200 likes | 449 Views
KEBIJAKAN PROGRAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA P ROVINSI PAPUA. Jayapura, 13 Agustus 2013. PRIORITAS NASIONAL. VISI RPJMN 2010-2014 “ INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ” (Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014).
E N D
KEBIJAKAN PROGRAM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Jayapura, 13 Agustus 2013
PRIORITAS NASIONAL • VISI RPJMN 2010-2014 • “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” • (Perpres 5/2010 : RPJMN 2010-2014) Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan SEJAHTERA Memantapkan konsolidasi demokrasi DEMOKRATIS Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan BERKEADILAN
PRIORITAS NASIONAL 1 Pendidikan ReformasiBirokrasidan Tata Kelola 2 Kesehatan 3 PenanggulanganKemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 11 PrioritasNasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Infrastruktur 6 IklimInvestasidanIklim Usaha 7 Energi 8 LingkunganHidupdanPengelolaanBencana 9 10 Kebudayaan, KreativitasdanInovasiTeknologi Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 BidangPolitik, HukumdanKeamanan 12 PrioritasLainnya Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14
TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 “Memperkuat Potensi Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”
UNSUR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 EMPAT UNSUR UTAMA TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL: DAYA SAING; DAYA TAHAN EKONOMI; PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; SERTA STABILITAS SOSIAL DAN POLITIK. KEEMPAT UNSUR UTAMA TERSEBUT DI ATAS DIHARAPKAN MAMPU BERSINERGI DENGAN POTENSI KEDAERAHAN (DOMESTIC VALUE).
11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA DUKUNGAN MANAJEMENDAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN AGAMA PENGAWASANDAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA PENALITIAN PENGEMBANGANDAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAANDAN PENGELOLAAN HAJIDAN UMRAH PENDIDIKAN ISLAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
OUTCOME PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA • MENINGKATNYA KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA MASYARAKAT BERKEMBANGNYA KEHIDUPAN SOSIAL YANG HARMONIS, RUKUN DAN DAMAI DI KALANGAN UMAT BERAGAMA MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BAGI UMAT BERAGAMA MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TERWUJUDNYA OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI YANG DIKELOLA OLEH PRANATA KEAGAMAAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KEHIDUPAN BERAGAMA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH, PERGURUAN TINGGI AGAMA, PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 Rp. 247.186.602.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) 8
PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA Dalam Ribuan
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN FUNGSI 10
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN FUNGSI
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM 12
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI 13
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI 14
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI 15
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PROGRAM DAN FUNGSI 16
SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DALAM RKA-KL KELUARAN DARI MASING-MASING KEGIATAN DALAM SATU PROGRAM HARUS SECARA SINERGIS MENDUKUNG PENCAPAIAN HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM YANG BERSANGKUTAN PP NO. 20/2004 TTG RKPPASAL 8 AYAT (2) RKA-KL 2013 APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI? APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAMNYA? APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI? SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PERTIMBANGAN MELAKUKAN REVISI RKAKL-DIPA TENGGAT WAKTU antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimung-kinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan 1 Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi PERUBAHAN KEADAAN atau PERUBAHAN PRIORITAS yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan 2 Adanya PERUBAHAN METODOLOGI pelaksanaa kegiatan, contoh : semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year Menjadi multi years 3 Adanya PERUBAHAN ATAU PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam tahun anggaran berjalan, contoh : penghematan anggaran, penerapan reward and punishment, atau APBN Perubahan 4