KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

3. NAMA SAYA : Dr. SETYO UTOMO, SH.,M.Hum PEKERJAAN : JAKSA SATSUS PENUNTUTAN JAM PIDSUS ALAMAT : Limus Pratama Regency F.3 No.9 Cileungsi Bogor Email : doctorsetyojpu@gmail.com HP : 0817.2009.73

4. Tempat dan tanggal lahir : PATI, JAWA TENGAH 29 NOVEMBER 1973

5. SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA YANG BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

6. PIDANA • Nestapa/derita • Yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) • Dikenakan pada seseorang • Yang secara sah telah melanggar hukum pidana • Melalui proses peradilan pidana

7. PEMIDANAAN PenjatuhanPidana/sentencing : • Upaya yang sah • Yang dilandasiolehhukum • Untukmengenakannestapapenderitaan • Padaseseorang yang melaluiprosesperadilanpidana • Terbuktisecarasahdanmeyakinkan • Bersalahmelakukansuatutindakpidana.

8. Teori-Teori Pemidanaan/Tujuan Pemidanaan menurut doktrin TeoriAbsolut/Retributif/Pembalasan (lex talionis): • Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan; • Orang yang salahharusdihukum (E. Kant, Hegel, Leo Polak).

9. Teori Relatif/Tujuan (utilitarian) • Menjatuhkan hukuman untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan: • Hukuman pd umumnya bersifat menakutkan, o.k.i, seyogyanya :Hukumanbersifatmemperbaiki/merehabilitasiorang yang “sakit moral” harusdiobati. • Tekananpada treatment/pembinaan. • Rehabilitasi, individualisasipemidanaan. • Anti punishment, model medis.

10. Tujuan Pemidanaan : Berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2008: • Prevensi umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat • Rehabilitasi & Resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. • Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat ( • LP = Lembaga Pemasyarakatan): • ” Mereka bukan penjahat, hanya tersesat, masih ada waktu untuk bertobat .. ”

11. Tujuan Pemidanaan • Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. • Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. • Pemidanaan tidak dimaksudkan utk menderitakan dan merendahkanmartabat manusia. • Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum memiliki Sentencing Guidelines (pedoman yang memuat tentang pemidanaan), tp sudah dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008.

13. SISTEM PEMIDANAAN

14. SENTENCING SYSTEM SYSTEM OF PUNISHMENT STATUTORY RULES

15. Restorative justice “…is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned (welcomed), at the same time as being supportive and respectful of the individual/s.” (Morrison, 2002)

16. PRINSIP-PRINSIP • Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya • Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif • Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalahnya • Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah • Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal

17. MEKANISME RESOLUSI KONFLIK • Mediasi • PendekatanAdatLokal • Ombudsman • Alternative Dispute Resolution • Family/Industrial Conference • Confidence Building Management • Rekonsiliasi • Litigasi • Negosiasi • Arbitrase

18. TUJUAN “…To create a participatory process that addresses wrongdoing while offering respect to the parties involved…” “…(This is achieved) by facilitating a drift back to law-supportive identities from law-neutralising ones.” (Braithwaite, 1999)

19. MENGAPA PERLU Restorative Justice • Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan • Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan/menyembuhkan korban • Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti • Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan, juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban

20. PERKEMBANGAN ParadigmaPeradilan • Retributive Justice • Rehabilitative Justice • Alternative Justice • Transitional Justice • Restorative Justice

21. Restorative justice, PERWUJUDAN • Hadirnyakelembagaanbarumelengkapilembaga yang sudahada • Cara pandang, semangat, motivasi yang tumbuhdikalanganpelaksanaperadilan • Peraturan, regulasiatau manual yang baruataukhusus

22. Sebagaiprosesperadilanpidana, restorative justice, berpotensiterlihatsejak : • Fenomena kejahatan/penyimpangan diketahui/teramati • Sebagian dianggap tak termaafkan, serius dan berimplikasi besar • Sebagian lain dianggap layak memperoleh diskresi dan sensitivitas dalam perlakuan • Oleh polisi dan jaksa • Posisi & keberadaan pihak-pihak terkait dengan kejahatan/ penyimpangan tertentu telah jelas • Sebagian ada yang mendapat ganjaran • Sebagian lain tidak mendapat perhatian • Oleh pengadilan dan LP

23. Prinsip-PrinsipImplementasiRestorative Justicedalamkonteks LP • Tidakmenderogasinarapidanadalambentukperlakuantidakmanusiawi/sub-standar • Mendukungnarapidanamenjadiorang yang patuhhukumsaatkembalikemasyarakat • Menempatkanmasapembinaansebagaiajangmenyetarakankembalihubungannarapidanadankorban

24. Retributive Justice • Retributive Justice : Pemidanaanuntuktujuanpembalasan • Restorative Justice : Keadilan yang merestorasipelakuharusmengembalikankepadakondisisemula; Keadilan yang bukansajamenjatuhkansanksi yang seimbangbagipelakunamunjugamemperhatikankeadilanbagikorban.

26. TERIMA KASIH