PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI

1. PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG PENDAHULUAN GARIS BESAR UPDATING DIREKTORI PEDOMAN MATCHING PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Oleh : Sub DirektoratStatistikIndustriBesardanSedang DirektoratSatistikIndustri BadanPusatStatistik

2. LATAR BELAKANG KOMPONEN PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN KHUSUSNYA INDUSTRI BESAR DAN SEDANG (IBS) DAPAT DILIHAT DARI PENJUMLAHAN DUA KOMPONEN YAITU : • KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN BARU. • KONTRIBUSI PERTUMBUHAN DARI PERUSAHAAN YANG TELAH ADA. • FAKTA : • MENGUKUR KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN BARU TIDAK SEMUDAH DENGAN MENGUKUR KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN YANG SUDAH LAMA ADA • KECENDERUNGAN JUMLAH PENEMUAN PERUSAHAAN BARU HAMPIR SAMA DENGAN PERUSAHAAN TUTUP • PENEMUAN PERUSAHAAN BARU DARI DARI TAHUN KE TAHUN BERKISAR ANTARA 2 SAMPAI 10 PERSEN DARI TOTAL PERUSAHAAN IBS • PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN UMUMNYA PERUSAHAAN YANG TELAH LAMA BERPRODUKSI KOMERSIL, BUKAN YANG BARU 1-2 TAHUN BERPRODUKSI KOMERSIL

3. KEGAGALAN MENJARING PERUSAHAAN BARU • KEGAGALAN DARI PROSES MATCHING. • PETUGAS ENGGAN MELAPORKAN PERUSAHAAN BARU, KHUSUS PERUSAHAAN YANG TIDAK KOORPERATIVE KARENA MENAMBAH BEBAN SAJA. • TIDAK ADA USAHA KHUSUS SEPERTI LISTING SENSUS EKONOMI YANG SIFATNYA BERSKALA BESAR • KURANGNYA PERHATIAN DARI PEJABAT STRUKTURAL KEPADA KSK DALAM MELAPORKAN PERUSAHAAN BARU

4. TUJUAN UPDATING DIREKTORI • MENJARING PERUSAHAAN BARU. • MEMUTAKHIRKAN DIREKTORI. • KEGIATAN SALAH SATU MANAJEMEN SURVEI. • PERBAIKAN INFORMASI PERUSAHAAN YANG RESPON, TUTUP, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN • PERUBAHAN SKALA.

5. CAKUPAN KEGIATAN • PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN (MANUFACTURING) YANG MEMILIKI TENAGA KERJA 20 S.D 99 ORANG (BIASA KITA SEBUT DENGAN INDUSTRI SKALA MENENGAH/SEDANG). • PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DENGAN TENAGA KERJA LEBIH DARI 100 ORANG (BIASA KITA SEBUT DENGAN INDUSTRI SKALA BESAR). • PELAKSANAANYA DILAKUKAN DI 33 BPS PROVINSI. DIMANA BPS PROVINSI (KABID. STAT. PRODUKSI) MENJADI PENANGGUNG JAWAB DARI KEGIATAN UPDATING DIREKTORI INI.

6. JADWAL KEGIATAN

7. KELEMAHAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN UPDATING DIREKTORI SEBELUMNYA • KEGIATAN DALAM MENJARING PERUSAHAAN BARU BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL • PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN KEBANYAKAN PERUSAHAAN BARU YANG TAHUN PRODUKSI KOMERSILNYA DUA TAHUN KEBELAKANG SEBELUM TAHUN SURVEI. • MASIH DITEMUKAN ADANYA PERUSAHAAN DOBEL • KESALAHAN DALAM MENUTUP PERUSAHAAN. PERUSAHAAN YANG DIANGGAP SULIT DAN NON RESPON SECARA TERUS MENERUS DILAPORKAN DENGAN TUTUP • TERLAMBAT MENGIRIM DIREKTORI AWAL KE BPS RI C.Q. SUBDIT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG (IBS)

8. LANJUTAN : • MASIH ADA BPS KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMBUAT COPY DAFTAR PERUSAHAAN DARI SUMBER. HAL INI SANGAT DISAYANGKAN KARENA TAHUN BERIKUTNYA BPS TERSEBUT HARUS MEMERIKSA ULANG SELURUH DAFTAR PERUSAHAAN YANG ADA DI SUMBER TERSEBUT. • MELAPORKAN PERUSAHAAN NON RESPON DI AWAL TAHUN SURVEY, YANG SEMESTINYA HARUS DI LAPORKAN DI BULAN NOVEMBER. • MENGUSANGKAN KIP YANG SUDAH LAMA ADA TAPI MEMPERTAHANKAN KIP YANG BARU DIBUAT UNTUK PERUSAHAAN YANG SAMA. • SOFTWARE UPDATING DIREKTORI BELUM SEMPURNA.

9. Jumlah Perusahaan Baru di SeluruhProvinsi Tahun 2007 - 2011

10. PERUSAHAAN BARU DENGAN BERDASARKAN TAHUN PRODUKSI KOMERSIL HASIL SURVEI TAHUNAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG TAHUN 2011

11. PERUSAHAAN DOBEL HASIL UPDATING DIREKTORI 2011

12. PENERIMAAN DIREKTORI AWAL 33 BPS PROVINSI HASIL SURVEI TAHUNAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG TAHUN 2011

13. Jumlah Perusahaan BarudanTutup Tahun 2007 - 2011 * ) Ada kegiatanSensusEkonomi 2006

14. GARIS BESAR UPDATING DIREKTORI • MENJARING PERUSAHAAN BARU • MENJARING PERUSAHAAN BARU DALAM KEGIATAN UPDATING DIREKTORI MERUPAKAN HAL YANG PENTING DALAM MENGUKUR PERANAN PERTUMBUHAN JUMLAH USAHA/PERUSAHAAN SUB SEKTOR DI INDUSTRI PENGOLAHAN. • HASIL KEGIATAN MENJARING PERUSAHAAN BARU SETIAP TAHUN BELUM DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL • SENSUS EKONOMI TAHUN 2006 JUGA MENUNJUKAN KENAIKAN PERUSAHAAN BARU YANG SIGNIFIKAN DIBANDINGKAN SEBELUM DAN SESUDAH KEGIATAN SENSUS EKONOMI DILAKSANAKAN. • SELAMA KURUN WAKTU LEBIH DARI SATU DEKADE PERKEMBANGAN PENAMBAHAN PERUSAHAAN BARU HASIL KEGIATAN MENJARING PERUSAHAAN BARU DAPAT DILIHAT PADA TABEL SEBAGAI BERIKUT :

15. LANJUTAN : • PENAMBAHAN PERUSAHAAN BARU DARI TAHUN KE TAHUN RATA-RATA TUMBUH TIDAK LEBIH DARI 10 % DARI PERUSAHAAN AKTIF, KECUALI DITAHUN 2007 PADA PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2006 YANG TUMBUH HAMPIR 40 % DARI PERUSAHAAN AKTIF. • DITAHUN TIDAK ADA SENSUS KEGIATAN UPDATING DIREKTORI TIDAK BERJALAN SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN. SEDANGKAN DITAHUN ADA SENSUS MENJARING PERUSAHAAN BARU DAPAT DILAKUKAN SECARA LEBIH OPTIMAL SEHINGGA INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG BERSKALA MENENGAH DAN BESAR DAPAT DIPEROLEH SECARA LENGKAP. • PROSES MENJARING PERUSAHAAN BARU DIAWALI DENGAN KEGIATAN MATCHING DARI DINAS TERKAIT DAN ASOSIASI PERUSAHAAN INDUSTRI SEPERTI KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTRIAN PERDAGANGAN, KEMENTRIAN TENAGA KERJA, ASOSIASI TEKSTIL DSB BAIK DITINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

16. Jumlah Perusahaan BaruDelapanProvinsi Tahun 2007 - 2011 • Sumber : hasilpengiriman data fialsurveiindustripengolahan BPS Provinsi

17. TAHAPAN-TAHAPAN KEGIATAN MATCHING DI MASING-MASING TINGKAT • BPS-RI MENGIRIM DAFTAR HASIL MATCHING CALON PERUSAHAAN BERSUMBER DARI INSTANSI TERKAIT ATAU ASOSIASI DI TINGKAT PUSAT UNTUK DICEK DI TIAP-TIAP PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR/FORM I-SL(C) (INDUSTRY SHORT LIST - CENTER). • BPS PROVINSI MELAKUKAN MATCHING DENGAN DIREKTORI PERUSAHAAN DARI INTANSI TERKAIT ATAU ASOSIASI DITINGKAT PROVINSI DENGAN DIREKTORI BPS KEMUDIAN MENAMBAHKAN DARI DAFTAR I-SL(C) DARI PUSAT KE DALAM DAFTAR I–SL(P) (INDUSTRY SHORT LIST - PROVINCE) SEBELUM NANTINYA DIKIRIM KE BPS KABUPATEN/KOTA. • BPS KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN MATCHING DIREKTORI PERUSAHAAN DARI INTANSI TERKAIT ATAU ASOSIASI DITINGKAT KABUPATEN/KOTA DENGAN DIRKTORI BPS KEMUDIAN MENAMBAHKAN DARI DAFTAR I-SL(P) DARI BPS PROVINSI KE DALAM DAFTAR I–SL(K) SEBELUM NANTINYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PETUGAS LAPANG ATAU KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) UNTUK DICEK. • SELURUH CALON PERUSAHAAN TAMBAHAN HASIL MATCHING TERSEBUT DICEK DI LAPANGAN DAN DILAPORKAN DENGAN DAFTAR I-B. • KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) MENAMBAHKAN PERUSAHAAN HASIL PENGAMATAN LANGSUNG YANG DITEMUI DI LAPANGAN TETAPI BELUM ADA DI DALAM DAFTAR I-SL(K).

18. Tingkat Daftar Calondari PUSAT I-SL (C) sumber nasional Calon Calontahunlalu Tambahan dari dari yang perlu dicek sumber di PRO V INSI I-SL (P) BPS - RI lagi tingkat Provinsi Calon yang diterima dari BPS Tambahan dari Provinsi sumber di KABUPATEN I-SL (K) ting k at /KOTA Kabupaten/Kota Calon yang diterima dari BPS Tambahan hasil Kabupaten/Kota pengamatan K ECAMATAN I-B langsung (KSK) URUTAN IDENTIFIKASI CALON MELALUI MATCHING

22. Daftar Isian I-B

23. PengisianCalon Perusahaan BaruMelalui Program IBS

24. PENGISIAN DAFTAR ISIAN I-B • HASIL PENGECEKAN CALON PERUSAHAAN TAMBAHAN DI LAPANGAN DILAPORKAN DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR I-B PADA BULAN JANUARI-APRIL. • KERANGKANYA ADALAH DAFTAR PERUSAHAAN BERSUMBER DARI INSTANSI LAIN ATAU ASOSIASI DAN BELUM ADA DALAM DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG YANG DIRANGKUM DALAM DAFTAR I-SL(K), YANG TERDIRI DARI, YANG TERDIRI DARI PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG YANG BARU BERDIRI, BARU PINDAH DARI PROVINSI LAIN, BARU BERUBAH TENAGA KERJANYA MENJADI 20 ORANG ATAU LEBIH ATAU TERLEWAT PADA TAHUN SEBELUMNYA, DAN PERUSAHAAN YANG PADA TAHUN SEBELUMNYA BARU ADA LOKASINYA ATAU MASIH DIBANGUN.

25. LANJUTAN : • CALON PERUSAHAAN HASIL PENGECEKAN LAPANGAN DITULISKAN DALAM DAFTAR I-B, UNTUK MENCEGAH DOBEL DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH KASIE PRODUKSI DI BPS KABUPATEN/KOTA DENGAN DIREKTORI I-A. KEMUDIAN DAFTAR I-B TERSEBUT DIKIRIM KE BPS PROVINSI UNTUK DILAKUKAN DATA ENTRY DENGAN SOFTWARE UPDATING DIREKTORI. • DI BPS PROVINSI (KASIE INDUSTRI) GUNA MENCEGAH PERUSAHAAN DOBEL, CALON PERUSAHAAN YANG DILAPORKAN DENGAN DAFTAR I-B TERSEBUT JUGA DILAKUKAN PEMERIKSAAN, APAKAH CALON PERUSAHAAN TERSEBUT SUDAH ADA PADA DIREKTORI I-A INDUSTRI BESAR DAN SEDANG. JIKA SUDAH ADA MAKA TIDAK AKAN DITAMBAHKAN DALAM SISTEM UPDATING DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, JIKA BELUM ADA MAKA AKAN DITAMBAHKAN KEDALAM SISTEM UPDATING DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG JIKA CALON TERSEBUT MEMENUHI SYARAT.

26. BEBERAPA KONDISI CALON PERUSAHAAN • KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG SUDAH BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL DENGAN TENAGA KERJA 20 ATAU LEBIH, YANG BERARTI MEMENUHI SYARAT UNTUK DITAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI. • KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG PERLU DICEK KEMBALI PADA TAHUN BERIKUTNYA KARENA SEDANG DALAM MASA PERCOBAAN. • KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG AKAN DICEK KEMBALI BEBERAPA TAHUN KEMUDIAN KARENA MASIH TERGOLONG INDUSTRI KECIL, SEDANG DIBANGUN, ATAU HANYA BARU ADA LOKASI. • KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG TIDAK PERLU DICEK KEMBALI TAHUN BERIKUTNYA YAITU PERUSAHAAN YANG DULU ADA TAPI SEKARANG TUTUP, BERADA DI KABUPATEN/KOTA LAIN, BUKAN TERMASUK PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN, ATAU PERUSAHAAN TERSEBUT TIDAK DITEMUKAN.

27. PENGISIAN DAFTAR ISIAN II-B DIGUNAKAN UNTUK MELAPORKAN KEADAAN PERUSAHAAN YANG TIDAK DAPAT MENGISI KUESIONER SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A), TERMASUK PERUSAHAAN YANG BARU DITAMBAHKAN KE DIREKTORI PADA PEMUTAKHIRAN TERAKHIR.

28. KELOMPOK PERUSAHAAN YANG DILAPORKAN DENGAN DAFTAR II-B • NON-AKTIF, YAITU: TUTUP, DAN USANG/TIDAK TERPAKAI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PERUSAHAAN BARU, GABUNG DAN DOBEL. • PINDAH KELUAR KABUPATEN/KOTA • PERUSAHAAN AKTIF TETAPI NON RESPON • BERUBAH SKALA MENJADI KECIL (TK <20 ORANG)

29. TAHAP-TAHAP PENGGUNAAN DAFTAR II-B TAHAP I (UNTUK PERUSAHAAN NON-AKTIF ATAU PINDAH). PADA BULAN JANUARI-APRIL, DISAAT KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN. MENGIRIMKAN KUESIONER SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A) KE RESPONDEN/PERUSAHAAN YANG TERCATAT AKTIF DALAM DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, TETAPI PERUSAHAAN YANG DIKUNJUNGI TERNYATA TELAH TUTUP/PINDAH KELUAR KABUPATEN/KOTA, MENJADI INDUSTRI KECIL, BERGABUNG DENGAN PERUSAHAAN LAIN ATAU DOBEL (TERCATAT LEBIH DARI SATU KALI DALAM DIREKTORI), MAKA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN MELAPORKAN PERUSAHAAN DENGAN DAFTAR II-B UNTUK SELANJUTNYA DIKIRIM KE BPS PROVINSI. PELAPORAN NON AKTIF SETELAH BULAN APRIL HANYA DILAKUKAN UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU MASUK DIREKTORI PADA TAHUN ITU TETAPI TERNYATA TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI UNIT PENCACAHAN. PERUSAHAAN SEPERTI INI DIGOLONGKAN SEBAGAI PERUSAHAAN USANG.

30. LANJUTAN : TAHAP II (UNTUK PERUSAHAAN NON-RESPON ATAU KOSONG) PADA BULAN NOPEMBER, APABILA DAFTAR II-A TIDAK RESPON SAMPAI BATAS WAKTU PENGEMBALIAN KUESIONER SELESAI, KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) SEGERA MENGISI BLOK NONRESPON DALAM DAFTAR ISIAN II-B. BUKAN BERARTI MEMBEBASKAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DARI KEHARUSAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENDAPATKAN DAFTAR II-A. TETAPI HANYA PERNYATAAN TERTULIS BAHWA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN GAGAL MENDAPATKAN KUESIONER YANG TERISI SAMPAI BATAS WAKTU SURVEI YANG TELAH DITENTUKAN. DARI PERUSAHAAN NON RESPON DIHARAPKAN BISA DIDAPATKAN DATA MINIMAL YAITU JUMLAH TENAGA KERJA, NILAI PEMAKAIAN BAHAN BAKU, SERTA NILAI PRODUKSI. TIGA VARIABEL TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN ESTIMASI.

31. Daftar Isian II-B

33. Pendataan Perusahaan Terlewat (Daftar Isian II-C) • DAFTAR II-C DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DARI PERUSAHAAN YANG BARU DITEMUKAN TETAPI SUDAH BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL JAUH SEBELUM TAHUN PELAKSANAAN SURVEI DILAKUKAN. • DAFTAR II-C INI DIAMBIL DARI DAFTAR I-B YANG MASUK PADA BULAN JANUARI-APRIL. • BEBERAPA PERTANYAAN YANG TERDAPAT PADA DAFTAR II-C MELIPUTI JUMLAH TENAGA KERJA, NILAI TOTAL PRODUKSI YANG DIHASILKAN DAN NILAI TOTAL PEMAKAIAN BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN PADA TAHUN DIMULAI TAHUN PRODUKSI. • TAHUN PRODUKSI SECARA KOMERSIAL DI DAFTAR II-C DIBAGI DUA SELANG WAKTU YAITU SEBELUM TAHUN 1975 DAN SESUDAH TAHUN 1975 AGAR DIDAPATKAN INFORMASI DI TENGAH TAHUN DENGAN TAHUN PELAKSANAAN SURVEI.

35. TAHAP PEMUTAKHIRAN DIREKTORI • TAHAP 1 (PERUSAHAAN YANG BARU/TERLEWAT, YANG BARU JADI NONAKTIF DAN YANG PINDAH) • DIREKTORI SEMENTARA DISIAPKAN PADA BULAN APRIL DENGAN MENGGUNAKAN INFORMASI DARI DAFTAR ISIAN I-B UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU/TERLEWAT DAN MENGGUNAKAN DAFTAR ISIAN II-B UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU NON AKTIF (TUTUP), BERUBAH SKALA MENJADI KECIL, PINDAH LOKASI DAN TIDAK TERPAKAI/USANG. • DITINGKAT PUSAT INFORMASI YANG TERDAPAT PADA FRAME DIREKTORI JUGA DIGUNAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KONSISTENSI PENGGUNAAN KIP DARI SELURUH BPS PROVINSI. SEDANGKAN DI BPS DAERAH BERGUNA UNTUK MEMONITOR KELENGKAPAN SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A) BAIK YANG RESPON MAUPUN TIDAK.

37. UNSUR INFORMASI DIREKTORI • INFORMASI DARI DAFTAR II-B, DIREKTORI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENYIMPAN INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN NONAKTIF BARU. • DIREKTORI JUGA DAPAT MEMPERLIHATKAN PERUSAHAAN YANG NON RESPON SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR, SEHINGGA PENGAWAS DAPAT MELIHAT SECARA CEPAT PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG SULIT BEKERJASAMA DENGAN BPS. • PENERIMAAN KUESIONER DARI KABUPATEN/KOTA DAPAT DICATAT DALAM MEDIA KOMPUTER MELALUI MODUL PENERIMAAN. DIBANDING MEMAKAI ARSIP DI KERTAS, CARA INI AKAN MEMPERCEPAT TUGAS BPS PROVINSI UNTUK MENGETAHUI BERAPA KUESIONER YANG SUDAH DITERIMA DARI TIAP KABUPATEN/KOTA. • MENGIRIM KUESIONER KE PUSAT DAPAT DICATAT DIDALAM DISKET/CD (DENGAN MODUL PENGIRIMAN). DENGAN CARA INI, DAFTAR KUESIONER YANG AKAN DIKIRIM DAPAT DICETAK SEKALIGUS, SEHINGGA TAK PERLU DIKETIK LAGI PADA LEMBAR KERTAS KHUSUS.

38. ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN DATA ENTRI I-B • TINGKAT KEBERHASILAN TOTAL SECARA RATA-RATA SEBAIKNYA ANTARA 20 S/D 60 %, JIKA DIBAWAH 20 % BERARTI ADA INDIKASI BAHWA TARGET TERLALU TINGGI ATAU PILIHAN SUMBERNYA KURANG JITU, JIKA LEBIH DARI 60 % BERARTI TARGETNYA TERLALU RENDAH, SEHINGGA PERLU DINAIKKAN. • TINGKAT KEBERHASILAN SETIAP SUMBER, SUMBER YANG MEMBERIKAN TINGKAT KEBERHASILAN TINGGI PERLU DIGUNAKAN TERUS. SUMBER YANG TINGKAT KEBERHASILANNYA RENDAH SEBAIKNYA DIGUNAKAN SECARA SELEKTIF. • UMUR PERUSAHAAN YANG DITEMUKAN. SETELAH DUA TAHUN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI, IDEALNYA PERUSAHAAN YANG DITEMUKAN ADALAH PERUSAHAAN BARU ATAU BERUMUR SATU TAHUN. SEBALIKNYA, BILA PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN HANYA SEDIKIT, KEMUNGKINAN BESAR BELUM BERHASIL MENEMUKAN PERUSAHAAN BARU ATAU ADA PERUSAHAAN BARU TETAPI TIDAK DILAPORKAN. • PERUSAHAAN SKALA BESAR, TUJUAN UTAMA PEMUTAKHIRAN DIREKTORI ADALAH MENEMUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG RELATIF BESAR, DIMANA PADA UMUMNYA MEMPUNYAI PERANAN BESAR DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA. SEHINGGA LEBIH DIUTAMAKAN SUMBER YANG BANYAK PERUSAHAAN BESARNYA. JIKA PERUSAHAAN BESAR YANG DITEMUKAN TERLALU SEDIKIT, PENGAWAS PERLU MEMERIKSA KEMBALI PILIHAN SUMBERNYA.

39. PENCEGAHAN PERUSAHAAN DOBEL • PERUSAHAAN YANG BERUBAH PRODUKSI UTAMANYA. • DALAM KASUS INI NOMOR KIP TIDAK PERLU DIUBAH. PERUBAHAN PRODUKSI UTAMA AKAN TERCERMIN PADA PERUBAHAN KBLI KEGIATANNYA. • UNTUK PERUSAHAAN LAMA. • PETUGAS AGAR MENYALIN KIP KE HALAMAN DEPAN KUESIONER MASING-MASING SURVEI SEBELUM DISAMPAIKAN KE PERUSAHAAN, SEHINGGA BILA KUESIONER SUDAH DIAMBIL KEMBALI KIP TIDAK PERLU DICARI LAGI.

40. KEGIATAN MATCHING • TAHAPAN PALING SULIT DAN HARUS TELITI DALAM PELAKSANAAN UPDATING DIREKTORI . • PROSES MATCHING MEMERLUKAN KETELITIAN YANG TINGGI UNTUK MENENTUKAN CALON PERUSAHAAN YANG PALING MUNGKIN MEMENUHI SYARAT UNTUK MASUK KEDALAM DIREKTORI. • TUJUANNYA ADALAH MENJARING SEMUA PERUSAHAAN BARU DI INDUSTRI PENGOLAHAN BAIK YANG BERSKALA BESAR MAUPUN SEDANG • MATCHING ADALAH MEMBANDINGKAN DAFTAR PERUSAHAAN YANG BERASAL DARI INSTANSI TERKAIT DAN ASOSIASI SEPERTI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, BKMP, ASOSIASI PERUSAHAAN, DAN SEBAGAINYA DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. • HASIL DARI KEGIATAN INI DIHASILKAN NAMA PERUSAHAAN YANG BELUM ADA DI DIREKTORI INDUSTRI PENGOLAHAN (DIREKTORI I-A).

41. URUTAN MATCHING • BPS PUSAT MELAKUKAN MATCHING, MEMISAHKAN MENURUT PROVINSI, DAN MENGIRIMKANNYA DALAM BENTUK SOFCOPY ATAU PRINT-OUT NYA DENGAN BENTUK DAFTAR I-SL C KE TIAP BPS PROVINSI. • BPS PROVINSI MELAKUKAN MATCHING, MENAMBAHKAN PADA DAFTAR PERUSAHAAN YANG DITERIMA DARI PUSAT DALAM KOMPUTER DAN MENGIRIMKANNYA DALAM SOFTCOPY DENGAN BENTUK I-SLP KE TIAP BPS KABUPATEN/KOTA. • BPS KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN MATCHING, MENAMBAHKAN PADA DAFTAR PERUSAHAAN YANG DITERIMA DARI BPS PROVINSI DALAM KOMPUTER, MENCETAK MENURUT KECAMATAN, DAN MENERUSKANNYA KE MASING-MASING KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) DALAM DAFTAR I-SLK.

42. JENIS DAFTAR I-SL • I-SLC DIBUAT DI BPS PUSAT. • I-SLP DIBUAT DI BPS PROVINSI. • I-SLK DIBUAT BPS KABUPATEN/KOTA. CATATAN : - JIKA SUMBER TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI, STAF SEGERA MENULISKAN “TA” (TIDAK ADA). UNTUK MENGHINDARI KESALAHFAHAMAN, KOLOM TERSEBUT TIDAK BOLEH DIBIARKAN KOSONG. - SUMBER INFORMASI BESERTA KODE SUMBERNYA HARUS DITULIS DENGAN JELAS PADA DAFTAR ISIAN I-SL DAN SESUAI DENGAN TABEL KODE SUMBER DI LAMPIRAN. - JIKA SUMBER CALON BERASAL DARI DAFTAR CALON TAHUN SEBELUMNYA YANG SUDAH DICEK, MAKA SUMBERNYA DITULIS “I-B TAHUN LALU, PERCOBAAN,” DSB, DAN BUKAN SUMBER YANG MEMBERIKAN INFORMASI PADA TAHUN YANG LALU.

43. PERISIAPAN MATCHING • PENGECEKAN DAFTAR PERUSAHAAN YANG BERSUMBER DARI INSTANSI LAIN DENGAN DAFTAR I-SL. • 1. DAFTAR NAMA PERUSAHAAN DIKUMPULKAN YANG BERSUMBER DARI INSTANSI DI LUAR BPS.DENGAN MELAKUKAN PENGECEKAN DAFTAR NAMA PERUSAHAAN TERSEBUT PADA DIREKTORI I-A TAHUN SEBELUMNYA. • 2. APABILA TERDAPAT PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAPAT PADA FRAME DIREKTORI I-A LAKUKAN PENYALINAN KE DAFTAR I-SL(C). • 3. HASIL PENGECEKAN YANG TERDAPAT DI DAFTAR I-SL(C) KEMUDIAN DIKIRIM KE BPS PROVINSI. • 4. PROSES MATCHING SELANJUTNYA DILAKUKAN DI BPS PROVINSI BERDASARKAN KIRIMAN DAFTAR I-SL(C). • 5. DARI DAFTAR TERSEBUT DILAKUKAN PENGECEKAN ULANG PADA FRAME DIREKTORI BPS PROVINSI DAN PENAMBAHAN CALON PERUSAHAAN YANG BERSUMBER DARI INSTANSI TERKAIT DI TINGKAT PROVINSI. SEMUA DAFTAR HASIL PENGECEKAN DAN PENAMBAHAN DISALIN KE DAFTAR I-SL(P) UNTUK DIKIRIM KE MASING-MASING BPS KABUPATEN/KOTA. • 6. PROSES MATCHING SELANJUTNYA KEMUDIAN DILAKUKAN DI BPS KABUPATEN/KOTA BERASARKAN DAFTAR I-SL(P) YANG DITERIMA DARI BPS PROVINSI DAN LAKUKAN PENAMBAHAN CALON PERUSAHAAN BILA ADA YANG BELUM TERDAFTAR. • 7. DAFTAR SEMUA NAMA CALON PERUSAHAAN DI SALIN KEMBALI PADA DAFTAR I-SL(K) UNTUK DILAKUKAN PENGECEKAN DI LAPANGAN OLEH KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK). • 8. DARI DAFTAR I-SL(K) OLEH MASING-MASING KSK DILAKUKAN PENGECEKAN CALON PERUSAHAAN DI LAPANGAN, JIKA BELUM TERDAPAT DI DAFTAR I-SLK BISA DITAMBAHKAN BERDASARKAN PENGAMATAN LANGSUNG.

44. LANJUTAN : • PENGGUNAAN DIREKTORI MENURUT ABJAD • PERTAMA-TAMA SUMBER HARUS DI MATCH DULU DENGAN DIREKTORI BPS YANG SUDAH ADA DAN DIURUTKAN MENURUT ABJAD. NAMA PERUSAHAAN YANG TIDAK ADA DALAM DIREKTORI DICATAT (DALAM KOMPUTER) MENJADI CALON. SUPAYA MATCHING MENJADI MUDAH DAN DAPAT DIPERCAYA, TIAP BPS PROVINSI PERLU MENCETAK DIREKTORI MENURUT ABJAD. DIREKTORI MENURUT ABJAD INI MENCAKUP SEMUA PERUSAHAAN YANG PERNAH ADA PADA FRAME DIREKTORI I-A UNTUK SELURUH KONDISI PERUSAHAAN BAIK YANG TUTUP, KECIL MAUPUN YANG AKTIF. • PENGECEKAN ULANG CALON PERUSAHAAN YANG SUDAH DIENTRY (I-B) LAMA. • CALON PERUSAHAAN YANG PERNAH DILAKUKAN DATA ENTRY DI PENGOLAHAN INDUSTRI PENGOLAHAN (SOFTWARE UPDATING DIREKTORI) TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PERUSAHAAN BARU, DILAKUKAN PENGECEKAN KEMBALI BPS PROVINSI BERDASARKAN INFORMASI TERAKHIR. SEHINGGA TIDAK TERJADI PERUSAHAAN DOBEL SAAT MEMASUKAN CALON PERUSAHAAN KE DIREKTORI I-A. UNTUK MEMUDAHKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS DAFTAR CALON PERUSAHAAN DICETAK YANG MEMUAT KETERANGAN MEMUAT NAMA, ALAMAT, KODE WILAYAH, SUMBER DATA UNTUK PRODUKSI UTAMA DAN PEKERJA, DAN TEMUAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) MENGENAI SITUASI PERUSAHAAN (PERTANYAAN BLOK II RINCIAN 3 DAFTAR I-B) YANG DISUSUN MENURUT ABJAD.

45. HASIL CEK LAPANG DAN TINDAK LANJUTNYA

46. MATCHING TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA • TAHUN PERTAMA. • PADA TAHUN PERTAMA, JUMLAH TARGET CALON YANG HARUS DICEK HARUS BANYAK, AGAR BISA MENCEK PERUSAHAAN YANG TERLEWAT PADA TAHUN SEBELUMNYA. DISARANKAN TARGET UNTUK WILAYAH BARU DIBUAT KIRA-KIRA 60 PERSEN DARI JUMLAH PERUSAHAAN YANG AKTIF DI DIREKTORI. CARA PENCARIAN CALON SAMA SEPERTI YANG DIRINCI DIATAS. • TAHUN KEDUA. • PADA TAHUN KEDUA, JUMLAH TARGET CALON AKAN LEBIH RENDAH KARENA DIASUMSIKAN BERKURANGNYA PERUSAHAAN YANG TERLEWAT. DENGAN DIKETAHUINYA SUMBER YANG EFEKTIF, MAKA SUMBER-SUMBER YANG TIDAK EFEKTIF BISA DIABAIKAN. TARGET UNTUK WILAYAH-WILAYAH TERSEBUT BIASANYA DITENTUKAN SEBESAR 35 PERSEN DARI PERUSAHAAN YANG ADA DALAM DIREKTORI. UNTUK MEMUDAHKAN MATCHING PADA TAHUN KEDUA DAN TAHUN BERIKUTNYA DAPAT DILAKUKAN CARA SEBAGAI BERIKUT : • MENCATAT PERUSAHAAN TAMBAHAN SEJAK TAHUN LALU DALAM DAFTAR, DIMANA NAMA PERUSAHAAN YANG DIDAPAT DARI INSTANSI LAIN, MELALUI MATCHING DAFTAR BARU DENGAN DAFTAR LAMA DARI INSTANSI YANG SAMA. UNTUK CARA INI, BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PERLU MENYIMPAN DAFTAR YANG DI FOTO COPY TAHUN SEBELUMNYA. SELANJUTNYA, HANYA PERUSAHAAN TAMBAHAN DARI MASING-MASING INSTANSI LAIN YANG PERLU DIMATCH DENGAN DIREKTORI BPS. CARA INI DAPAT MENGHINDARKAN MATCHING ULANG ANTARA DAFTAR SELURUH PERUSAHAAN DI SUMBER DENGAN SELURUH PERUSAHAAN DI DIREKTORI.

47. SUMBER CALON TAMBAHAN DIREKTORI • TINGKAT NASIONAL • SEBAGAI PERMULAAN, BPS PUSAT AKAN MENGAMATI BERBAGAI DAFTAR PERUSAHAAN BARU YANG SECARA RUTIN DIKIRIMI. PENGAMATAN INI DILAKUKAN OLEH SUB DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG. PADA BULAN NOVEMBER CALON DARI BPS PUSAT DIKIRIM KE TIAP BPS PROVINSI DALAM SOFTCOPY DAN HARDCOPY. JIKA BPS PUSAT TIDAK MEMILIKI CALON, BPS PUSAT TETAP MENGIRIM SURAT MENYATAKAN HAL TERSEBUT, SEHINGGA BPS PROVINSI BISA MEMULAI MENGISI DAFTAR I-SL(P) DI WILAYAHNYA. • TINGKAT PROVINSI • PROVINSI MENGUMPULKAN DAN MEMISAHKAN TIGA KELOMPOK CALON • CALON DARI PUSAT • WALAUPUN PUSAT TELAH MENCEK BAHWA CALONNYA BELUM TERDAPAT DALAM DIREKTORI, BPS PROVINSI PERLU MENCEK ULANG UNTUK MEMASTIKAN BAHWA CALON-CALON TERSEBUT BENAR BELUM TERDAPAT DALAM DIREKTORI, MUNGKIN DENGAN NAMA YANG BERBEDA. • CALON YANG BATAL TAHUN SEBELUMNYA • JIKA SISTEM PEMUTAKHIRAN TELAH BERJALAN PALING TIDAK SATU TAHUN, BPS PROVINSI PERLU MEMINTA BPS KABUPATEN/KOTA UNTUK MENCEK ULANG CALON TERTENTU YANG TELAH DICEK PADA TAHUN SEBELUMNYA TAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DITAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI PADA SAAT ITU (DAFTAR B-22),

48. LANJUTAN : • CALON DARI SUMBER DI TINGKAT PROVINSI • UNTUK DIREKTORI INDUSTRI, PENGALAMAN MENUNJUKKAN BAHWA DI TINGKAT PROVINSI DAFTAR NAMA YANG PALING BERMANFAAT BERASAL DARI KANWIL/DINAS PERINDUSTRIAN, KANWIL/DINAS TENAGA KERJA, BKPMD DAN KADINDA. PERUSAHAN PERKEBUNAN BISA DIDAPATKAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN MILIK DINAS PERKEBUNAN. • TINGKAT KABUPATEN/KOTA • DISAMPING NAMA-NAMA PERUSAHAAN YANG BERASAL DARI BKPMD, KADINDA, KANWIL/DINAS PERINDUSTRIAN, KANWIL/DINAS TENAGA KERJA, DAN LAIN-LAIN, DI TINGKAT KABUPATEN JUGA DAPAT DIKUMPULKAN DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN DARI KANTOR DESA/KELURAHAN. BEBERAPA PEJABAT DESA/KELURAHAN MEMILIKI PENGETAHUAN YANG CUKUP LUAS MENGENAI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DAERAH MEREKA, SEHINGGA PETUGAS DESA TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN SUMBER INFORMASI YANG HANDAL. U

49. T A R G E T SETIAP TAHUN, TIAP BPS PROVINSI AKAN MENERIMA TARGET CALON PERUSAHAAN DARI BPS PUSAT YANG PERLU DIPERIKSA SELAMA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI. BPS PROVINSI SELANJUTNYA MENGALOKASIKAN TARGET PER KABUPATEN/KOTA PERUSAHAAN BARU/LEWAT SEJALAN DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIDUGA PERLU DI TAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI. PENENTUAN TARGET OLEH BPS PROVINSI DALAM MENYUSUN TARGET, BPS PROVINSI HARUS MEMILIH APAKAH MEMAKAI CARA YANG SEDERHANA CARA TERTIMBANG. CARA SEDERHANA TARGET DI TETAPKAN BERDASARKAN PERSENTASE DARI PERUSAHAAN YANG AKTIF DI TIAP KAB/KOTA. SEBAGAI CONTOH, JIKA TARGET SUATU BPS PROVINSI ADALAH 400 PERUSAHAAN, SEDANGKAN PERUSAHAAN YANG AKTIF DI PROVINSI TERSEBUT ADA 1000, MAKA TARGET SETIAP KAB/KOTA ADALAH 40 % DARI JUMLAH PERUSAHAAN AKTIF DI KAB/KOTA TERSEBUT. CARA TERTIMBANG MEMBERIKAN TARGET YANG LEBIH BESAR UNTUK KABUPATEN/KOTA YANG DIDUGA TINGGI TINGKAT PERTUMBUHANNYA.

50. LANGKAH-LANGKAH JIKA CALON PERUSAHAAN DITEMUKAN TERLALU BANYAK • MEMASTIKAN BAHWA DAFTAR PERUSAHAAN SUDAH BEBAS DARI DOBEL, HAL INI BERGUNA UNTUK MENGHILANGKAN PENGECEKAN BERULANG-ULANG. • UNTUK INDUSTRI, JIKA SUMBER TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI MENGENAI JUMLAH PEKERJA ATAU PRODUKSI UTAMA, TANYAKAN PETUGAS DI KANTOR SUMBER PERUSAHAAN MANA SAJA YANG AKTIF DAN MEMPUNYAI TENAGA KERJA 20+. JIKA PETUGAS TIDAK TAHU, LANJUTKAN DENGAN PENDEKATAN BERIKUT. • UTAMAKAN PERUSAHAAN YANG BERBADAN HUKUM (PT, DSB). • UNTUK CALON YANG TAK BERBADAN HUKUM, UTAMAKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG KELOMPOK INDUSTRINYA CENDERUNG TERMASUK INDUSTRI B/S. TANGUHKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG UMUMNYA BERASAL DARI INDUSTRI KECIL (MISAL, INDUSTRI TEMPE). • JIKA JUMLAH CALON PERUSAHAAN MASIH TERLALU BESAR, TANGGUHKAN CALON PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG SUMBERNYA MEMPERLIHATKAN JUMLAH TENAGA SEKITAR 20-AN KEBAWAH (MISAL, TENAGA KERJA 18, 19, 20, 21, 22). • JIKA JUMLAH CALON MASIH JUGA TERLALU BESAR, BERIKAN PRIORITAS LEBIH TINGGI UNTUK CALON YANG BERASAL DARI SUMBER TERBAIK (YAITU YANG BIASANYA DAPAT DIPERCAYA ATAU MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG JUMLAH PEKERJA DAN PRODUKSI UTAMA).