Diversi dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Diversi dalam UU no. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilanPidanaAnak HarkristutiHarkrisnowo DirekturJenderal HAM KementerianHukum & HAM

2. HakAnak… • Merupakanhakkonstitusional, yang dirumuskandalamKonstitusi (khususnyaAmandemen II) • Dirumuskandalambabkhususdalam UU no. 39 tahun 1999 • Ditegaskankembalidalam UU no. 23 tahun 2002 • WalausebelumnyajugadalamKeppres 36/1990 yang meratifikasiConvention on the Right of the Child @harkrisnowo 2012

3. Upaya Bersama... @harkrisnowo 2012

4. PerubahanUtama UU no. 3/1997  UU no. 11/2012 • Filosofisistemperadilanpidanaanak • Cakupan ‘anak’ • Usia pertanggungjawaban pidana anak • PenghilanganKategoriAnakPidana, Anak Negara danAnakSipil • Pendekatan Restorative Justice • Kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat • PenegasanHakAnakdalamProsesPeradilan • PembatasanUpayaperampasankemerdekaansebagaimeasure of the last resort @harkrisnowo 2012

5. Asas-asasdalamKonvensiHakAnak: @harkrisnowo 2012

6. Asas-asasdalam Beijing Rules: @harkrisnowo 2012

7. Asas dalam SPPA.... • pelindungan; • keadilan; • nondiskriminasi; • kepentingan terbaik bagi Anak; • penghargaan terhadap pendapat Anak; • kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; • pembinaan dan pembimbingan Anak; • proporsional; • perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan • penghindaran pembalasan. @harkrisnowo 2012

8. Hak Anak dalam UU SPPA • diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; • dipisahkan dari orang dewasa; • memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; • melakukan kegiatan rekreasional; • bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; • tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; • tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; • memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; @harkrisnowo 2012

9. i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. @harkrisnowo 2012

10. Definisi‘Anak’ 1. Anak yang berhadapandenganhukum (ABH)mencakupPelaku, SaksidanKorban 2. Tidakmengkriminalisasianak yang ‘melanggarhukum yang hidupdalammasyarakat”karenamenimbulkanketidak-pastianhukum 3. Tidakmempergunakanistilah ‘anaknakal’ akantetapianak yang melakukantindakpidana 4. UsiaPertanggungjawabandinaikkandari 8 tahunmenjadi 12 tahun 5. Tidakdibatasioleh status perkawinanseseorang 6. Anak di bawah usia 14 tahun tidak dikenakan penahanan @harkrisnowo 2012

11. Pendekatan Keadilan Restoratif • Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. [Pasal 1 butir 6 UU no. 11/2012] @harkrisnowo 2012

12. Restorative justice • Bergeserdarilextalionisatauretributive justice • Menekankanpadaupayapemulihankeadaan • Berorientasipadakorban • Memberikesempatanpadapelakuuntukmengungkapkan rasa sesalnyapadakorbandansekaligusmenunjukkantanggungjawabnya; • Memberikesempatanpadapelakudankorbanuntukbertemudanmengurangianimosity • Mengembalikankeseimbangandalammasyarakat • Melibatkananggotamasyarakatdalamupayapengalihan @harkrisnowo 2012

13. Diversi • Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. [Pasal 1 butir 7 UU no. 11/2012] @harkrisnowo 2012

14. Landasan Hukum Diversi: Pasal 5 UU no. 11 (1) SPPA wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) SPPA meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam SPPA huruf a dan huruf b diatas wajib diupayakan Diversi. @harkrisnowo 2012

15. Tujuan Diversi a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak [Pasal 6 UU no. 11/2012] Tersirat pula: • Mencegahstigmatisasiterhadapanakpelakukejahatan; • Menekankan sense of responsibility padaanakatasperilakunya yang tidakterpuji @harkrisnowo 2012

16. SyaratDiversi • kategoritindakpidana (sanksi pidana7 tahun penjara atau kurang); • usiaAnak (makinrendahmakindiupayakan adanya diversi) • hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas • kerugian yang ditimbulkan; • tingkat perhatian masyarakat; • dukunganlingkungankeluargadanmasyarakat. • persetujuankorban(dalam hal ada korban dan kerugian tidak lebih dari UMP setempat); dan • kesediaanpelaku(dan keluarganya jika masih anak-anak). @harkrisnowo 2012

17. Para PihakdalamDiversi Keluarga & Masyarakat Pelaku ----- Korban Petugas Kemasyarakatan Penegak Hukum

18. Aktor dalam Diversi @harkrisnowo 2012

19. Hal yang harus diperhatikan • kepentingan korban; • kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; • penghindaran stigma negatif; • penghindaran pembalasan; • keharmonisan masyarakat; dan • kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. @harkrisnowo 2012

20. Kesepakatan Diversi • Harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya • Persetujuan tidak diperlukan dalam hal: • tindak pidana yang berupa pelanggaran; • tindak pidana ringan; • tindak pidana tanpa korban; atau • nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. @harkrisnowo 2012

21. Diversi tanpa persetujuan korban... • dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, PK, dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. • Kesepakatan Diversi tsb dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi PK yang dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. @harkrisnowo 2012

22. Proses Penetapan Kesepakatan Diversi @harkrisnowo 2012

23. Pengecualian... @harkrisnowo 2012

24. Hasil KesepakatanDiversia.l. @harkrisnowo 2012

26. Diversi oleh Kepolisian

27. Diversi oleh Kejaksaan

28. Diversi oleh Pengadilan

29. Tugas pembimbing Kemasyarakatan Sejak awal sampai selesainya seluruh proses • menyusun Litmas • melaksanakan proses Diversi bersama aparat lain • melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan • melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab bila kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan @harkrisnowo 2012

30. Implikasi yang diharapkan • Berkurangnyajumlahanak yang masukdalamprosesperadilanpidana, khususnyadalamlembagapemasyarakatanberkurangnyabebanSistemPeradilanPidana • Meningkatnyapartisipasipublikdalampenanganananak yang berhadapandenganhukum • Meningkatnyaperanadvokatdalamkasus-kasusanakdipengadilan, denganterlebihdahulumengupayakandiversidanrestorative justice @harkrisnowo 2012

31. PembatasanUpayaPerampasanKemerdekaan • Perampasankemerdekaanhanyadipergunakansebagaiupayaterakhir, sebagaimeasure of the last Resort (Beijing Rules), padasemuatingkatanpemeriksaan • Telahdirumuskanseperangkatalternatifjenisputusan (pidanadantindakan) agar hakim tidakselalumenjatuhkanpidanapenjara • PenelitiankemasyarakatanharusdilakukanPembimbingKemasyarakatanuntukdapatmenyusunrekomendasibagiparapenegakhukum yang lain @harkrisnowo 2012

32. Jenis Pidana (1) Pidana pokok terdiri atas: A.Pidana peringatan; B. Pidana dengan syarat: 1.Pembinaan di luar lembaga; 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. • Latihan kerja; • Pembinaan dalam lembaga; dan E. Penjara. (2) Pidana tambahan terdiri atas: A. Perampasan keuntungan yang diperoleh B. Pemenuhan kewajiban adat @harkrisnowo 2012

33. Jenis Tindakan a. pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh; b. penyerahan kepada pemerintah; c. penyerahan kepada seseorang; d. perawatan di rumah sakit jiwa; e. perawatan di lembaga; f. kewajiban mengikuti pendidikan formal danatau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga swasta; g. pencabutan surat izin mengemudi; h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau i. pemulihan. @harkrisnowo 2012

34. Road Map Akselerasi Implementasi UU no. 11/2012 I. Pelatihan Penegak Hukum dan pihak terkait • Polisi, Jaksa, Hakim, PK, Pekerja Sosial, Advokat dlsb • Menyiapkan modul untuk integrated training • Melakukan TOT dan pelatihan II. Penyiapan berbagai peraturan pelaksanaan: • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Berbagai SOP , Petunjuka Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis • Mekanisme kerjasama antar lembaga @harkrisnowo 2012

35. III. Penyiapan infra struktur melalui oeorencanaan kegiatan dan anggaran untuk: • Kantor BAPAS • Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial • Lembaga Penempatan Anak Sementara • Lembaga Pembinaan Khusus Anak @harkrisnowo 2012

36. Ditjen Pemasyarakatan • Membangun kantor BAPAS • Memetakan kebutuhan • Menyusun rencana wilayah yang akan dibangun kantor BAPAS • Melakukan Rekrutmen PK • Memetakan kebutuhan PK • Melakukan Pelatihan PK • Bekerjasama dengan BPSDM untuk pelatihan PK • Menyusun modul pelatihan @harkrisnowo 2012

37. Perubahan LP Anak menjadi LPKA • Membuat blue print LPKA • Menyusun rencana perubahan LP menjadi LPKA • Melakukan pelatihan tentang UU SPPA • Menyiapkan blue print Lembaga Penempatan Anak Sementara (ex Rutan), bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Organisasi lain @harkrisnowo 2012

38. Terima kasih