Direkt orat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

2. LANDASAN HUKUMDana DEKON-TP

3. PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH WEWENANG PEMERINTAH PUSAT Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

4. DANA DEKONSENTRASI Dana Dekonsentrasiadalahdana yang berasaldari APBN yang dilaksanakanGubernursebagaiwakilpemerintah yang mencakupsemuapenerimaandanpengeluarandalamrangkapelaksanaandekonsentrasi, tidaktermasukdana yang dialokasikanuntukinstansivertikalpusatdidaerah.

5. DANA DEKONSENTRASI Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Didalam kegiatan non-fisik tersebut termasuk juga kegiatam masukan (input) berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik

6. ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah • Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. • Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L). • Pendanaan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang kepada Gubernur. • Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD. • Pendanaan Dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat Non Fisik

7. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANDANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Sejalandengan : PP 39/2006 ttgtatacarapengendaliandanevaluasirencanapembangunan Sejalandengan : PP 8/2006 ttgpelaporankeuangandankinerjainsatnsipemerintah PP 6 /2006 ttgpengelolaan BMN/D

8. ARAH PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI PRESIDEN (melalui Menkeu) Menteri K/L Menteri K/L LPJ LPJ Gubernur Kepala Daerah Gubernur Wkl Pemerintah/kepwil SKPD Prov LPJ LPJ SKPD Prov Bupati SKPD Prov LPJ Walikota SKPD Prov

9. JenisLaporanKeuangan • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. • Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu • Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan narasi berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan ddalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

10. MANFAAT LAPORAN KEUANGAN AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana MANAJEMEN TRANSPARANSI Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan

11. BAGAN ALUR PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI DANA DEKONSENTRASI UAPA/B Tingkat Gubernur ADK dan Laporan UAPPA/B-E1 Koordinator UAPPA/B-W Dekon ADK per UAKPA danLaporanGabungan SKPD LAPORAN UAPPA/B-WDekonsentrasi UAPPA/B-WDekonsentrasi UAPPA/B-WDekonsentrasi Dinas A Dinas B Dinas C ADK danLaporan UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi UAKPA/B Dekonsentrasi SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C

12. LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI • SKPD pelaksanakegiatan DK menyelenggarakanakuntansidanmenyusunlaporankeuangandankinerjasebagaimanaberlakubagikuasapenggunaanggaranpadatingkatpemerintahpusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006) • Laporankeuangandankinerjaataspelaksanaankegiatan DK disampaikankepadagubernurdanmenteri/pimpinanlembagaterkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006) • Gubernurmenyiapkanlaporankeuangandankinerjagabunganberdasarkanlaporan yang diterimadari SKPD pelaksanakegiatan DK danmenyampaikannyakepadamenteri/pimpinanlembagaterkaitsertakepadaPresidenmelaluiMenteriKeuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)

13. PELAPORAN KEUANGAN ATAS DANA DEKONSENTRASI • SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi Penanggung Jawab Kepala SKPD • Gubernur membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi Penanggung Jawab Kepala Dinas Pemerintah Provinsi • Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi Penanggung Jawab Koordinator adalah Gubernur • UAKPA Dekonsentrasi menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN dan UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi. • UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi. • UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal PerbendaharaanUAPPA-E1 dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi • Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan Dana Dekonsentrasiyang berasal dari UAPPA-W Dana Dekonsentrasi • Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester

14. REKONSILIASI Pengertian Rekonsiliasiadalahprosespencocokan data transaksikeuangan yang diprosesdenganbeberapasistem/sub sistem yang berbeda. (PMK 171/PMK.05/2007) Pelaksanaan • UAKPA melakukanrekonsiliasidengan KPPN setiap bulan. • UAPPA W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan • UAPPA E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c,q Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester • UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester

15. ASET TETAP DALAM PELAKSANAAN DEKOSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN • Aset yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan menjadi Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada Daerah. • Aset yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah. • Aset yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.

16. PEMBUKUAN ASET TETAP

17. Menteri / Pimpinanlembaga /PenggunaAnggarandanKuasaPenggunaAngggaranwajibmembuatPernyataanTanggungJawab (Statement Of Responsibility) atasLaporanKeuangan yang disampaikan. PernyataanTanggungJawab (Statement Of Responsibility) memuatpernyataanbahwapengelolaan APBN telahdiselenggarakanberdasarkansistempengendalian intern yang memadaidanakuntansikeuangantelahdisusunsesuaidenganStandarAkuntansiPemerintahan PernyataanTanggungJawab (Statement Of Responsibility) dapatdiberikanparagrafpenjelasanatassuatukejadian yang belumtermuatdalamlaporankeuangan STATEMENT OF RESPONSILIBILITY

18. LaporanKeuanganataspenggunaananggaran <NamaSatkerKementerian Negara/Lembaga> <Audited/Unaudited> yang terdiridari : (a) LaporanRealisasiAnggaran (b) Neraca (c) CatatanatasLaporanKeuanganTahunAnggaran …. Sebagaimanaterlampiradalahmerupakantanggungjawabkami. LaporanKeuangantersebuttelahdisusunberdasarkansistempengendalian intern yang memadai , danisinyatelahmenyajikaninformasipelaksanaananggarandanposisikeuangansecaralayaksesuaidenganStandarAkuntansiPemerintahan ………………………… KepalaSatker (……………………….) PernyataanTanggungJawab

19. PENERAPAN PUNISHMENT SKPD PENERIMA DANA DEKON/TP Penerapansaksibagi SKPD yang tidaktertibdalammelakukanpertanggungjawabanpengelolaananggarandekonsentrasi/tugaspembantuan • PenundaanPencairan SP2D (perdirjen 19/PB/2008) • PenguranganAlokasidanadekon/TP yang diberikankepada SKPD ygterlambatmenyampaikanlaporankeuangan • PergeseranskalaprioritasdaerahpenerimadanDekon/TP apabila SKPD ygmenerimadanaDekon/TP tidakmeyampaikanpertanggungjawaban • PenerapanSanksibagidaerah yang belummemiliki unit pengelolaakuntansi.

20. PEMBERIAN Reward PEMDA DENGAN KINERJA KEUANGAN BAIK • Pemberian reward berupa dana insentif terhadap daerah yang berprestasi dalam mengelola keuangan. • Untuk Tahun 2010 terdapat 9 Daerah Provinsi dan 45 Daerah kabupaten/Kota yang menerima alokasi Dana Insentif Daerah dengan kisaran per daerah antara 18 Miliar s.d. 35 Miliar

21. RENCANA PEMBERIAN Reward UNTUK KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA Pemberian reward berupa dana insentif terhadap K/L yang berprestasi dalam mengelola keuangan, termasukdanaDekonsentrasi.

22. TERIMA KASIH