Sanksi Pidana dalam UU No. 11 Tahun 2008 t entang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. SanksiPidanadalam UU No. 11 Tahun 2008tentangInformasidanTransaksiElektronik Kelompok 3 Heddryson Liana Martini MuhamadMufid DesiKhairani Harun Surya DhaniErshiano

2. Pendahuluan • Banyak trobosan dalam UU ITE seperti pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik, serta perlindungan data dan nama domain. • Namun ada hal yang masih “mengganjal”, yakni soal sanksi pidana dalam UU tersebut.  UU ITE memuat sanksi yang sangat berat.

3. ContohKasus • Prita Mulyasari, 23 thn, ditahan karena mengirimkan email ke 10 temannya ttg buruknya pelayanan RS Omni International Alam Sutera, Tangerang. • Prita dituduh melanggar pasal 27 UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 milyar.

4. Perbuatan Yang Dilarang • Perbuatan yang dilarangdiaturdalamBab VII, Pasal27 s/d Pasal 37 • Pasal-pasaltersebuttidak lazim dan tidak tepat, karena ketentuan pidana selalu harus dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu larangan atau perintah, bukan karena memenuhi suatu unsur.

5. Selain itu, Pasal 27 s/d 35 UU ITE, sudah diatur dalam KUHP, hanya sekedar menambahkan unsur "media” dalam melakukan tindak pidana, serta adanya unsur “obyek dan atau sarana" untuk melakukan tindak Pidana.

6. Pasal 27 • SetiapOrangdengansengajadantanpahakmendistribusikandan/ataumentransmisikandan/ataumembuatdapatdiaksesnyaInformasiElektronikdan/atauDokumenElektronik yang memilikimuatan yang melanggarkesusilaan  samadenganPasal282 KUHP. • SetiapOrangdengansengajadantanpahakmendistribusikandari/ataumentransmisikandan/ataumembuatdapatdiaksesnyaInformasiElektronikdan/atauDokumenElektronik yang memilikimuatanperjudian.  samadenganPasal303 atauPasal 303 KUHP.

7. Pasal 27 • SetiapOrangdengansengajadantanpahakmendistribusikandan/ataumentransmisikandan/ataumembuatdapatdiaksesnyaInformasiElektronikdan/atauDokumenElektronik yang memilikimuatanpenghinaandan/ataupencemarannamabaik.  samadenganPasal 310 danPasal 134 atauPasal 136 KUHP. • SetiapOrangdengansengajadantanpahakmendistribusikandan/ataumentransmisikandan/ataumembuatdapatdiaksesnyaInformasiElektronikdan/atauDokumenElektronik yang memilikimuatanpemerasandan/ataupengancaman.  samadenganPasal 335 ayat (2) KUHP.

8. Pasal 28 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  samadengan UU PerlindunganKonsumen. • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  samadenganPasal 156 atau Pasal 156 a KUHP.

9. Pasal 29 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-­nakuti yang ditujukan secara pribadi.  sama dengan Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP.

10. Pasal 30 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.  sama dengan Pasal 406 KUHP.

11. Pasal 31 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.  sama denga Pasal 362 KUHP.

12. Pasal 32 • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik millik orang lain atau milik publik.  samadenganPasal 406 KUHP. • Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.  samadenganPasal 372 KUHP.

13. Pasal 33 • Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.  sama dengan Pasal 406 KUHP.

14. Pasal 35 • Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar lnformasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.  sama dengan Pasal 263 KUHP, atau Pasal 310 ayat (1) dan (2).

15. DUPLIKASI PENGATURAN • Dari uraian diatas bisa dikatakan, terdapat duplikasi pengaturan yaitu dalam UU ITE dengan KUHP, padahal ada dalam KUHP masih "mumpuni” untuk dipergunakan.

16. Sanksi yang Berat • Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ancaman hukuman yang berat sebagai contoh Pasal 27 ayat (3) adalah 6 tahun hukuman pidana penjara dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah. • Sedangkan dalam Pasal 310 KUHP dengan lisan 9 bulan dan tulisan 1 tahun 4 bulan dan denda 300 rupiah.

17. Dilematis • Apakah kasus Prita Mulyasari di atas akan tetap diterapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan alasan ini adalah aturan khusus (lex specialis)?

18. Jawabannyaadalahtidakharus. • KUHP tetapdapatdigunakan, karenaPasal 310 tentangpenghinaanataupencemarannamabaiktidakdisyaratkanpenggunaansuatusaranaentahitu internet ataubukan. • Kiranyaperludicariposisi yang lebihmeringankansi "korban".

19. Kebijaksanaan Hakim • “Bola” kini berada di tangan hakim, apakah hendak mengedepankan UU ITE atau KUHP dalam • Menurut Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Herri Swantoro, hakim akan bertindak bijaksana dalam menangani kasus Prita Mulyasari (Koran Tempo, 2 Juni 2009).