Regulasi Keuangan Sektor Publik

1. Regulasi Keuangan Sektor Publik Dosen : Farid Addy Sumantri, SE.,MM.,M.Si.,Ak. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010

2. Defenisi Regulasi Sektor Publik Regulasi  Regulation  Peraturan Regulasi Publik ; ketentuan yan harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi sektor publik, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Yayasan, LSM, Organisasi Keagamaan, Sosial Masyarakat, dll.

3. Teknik Penyususan Regulasi Publik Pendahuluan Mengapa diatur ? Pemasalahan dan Misi Bagaimana mengaturnya Dengan apa diatur ? Diskusi/Musyawarah Catatan

4. Pendahuluan Perancangan regulasi publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Regulasi publik disusun karena adanya pemasalahan atau tujuan yang ingin dicapai. • Mengapa diatur Regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal yang perlu dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur atau regulasi harus disusun

5. Permasalahan dan Misi Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika sebuah solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dirumuskan. Penyusunan dan penetapan regulasi publik dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen, serta langkah organisasi publik menghadapi solusi permasalahan yang ada. • Dengan apa diatur ? a. UUD 1945 c. Perpu e. Kepmen b. UU d. Kepres f. SE,dll

6. Bagaimana mengaturnya ? Regulasi publik disusun benar-benar merupakan wujud kebijakan organisasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang ada. • Diskusi/Musyawarah Materi regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi. • Catatan Hasil catatan akan menjadi wujud tindak lanjut dari keputusan organisasi publik, menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan.

7. Regulasi Perencanaan Publik Regulasi Siklus Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik Regulasi Pertanggungjawaban Publik Regulasi Anggaran Publik Regulasi tentang Pelaporan Realialisasi Anggaran Publik Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik

9. Regulasi Perencanaan Publik Regulasi Pertanggungjawaban Publik Regulasi Anggaran Publik Akuntansi Sektor Publik Regulasi Audit Sektor Publik Regulasi Anggaran Publik Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik Regulasi Pelaporan Keuangan Sektor Publik

11. Contoh Permasalahan Publik tentang Akuntansi Sektor Publik

12. Contoh Analisis Permasalahan Publik

13. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24/2005 dan PP No. 71/2010 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawabankeuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi : • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca (Laporan Posisi Keuangan) • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan. • Laporan Kinerja

14. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan merupakan acuanbagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh

15. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri dari : • Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) • Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. Selain menyusun SAP, KSAP berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya. 1. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 2. Buletin Teknis.

16. TUJUAN DAN STRATEGI KSAP KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah malalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dalam penyusnan dan pengembangan SAP, mengadaptasi Internasional Pubtic Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh Internasional Federation of Accountant (IFAC) dan menggunakan materi/referensi yang dikeluarkan oleh: a. Internasional Federation of Accountants; b. Internasional Accounting Standards Committee; c. Internasional Monetary Fund; d. Ikatan Akuntan Indonesia; e. Financial Accounting Standard Board -USA; f. Governmental Accounting Standard Board -USA; g. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara; h. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.