UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984

1. UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1984 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

2. PERUBAHAN UU PPN Undang-Undang No 8 Th 1983 Berlaku sejak 1 April 1985 Undang-Undang No 11 Th 1994 Berlaku sejak 1 Januari 1995 Berlaku sejak 1 Januari 2001 Undang-Undang No 18 Th 2000 Undang-Undang No 42 Th 2009 Berlaku sejak 1 April 2010

3. OUTLINE

4. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERUBAHAN KETIGA UU PPN

5. LATAR BELAKANG

6. TUJUAN 1 2 3 4 5 6

7. POKOK-POKOK PERUBAHAN KETIGA UU PPN

8. PASAL YANG DIUBAH DAN ATAU DI TAMBAH Perubahan yang dilakukan ada yang bersifat substansi dan ada yang hanya bersifat perbaikan gramatikal

9. POKOK-POKOK PERUBAHAN KETIGA UU PPN 1. DEFINISI (Pasal 1) 2. OBJEK PPN(Pasal 4) 3. PENYERAHAN AKTIVA YG TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN (Pasal 16D) 4. PENGERTIAN PENYERAHAN BKP DAN BUKAN PENYERAHAN BKP (Pasal 1A) 5. NON BKP & NON JKP (Pasal 4A) 6. PENGUSAHA KENA PAJAK 7. RETUR PPN ATAS PENYERAHAN JKP (Pasal 5A) 8. KRITERIA & TARIF PPnBM (Pasal 8) 9. RESTITUSI (Pasal 9 (4b), (4c) & Pasal 16E) 10. DEEMED PAJAK MASUKAN (Pasal 9 (7), (7a), (7b)) 11. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN(Pasal 9 (2a) & (14)) 12. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG (Pasal 12 (2)) 13. FAKTUR PAJAK (Pasal 13) 14. SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN(Pasal 15A) 15. FASILITAS PERPAJAKAN (Pasal 16B) 16. TANGGUNG RENTENG (Pasal 16F)

10. 1. DEFINISI (Pasal 1) • Penambahan definisi • Pasal 1 angka 28 – Ekspor BKP tidak berwujud • Pasal 1 angka 29 - Ekspor JKP • Sinkronisasi definisi dengan Undang-Undang KUP • Pasal 1 angka 13 – badan • Pasal 1 angka 14 – Pengusaha • Pasal 1 angka 15 – Pengusaha Kena Pajak • Pasal 1 angka 27 – Pemungut PPN • Perubahan definisi (substansi) • Pasal 1 angka 10 – Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean • Pasal 1 angka 19 – Penggantian • Pasal 1 angka 20 – Nilai Impor • Pasal 1 angka 23 – Faktur Pajak • Perubahan definisi (pendelegasian wewenang) • Pasal 1 angka 15 – Pengusaha Kena Pajak • Pasal 1 angka 17 – Dasar Pengenaan Pajak • Perubahan definisi (redaksional)

11. 1. DEFINISI (Pasal 1) • 5. Perubahan definisi (redaksional) • Pasal 1 angka 1 – Daerah Pabean • Pasal 1 angka 3 - Barang Kena Pajak • Pasal 1 angka 4 – Penyerahan BKP • Pasal 1 angka 5 – Jasa • Pasal 1 angka 6 - Jasa Kena Pajak • Pasal 1 angka 7 – Penyerahan JKP • Pasal 1 angka 11 – ekspor BKP Berwujud • Pasal 1 angka 18 – Harga Jual • Pasal 1 angka 22 – Penerima Jasa • Pasal 1 angka 24 – Pajak Masukan • Pasal 1 angka 25 – Pajak Keluaran

12. 2. OBJEK PPN (Pasal 4) EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD & EKSPOR JKP

13. 3. PENYERAHAN AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK UTK DIPERJUALBELIKAN PASAL 16D

14. 4. PENGERTIAN PENYERAHAN BKP DAN BUKAN PENYERAHAN BKP (Pasal 1A) A. Penyerahan BKP karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) B. Penyerahan BKP dalam rangka Pembiayaan Syariah C. BKP Yang Dialihkan Dalam Rangka Restrukturisasi Usaha D. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan

15. 4. A. PENYERAHAN BKP KARENA PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

16. 4. B. PENYERAHAN BKP DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SYARIAH

17. 4.C.BKP YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA Restrukturisasi usaha: Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha.

18. 4. D. PERSEDIAAN BKP & AKTIVA YANG TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN

19. 5. NON BKP DAN NON JKP (PASAL 4A) A. Daging, Telur, Susu, Sayur-sayuran dan Buah-buahan B. Barang Hasil Pertambangan(yang telah dikenakan Pajak Daerah) C. Jasa Keuangan D. Jasa-Jasa Tertentu

20. 5.A. DAGING, TELUR, SUSU, SAYURAN, DAN BUAH-BUAHAN Pembatasan diatur dalam penjelasan

21. 5.B. BARANG HASIL PERTAMBANGAN (YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK DAERAH)

22. 5.C. JASA KEUANGAN

23. 5.D. JASA-JASA TERTENTU

24. BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN SEBELUMNYA DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

25. 6. PENGUSAHA KENA PAJAK • PKP bertambah: • Eksportir JKP • Eksportir BKP tidak berwujud

26. 7. RETUR ATAS PENYERAHAN JKP (PASAL 5A) Catatan: Terdapat penambahan perlakuan atas PPN yang barang atau jasanya diretur (bagi pembeli non PKP)

27. 8. KRITERIA DAN TARIF PPnBM A. KRITERIA BKP YANG TERGOLONG MEWAH (Pasal 5) B. TARIF PPnBM(Pasal 8)

28. 8.A.KRITERIA BKP MEWAH

29. 8.B. TARIF PPnBM

30. 9. RESTITUSI A. Saat Pengajuan Restitusi (Pasal 9 (4a), (4b)) B. Pengembalian Pendahuluan (Pasal 9 (4c)) C. Restitusi untuk Turis Asing (Pasal 16E)

31. 9.A. SAAT PENGAJUAN RESTITUSI

32. 9.B. PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

33. 9.C. RESTITUSI UNTUK TURIS ASING

34. 10. DEEMED PAJAK MASUKAN (PASAL 9 (7) & (7a))

35. 11. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN A. Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP yang masih dalam tahap belum berproduksi (Pasal 9 (2a)) B. Pengkreditan Pajak Masukanatas Barang Kena Pajak yang dialihkan dalam rangka restrukturisasi usaha (Pasal 9 (14))

36. 11.A. PAJAK MASUKAN YANG BOLEH DIKREDITKAN OLEH PKP YANG BELUM BERPRODUKSI

37. 11.B. PENGKREDITAN PM ATAS BKP YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA

38. 12. PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG (PASAL 12)

39. 13. FAKTUR PAJAK (PASAL 13) A. Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 13 (1)) B. Saat Pembuatan Faktur Pajak (Pasal 13 (1a)) C. Jenis Faktur Pajak (Pasal 13) D. Sanksi atas Pelanggaran Syarat Formal Faktur Pajak (Pasal 13 (5) jo Pasal 14 (1) e UU KUP) E. Syarat Formal dan Material Faktur Pajak (Pasal 13 (9)) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PMK 38/PMK.03/2010, PER-13/PJ/2010, PER-10/PJ/2010,& SE-42/PJ/2010

40. 13.A. KEWAJIBAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

41. 13.B. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

42. 13.C. JENIS FAKTUR PAJAK

43. 13.D. SANKSI ATAS PELANGGARAN SYARAT FORMAL FAKTUR PAJAK

44. 13.E. SYARAT FORMAL & MATERIAL

45. 14. SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN (PASAL 15A) Catatan: Sanksi mengikuti ketentuan dalam UU KUP (Penjelasan Pasal 15A)

46. 15. FASILITAS PERPAJAKAN (PASAL 16B)

47. 16. TANGGUNG RENTENG (PASAL 16F)

48. SEKIAN - END OF SLIDES -

49. PASAL 1 ANGKA 28

50. PASAL 1 ANGKA 29