200 likes | 605 Views
Peluang Pengelolaan Hutan oleh Mukim dan Penyiapan Masyarakat Adat Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim Oleh : Syaifuddin FFI Aceh Program Governor’s Climate Forest Task Force Meeting 2010 Banda Aceh, 18-22 Mei 2010. Pengertian Masyarakat Adat.
E N D
PeluangPengelolaanHutanolehMukimdanPenyiapanMasyarakatAdatUntukMengantisipasiPerubahanIklimPeluangPengelolaanHutanolehMukimdanPenyiapanMasyarakatAdatUntukMengantisipasiPerubahanIklim Oleh: Syaifuddin FFI Aceh Program Governor’s Climate Forest Task Force Meeting 2010 Banda Aceh, 18-22 Mei 2010
PengertianMasyarakatAdat “MasyarakatAdatadalahKomunitas-komunitas yang hidupberdasarkanasal-usulleluhursecaraturuntemurundiatassuatuwilayahadat, yang memilikikedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosialbudaya, yang diaturolehhukumadatdanlembagaadat yang mengelolakeberlangsungankehidupanmasyarakatnya.” (AliansiMasyarakatAdat Nusantara)
Hak-HakMasyarakatAdat • Menjalankansistempemerintahansendiri, • Menguasaidanmengelolasumberdayaalamdalamwilayahnyaterutamauntukkemanfaatanwarganya, • Bertindakkedalammengaturdanmenguruswargasertalingkungannya. Keluarbertindakatasnamapersekutuansebagaibadanhukum. • Hakikutsertadalamsetiaptransaksi yang menyangkutlingkungannya, • Hakmembentukadat, • Hakmenyelenggarakansejenisperadilan (menurut Prof. Juned)
MukimadalahMasyarakatAdat Aceh PersayratanPengakuanMasyarakatAdatmenurutPasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, yaitu : • masyarakatnyamasihdalambentukpaguyuban (rechtsgemeenschap) • adakelembagaandalambentukperangkatpenguasaadatnya; • adawilayahhukumadat yang jelas; • adapranatadanperangkathukum, khususnyaperadilanadat, yang masihditaati; dan • masihmengadakanpemungutanhasilhutandiwilayahhutansekitarnyauntukpemenuhankebutuhanhidupsehari-hari. Berdasarkansejarah, kenyataandanpengaturandalamQanunmakaMukim, memenuhikriteriasebagaimasyarakatadat.
HakMukimatasHutanUlayatMukim • Menguasaidanmengelolahutansesuaidenganperundang-undangan yang mengaturnya • Dilibatkansecarapenuhdalampengambilankeputusanterhadaptransaksi-transaksi yang berkaitandenganhutanmukim • Menyusunrencanapengelolaanhutanmukim • Melakukan monitoring untukpengamananhutan • Malaksanakanaturan-aturanadat yang berkaitandenganhutan • Menyelesaikansengketapemanfaatandanpengelolaanhutanmukim NamuntetapdibatasiolehKonsepPenguasaanOleh Negara terhadapKawasanHutan
HutanUlayatMukimMenurutPerundang- Undangan Aceh Hutan Ulayat adalah: hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim. Sebuahpernyataandeskriptiftentangruangdanperluditerjemahkankedalamruang yang mempunyaibatasdanluasan yang jelas
PertanyaanMendasartentangHutanUlayatMukim • Apakahhutanulayatmasihdiakuisecarakuatolehmasyarakat, pemerintahataupihak lain? • ApakahhutanulayattersebutakandiberikanlangsungolehPemerintah? • Siapa yang berperanuntukmewujudkanhutanulayatMukim?
BelajardariPengalaman Fauna Flora Interntional Program Aceh bekerjasamadenganSeurikatMukim Aceh Jaya, Forum Mukim Aceh Barat, PemerintahanMukim, Institut Green Aceh, YayasanPeNa, YSNI Lamno, JKMA BTU, YayasanPapandanJKMA Pidie melakukanKegiatanPemetaanHutanMukimmelaluiProsesPerencanaanMukim
SebaranLokasiKegiatan Aceh Barat: Kinco, Lango, Tungkup, DaerulIkhsan Aceh Jaya: KruengSabee, Lam Teungoh, PantePurba, PangaPucok, PanteCermin, Keuluang, Rigaih, Sarah Raya Pidie: BangkehdanBeunga Pidie Jaya: ManyangUle Glee Barat Leupung
BagaimanaProsesPemetaan Dokumen Rencana Mukim 5 Tahun dan 1 Tahun KajiTindakPartisipatif InisiasiKeMukim PelatihanFasilitator Perencanaanpartisipatif Peta Hutan Ulayat Mukim PemetaanPartisipatif Agenda MukimuntukMerubahMukimnyamenjadiLebihBaik
SekilasGambaranHasil • Informasi-informasi lain: • TidaksemuaMukimMemilikiStrukturkelembagaanmukim yang lengkap • KapasitasMukim yang terbatas • Pemahamantentangmukimdikalanganmudamulaiberkurang • PemahamantentanghutanUlayatsudahmulaikurang • BanjirdanGangguansatwa • Masihkuatnyahubungankekerabatandiantaramasyarakat • Masyarakatmasihmemunguthasilhutan • Masihmenjalankanperadilanadatdlamsengketa SDA • Masihadanyaaturan-aturanadat HL HP HutanUlayat PangaPucok
ProsesSelanjutnya? • MengusulkanuntukmendapatPengakuanHutanMukimKepadaBupatiuntukditetapkanmenjadiHutanMukimbaikmelaluiMekanisme RTRK, HKm, HutanDesa, KawasanDenganTujuanKhususdan HTR • Membangunkemitraandengan NGO pemerhatiMukimuntukmendampingimukimdalamPengusulanhutanmukimdenganmekanisme legal formal yang sesuaidenganPerundang-undangan
FaktorPendukungPengakuanHutanMukim • AdanyaPetausulanhutanulayatMukim • Adanyadokumenusulan • AdanyajaminanuntukkeberlanjutansumberdayaHutandengantidakmerubahFungsiHutan • Adanya Rasa salingpercayadansalingdukungantaraMukimdenganPemerintahuntuk: • MenyusunRencanaPengelolaanKolabroatif • Membangunprosesprosespengelolaankolaboratif • MemilikiKelembagaanPengelolaan • MemilikiAturanPengelolaan • Memilkisumberpendanaan • MemilikiProsesdurpenyelesaiansengketa
Hutan Dan PerubahanIklim • Hutandalamkonteksperubahaniklimberperansebagaipenyerapdanpenyimpan carbon maupunsebagaisumberemisi • PengelolaanHutan Lestari, pembatasankonversihutan, moratorium logging menurunkanemisi. • Peranmasyarakatdalamkonversilahandapatmenaikkanemisinamunbiladiberikankepercayaanuntukmengelolahutannyaakandapatmenjagakelestarianhutan • PengakuanhakulayatakanmenjadikanmasyarakatbertanggungjawabterhadapkelestarianhutannyasehinggamenurunkanemisidarikonversilahandanpenurunanKualitasHutan
PermasalahandalamupayaMenurunkanemisidarikonversilahandanpenurunanKualitasHutan (REDD) • Kebijakan yang masihterusdisusun • Tumpangtindihkebijakan • Ekonomiberbasiseksploitasi SDA • Konflikkepentinganantaraparapihak • Belumadanyapengakuanhakmasyarakatadat • Belumjelasnyasistembagimanfaat
Prasyarat REDD bagimasyarakatAdat • Pengakuan hutan ulayat • Dukungan terhadap Kearifan Tradisional sebagai alternatif solusi Mitigasi dan Adaptasi • Penguatan Kapasitas kelembagaan Masyarakat Adat • Membangun mekanisme penyelesaian Konflik
Langkah-LangkahPenyiapanMasyarakatAdat Agenda MasyAdat: KajiTindakPartisipatif Rencana Pengelolaan Hutan InisiasiKe MA PelatihanFasilitator Perencanaanpartisipatif Baseline Data PemetaanPartisipatif Kabupaten: Forum Multipihak: mendukung, konsultasi, mediasidan Monitoring