1 / 147

BUDGET SEKTOR PUBLIK

BUDGET SEKTOR PUBLIK. Agenda. ANGGARAN SEKTOR PUBLIK. Agenda. 1. 2. 3. 4. Jenis Anggaran. Diskusi. Anggaran Sektor Publik. Pendekatan Penganggaran. Perbedaan antara Akuntansi Manajemen dengan Akuntansi Keuangan. Akuntansi Manajemen Untuk pihak internal

daviddavis
Download Presentation

BUDGET SEKTOR PUBLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BUDGET SEKTOR PUBLIK

  2. Agenda

  3. ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

  4. Agenda 1 2 3 4 Jenis Anggaran Diskusi Anggaran Sektor Publik Pendekatan Penganggaran

  5. PerbedaanantaraAkuntansiManajemendenganAkuntansiKeuangan AkuntansiManajemen Untukpihak internal LaporanKeuanganprospektifuntukperencanaan AkuntansiKeuangan Untukpihakeksternal LaporanKeuanganhistorisdanretrospektif

  6. KeterkaitanantaraAnggarandanAkuntansiManajemen • Bagian yang tidakterpisahkan antara perencanaan dan pengendalian. • Duajenisaktivitasperencanaan, yaitu: • PerencanaanStrategis  perencanaanuntuktujuan dan sasaran yang bersifatmendasar.  sangatpentinguntukmenentukantujuanorganisasi secara keseluruhan. • PerencanaanOperasional  perencanaan yang pentinguntukmengimplementasikantindakan yang diperlukanuntukmencapaitujuan dan sasaran yang bersifat fundamental tersebut.

  7. KeterkaitanantaraAnggarandanAkuntansiManajemen…cont’d Proses Akuntansi Manajemen di Sektor Publik Lima tahap penting dalam proses perencanaan dan pengendalian: • Perencanaan strategis • Perencanaanoperasional • Prosespenganggaran • Pengendaliandanpengukuran • Pelaporan, analisis, dan umpanbalik • Informasiakuntansidalamprosesperencanaan • InformasiRutinvsAdhoc • Kuantitatifvskualitatif • Formal vs Informal

  8. KeterkaitanantaraAnggarandanAkuntansiManajemen…cont’d RevisiTujuan 1. PerencanaanTujuanDasar (strategis) Bagan Proses Akuntansi Manajemen di Sektor Publik 2. PerencanaanOperasional Revisi Perencanaan Operasional 5. Pelaporan, analisis, danUmpanBalik 3. Budgeting RevisiBudget Action 4. Pengendalian dan Pengukuran

  9. UU KEUANGAN NEGARA - ANGGARAN PengaturantugasPengelolaFiskal vs. PenggunaAnggaran Ketentuanpenyusunan dan penetapan APBN/D  gross principle, comprehensive, result based Ketentuanpelaksanaan APBN/D  allotment, perubahan, dan laporanperkembangan Ketentuanpertanggungjawaban pelaporankeuanganberdasarkanakuntansi

  10. UU KN - TUGAS PENGGUNA ANGGARAN (Psl 9) Menyusunrancangananggaran K/L ybs; Menyusundokumenpelaksanaananggaran; Melaksanakananggaran; Melaksanakanpemungutan PNBP dan menyetorkannya; Mengelolapiutang dan utang negara pd K/L ybs; Mengelola BMN di lingkungannya; Menyusunlaporankeuangansbgpert.jawaban K/L; Melaksanakantugas-tugas lain.

  11. UU KN - PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN (Pasal 11 s.d. 15) APBN terdiridaripendapatan, belanja, dan pembiayaan; Belanjadirincimnurutorganisasi, fungsi, dan jenisbelanja; RAPBN disusunberpedoman pd RKP ygdidahului dg penyampaianpokok-pokokkebijakanfiskal dan kerangkaekonomimakro pd bln Mei kpd DPR; K/L menyusun RKA berdasarkanprestasikerja yang akandicapaibesertaprakiraanbelanja 1 tahunberikutnya; RKA dibahasdgn DPR, dan hasilnyadigunakanutkpenyusunan RAPBN oleh Menkeu; RAPBN dibahasberdasarkan UU Susduk; DPR berhakmelakukanperubahan; Persetujuan RAPBN oleh DPR terincisd unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenisbelanja, paling lambat 2 blnsebelumtahun APBN.

  12. UU KN - PELAKSANAAN APBN (Pasal 3 sd 5 dan 26 SD 29) Tahun APBN adalah 1 Januari sd 31 Desember; APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; APBN yg sdh disetujui dirinci lebih lanjut dalam Keppres; Semua penerimaan dan pengeluaran pada tahun APBN dimasukkan dalam tahun APBN ybs; Penggunaan Surplus diutamakan utk pembentukan cadangan; Laporan Realisasi Semester disampaikan bln Juli; Perubahan APBN dpt diajukan dan dibahas dgn DPR sebelum tahun anggaran berakhir; Dalam keadaan darurat, Pemerintah dpt melakukan pengeluaran, dan diajukan dlm APBN-P; Ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dlm UU perbendaharan negara.

  13. UU KN - PERTANGGUNGJAWABAN (Pasal 30 s.d. 33) Pelaksanaan APBN dipertanggungjawabkan dgn UU berupa Laporan Keuangan yang sdh diaudit BPK; LK terdiri paling tidak LRA, Neraca, LAK, dan CaLK serta dilampiri LK perusahaan negara; LK disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen dan dituangkan dalam PP; UU tentang pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir; Pemeriksaan BPK diatur dgn UU tersendiri;

  14. SiklusPerencanaandanPengendalianManajemen • PerencanaanOperasional • Merincitujuandasardalambentukserangkaian target yang harusdicapaidankegiatan yang akandilaksanakan. • Waktubervariasiantarasatu 10-20 tahunkedepan. • Financialdannon financial terms. • Budgeting • Identifikasiataskegiatanjangkapendek, yang diwujudkandalamfinancial terms menjadianggaran/budget • PengendaliandanPengukuran • Membandingkanhasil yang dianggarkandanhasilsebenarnya • Padasektorpublik, output measurement lebihsulitdilakukandibandingkandenganinput measurement • Pelaporan, Analisis, danUmpanBalik • Deviasi yang adadilaporkansebagaialatumpanbalik

  15. ManajemenAkuntansidanPerencanaan • Investment Appraisal • AnggarandanPerencanaanKeuangan • PerencanaanKeuangan • Perencanaan Modal • PerencanaanPendapatan • Financial Modeling • Target dalamAnggarandanPerencanaan • Financial Management Initiatives (FMI) • Next Step Initiative • Output Target • Performance Targets • Efficiency • Quality of Service • Financial Performance • Public Service Agreements • Best Value

  16. PengertianAnggaran • The process of allocating resources to unlimited demands) (Freeman dan Shoulders (2003)). • Pernyataanmengenaiestimasikinerja yang hendakdicapaiselamaperiodewaktutertentudalamukuranfinansial (Mardiasmo (2005)). • Anggaranadalahrencanafinansial yang menyatakan : • Rencana – rencanaorganisasiuntukmelayanimasyarakatatauaktivitas lain yang dapatmengembangkankapasitasorganisasidalampelayanan. • Estimasibesarnyabiaya yang harusdikeluarkandalammerealisasikanrencanatersebut. • Perkiraansumber – sumber yang akanmenghasilkanpemasukansertaseberapabesarpemasukantersebut.

  17. Fungsi Anggaran • Alatperencanaan, agar organisasitahuapa yang harusdilakukandankearahmanakebijakandibuat. • Alatpengendalian, untukmenghindaripengeluaran yang terlalubesarataupenggunaandana yang tidaksemestinya. • Alatkebijakan, agar organisasidapatmenentukanarahataskebijakantertentu. • Alatpolitik, Merupakankomitmenpengeloladalammelaksanakan program-program yang dijanjikan. • Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. • Alatpenilaiankinerja, merupakanukuranapakahsuatubagian/unit kerjatelahmemenuhi target yang ditetapkan. • Alatmotivasi,alatkomunikasi yang dijadikannilia-nilai nominal yang tercantumdalam target pencapaian.

  18. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran • Otorisasiolehlegislatif; • Komprehensif/menyeluruh; • Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum; • Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis.; • Periodik; • Akurat; • Jelas; dan • Transparan.

  19. Jenis-jenis Anggaran • Berdasarkanjenisaktivitas, dibedakanmenjadianggaranoperasionaldananggaran modal (current budget vs capital budgets) • Berdasarkan status hukumnya, dibedakan menjadi anggaran tentative dan anggaran enacted (tentative budget vs enacted budget) • Berdasarkan tujuan penggunaan dana, dibedakan menjadi anggaran dana umum vs anggaran dana khusus (general budget vs special budgets) • Berdasarkan jumlah appropriasi belanja, dibedakan menjadi anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed budget vs flexible budget) • Berdasarkan penyusunnya, dibedakan menjadi anggaran eksekutif vs anggaran legislatif(executive budget vs legislative budget). Namun ada juga anggaran bersama (joint budget) dan anggaran komite (committee budget)

  20. AnggaranOperasionaldanAnggaran Modal AnggaranOperasional (Current Budget) Merencanakankebutuhandalamkurunwaktusatutahun. Dikelompokkansebagairevenue expenditure (Pengeluaran yang bersifatrutindanjumlahnyakecil) Anggaran Modal (Capital Budget) Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap

  21. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted Anggaran tentatif (tentative budget) Tidak memerlukan pengesahan lembaga legislatif Kemunculannya dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Anggaran enacted (enacted budget) Direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif

  22. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus Anggaran dana umum (general budget) Untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari. Anggaran dana khusus (special budget) Dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu,

  23. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel Anggaran tetap (fixed budget) Apropriasi belanja ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran dan tidak bisa dilmpaui. Anggaran fleksibel (flexible budget), Jumlah aktual belanja dapat melampaui jumlah appropiasi belanja asalkan ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan.

  24. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif

  25. Siklus Anggaran

  26. Siklus Anggaran I. Persiapan Tahap-tahap dalam persiapan adalah sebagai berikut: • Menyiapkan format anggaran; 2. Mengajukan anggaran di unit masing-masing; 3. Konsolidasi anggaran masing-masing bagian/unit kerja; 4. Direviu dan diadakan dengar pendapat; 5. Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.

  27. SiklusAnggaranII. PersetujuanLembagaLegislatif Tahapan – tahapan adalah sebagai berikut: • Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Pemerintahan diajukan ke lembaga legislatif. 2. Lembaga legislatif membahas dan mengadakan dengar pendapat (public hearing). 3. Berdasarkan tahap 2, lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

  28. Siklus Anggaran III. Administrasi • Pengumpulanpendapatan yang ditargetkanmaupunpelaksanaanbelanja yang telahdirencanakan. • Selainitu, dilakukanjugaproses administrasi anggaran berupa meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

  29. Siklus Anggaran IV. Pelaporan

  30. IsudalamKlasifikasiAnggaran Salahsatupermasalahandalamanggaran. Klasifikasi yang benarakanmemberikaninformasi yang tepatuntukpengambilankeputusan.

  31. Government Finance Statistic GFS membuatklasifikasiberdasarkanfungsidanekonomi. Penggunaandisesuaikandengankebutuhantiapnegara. Dapatditerapkandalamkombinasi.

  32. Klasifikasi Fungsi 01 PelayananUmum 02 KetertibandanKetentraman 03 Ekonomi 04 LingkunganHidup 05 PerumahandanFasilitasUmum 06 Kesehatan 07 PariwisatadanBudaya 08 Agama 09 Pendidikan 10 PerlindunganSosial

  33. Klasifikasi Ekonomi 1 Compensation of Employees 2 Use of Goods & Services 3 Consumption of Fixed Capital 4 Interest 5 Subsidies 6 Grants 7 Social Benefit 8 Other Expenses

  34. Klasifikasi Ekonomi Compensation of Employees Wages and Salaries • Wages and Salaries in Cash • Wages and Salaries in Kind Social Contribution • Actual Social Contribution • Inputed Social Contribution

  35. Klasifikasi Ekonomi Interest To nonresident To resident other then general government To other general government unit

  36. Klasifikasi Ekonomi Subsidies To public corporation • To nonfinancial public corporation • To financial public corporation To private enterprises • To nonfinancial private entreprises • To financial private enterprises

  37. Klasifikasi Ekonomi Grants To foreign government • Current • Capital To international organization • Current • Capital To other general government unit • Current • Capital

  38. Klasifikasi Ekonomi Social Benefit Social Security Benefit • Social Security Benefit in Cash • Social Security Benefit in Kind Social Assistant Benefit • Social Assistant Benefit in Cash • Social Assistant Benefit in Kind Employer Social Benefit • Employer social Benefit in Cash • Employer social Benefit in Kind

  39. Klasifikasi Ekonomi Other Expense Property expense other than interest • Devidens (public corporations only) • Withdrawals from income of quasi-corporations (public corporations only) • Property expense attributed to insurance policyholders • Rent Miscellaneous expense • Current • Capital

  40. Siklus Anggaran V. Pemeriksaan

  41. PENDEKATAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

  42. Pendekatan Penyusunan Anggaran

  43. Pendekatan Tradisional CiriUtama Penyusunannya berdasarkan pos-pos belanja  menampilkan anggaran berdasarkan sifat dasar pengeluaran atau belanja. Penggunaan konsep inkrementalisme  anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan anggaran tahun sebelumnya ditambah marjin.

  44. Pendekatan Tradisional… cont’d ProsesPendekatan Pengajuan permintaan anggaran dari pihak lembaga yang memerlukankepada ketua eksekutif Dikonsolidasi oleh kepala eksekutif dan hasilnya kemudian diajukan ke lembaga legislatif Pihak legislatif menuliskan jumlah anggaran yang disetujui dengan menggunakan metode tradisional

  45. Pendekatan Tradisional… cont’d Contoh

  46. Pendekatan Tradisional… cont’d Kelebihan • Sederhana • Cocok dengan pola akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting). • Hampir semua program memiliki sifat dasar berkesinambungan. • Hampir semua pengeluaran memiliki sifat tidak terhindarkan. • Dapat memberikan perhatian untuk perubahan yang ditawarkan. • Tidak menghalangi pemberian data perencanaan dan evaluasi. • Mengakumulasi biaya dari unit organisasi yang bersangkutan melalui biaya aktivitas.

  47. Pendekatan Tradisional… cont’d Kelemahan • Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai bagi pembuat keputusan. • Terlalu berorientasi pengendalian dan kurang memerhatikan proses perencanaan dan evaluasi. • Perhatian pada jangka pendek. • Keputusan perencanaan penting bersifat bottoom-up. • Kurangnya perhatian pada perencanaan. • Lembaga legislatif tidak memiliki data mengenai fungsi, program, aktivitas, dan output dari lembaga legislatif. • Mendorong pengeluaran daripada penghematan.

  48. Pendekatan Kinerja Pendahuluan • Disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional tidak adanya tolok ukur untuk mengukur kinerja. • Penekanan penganggaran kepada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. • Fokus utama  tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas.

  49. Pendekatan Kinerja…cont’d Karakteristik • Klasifikasi akun dalam anggaran berdasarkan fungsi, aktivitas, unit oragnisasi, dan rincian belanja. • Aktivitas diukur guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya. • Anggaran untuk periode yang akan datang  biaya per unit standar dikalikan perkiraan jumlah unit aktivitas. • Total anggaran untuk suatu lembaga  jumlah perkalian biaya per unit standar dengan perkiraan jumlah unit aktivitas

  50. Pendekatan Kinerja…cont’d Contoh

More Related