200 likes | 534 Views
HUKUM TATA NEGARA. WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S. PENGANTAR. SUMBER HUKUM ( SH ) : “ SEGALA SESUATU YANG MENIMBULKAN ATURAN-ATURAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YAITU APABILA DILANGGAR AKAN MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA YANG TEGAS DAN NYATA “.
E N D
HUKUM TATA NEGARA WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S PENGANTAR
SUMBER HUKUM ( SH ) : “ SEGALA SESUATU YANG MENIMBULKAN ATURAN-ATURAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN YANG BERSIFAT MEMAKSA, YAITU APABILA DILANGGAR AKAN MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA YANG TEGAS DAN NYATA “ A>SUMBER HUKUM MATERIIL “FAKTOR-FAKTOR YANG IKUT MEMPENGARUHI ISI DARI ATURAN-ATURAN HUKUM “ +>DARI MASYARAKAT – SH SOSIOLOGIS +>DARI SEJARAH - SH HISTORIS +>DARI FILSAFAT - SH FILOSOFI
SUMBER HUKUM FORMIL “SUMBER HUKUM YANG BERASAL DARI ATURAN-ATURAN HUKUM YANG SUDAH MEMPUNYAI BENTUK SEBAGAI PERNYATAAN BERLAKUNYA HUKUM SUMBER HUKUM MATERIIL SH SOSIOLOGIS SH HISTORIS SH FILOSOFIS FORMIL TERTULIS TIDAK TERTULIS
SH TERTULIS Menjelma Dalam bentuk PerUU an a> Zaman Hindia Belanda : WET ; STAATBLAD ; ORDONANSI DSB . b> UUD 1945 UU ; PERPU ; PP c> KETETAPAN MPR ( S ) 1. NO.XX/MPRS/1966 2.KETETAPAN MPR NO.III / MPR / 2000 3. UU NO. 10 THN.2004
TRAKTAT : “ PERJANJIAN ANTAR 2 NEGARA ATAU LEBIH “. + BILATERAL +MULTILATERAL DOKTRIN :” PENDAPAT-PENDAPAT DARI PARA PAKAR DALAM BIDANGNYA “ KETETAPAN MPRS NO.XX / MPRS / 1966 UUD KETETAPAN UU / PERPU PP KEPPRES PERATURAN PELAKSANA LAINNYA
KETETAPAN MPR NO : III / MPR / 2000 UUD KETETAPAN MPR UNDANG UNDANG PERPU PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH UU NO.10 TAHUN 2004 UUD 1945 UU / Perpu PP PeraturanPresiden Peraturan Daerah
UUD 1945 • MerupakanPeraturanDasar yang paling tinggi • tingkatannya ; • Yang diaturadalahmasalah-masalah yang POKOK • saja ; • Diaturlebihlanjutdengan UNDANG-UNDANG • Terdiridari : + Pembukaan • BatangTubuh • Penutup • Mengalami 4 Amandemen
KETETAPAN MPR ( S ) : ADA 2 : KEPUTUSAN MPR KETETAPAN MPR • UNDANG – UNDANG : • “ SUATU PERATURAN NEGARA YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, DIADAKAN DAN DIPELIHARA OLEH PENGUASA “ • PRODUK DARI PEMERINTAH BERSAMA-SAMA DPR • PASAL 5 (1) + PASAL 20 ( 1 ) UUD 1945 • CONTOH : UU NO. 1 TAHUN 1974 . • 1.MERUPAKAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT DARI UUD • CONTOH : UU NO.12 TAHUN 2006 – PASAL 26 UUD 1945 • 2.MERUPAKAN PENINGKATAN DARI PERPU • CONTOH : UU NO.23 Prp Thn l959 • ( Perpu No.23 Thn l959 )
1.MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN LEBIH LANJUT DARI KETETAPAN MPR ; CONTOH : 2. UU YANG TIDAK MERUPAKAN PELAKSANAAN UUD MAUPUN KETETAPAN MPR CONTOH : 3. UU YANG NAMA DEPANNYA DI AWALI DENGAN NAMA POKOK CONTOH :
UU MEMPUNYAI 2 ARTI : • DALAM ARTI FORMIL : • “ SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MERUPAKAN UU KARENA CARA PEMBUATANNYA “ • 2. DALAM ARTI MATERIIL : • “SETIAP KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENURUT • ISINYA MENGIKAT LANGSUNG SETIAP PENDUDUK “ • LEMBARAN NEGARA : / STAATBLAAD / Stb / S • “ TEMPAT MENGUNDANGKAN / MENGUMUMKAN • SEMUA PERATURAN NEGARA & PEMERINTAH • AGAR SAH BERLAKU “ • CONTOH : LN THN.1974 NO.01 • TLN NO.3019
BERITA NEGARA : “ PENERBITAN RESMI SEKERTARIAT NEGARA YANG MENYANGKUT TENTANG HAL-HAL YANG DIANGGAP PENTING OLEH NEGARA “ CONTOH : ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG : 1.TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT PASAL 1 ( 1 ) KUHP “ Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenale “ 2. Lex posterior derogat lex priori 3. Lex Specialie derogat lex generali 4. UU yang dibuat oleh Penguas yang tinggi mempu nyai kedudukan yang lebih tinggi
Contoh : UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG : KEWARGANEGARAAN RI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a> b> Konsiderans Mengingat :
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN DICTUM Menetapkan : UU Ttg : KEWARGANEGARAAN RI BAB I – KETENTUAN UMUM Pasal 1 ISI Disahkan di Jakarta Tgl 22 Juni 2004 Presiden RI Ttd MEGAWATI SOEKARNOWATI LEMBARAN NEGARA THN 2006 NOMOR …….
PERPU : MerupakanProduk yang dibuatolehPresiden berdasarkanwewenangnya ( pasal 22 UUD 1945 ) ; DibuatolehPresidendalamkeadaan yang genting yang memaksa ; *Contoh: UU No.23 / Prp / l959 Tentang :KeadaanBahaya • PERATURAN PEMERINTAH / PP : • Suatu bentuk peraturan yang memuat aturan • umum untuk melaksanakan UU & dikeluarkan • oleh Presiden “ ( Pasal 5 ( 2 ) UUD 1945
KEPUTUSAN PRESIDEN “ Suatu bentuk peraturan yang berisi keputusan yang bersifat khusus ( Einmalig ) yang dikeluarkan oleh Presiden “ Ada 2 : 1.Umum ------ Regeling 2.Khusus ….Beschikking * Contoh : PERATURAN DAERAH : “ Suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya “
Ada 2 : 1.Perda Propinsi 2.Perda Kabupaten / KOta PERATURAN PRESIDEN “ PERATURAN YANG DIBUAT OLEH PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINAHAN NEGARA SEBAGAI ATRIBUSI DARI PASAL 4 ( 1 ) UUD 1945 “
DI DALAM HUKUM TATA NEGARA : • 1.LAW OF THE CONSTITUTION ( H T N ) • 2.CONVENTION OF THE CONSTITUTION • ( KEBIASAAN KETATANEGARAAN ) • CONVENTION LAW OF THE CONSTITUTION : • “ Suatu Kebiasaan yang berlaku dan dihormati di dalam kehidupan ketatanegaraan ,walaupun tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan bila terjadi pelanggaran terhadapnya “ • Contoh : • Apa Bedanya Law Of The Constitution & • Convention of the constitution ?
STUFEN THEORI • HANS KELSEN : • Grund Norm • Grund Gesetzel • Formelle Gesetze • Hans Nawiasky • Verordenungen/ • Antonome Satzungen * Bagaimana dengan Tata Urutan PerUndang-Undangan negara kita menurut Stufen Theori ?