Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

1. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Daftar Isi : Latar Belakang Metodologi Tujuan Pemberlakuan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

3. I. Latar Belakang LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD; • Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010.

4. II. Metodologi LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011; • Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dane-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan; • Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol.

5. III. Tujuan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD; • Menghilangkan dan memperjelas multitafsir; • Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan.

6. Mempercepat pelaksanaan anggaran LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan); • Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disahkan: • Menyediakan biaya pendukung • Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain); • Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;

7. Mempercepat pelaksanaan anggaran(Lanjutan) LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar; Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan; Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya;

8. Mempercepat pelaksanaan anggaran(Lanjutan) LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa Memperjelas persyaratan untuk Konsultan Internasionaldengan menyesuaikan terhadap praktek bisnis di dunia internasional; Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang.

9. Menghilangkan dan memperjelasmultitafsir LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran; Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota; Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP; Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan metode dua tahap.

10. Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN); Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing; Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.

11. IV. Pemberlakuan LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa • Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Agustus 2012). • Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. • Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

12. Terima Kasih LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa