Hukum Tata negara

1. Hukum Tata negara UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA Dosen: Taheggaprimanandaalfath, s.h., m.h.

2. Kontrakperkuliahan • Mata KuliahHukumTATA NEGARA inibobotnya3 sks • ManfaatmatakuliahHukumtatanegarainiadalahmahasiswadapatmenguraikanpokok-pokokhukumtata Negara di indonesia. • Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut : Kehadiran : 20 % Ujian Tengah Semester : 30 % Tugas : 20 % Ujian Akhir Semester : 30 %

3. KONTRAK PERKULIAHAN 2 • Kelasakandimulai 15 MenitSetelahwaktu yang ditentukanfakultas, apabilaterlambatdatangmakadiwajibkanmembayardendasebesar rp.5.000.,- yang dibayarkankepadabendaharakelas. • Mahasiswadiharapkanaktifdalamperkuliahan, bangkudidepandiisiterlebihdahulu. • Apabilatidakhadirdalamkelas, dilarangmelakukantitipabsenkepadatemansejawatnya. Jikadiketahuimelakukantindakantitipabsenmakapoinnilaidalamkehadirantidaklagidiperhitungkan. • Mahasiswadilarangmengaktifkan gadget dalamperkuliahan, kecualidiperintahkan. • Tugasterdiridaritugasindividudantugaskelompok. • Tugasindividuberupa pre test atau post test, dan resume materi, danataukeaktifandalamberdiskusi • Tugaskelompokmembuatmakalahdanpresentasi yang terdiridari2-3 orang mahasiswa.

4. Materiperkuliahan • PengertianHukumtata Negara • Hubunganhukumtata Negara denganilmuhukumkenegaraan • Konstitusisebagaiobjekkajianhukumtata Negara • Perkembangankonstitusiindonesia • Sumberhukumtata Negara • Penafsirandalamhukumtata Negara • Praktikhukumtata Negara • Gagasankdaluatanrakyatdanperlembagaanparlemen • Bentuk-bentukprodukhukumindoensia • Bentuk Negara dan system pemerintahan • Organ danfungsikekuasaan Negara • Pemerintahandaerah • Hakasasimanusia, kewarganegaraan, dankeimigrasian • Partaipolitikdanpemilihanumum

5. Sumberbacaan yang disarankan • Pengantarilmuhukumtata Negara, Penulis Prof. jimlyasshiddiqie • Pokok-pokokhukumtata Negara Indonesia, penulis prof. jimlyasshiddiqie

6. Pengertianhukumtatanegara Universitasnarotama Surabaya tahun 2014

7. peristilahan • Ilmuhukumtata Negara adalahsalahsatucabangilmuhukum yang secarakhususmengkajipersoalanhukumdlaamkontekskenegaraan. • Dalambahasaprancishukumtata Negara disebutdenganDroitConstitutionnel, bahasainggrishukumtata Negara disebut constitutional law, bahasabelandahukumtata Negara disebutstaatrecht, bahasajermanhukumtata Negara disebutverwaltungsrecht. • Istilahhukumtata Negara dianggap identic denganpengertianhukumkonstitusi • Perkataanhukumtata Negara berasaldariperkataanhukum, tata, Negara, yang didalamnyadibahasmengenaiurusanpenataan Negara. Tata Negara berarti system penataan Negara, yang berisiketentuanmengenaistrukturkenegaraandansubstansinormakenegaraan. • Makailmuhukumtata Negara merupakancabangilmuhukum yang membahasmengenaitatanansturukturkenegaraan, mekanismehubunganantarstruktur-strktur organ ataustrukturkenegaraan, sertamekanismehubunganantarastructur Negara danwarganegara

8. Hukumtata Negara berdasarkan para ahlihukum

9. Christian Van vollenhoven Hukumtata Negara mengatursemuamasyarakathukumatasandanmasyarakathukumbawahanmenuruttingkatan-tingkatannya, yang masing-masingmenentukanwilayahataulingkunganrakyatnyasendiri-sendiri, danmenentukanbadan-badandalamlingkunganmasyarakathukum yang bersangkutanbesertafungsinyamasing-masing, sertamenentukan pula susunandankewenanganbadan-badan yang dimaksud.

10. Paul scholten Hukumtata Negara itutidak lain adalah het rechtdatregelt de staatsorganisatie, atauhukum yang mengaturmengenaitataorganisasinegara

11. Van apeldoorn Hukumtata Negara (verfassungsrecht) disebutkanoleh van Apeldoorn sebagaistaatrechtdalamartisempit. Sedangkandalamartiluas, staatrechtmeliputi pula pengertianhukumadministrasi Negara (verwaltungsrechtatauadministratiefsrecht).

12. Van der pot Hukumtata Negara peraturan-peraturan yang menentukanbadan-badan yang diperlukanbesertakewenangannyamasing-masing, hubungannyasatusama lain, sertahubungannyadenganindividuwarga Negara dalamkegiatannya.

13. a.v. dicey Hukumtata Negara mencakupsemuaperaturan yang secaralangsungatautidaklangsungmempengaruhidistribusiataupelaksanaankekuasan yang berdaulatdalam Negara.

14. Kusumadipudjosewojo Hukumtata Negara adalahhukum yang mengaturbentuk Negara danbentukpemerintahan, yang menunjukkanmasyarakathukum yang atasanmaupun yang bawahan, besertatingkatan-tingkatannya yang selanjutnyamenegaskanwilayahdanlingkunganrakyatdarimasyarakat-masyarakathukumitudanakhirnyamenunjukanalat-alatperlengkapan yang memegangkekuasaanpenguasadarimasyarakathukumitu, besertasusunan, wewenang, tingkatanimbangandaridanantaraalatperlengkapanitu.

15. Moh. Kusnardidanharmailyibrahim Hukumtata Negara dapatdirumuskansebagaisekumpulanperaturanhukum yang mengaturorganisasidaripada Negara, hubunganantaralatperlengkapan Negara dalamgarisvertikaldan horizontal, sertakedudukanwarga Negara danhakazazinya.