Haifa Aunur Rahim 125030401111030 Afrida Lindia Rahman 125030407111029

1. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK • Haifa AunurRahim 125030401111030 • AfridaLindiaRahman 125030407111029 • Febirizki D. P 125030407111032 KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

2. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Dalampelaksanaanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakanmemungkinkanterjadibahwaWajibPajak (WP) merasakurang/tidakpuasatassuatuketetapanpajak yang dikenakankepadanyaatauataspemotongan/pemungutanolehpihakketiga. WajibpajakdapatmengajukankeberatanhanyakepadaDirekturJendralPajak. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

3. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK DasarPengajuan • SuratKetetapanPajakKurang Bayar / SKPKB • SuratKetepanPajakKurang Bayar Tambahan / SKPKBT • SuratKetetapanPajakLebih Bayar / SKPLB • SuratKetetapanPajakNihil / SKPN • Pemotonganataupemungutanolehpihakketiga KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

4. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Pihak yang dapatmengajukankeberatan • WajibPajakBadanolehpengurus • WajibPajakorangpribadioleh WP yang bersangkutan • Pihak yang dipotongolehpihakketiga • Kuasa yang ditunjukdengansuratkuasa KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

5. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Tata carapengajuan • Diajukansecaratertulisdalambahasa Indonesia denganmengemukakanjumlahpajakterutang, jumlahpajak yang dipotong, ataujumlahrugimenurutperhitunganWajibPajakdenganmenyebutkanalasan-alasan yang jelas. • DalamhalWajibPajakmengajukankeberatanatassuratketetapanpajak, WajibPajakwajibmelunasipajak yang masihharusdibayar paling sedikitsejumlah yang telahdisetujuiWajibPajakdalampembahasanakhirhasilpemeriksaan, sebelumsuratkeberatandisampaikan. • Keberatanharusdiajukandalamjangkawaktu 3 (tiga) bulansejaksuratketetapanpajak, kecualiWajibPajakdapatmenunjukkanbahwajangkawaktuitutidakdapatdipenuhikarenadiluarkekuasaannya. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

6. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Sengketapajakadalahsengketa yang timbuldalambidangperpajakanantara WP denganpejabat yang berwenangsebagaiakibatdikeluarkannyakeputusan yang dapat diajukan banding kepada pengadilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding karena surat keputusan tentang keberatan atau jawaban dari keberatan kurang memuaskan. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

7. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK • Tata cara banding • Wajibpajakdapatmengajukan banding kebadanperadilanpajakterhadapkeputusankeberatannya yang ditetapkanolehDirekturJendralPajak. • Putusanbadanperadilanpajakbukanmerupakankeputusantatausahanegara. • Terhadapsatukeputusandiajukansatusurat banding KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALISlide 14 PERPAJAKAN KELAS D

8. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK • Permohonandiajukansecaratertulisdalambahasa Indonesia, denganalasan yang jelasdalamwaktutigabulansejakkeputusanditerima, dilampirisalinandarisuratkeputusantersebut. • Pengajuanpermohonan banding tidakmenundakewajibanmembayarpajaksetidaknya 50%. • Gugatan dapat di ajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat di lanjutkan ahli warisnya, kuasa hukum dari warisnya. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

9. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK • Terhadap bandingan dapat di ajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. • Banding di cabut/di hapus dari daftar sengketa: • Ketetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan • Putusan majelis/ hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat • Banding yang telah di cabut melalui penetapan putusan tidak dapat di ajukan kembali. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

10. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Syarat syarat mengajukan gugatan: Gugatan di ajukan secara tertulis kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud di atas tidak mengikat apabila jangka dimaksud tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

11. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Gugatan dapat di ajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat di lanjutkan ahli warisnya, kuasa hukum dari warisnya. Apabila selama proses gugatan, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha/ likuidasi permohonan di maksud dapat di lanjutkan oleh pihak menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

12. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK • Terhadap bandingan dapat di ajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. • Gugatan di cabut/di hapus dari daftar sengketa: • Ketetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan • Putusan majelis/ hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat • Gugatan yang telah di cabut melalui penetapan putusan tidak dapat di ajukan kembali. • Gugatan tidak menunda/menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak/kewajiban perpajakan. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

13. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK Permohonan penundaan dapat di kabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibat kepentingan penggugat sangat di rugikan jika di laksanakan penagihan pajak yang di gugat di laksanakan KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

14. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK PeninjauanKembali Hal-hal yang berkaitandenganpemeriksaanpeninjauankembali : Permohonanpeninjauankembalihanyadapatdiajukansatu kali kepadaMahkamahAgungmelaluipengadilanpajak. Permohonanpeninjauankembalitidakmenangguhkan/ menghentikanpelaksanaanputusanpengadilanpajak. Permohonan/ peninjauankembalidapatdicabutsebelumkeputusan, dandalamhalsudahdicabutpermohonanpeninjauankembalitersebuttidakdapatdiajukankembali. Permohonanpeninjauankembalihanyadapatdiajukanberdasarkanalasan-alasanantara lain. Apabilaputusanpengadilanpajakdidasarkanpadasuatukebohongan/ tipudidasarkanpadabukti-buktikemudianoleh hakim pidanadinyatakanpalsu. KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

15. MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK • MahkamahAgungmemeriksadanmemutuskanpermohonanpeninjauankembalidenganketentuan: • Dalamjangkawaktu 6bulan sejakpermohonanpeninjauankembaliditerimaolehMahkamahAgungtelahmengambilputusan, dalamhalpengadilanpajakmengambilputusanmelaluipemeriksaaanacarabiasa • DalamjangkawaktusatubulansejakpermohonanpeninjauankembaliditerimaolehMahkamahAgungtelahmengambilputusanmelaluipemeriksaanacaracepat. • Putusanataspermohonanpeninjauankembaliharusdiucapkandalamsidangterbukauntukumum KEBERATAN BANDING GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI PERPAJAKAN KELAS D

16.  TERIMA KASIH 