1 / 15

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. Oleh : Rizki Amelia Sari (104704308) Rahfina (104704044) F. Rahmaningtyas (104704227).

deo
Download Presentation

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Rizki Amelia Sari (104704308) Rahfina (104704044) F. Rahmaningtyas (104704227)

  2. KonsumenKonsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/jasabaik bagi kepentingansendiri, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.dapatdiartikan lebih luas yakni orang/sekelompok orang ataupun badan-badan yang melakukan suatu kegiatanberhak atas sesuatu hal namun juga berkewajiban pada hal yang lain. disebut dengan ‘prestasi’.

  3. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen Pihak pemberi biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang atas pembelian sesuatu barang konsumsi yang diinginkan. Syaratnya: • Beriktikad baik dalam transaksi • Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati • Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

  4. Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan KonsumenHukum konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa antara penyediaan dan penggunanyahukum perlindungan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya

  5. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan padahakkonsumenyang perlu dilindungi daritindakan merugikandari pihak lain. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya sangat mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya. Jadi hukum perlindungan konsumen adalah “hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta tatacara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu”.

  6. Hak-hak Konsumen atas Barang dan Jasa (Pasal 4 UUPK) :1. Hak atas kenyamanan2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa yang diinginkan3. Hak atas informasi yang benar4. Hak untuk didengar pendapat/keluhannya5. Hak untuk mendapatkan advokasi6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan7. Hak untuk diperlakukan dengan benar8. Hak untuk mendapatkan kompensasi9. Hak-hak lainnya

  7. Contoh hak penderita selaku konsumen pada sebuah rumah sakit: • Mutu pelayanan yang baik • Mendapat catatan pengobatan • Mendapatkan penjelasan yang lengkap • Berhak menolak bila adanya ketidaksetujuan • MKEK adalah badan yang bertujuan untuk melindungi penderita dari kemungkinan mal-praktik seorang dokter • Berhak mendapat ganti rugi bila terjadi kesalahan atau kekurangan

  8. Kewajiban – KewajibanKonsumenAtasBarangdanatauJasa SesuaiPasal 5 Undang-undangPerlindunganKonsumen, kewajibankonsumenantara lain: 1. Membacaataumengikutipetunjukinformasidanprosedurpemakaianataupemanfaatanbarangdan/ataujasa demi keamanandankeselamatan; 2. Beriktikadbaikdalammelakukantransaksipembelianbarangdan/ataujasa; 3. Membayarsesuaidengannilaitukar yang disepakati; • Mengikutiupayapenyelesaianhukumsengketaperlindungankonsumensecarapatut.

  9. Contoh:Kewajiban Konsumen Listrik • Melakanaksn pengamanan • Menjaga keamanan instalasi listrik • Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya • Membayar tagihan listrik • Mentaati persyaratan teknis

  10. Contoh Kewajiban konsumen dalam pengangkutan: • Membayar uang angkutan • Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut • Menunjukkan tiket kepada petugas • Tunduk pada peraturan-peraturan • Memberikan informasi kepada pengangkut tentang barang bawaan.

  11. Tujuan Pengaturan Kewajiban KonsumenKewajiban-kewajiban konsumen diatur dalam UUPK dimaksudkan untuk adanya perlindungan terhadap konsumen sebelum mengambil suatu tindakan terhadap barang dan/atau jasa pada produsen.menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akases untuk mendapat informasi.Adanya suatu kewajiban konsumen yang amat diperlukan ini ditujukan karena setiap konsumen pasti memiliki kewaspadaan atau kekhawatiran akan suatu barang dan/atau jasa

  12. 6 WaspadaKonsumenTerhadapSuatuBarangdan/atauJasa 1. Kritisterhadapiklandanpromosidanjanganmudahterbujuk; 2. Telitisebelummembeli; 3. Biasakanbelanjasesuairencana; 4. Memilihbarang yang bermutudanberstandar yang memenuhiaspekkeamanan, keselamatan,kenyamanandankesehatan; 5. Membelisesuaidengankebutuhandankemampuan; • Perhatikan label, keteranganbarangdanmasakadaluarsa.

  13. Sengketa Konsumen Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan antara pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Menurut Az. Nasution sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu.

  14. PenyelesaianSengketaDiperlukannyapembuktiansebagaiinstrumenuntukmenggugatdanterdapatbeberapamacamcarapenyelesaiansengketa, antara lain:a. Penyelesaiansengketasecaradamaidengancaramusyawarahdanmufakat, denganatautanpakuasa/pendampingbagimasing-masingpihak. Penyelesaianinidisebutjugadengan “penyelesaiansecarakekeluargaan. PengaturannyapadaKUHPerBuku III Bab 18 Pasal 1851-1854 danPasal 45 ayat (2) joPasal 47 UUPK.b. Penyelesaiansengketamelaluilembagaatauinstansiyang berwenangyaitumelaluiperadilanumumataumelaluilembaga yang khususdibentukundang-undang, yaituBadanPenyelesaianSengketaKonsumen (BPSK). BPSK adalahlembaga yang memeriksadanmemutussengketakonsumen, yang bekerjaseolah-olahsebagaisebuahpengadilan, karenaitu BPSK dapatdisebutsebagaipengadilan

  15. Terima Kasih

More Related