsourcing workers