110 likes | 376 Views
PEDOMAN EDITING. DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA. PENJELASAN UMUM. Pengumpulan data keuangan pemerintah desa/kelurahan/nagari menggunakan daftar K-3 yang berisi data mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa/kelurahan/ nagari. BLOK I.
E N D
PEDOMAN EDITING DAFTAR K-3 KEUANGAN DESA
PENJELASAN UMUM • Pengumpulan data keuangan pemerintah desa/kelurahan/nagari menggunakan daftar K-3 yang berisi data mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa/kelurahan/ nagari
BLOK I • Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi/alamat lengkap responden dalam hal ini desa/kelurahan/ nagari • Rincian blok 1 meliputi nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, jenis wilayah administrasi, status desa serta alamat lengkap kantor desa/kelurahan, kode pos, nomor telepon dan faksimili • Pengisian rincian 1-4 didasarkan pada master file desa tahun 2007
BLOK I (lanjutan) • Jika kode desa dan atau kecamatan tidak ditemukan, maka kode wilayah mengacu pada nama desa/kecamatan yang ada di master program entry • Jika rincian 5 kosong, maka dilakukan pengisian sbb: • Untuk kabupaten : isikan kode 1 (desa) • Untuk kota : isikan kode 2 (kelurahan) • Untuk kab di Sumbar : isikan kode 3 (nagari) kecuali Kabupaten Mentawai • Rincian 6 (status desa) tidak memiliki master pembanding, sehingga pengisian mengacu kepada isian dari daerah. Jika rincian 6 kosong, maka : • Untuk kota : isikan kode 1 (Perkotaan) • Untuk kabupaten : isikan kode 2 (pedesaan)
BLOK III • Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang profil desa, aparatur serta keterangan lain tentang kinerja pemerintah desa/kelurahan/Nagari. • Blok ini mencakup 3 rincian: • R 1 : Keterangan umum kepala desa • R 2 : Banyaknya aparatur desa/kota/nagari • R 3 : Administrasi desa/kota/nagari
BLOK III (lanjutan) • Untuk R1 : • Jika rincian 1b kosong (umur) maka diisi dengan 98; • Jika rincian 1d kosong (tahun menjabat) maka diisi dengan 2003 • Untuk R2 : • Yang dimasukkan sebagai pegawai tetap adalah pegawai yang tidak berubah-ubah dengan pergantian kepemimpinan desa; Biasanya PNS (untuk sekdes/sekel). • Isian kepala desa/lurah/wali nagari diletakkan pada kolom pegawai tetap • Untuk aparatur yang lain sesuaikan dengan isian dari daerah
BLOK III (lanjutan) • Untuk R3 : • Isian dengan option 1,2,3 dst harus dipilih salah satu • Isian dengan option 1,2,4 dst bisa dipilih lebih dari 1 • Semua rincian dan sub rincian diisi, kecuali sub rincian yang bersyarat, misalnya R3 a2, R3 b2, dan R3 c2. • Jika laporan keuangan desa tidak dibuat, R3 a1 kode 2, maka isian R3 b3 tentang aparat yang mencatat laporan keuangan bisa kosong. • Dalam editing, R3 b3 diisi kode 0.
BLOK IV PENDAPATAN • Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang realisasi pendapatan/ penerimaan pemerintah desa/kelurahan/nagari baik yang diterima secara teratur setiap tahun anggaran, maupun penerimaan yang didapat/ diusahakan oleh pemerintah desa/ kelurahan/nagari sebagai dana untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan
BLOK IV (LANJUTAN) • Pastikan isian blok ini dalam ribuan rupiah. • Range isian total pendapatan berkisar antara puluhan juta s/d 1-2 miliar. • Untuk rincian PAD, sub rincian yang perlu diperhatikan keterisiannya adalah R 1.1.2 hasil pengelolaan kekayaan desa. Sub rinciannya kemungkinan besar terisi (tanah-tanah bengkok atau kekayaan desa mestinya ada). Hal yang sama untuk R 1.1.3 swadaya dan partisipasi (pungutan pelayanan desa).
BLOK IV (LANJUTAN) • Untuk rincian 1.4 dana PKPD (ADD kemungki-nan besar selalu ada) • Untuk rincian 1.5 kemungkinan besar ada • Jika rincian dana PKPD kosong, maka diambil-kan dari rincian 1.5 yang terisi • Imputasi dana PKPD diperoleh dari rata-rata ADD kabupaten/kota setempat. • Jika hanya tersedia total pendapatan, maka prioritas pengisian rincian secara berurutan adalah : rincian 1.4; rincian 1.5; rincian 1.1 (poin 1.1.2 dan 1.1.3)
BLOK IV Belanja Langsung • Adalah pengeluaran yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa). • Pembiayaan belanja ini berasal dari sumber keuangan desa. Misalnya honor kades dan aparatnya dari hasil tanah kas desa atau pungutan masyarakat. Belanja Tidak Langsung • Adalah pengeluaran yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa/kelurahan/nagari). Misalnya gaji PNS yang diterima sekdes/sekel.