1 / 18

Arsip Nasional Republik Indonesia

Pemberkasan. Arsip Nasional Republik Indonesia. Akibat tidak ada penyusutan. arsip kacau. Pengertian.

satya
Download Presentation

Arsip Nasional Republik Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pemberkasan Arsip Nasional Republik Indonesia

  2. Akibat tidak ada penyusutan

  3. arsip kacau

  4. Pengertian • Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. • Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. • Pemberkasan arsip (filing system) adalah suatu teknik atau cara pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Pemberkasan dapat dilakukan dengan metode pemberkasan subyek, numerik, alpha numerik, dan alphabetis. (PERKA ANRI 18/2011).

  5. Maksud dan Tujuan • Maksud • Menyatukan dan menyimpan setiap komponen arsip dalam satu kesatuan informasi secara logis dan sistematis. • Tujuan • Mewujudkan fungsi arsip sebagai bahan bukti - kegiatan/peristiwa - yang memenuhi syarat otentisitas dan kelengkapan. • b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal; (konsideans huruf b, UU 43/2009)

  6. Dasar Hukum Pasal 3 Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk: • menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; • menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; • menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; • menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; • menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan • meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

  7. Dasar Hukum .... Pasal 6 • Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. • Penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.

  8. Ps.5 UU.43/’09 Kebijakan Daerah Peraturan Anggaran MAD - SKPD MAS - LKD Penciptaan Penyelamatan Pemberkasan Pengolahan Penyimpanan Perawatan Perawatan PKD:wid-anri Penyimpanan Penggunaan Penggunaan

  9. Prinsip • Setiap berkas harus memenuhi unsur: a. Isi (konten);  otentik  terpercaya b. Konteks;  sesuai kegiatan/fakta c. Struktur.  menggambarkan kegiatan (file)  memory unit kerja (sub fond)  memory lembaga (fond)

  10. Prinsip .... • Setiap berkas harus memenuhi syarat sebagai bukti, meliputi: a. Autentik; b. Lengkap; dan c. Terpercaya (reliable).

  11. Alur Perekaman Kegiatan

  12. Struktur Arsip Item Item • DPA Item Item Item Item Item Item

  13. Struktur Arsip Item Item • Kegiatan • DPA • Berkas Sub Berkas Sub Kegiatan Perencanaan Item Item Sub Berkas Sub Kegiatan Pelaksanaan Item Item Sub Kegiatan Hasil Sub Berkas Item Item Sub Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Sub Berkas

  14. Berkas Kegiatan 2012 • Kode Kegiatan • Nama Kegiatan KLS RKT, DPA • . Perencanaan TOR, KAK Disusun Secara Kronologis RAB B. Pelaksanaan Kegiatan Keuangan C. Hasil Laporan Fisik: Foto/film D.Evaluasi Keuangan dan arsip Kualitas dan kemanfaatannya

  15. Jenis Berkas Arsip Yang Tercipta

  16. Daftar Berkas Daftar Isi Berkas

  17. catatan • Untuk Buku Agenda:  tidak untuk menyimpan arsip  beri catatan ttg lokasi simpan  diskusikan

More Related