DIREKT ORAT PEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

1. PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU DisampaikanOleh : H. NATA IRAWAN, SH, M.Si. Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat DIREKTORATPEMBERDAYAAN ADAT DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. KATA KUNCI • Peran dan Fungsi Pokjanal Posyandu • Peningkatan Kapasitas Posyandu • Sistem Informasi Posyandu

3. Tingginya angka kemiskinan msh menjadi persoalan mendasar yang belum selesai. Data BPS (Sept 2012) Jlh Penduduk Miskin 28,59 Juta Jiwa 18,48 juta jiwa(62,5 %) tinggal di pedesaan

5. LATAR BELAKANG MASYARAKAT BELUM BERDAYA DAN MANDIRI DAYA SAING & DAYA TAHAN LEMAH PENDIDIKAN RENDAH DAYA SAING & DAYA TAHAN LEBIH KUAT ANGKA KEMISKINAN YANG TINGGI (30,02 %) Data BPS 2012 DIREKTORAT PEMB. ADAT DAN SOSBUDMAS KESEHATAN RENDAH MASYARAKAT LEBIH BERDAYA DAN MANDIRI PENDAPATAN RENDAH INFRASTRUKTUR TDK MEMADAI

6. Millennium Development Goals CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL Angka kemiskinan (BPS 20011) 12,49 %, target MDGs 7,55 % Mengakhiri kemiskinan & kelaparan • (Kemendiknas 2010) Angka melek huruf 95,65 % (laki-laki) dan 90,2 % (perempuan) • 5 % Putus sekolah, 77 % sampai kelas 6 dan 75 % yg lulus Pendidikan Universal • lama sekolah: Laki2 8,34 th & Prp 7,5 th • pendapatan: Laki2 66,5 % & Prp 33,5 % • profesi : Laki2 Kesetaraan Gender • (SDKI 2007) angka kematian ibu 228/100.000 kelahiran hidup (KH) target RPJMN 2014 118/100.000 KH dan target MDGs 102/100.000 KH • (SDKI 2007) angka kematian bayi 34/100.000 KH, target MDGs 23/100.000 KH • (SDKI 2007) angka kematian Balita 44/100.000 KH, target MDGs 32/100.000 KH Kesehatan Anak Kesehatan Ibu • (Kemenkes 2010) Penderita AIDS 24.131 • dengan HIV 55.848 • laki2 75 % & perempuan 26,6 % Penanggulangan HIV/AIDS Keberlanjutan Lingkungan Kemitraan Global

7. Prinsip2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Meningkatkan kapasitas masy shg mandiri Memberikan kewenangan kpd masy secara proporsional agar mampu membangun diri dan lingk. menempatkan masy selaku subyek dan pelaku utama dalam pembangunan Menumbuhkembangkan potensi dan partisipasi masyarakat Mengembangkan budaya, kearifan lokal, gotong royong sbg modal sosial Bekerja bersama masyarakat Kemitraan dengan dunia usaha, LSM dan ormas lain

8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SOSIAL DASAR MASYARAKAT PENDIDIKAN EKONOMI KESEHATAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

9. POKOK PERMASALAHAN Sejauhmana peran dan fungsi Pokjanal Posyandu dapat meningkatkan kapasitas Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu?

10. POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Kelembagaan: - Pokjanal yang ada hanya sekedar SK - Belum adanya sekretariat tetap 2. Sumber Daya Manusia: - Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM dalam Pengelolaan Pokjanal maupun Sistem Informasi Posyandu - Kurangnya sosialisasi 3. Anggaran: - Tidak tersedianya dukungan pendanaan yang memadai - Program kerja blm jelas dan terintegrasi 4. Koordinasi: - Persepsi bahwa Pokjanal mrpk tugas teknis kesehatan - Tupoksi masing2 sektor belum jelas - Koordinasi antar sektor/lembaga msh lemah

11. KEBIJAKSANAAN ”Terwujudnya optimalisasi peran dan fungsi Pokjanal Posyandu melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi Posyandu antara lain melalui Sistem Informasi Posyandu” • STRATEGI • Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu • Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Pokjanal Posyandu dan Sistem Informasi Posyandu • Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu • Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang Pokjanal Posyandu

12. Upaya Strategi 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkaitbersama2Pemdamengupayakan: • Aturan yg menaungi seluruh Kementerian/Instansi/Badan yg menangani Pokjanal Posyandu spt PP/Perpres shg menimbulkan keseragaman pengertian, penanganan, & tdk terjd tumpang tindih program di lapangan serta memperkuat kedudukan Pokjanal di daerah. • Menetapkan sekretariat Pokjanal Posyandu yang tetap baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Juklak maupun Juknis Pokjanal Posyandu.

13. Upaya Strategi 2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola Pokjanal Posyandu dan sip Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama2Pemdamengupayakan: • Peningkatan SDM melalui bbg program sosialisasi (Knowledge, Information, and Education/KIE) ttg pengembangan Pokjanal Posyandu • Pengembangankapasitaspemangkukepentingan (stake holders) didaerahshg peningkatan kerjasama antar sektor maupun pelaksanaan program2 Pokjanal Posyandu berjalan dengan baik • Peningkatan SDM pengelola Pokjanal Posyandu dalam penguasaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) sehingga didapatkan data yang valid dan Up to Date tentang Pokjanal Posyandu dan program2 kegiatan yang berjalan sesuai kondisi dan potensi masing2 Posyandu

14. Upaya Strategi 3. Meningkatkan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, DPR dan Kementerian terkait bersama2Pemdadan DPRD mengupayakan: • Peningkatan dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu baik melalui APBN, APBD I, APBD II, ADD, maupun sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat • Sosialisasi kepada Kepala Daerah (Bappeda) bahwa Pokjanal Posyandu bukan semata-mata Tupoksi Teknis Dinas Kesehatan, tetapi juga Tupoksi Badan/Dinas lain yang terkait terutama Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Badan/Dinas tersebut juga dapat mendukung pendanaan Pokjanal Posyandu

15. Upaya Strategi 4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/lembaga tentang Pokjanal Posyandu Kement Dalam Negeri, Kemanterian Kesehatan, dan Kementerian terkait bersama2Pemdamengupayakan: • Koordinasi lintas kementerian di pusat, lintas dinas di provinsi/ kabupaten/kota secara sinergi sehingga program2 yang mendukung pengembangan Pokjanal Posyandu lintas sektor tsb saling melengkapi sesuai kondisi & potensi masing2 daerahnya, • Memperjelaskebijakansusunan&aturan basis intervensisosial msg2 sektor pd penanganan Pokjanal Posyandu melalui koordinasi (siapa melakukan apa), shg dpt mencerminkanketerpaduanlintassektor (kesamaanpersepsi& polarencanatindaklanjut) serta mempermudah perumusan kebijakan pengemb Pokjanal Posyandu dgn basis pendekatanidentifikasiygjelas, terukur,& spesifik melalui Sistem Informasi Posyandu

16. ALUR PIKIR PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU • DASAR HUKUM • UU 32/2004 • PP 72/2005 • PP 73/2005 • Permendagri54/2007 • tentang Pedoman • Pembentukan Pokjanal • Pembinaan Posyandu POKOK-POKOK MASALAH Masih rendahnya: Kapasitas Kelembagaan Pokjanal Posyandu Kapasitas SDM pengelola Pokjanal Posyandu Dukungan pendanaan bagi Pokjanal Posyandu Koordinasi lintas sektor/ lembaga tentang Pokjanal Posyandu KONDISI PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU SAAT INI KONSEPSI MENINGKATNYA PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU IMPLEMENTASI optimalisasi PERAN DAN FUNGSI POKJANAL POSYANDU K S U S O M PELAYANAN POSYANDU MENINGKAT LINGKUNGAN STRATEGIS (PELUANG & KENDALA) (Global,Regional, & Nasional) MASYARAKAT SEJAHTERA

17. SISTEM INFORMASI POSYANDU Dukungan instrumen manajemen pokjanal posyandu secara komputerisasi Instrumen manajemen sebagai alat pemantau kegiatan operasional atau penyelenggaraan di Posyandu, antara lain Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Lembar Balok SKDN yang dikelola oleh para Kader Posyandu yang dibimbing oleh Petugas Puskesmas. Pembinaan yang efektif dan efisien, dikembangkan Instrumen Manajemen Pokjanal POSYANDU berupa Sistem Informasi Posyandu (SIP)

18. KERANGKA PIKIR SISTEM INFORMASI POSYANDU YANG AKAN DIBANGUN POSYANDU 1. Kegiatan 2. Pelaporan: Format 1-5 Peran dan Dukungan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Kecamatan Peran dan Dukungan Puskesmas Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Kab/Kota Sekretariat Pokjanal Posyandu Kab/Kota (BPM Kab/Kota) Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Propinsi Sekretariat Pokjanal Posyandu Provinsi (BPM Prov) Peran dan Dukungan Pokjanal Posyandu Pusat Sekretariat Pokjanal Pusat (Ditjen PMD) Keterangan: = alur dukungan = alur informasi

19. IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 54 THN 2007 UTK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 54 THN 2007 DGN SELURUH MATERINYA, PERLU ADANYA : SISTEM INFORMASI POSYANDU 1) RELIABLE DAN VALID 2) RELEVANT (DIBUTUHKAN)) 3) AKURAT (BERMAKNA DAN MENDALAM) 4) MULTI GUNA  MONEV 5) DIPEROLEH TEPAT WAKTU SES KEBUTUHAN • SEBAGAI BEKAL KEPADA KADER AGAR MAMPU MENGGUNAKAN INFORMASI DLM PENINGKATAN PELAYANAN • SBG PIRANTI DAN MEDIA BAGI KADES/ LURAH UTK MEMOBILISASI SUMBER DAYA DAN DANA UTK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN POSYANDU

20. DASAR PEMIKIRANSISTEM INFORMASI POSYANDU SISTEM INFORMASI POSYANDU ADALAH PIRANTI MANAJEMEN YANG MEMUNGKINKAN KADER PADA TK OPS DPT MENGETAHUI KEKURANGAN DAN KEBERHASILAN, PADA TINGKAT PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN SECARA BERJENJANG SESUAI DENGAN PERMASALAHAN DAN HASI L ANALISIS. POKJANAL POSYANDU PUSAT POKJANAL POSYANDU PROV POKJANAL POSYANDU KAB/KOTA POKJANAL POSYANDU KECAMATAN INTERPENSI KEBIJAKAN TK NASIONAL POSYANDU POKJA POSYANDU DESA/KEL INTERPENSI KEBIJAKAN TK PROVINSI INTERPENSI KEBIJAKAN TK KAB/KOTA INTERPENSI KEBIJAKAN TK KECAMATAN DATA DAN KEG POSYANDU

21. SEKIAN DAN TERIMA KASIH