Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara

1. KonstitusiSebagaiObjekKajianHukum Tata Negara Oleh : TaheggaPrimanandaAlfath, S.H., M.H. UniversitasNarotama Surabaya Tahun 2014

2. Oxford Dictionary of Law • Constitution is The rules and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state. Dari pengertiantersebutdapatdiambilpengertian: • Konstitusiitutidaksajaaturan yang tertulis, tetapijugaapa yang dipraktikkandalamkegiatanpenyelenggaraan Negara • Yang diaturtidakhanyaberkenaandengan organ Negara besertakomposisidanfungsinya, baikditingkatpusatmaupun di tingkatpemerintahandaerah, tetapijugamekanismehubunganantara Negara atau organ Negara itudenganwarga Negara.

3. Leon Duguit (Traite de DeroitConstitutionnel) • Dipengaruhiolehaliransosiologis, sehinggamemandang Negara darifungsisosialnya (der leer van de socialefunctie). Menurutnya yang perluditaatiadalahdroitsocialeatausocialerecht, bukansebatasundang-undang. • Konstitusibukanlahsekedarmemuatnorma-normadasartentangstruktur Negara dalam legal norm, tetapibahwastruktur Negara yang diaturdalamkonstitusiitumemangsungguh-sungguhterdapatdalamkenyataan (living norm) hidupmasyarakatsebagai de reelemachtsfactorenataufaktor-faktorkekauatanriil yang hidupdalammasyarkat yang bersangkutan.

4. Ferdinand Lasalle (UberVerfassungswessen) • Membagikonstitusidalamduapengertian, yaitu: • Pengertiansosiologisdanpolitis (sociologischeataupolitischebegrip). Konstitusidapatdilihatsebagaisintesisantarafaktor-faktorkekuatanpolitik yang nyatadalammasyarakat( de reelemachtsfactoren), yaitumisalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompokpenekan, partaipolitik. • Pengertianjuridis (jurdischebegrip). Konstitusidilihatsebagaisatunaskahhukum yang memuatketentuandasarmengenaibangunan Negara dansendi-sendipemerintahan Negara.

5. NilaiKonstitusi • Karl Loewensteindalambukunya “Reflection on The Value Of Constitutions” membedakan 3 (tiga) macamnilaikonstitusi : 1.Normative value Norma yang terdapatdalamkonstitusi yang bersifatmengikatitudipahami, diakui, diterima, dandipatuhiolehsubjekhukum yang terikatpadanya. 2. Nominal value Apabiladalamsuatuundang-unsangdasar, sebagianatauseluruhmaterimuatannya, dalamkenyataannyatidakdipakaisamasekalisebagairefrensiataurujukandalampengambilankeputusandalampenyelenggaraankegiatanbernegara. 3. Semantical value Konstitusi yang norma-norma yang terkandungdidalamnyahanyadihargai di ataskertas yang indahdandijadikan jargon, semboyan, ataupun “gincu-gincuketatanegaraan yang berfungsisebagaipemanisdansekaligussebagaialatpembenaranbelaka.

6. SifatKonstitusi KonstitusiFormildanMeteriil Herman Heller membagikonstitusidalamtigafasepengertian, yaitu: Padamulanya yang dipahamisebagaikonstitusiitumencerminkansebagaisuatukenyataan (die politischeverfassungalsgesellschaftlichewirklichkeit) dandiabelummerupakankonstitusidalamartihukum (einrechtverfassung), hanyaberupasosiologisataupolitis. Setelah orang mencariunsur-unsurhukumnyadarikonstitusi yang hidupdalammasyarakatituuntukdijadikansuatukesatuankaidahhukum, barulahkonstitusiitudisebutsebagairechtverfassung. Kemudianmunculkebutuhanuntukmenuliskankonstitusidalamsuatunaskahtertentusehinggamenjadisuatuundang-undangtertinggidalamsuatu Negara. Setiaprechtverfassungmemilikiduasyarat: bentuknyadipersyaratkanharusberupanaskahtertulissebagaiundang-undang yang tertinggiberlakudalamsuatu Negara. Isinyabersyaratkanperaturan yang bersifatmendasaratau fundamental.

7. Konstitusiluwes (flexible) dankaku (rigid) • Ukuran yang dipakaioleh para halidalammenentukanapakahkonstitusitersebutbersifatluwesataukakuadalah: • Apakahterhadapnaskahkonstitusiitudimungkinkandilakukanperubahandanapakahcaramengubahnyacukupmudahatausulit. • Apakahnaskahkonstitusiitumudahatautidakmudahmengikutiperkembanganzaman. • Contoh Negara-Negara yang mempunyaikonstitusi yang bersifatluwes: New Zealand danKerajaanInggris yang dikenaltidakmemilikikonstitusitertulis. • Contoh Negara yang mempunyaikonstitusibersifat rigid, AmerikaSerikat, Australia, Canada, dan Swiss. • LaluBagaimanadengankonstitusi di Indonesia?

8. TujuandanHakikatKonstitusi TujuandanHakikatkonstitusiberangkatdaritujuanhukumitusendiri: Keadilan (justice): keseimbangan (balance), dankepatutan (equity), sertakewajaran (proposionality) Kepastian (certainty atauzekerheid): ketertiban (order) Kemanfaatan (utility) Olehkarenakonstitusiadalahhukumtertinggimakatujuan yang dimilikinya pun yang tertinggi. Tujuan yang dianggaptertinggiadalah Keadilan Ketertiban Perwujudannilai-nilai ideal sepertikemerdekaanataukebebasandankesejahteraanataukemakmuranbersamasebagaimanadirumusakansebagaitujuanbernegaraolehpendiri Negara.

9. Unsur – unsur konstitusi Menurut Savornin Lohman ada 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam konstitusi yaitu: Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, konstitusikonstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaliguspenentuan batas-batas hak dan kewajibanbaik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. (Lubis, 1982:48)

10. FungsiKonstitusi K.C. Whare memberikan pandangan bahwa fungsi konstitusi itu mendeskripsikan seluruh sistem pemerintahan suatu negara (A constitution is used to describe the whole system of goverment). (KC. Whare,2005) Menurut CF. Strong (2008:16), tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yangdiperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

11. Fungsi Konstitusi menurut I Dewa Gede Atmadja yang mengambil pandangan dari Maarseveen bahwa fungsi konstitusi memiliki arti penting dalam melakukan perilaku politik, legal power, atau kewenangan badan-badan pemerinatahan, dan pembagian kekuasaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada 4 (empat) fungsi umum konstitusi, yaitu: • Fungsi transformasi, hal ini mencakup tiga aspek: (i) mentransformasikan kekuasaan politik menjadi legal power atau kewenangan, (ii) mentransformasikan kepentingan politik menjadi legal force, (iii) mereformasi institusi pemerintahan sesuai dengan pandangan politik yang sedang berpengaruh. • Fungsi informasi, sebagai saluran untuk menyampaikan tentang penyelenggaraan negara, kedudukan dan hubungan lembaga negara, hubungan warga negara serta sarana informasi bagi dunia internasional tentang sistem ketatanegaraan yang sedang dianut. • Fungsi regulasi, proses pembuatan peraturan namun hal ini harus dibedakan dengan perundang-undangan yang lain, fungsi regulasi yang ada di konstitusi sifatnya lebih fundamental. Kemudian fungsi ini bisa diperluas maknanya menjadi penegakan terhadap regulasi, yakni dalam rangka Judicial Review. • Fungsi kanalisasi, bahwa konstitusi menyediakan instrumen untuk menyelesaikan problem ketatanegaraan baik itu berupa konflik politik maupun sengketa hukum.

12. Beau Breslin memberikan catatan penting terhadap fungsi dari konstitusi, dia mengklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) fungsi konstitusi tertulis, yaitu: • Transforming existing orders, bahwa konstitusi memiliki fungsi transformasi • Conveying collective aspirations, bahwa konstitusi memiliki fungsi aspirasi yakni mengantarkan kepada cita-cita/harapan masyarakat kedepan. • Designing institutions, bahwa konstitusi memiliki fungsi design yakni penataan negara. • Mediating conflict, bahwa konstitusi memiliki fungsi penyelesaian konflik/ kanalisasi. • Recognizing claims of subnational communities, bahwa konstitusi memiliki fungsi pengakuan yakni pengakuan terhadap hak-hak fundamental rakyat. • Empowering social actors, bahwa konstitusi memiliki fungsi pemberdayaan/ perekayasa sosial. • Constraining governmental authority, bahwa konstitusi memiliki fungsimembatasikewenanganpemerintah. • Beau Breslin, From Word to Words: Exploring Constitutional Functionality, (The Jhons Hopkins Series in Constitusional Thought), The Jhons Hopkins University Press, Battimore, 2004.

13. PerubahanKonstitusi CF. Strong menyebutkan 4 (empat) macam cara perubahan terhadap undang-undang dasar, yaitu: oleh kekuasaan legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu, oleh rakyat melalui referendum, oleh sejumlah negara bagian- khususnya untuk negara serikat, dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan. KC. Wheare (2010) mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu: a. perubahan resmi, b. penafsiran hakim, c. kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.

14. Perubahan UUD NRI 1945 Perubahan terhadap UUD 1945, sesuai pasal 37 ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut: Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.