KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Kebijakan PTA Surabaya • DalamPengawasandariaspek hakim : Hakim Tinggimemilihberkassecaraacak, melakukanbedahberkasdankemudianmelakukanevaluasidanmemberipenjelasanbagaimanamembuatpertimbanganhukum yang baik

Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa ................ Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut : 1. ........................ 2. ........................ 3. ........................

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. ........................ 2. ........................ 3. ....................... 4. ........................ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : • Bukti surat (P1); • Bukti surat (P2); • Saksi A; • Saksi B dan seterusnya (termasuk semua alat – alat bukti yang diajukan) (majelis akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu, dalam penilaian tersebut apakah Penggugat mampu membuktikan gugatannya atau tidak)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : 1.Bukti surat (T1) 2.Bukti surat (T2); 3.Bukti saksi A.; 4.Bukti saksi B dan seterusnya (termasuk semua alat – alat bukti yang diajukan) (ada kesimpulan pertimbangan majelis terhadap bukti-bukti tersebut, apakah Tergugat mampu membuktikan sangkalannya atau tidak)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Dengan memperhatikan : • Bukti-bukti diajukan baik Penggugat maupun tergugat. • Aspek Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. • Tujuan hukum yaitu : • Keadilan • Kepastian hukum. • Kemanfaatan • Dalil-dalil Nakli : • Al Quran • Hadist • Dalil-dalil Fikh yang tidak bertentangan dengan KHI

PadasaatPengambilanPutusan, konsepPutusanharussudahsiap; • PolaBindalminharusbenar-benardikuasaioleh Hakim danPanitera; • BiayapanggilanharussamadenganPengadilanNegeri; • Hakim yang SPT, harussegeramelaporke PTA Surabaya; • PedomandalamPelaksanaanMediasi; • Dalampelaksanaananggaranharusdilaksanakanseefektifdanseefisienmungkin, tidakbolehadapermainan, utamanyabelanja modal danbelanjabarang; • MelaksanakanReformasiBirokrasi.

8 Area PerubahandalamReformasiBirokrasi • Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) • Penataan Peraturan Per-UU-an • Penataan dan Penguatan Organisasi • Penataan Tata Laksana • Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT) • Penguatan Pengawasan • Penguatan Akuntabilitas Kinerja • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hakim yang Baik dan Ideal • Memiliki pengetahuan hukum yang luas serta menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Keahlian (skill) yang didapatkan dari pengalaman dan pelatihan-pelatihan; • Integritas dan Moralitas;

Pengadilan yang Baik Ada TujuhSyaratPengadilan yang Baik : • ManajemendanKepemimpinanPeradilan (Court manajemen and leadership); • KebijakanPeradilan (court policies); • SumberDayaManusia, SaranadanPrasarana, Keuangan (human, material and financial resources) • Proses Peradilan (court proceeding) • KebutuhandanKepuasan Orang yang Berperkara (clience need and satisfaction); • BiayaTerjangkaudanDapatDiakses (affordable and accessible);

KepercayaanPublikTerhadapPeradilan (public trust) Catatan Penting : • Identitas Gugatan : ditulis dengan jelas pekerjaan para pihak, misal : swasta, harus jelas pekerjaan swastanya apa (pengusaha minyak dll) PNS : mungkin pejabat eselon I, II, dll • Duplikat Akta Cerai : • Akta Cerai asli dipakai menikah dengan perempuan lain • Duplikat / foto copy legalisir digunakan untuk menikah lagi dengan istri yang lain

Terima Kasih

KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA